Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017

Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wk. KDH dan Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

24 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2017

Tanggal Berlaku

24 Januari 2017

Sumber

BD.2017/No. 15 Seri E Nomor 13

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 169 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 15 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN-BIAYA-PENUNJANG-OPERASIONAL-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No. 15 Seri E Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, tranparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Materi Pokok Perbup ini adalah: BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/Wk. KDH dan Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional KDH/Wk. KDH.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2017

Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT