Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Belanja dan Pendapatan Nagari
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, Permendes PDTT No. 17 Tahun 2019, PMK No. 205/PMK.07/2019, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018
Pedoman Penyusunan APBNagari TA 2020 , meliputi:
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari
2. Prinsip Penyusunan APBNagari
3. Kebijakan Penyusunan APBNagari
4. Teknis Penyusunan APBNagari
5. Publikasi dan Pelaporan
6. Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
43 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 205/PMK.07/2019, Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman Barat No. 13 Tahun 2019, Perbup Pasaman Barat No. 123 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Penggunaan Dana Desa
5. Sanksi
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pemerintah Nagari tahun 2020 perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Nagari TA 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 78/PMK.02/2019, Perda Kab. Pasaman Barat No. 4 Tahun 2007, Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman Barat No. 13 Tahun 2019, Perbup Pasaman Barat No. 2 Tahun 2020
Standar Biaya Pemerintahan Nagari TA 2020 terdiri dari:
a. Standar Biaya Belanja Pegawai
b. Standar Biaya Barang dan Jasa
c. Standar Biaya Belanja Modal
d. Format Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 tahun 2018, PerLKPBJP No. 12 tahun 2019, Perda kab. Pasaman No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Tata Nilai Pengadaan
4. Ruang Lingkup Pengadaan
5. Para Pihak
6. Perencanaan Pengadaan
7. Persiapan Pengadaan
8. Pelaksanaan Pengadaan
9. Pembayaran Prestasi Kerja
10 Keadaan Kahar
11. Pemutusan Surat Perjanjian
12. Sanksi
13. Penyelesaian Perselisihan
14. Pelaporan dan Serah Terima
15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengadaan Secara Elektronik
16. Ketentuan Lain-Lain
17. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permendagri No. 138 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2009. UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 97 Tahun 2014, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016, Perbup Kab. Pasaman No. 86 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Prinsip Pelayanan dan Jenis Pelayanan
3. Standar Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
4. Tata Hubungan Kerja
5. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
51 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan untuk memenuhi ketentuan perlu menetapkan Perbup tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas di Kab. Pasbar
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, Permendagri No. 79 Tahun 2018, PMK No. 08/PMK.02/2006, PMK No. 76/PMK.05/2008, Permenkes No. 63 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes No. 4 Tahun 2019, PerLKPBJP No. 7 Tahun 2018, PerLKPBJP No. 9 Tahun 2018, Perbup Pasbar
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
3. Organisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD
4. Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskemas
5. Pengadaan Secara Elektronik (E-Purchasing)
6. Jenis dan Jenjang Nilai Pengadaan
7. Pengadaan Obat dan Barang Habis Pakai
8. Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Puskesmas
9. Pelaporan
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Pelayanan Jaminan Persalinan Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pempus mengalokasikan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan untuk membantu Pemprov dan Pemkab/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permenkes No. 64 Tahun 2015, Permenkes No. 39, Permenkes No. 4 Tahun 2019, Permenkes No. 86 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kebijakan Operasional
3. Pemanfaatan Dana DAK Nonfisik Pelayanan Jaminan Persalinan
4. Pengelolaan Dana
5. Pelaporan
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dengan terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan mengakomodir kebutuhan pimpinan DPRD serta memperhatikan besaran anggaran biaya rumah tangga pimpinan DPRD perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup Pasaman Barat No. 15 Tahun 2018
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 8 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Perbup Pasbar No. 15 Tahun 2018 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, perlu membentuk Perbup/perwako
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 111nTahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 114, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 205/PMK.07/2019, Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 4 Tahun 2007, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Jenis-Jenis Transfer ke Pemerintah Nagari
5. Pengusulan dan Penetapan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
6. Pengguna Anggaran/KPA Transfer ke Pemerintah Nagari
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Pemerintah Nagari
8. Mekanisme Penyaluran Transfer ke Pemerintah Nagari
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Pemerintah Nagari
10. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Pemerintah Nagari
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan yang wajib menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemda
UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 13 Tahun 2006, Uu No. 21 Tahun 2007, PP No. 4 Tahun 2006
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Proses Pelayanan Penanganan Pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
12 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
