Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 102 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2017

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Standar/Pedoman Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Purworejo No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Purworejo No. 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
PERBUP Kab. Purworejo No. 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Download :
PERBUP 12 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN-TATA-CARA-PENGALOKASIAN-DAN-PENGELOLAAN-ALOKASI-DANA-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/No. 12 Seri E Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, make. telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 tahun 2016 ten tang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa; b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan adanya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berakibat pada berubahnya Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pcngelolaan Alokasi Dana Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana.an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Ped.oman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Aloka.si Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48),

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Ped.oman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Aloka.si Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48)
15 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 50 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Purworejo No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Download :
PERBUP 50 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

TARIF-LAYANAN-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PUSAT-KESEHATAN-MASYARAKAT-PADA-DINAS-KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No. 50 Seri E Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan pada Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif La.ya.nan Badan Le.yanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo; b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan serta memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka ketentuan mengenai besarnya tarif layanan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga penyesuaian terhadap besarnya tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6J Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebage.imana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negarit Republik Indonesia Tahur; 2005 Nomor 48, Tumbahan Lcmbaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4502); 5. Peraturan Menteri DalaJn Ncgeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah; 6. Peraturan Bupati PurworcjoNomor 39 Tahun 2015 tentang Pola Tata Ketola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kcsehatan Kabupatcn Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 205 Nomor 40);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo [Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 60)
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 41 Tahun 2017

Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERBUP 41 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN-DAN-STRATEGI-DAERAH-PENYELENGGARAAN-SISTEM-PENYEDIAAN-AIR-MINUM-KABUPATEN-PURWOREJO-TAHUN-2017-2022

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/No. 41 Seri E Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ten tang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten penyelenggaraan sistem penyediaan air minum setiap 5 (lima} tahun sekali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan .sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT /M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah: a. memberikan landasan dalam Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2022; b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pelaksana Penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Purworejo yang berkualitas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adal.ah untuk: a. menyediakan pelayanan air minum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minurn, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum seharihari bagi masyarakat; b. mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Purworejo dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum; c. meningkatkan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM di Kabupaten Purworejo yang telah terbangun; d. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 95 Tahun 2017

Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 95 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN-TEKNIS-ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2017/No. 95 Seri E Nomor 75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Desa di Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13 Seri E Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 40 Tahun 2017

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERBUP 40 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

RENCANA-INDUK-SISTEM-PENYEDIAAN-AIR-MINUM-KABUPATEN-PURWOREJO-TAHUN-2017-2032

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No. 40 Seri E Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum, perlu disusun rencana induk sistem penyediaan air minum; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun; c. bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi J awa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5802); 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Materi Pokok Perbup ini adalah: RI-SPAM berkedudukan sebagai landasan dalam pengembangan dan pengelolaan SPAM di Kabupaten Purworejo untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2032, yang disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Purworejo. Penyelenggara RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 adalah Pemerintah Daerah dan sekaligus sebagai pelaksana RI SPAM. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI-SPAM Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2032 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2017

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

bantuan hukum untuk masyarakat miskin

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No. 4/ 2017 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan persamaan didepan hukum, Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas bantuan hukum untuk masyarakat miskin sebagai bentuk pelayanan terhadap pemenuhan rasa keadilan di Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Daerah;
Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyeleb=nggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan, larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 66 Tahun 2017

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo

Kependudukan dan Perkawinan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Statuta Organisasi/Lembaga Keluarga Berencana

Download :
PERBUP 66 TAHUN 2017 (1).pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-DAN-FUNGSI-SERTA-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-SOSIAL-PENGENDALIAN-PENDUDUK-KELUARGA-BERENCANA-PEMBERDAYAAN-PEREMPUAN-DAN-PERLINDUNGAN-ANAK-KECAMATAN-PADA-DINAS-SOSIAL-PENGENDALIAN-PENDUDUK-KELUARGA-BERENCANA-PEMBERDAYAAN-PEREMPUAN-DAN-PERLINDUNGAN-ANAK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/No. 66 Seri D Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Administrasi kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menetapkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kecamatan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purworejo,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Momot 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purworejo Nomor 1);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan. UPT SOSDUKKBPPPA kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala DINSOSDUKKBPPPA. UPT SOSDUKKBPPPA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan teknis Penunjang pada SOSDUKKBPPPA di bidang sosial pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini Mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Administrasi kependudukan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan pada Dinas administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34 Tahun 2017

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 34 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/No. 34 Seri E Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
Materi Pokok Perbup ini adalah: BLUD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai SPM BLUD Puskesmas. Kepala BLUD Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM BLUD Puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM BLUD Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017

Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP 15 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-BIAYA-PENUNJANG-OPERASIONAL-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No. 15 Seri E Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tranparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Materi Pokok Perbup ini adalah: BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wk. KDH dan Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2017

Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 28 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN-KOORDINASI-PELAKSANAAN-TUGAS-DAN-FUNGSI-PERANGKAT-DAERAH-DAN-BADAN-USAHA-MILIK-DAERAH-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No. 28 Seri E Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo; b. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah. Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah (Serita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 43 Seri E Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
12 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT