Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
- untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Katingan, perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis dan berkeadilan;
- seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan besar sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan usaha perkebunan antara pekebun/pelaku usaha perkebunan rakyat dengan pelaku usaha perkebunan besar di Kabupaten Katingan secara terpadu
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
-Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program
Revitalisasi Perkebunan;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan.
Mengatur penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan terdri dari :
a. Kepesertaan;
b. Lahan Kebun Kemitraan;
c. Perusahaan Perkebunan Besar;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan
pengembalian kredit.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pelaksana Perda
29
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hibah Kepada Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah
melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan
kewenangan pemerintah daerah serta dalam rangka usaha
meningkatkan pelaksanaan pembangunan, peningkatan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan perlu diatur
ketentuan pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah
sebagai sumber lain-lain pendapatan untuk daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8
Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada
Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
diganti
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006; eraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP UMUM;
BAB III
KETENTUAN PENERIMAAN;
BAB IV
KETENTUAN PENGELOLAAN;
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2012.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
A. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 179, Pasal 180 Dan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Ljndang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : APBD;
BABIII : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Berupa Laporan Keuangan Yang Telah Diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir;
B. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Di Atas Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB III : KETENTUAN LAIN-LAINNYA;
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
A. Bahwa Burung Walet Merupakan Salah Satu Satwa Liar Yang Dapat Dimanfaatkan Secara Lestari Untuk Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat;
B. Bahwa Dalam Rangka Menjaga Kelestarian Lingkungan, Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Yang Berwawasan Lingkungan, Perlu Untuk Mengatur Tata Cara Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : OBYEK DAN SUBYEK;
BAB III : LOKASI IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA;
BAB IV : PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN;
BAB V : MASA BERLAKU IZIN;
BAB VI : PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN;
BAB VII : PENCABUTAN IZIN;
BAB VIII : KEWAJIBAN DAN LARANGAN;
BAB IX : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN;
BAB X : KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XI : KETENTUAN PIDANA;
BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
21 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011
PERDA Kab. Katingan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Katingan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Retribusi Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; B. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Mengatur Kembali Mengenai Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sesuai Dengan Jenis Dan Penggolongannya, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II: JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUl
BAB III : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB V : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI;
BAB VI : PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;
BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII : PENAGIHAN;
BAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;
BAB X : MASA RETRIBUSI;
BAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB XII : TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XIII : PENYIDIKAN;
BAB XIV : KETENTUAN PIDANA;
BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya dinyatakan tidak
berlaku lagi.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Retribusi Daerah Berdasarkan Objek Dan Penggolongannya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
B. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Mengatur Kembali Mengenai Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : JENIS RETRIBUSI;
BAB III : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH;
BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB V : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI;
BAB VI : PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;
BAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII : PENAGIHAN;
BAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;
BAB X : INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB XI : PENYIDIKAN;
BAB XII : KETENTUAN PIDANA;
BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur
tentang Retribusi Jasa Usaha sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
A. Bahwa Sehubungan Dengan Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD, Keadaan Yang Menyebabkan Pergeseran Antar Unit Organisasi, Anatar Kegiatan Dan Antar Unit Belanja, Yang Menyebabkan Sisa Lebaih Tahun Anggaran Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Dalam Tahun Berjalan, Maka Perlu Dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011; B. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : APBD PERUBAHAN;
BAB III : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2011.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.
ABSTRAK:
A. Bahwa Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
B. Bahwa Dalam Rangka; Renyesuaian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A, Dan Sebagai Tindaklanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Serta Upaya Mendukung Peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, Maka Perlu Dilakukan Penyesuaian Susunan Organisasl Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan Berdasarkan Perumpunan Organisasi.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 4 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor : 2) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor : 2)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Pencatatan Sipil.
ABSTRAK:
A. Bahwa Laju Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang Semakin Meningkat Dan Meluas Di Semua Aspek Kehidupan Masyarakat Pada Umumnya Dan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Khususnya;
B. Bahwa Sejalan Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggungjawab Serta Aspiratif Terhadap Kebutuhan Masyarakat, Maka Dituntut Peningkatan Kualitas Dalam Pelayanan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;
BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI;
BAB VI : BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB VIII : PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN;
BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB X : PENAGIHAN;
BAB XI : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;
BAB XII : INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB XIII : PENYIDIKAN;
BAB XIV : KETENTUAN PIDANA;
BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2011.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
