Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 95 Tahun 2017

Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

27 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2017

Tanggal Berlaku

27 Desember 2017

Sumber

BD.2017/No. 95 Seri E Nomor 75

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DESA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 290 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 95 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN-TEKNIS-ADMINISTRASI-PEMERINTAHAN-DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2017/No. 95 Seri E Nomor 75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Desa di Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib, efisien, efektif dan akuntabel; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13 Seri E Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 95 Tahun 2017

Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT