Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16a, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 16a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberrdayaan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar dan arah bagi semua unsur yang terlibat
UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Kepmenaker No. 324 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 93 Tahun 2016
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Kegiatan
3. Mekanisme Pencairan Dana
4. Mekanisme Pengujian dan Pemberian Bantuan Sarana Usaha
5. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
6. Sumber Anggaran
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya KKN karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 55 Tahun 2012, PermenPANRB No. 37 Tahun 2012, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, Permendagri No. 61 Tahun 2019, Perda kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 91 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Benturan Kepentingan
3. Penanganan Benturan Kepentingan
4. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan PMK No. 35/PMK.07/2020, perlu merubah lampiran Kepbup Pasaman No. 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, PMK No. 50/PMK,07/2017, PMK No. 205/PMK.07/2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 13 Tahun 2019
Ketentuan dalam Perbup Pasaman Barat No. 128 Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Pasaman Barat No. 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan dari Bag. Umum Setda untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas pemerintahan maka dipandang perlu melakukan perubahan Perbup No. 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemda kab. Pasbar TA 2020
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 27 tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 tahun 2006, PMK No. 113/PMK.05/2012, Permendagri No. 29 tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2019, PMK No. 78/PMK.02/2019, Pergub Sumbar no. 5 Tahun 2020, Perda Kab. Pasbar No. 4 Tahun 2007, Perda kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 13 Tahun 2019, Perbup No. 57 Tahun 2019, Perbup Pasbar No. 123 tahun 2019
beberapa ketentuan dalam Lampiran II dan lampiran III Perbup Pasaman Barat No. 57 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah kab. pasbar TA 2020 diubah dan ditambahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR kepada PNS, Pegawai Non PNS, dan Pegawai Lainnya yang bersumber dari APBD
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 91) PP No. 24 Tahun 2020 tentang Pemberian THR Tahun 2020 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri RI, Pegawai Non PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Pegawai Non PNS dan Pegawai Lainnya yang bersumber dari APBD
pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2020, PMK No. 49/PMK.OS/2020, Perda Kab. Pasbar No.13 Tahun 2019, Perbup Pasbar No. 123 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Umum
2. pemberian THR
3. Pembayaran THR
4. Pengendalian Internal
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemda Kab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 10 tahun 2019, Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi, untuk pengamanan informasi, untuk itu perlu adanya pedoman pelaksanaan pengamanan informasi
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 53 tahun 2017, Peraturan Badan siber dan Sandi Negara no. 10 Tahun 2019, Perbup No. 115 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
3. Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Kabupaten
4. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
5. Pembinaan dan Pengawasan teknis
6. Pendanaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tiga sasaran hasil utama pelaksanaan program reformasi birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, diperlukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pemkab. Pasbar
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2015, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenPANRB No. 49 Tahun 2011, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perbup Pasbar No. 109 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pencanangan pembangunan ZI
3. Proses Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
4. Tim penilai Internal
5. Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Perangkat daerah Berprediket menuju WBK
6. Persyaratan Pengajuan ZI menuju WBK
7. Pembinaan dan Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Evaluasi dan Pelaporan
10 Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemkab. Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set).
UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 96 Tahun 2012, PP No. 79 Tahun 2005, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPAN No. PER/01/M.PAN/01/2007, PermenPANRB No. 10 Tahun 2011, PermenPANRB No. 39 Tahun 2012, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Nilai Budaya kerja
3. Pengembangan Budaya kerja
4. Tim Budaya kerja
5. Pelaporan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK,SD, SMP TA 2020/2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan SE Mendikbud No. 1 Tahun 2020 dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TA 2020/2021. Pemda segera menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru daerah dan menetapkan wilayah zonasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud Permendikbud No. 44 Tahun 2019
UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 13 Tahun 2020, Perpres No. 72 Tahun 2019, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Permendikbud No. 44 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara PPDB
3. Pendataan Ulang
4. Perpindahan Peserta Didik
5. Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
22 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 No. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) PermendesPDTT No. 17 Tahun 2019, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Nagari di Kab. Pasbar
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2017, Perka LKPBJ No. 12 Tahun 2019, Perda Prov. sumbar No. 7 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 20 tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018, Perbup pasbar No. 4 Tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Umum
2. Bidang Pembangunan Nagari
3. Bidang pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaksanaan Padat karya Tunai
5. Ketentuan lain-Lain
6. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
24 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
