Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Umum
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2006 tentang Usaha Pertambangan Umum, sudah tidak sesuai
dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, terkait masalah pembagian
urusan bidang energi dan sumber daya mineral, maka
kewenangan pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten melainkan kewenangan dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah yang
sudah tidak sesuai perlu untuk dicabut
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945; Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha
Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2006 Nomor
10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Usaha
Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2006 Nomor
10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Keputusan Bupati Katingan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Petugas Administrator pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan.
Standar operasional prosedur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2019.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 31 huruf (d), Pasal 89, Pasal 128 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit kerja selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bina Keluarga Remaja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program
Pemerintah tentang Pembentukan dan Pembinaan
terhadap Bina Keluarga Remaja BKR
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bina Keluarga Remaja merupakan wadah Kegiatan yang
beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10 - 24 tahun
dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang
dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan,
pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi anggota kelompok.
(2) Pembentukan kelompok Bina Keluarga Remaja ditetapkan dengan
Keputusan kepala desa/lurah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif-Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal
sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode
anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam)
tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan
status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional,
spiritual dan kesejahteraan anak. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen
unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan antara lain:
a. pendaftaran;
b. penimbangan;
c. pencatatan;
d. pelayanan kesehatan;
e. penyuluhan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari:
a. tertib tata ruang;
b. tertib jalan;
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f. tertib lingkungan;
g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h. tertib bangunan;
i. tertib sosial;
j. tertib kesehatan;
k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
l. tertib peran serta masyarakat; dan
2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang
dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan
terhadap gangguan ketenteraman masyarakat yang
disebabkan oleh:
a. tindak terorisme;
b. tindak kriminalitas;
c. tindakan anarkis;
d. tawuran massa;
e. inflasi/kenaikan harga;
f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil, dimana
Pengaturan yang sudah ada dan ditetapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Katingan dalam pemberian
tambahan penghasilan dimaksud, seiring dengan
perkembangan sosial, ekonomi dan kemampuan keuangan
daerah perlu untuk dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 396) yang
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
Nomor 435) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 396) yang
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
Nomor 435) diubah
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa terdapat ketidaksesuai dalam penetapan besaran Dana Desa bagi beberapa desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran.
Perubahan penetapan rincian dana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019. Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019
perlu adanya beberapa perbaikan, sehingga perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun
2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 439) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 439) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
daerah terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang
Burung Walet dengan memperhatikan indeks harga pasar,
perkembangan perekonomian dasar pengenaan pajak dan
nilai jual sarang burung walet terutama terhadap harga
pasaran umum sarang burung walet yang ditetapkan
sudah tidak sesuai lagi, dan terjadinya perubahan
nomeklatur Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak,
sehingga perlu untuk dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS OBJEK DAN SUBYEK PAJAK;
BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET;
BAB IV
TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Katingan
Nomor 49 Tahun 2016 tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan
Pungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 293), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
