Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 68
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Rettibusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dengan adanya perubahan nomenklatur
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu untuk dilakukan penyesuain
nomeklatur yang baru dan tarif retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah yang ada sudah tidak sesuai lagi
dengan indeks harga dan perkembangaan perekonomian,
sehingga perlu untuk dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun
2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 97.1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 97.1) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal
128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis
dilakukan terhadap arsip-arsip inaktif. Dalam rangka terwujudnya pengelolaan arsip
inaktif secara tertib agar tercipta keseragaman, efisiensi
dan efektivitas dalam pengelolaan arsip inaktif, sehingga
memudahkan penemuan kembali arsip inaktif secara
tepat, cepat dan benar, maka perlu disusun Pedoman
Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pedoman ini, dijadikan sebagai acuan dan pedoman pokok dalam
penyelenggaraan pengelolaan arsip inaktif bagi Satuan Organisasi
Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak
daerah terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang
Burung Walet dengan memperhatikan indeks harga pasar,
perkembangan perekonomian dasar pengenaan pajak dan
nilai jual sarang burung walet terutama terhadap harga
pasaran umum sarang burung walet yang ditetapkan
sudah tidak sesuai lagi, dan terjadinya perubahan
nomeklatur Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak,
sehingga perlu untuk dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS OBJEK DAN SUBYEK PAJAK;
BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET;
BAB IV
TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Katingan
Nomor 49 Tahun 2016 tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan
Pungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 293), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 47 Tahun 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Katingan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1. Ketentuan Umum;
2. APBD; dan
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Katingan No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023
PERBUP Kab. Katingan No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan
Tahun 2018 - 2023
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan untuk :
a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
d. Pengukuran kinerja;
e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah,
menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari:
a. tertib tata ruang;
b. tertib jalan;
c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
f. tertib lingkungan;
g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
h. tertib bangunan;
i. tertib sosial;
j. tertib kesehatan;
k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
l. tertib peran serta masyarakat; dan
2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang
dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan
terhadap gangguan ketenteraman masyarakat yang
disebabkan oleh:
a. tindak terorisme;
b. tindak kriminalitas;
c. tindakan anarkis;
d. tawuran massa;
e. inflasi/kenaikan harga;
f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan Katingan tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018
Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati Katingan ini
terdiri dari:
a. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
b. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
c. Pengelolaan; dan
d. Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
118 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 perlu adanya beberapa penyesuian, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019.
Perubahan pedoman penyusunan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Bupati Katingan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 42 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Katingan No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Tambahan Pengahasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin, kinerja, produktivitas kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa pengaturan mengenai tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan telah sering mengalami perubahan peraturan dan menyulitkan pengguna peraturan sehingga perlu untuk disusun kembali sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan untuk ditetapkan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
b. pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
c. pengelola data;
d. penginputan bahan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
e. perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
f. tim monitoring dan evaluasi;
g. pemotongan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tah an 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, dan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/
Arsip Vital Negara, dalam rangka pelaksanaan pengamanan
dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan agar dikelola dengan baik dan benar,
maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip vital
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor
06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2015
Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah :
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
