Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekening Milik Perangkat Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Perangkat Daerah;
Dasar Hukum Pemerintah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; .Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (Sebelas) bab dan 33 (Tiga puluh tiga) Pasal, di antaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis Rekening; Kewenangan Pengelolaan Rekening; Pembukaan Rekening Perangkat Daerah; Pengoperasian Rekening; Pelaporan Saldo Rekening Perangkat Daerah; Penutupan Rekening; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Lamp XI
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 107 ‘Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-03/MEN/I/2005; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.O6/MEN/IV/2005; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/I/2001; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 55 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delapan) bab dan 28 (Dua puluh delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Dewan Pengupahan; Persyaratan; Persyaratan Dan Tata Cara Pengusulan Keanggotaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha atau Pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha atau pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang, dan untuk pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak Cabang dimaksud perlu adanya pengaturan secara komprehensif bagi pelaku usaha yang memperoleh penghasilan di Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 9 (Sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; NPWP; Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP Cabang; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 62) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Kepada Tenaga
Pendidik,Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Agama Islam Pada Taman Pendidikan Al-Qur’an, Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan
Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya di Kabupaten Indragiri
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penganggaran; Sistem Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transport Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Untuk Sekolah
Negeri dan Swasta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (Empat) bab dan 8 (Delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Anggaran Biaya; Sistem Pembayaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 9 (Sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Rencana Kerja Perangkat Daerah; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2019
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 651/1I1/2019 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, perlu ditindaklanjuti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018;
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 17);
2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
3.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 32);
diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 17);
2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 27);
3.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabuopaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 32);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2019
Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 651/1I1/2019 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 perlu ditindaklanjuti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018;
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
3.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 31);
diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:
1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 26);
3.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 31);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman
Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusutan arsip pada pencipta Arsip dan penambahan arsip statis di Perangkat Daerah Kearsipan perlu dilakukan akuisisi arsip statis;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (Lima) bab dan 8 (Delapan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip Dan Strategi Akuisisi Arsip Statis; Penilaian Dan Verifikasi Arsip Statis; Serah Terima Arsip Statis; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Lamp III
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
