Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2012

Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan terdri dari : a. Kepesertaan; b. Lahan Kebun Kemitraan; c. Perusahaan Perkebunan Besar; d. Hak dan Kewajiban; e. Pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan pengembalian kredit.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/2

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 759 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 2 TAHUN 2012 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perkebunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kemitraan Usaha Perkebunan di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	- untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Katingan, perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis dan berkeadilan; - seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan besar sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan usaha perkebunan antara pekebun/pelaku usaha perkebunan rakyat dengan pelaku usaha perkebunan besar di Kabupaten Katingan secara terpadu - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan; - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan. Mengatur penyelenggaraan kemitraan usaha perkebunan terdri dari : a. Kepesertaan; b. Lahan Kebun Kemitraan; c. Perusahaan Perkebunan Besar; d. Hak dan Kewajiban; e. Pengolahan dan pelaksanaan bagi hasil produksi dan pengembalian kredit.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Pelaksana Perda 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521