Perubahan-Tata cara-pembagian-penetapan-rincian dana desa-ta 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No 193/PMK.07/2018; Permendagri No 20 tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 14 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut, Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 13 diubah; Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A; Ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kematian di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tentang persyaratan dan tata cara pencatatan kematian serta hal-hal lain terkait pelaporan peristiwa kematian di Kabupaten Pasaman Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kematian di Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 8 Tahun 1981; UU No 39 Tahun 1999; UU No 38 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 96 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini memuat 8 Bab dan 16 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Pelaporan; Bab III Penerbitan Dokumen Kependudukan; Bab IV Pendistribusian Dokumen; Bab V Persyaratan Pencatatan Kematian; Bab VI Peran Instansi Pemerintah dan Swasta; Bab VII Pelaporan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
Peraturan yang akan diatur Peraturan Bupati No 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Peristiwa Kematian di Kabupaten Pasaman Barat
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Situs Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan situs sebagai media resmi pemerintahan; bahwa situs resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berfungsi mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyampaian informasi kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2021
KETENTUAN UMUM, SITUS PEMERINTAH DAERAH, ISI SITUS, PENGELOLA SITUS, PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, PEMBIAYAAN, SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 53 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Melalui Aplikasi SimGaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memudahkan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Aplikasi SIMGAJI serta dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan PT. TASPEN (PERSERO) Nomor : JAN-10/C2.3/022019, Nomor : 900/039/BPKD/2019 tentang Implementasi Sistem Informasi, Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Melalui Aplikasi SIMGAJI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
UUD Negara RI 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1977; PP No 58 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini memuat 7 Bab dan 21 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Jenis Gaji PNS; Bab III Pembayaran Gaji PNS; Bab IV Syarat Pengajuan Gaji PNS; Bab V Pengambilan Gaji PNS; Bab VI Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII Ketentuan Penutup.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dalam pembayaran gaji bagi PNS, dan meningkatkan pelayanan pemberian hak atas gaji kepada PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan Bupati Nomor 53 tentang Pedoman Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Melalui Aplikasi SIMGAJI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat No 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa dengan adanya beberapa usulan dari Pemerintah Nagari dan untuk menunjang kegiatan dan tugas-tugas Pemerintah Nagari maka perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan RI No 32/PMK.02/2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 14 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 86 Tahun 2018; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 90 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 diubah, yaitu Ketentuan pada huruf A angka 1 dan angka 2 diubah; Ketentuan pada Lampiran Huruf B angka 2, angka 4, angka 5, angka 12, angka 13, angka 15, angka 17, angka 19, angka 20, angka 34, angka 35, angka 42, angka 43, angka 45, diubah dan ditambah 1 angka yaitu angka 46;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang akan diubah yaitu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati No 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan RI No 193/PMK.07/2018; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 8 Bab, 25 Pasal, dan 5 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 4;
Bab II Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 5-Pasal 12;
Bab III Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 13-Pasal 18;
Bab IV Publikasi dan Pelaporan, Pasal 19-Pasal 21;
Bab V Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Pasal 22;
Bab VI Partisipasi Masyarakat, Pasal 23;
Bab VII Ketentuan Peralihan, Pasal 24;
Bab VIII Ketentuan Penutup, Pasal 25;
Lampiran I Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Lampiran II Sistematika Contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Lampiran III Contoh Format Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota;
Lampiran IV Contoh Format Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur;
Lampiran V Contoh Format Laporan Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan basil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan serta saldo anggaran sisa tahun 2021 yang harus digunakan untuk tahun 2022
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2022.
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 1 Tahun 2016; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup Pasaman Barat No 18 Tahun 2016; Perbup Pasaman Barat No 87 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 10 Bab, 71 Pasal, dan 1 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Ruang Lingkup, Pasal 2;
Bab III Jenis Aset Nagari, Pasal 3-Pasal 4;
Bab IV Asas Pengelolaan Aset Nagari, Pasal 5;
Bab V Pengelola Aset Nagari, Pasal 6-Pasal 7;
Bab VI Pengelolaan Aset Nagari, Pasal 8-Pasal 66;
Bab VII Pembiayaan, Pasal 67;
Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 68;
Bab IX Ketentuan Lain-lain, Pasal 69-Pasal 70;
Bab X Ketentuan Penutup, Pasal 71.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Nagari
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2019
standar-kompetensi-jabatan-pimpinan tinggi pratama
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi untuk Menduduki Jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 13 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Permendagri No 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 38 Tahun 2017; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 821.22/5992/SJ; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/96-1/M.SM.99/2017; Surat Edaran KASN No B-373?KSN/3/2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat 8 Bab, 9 Pasal, dan 1 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Ruang Lingkup, Pasal 2;
Bab III Tujuan Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, Pasal 3;
Bab IV Standar Kompetensi, Pasal 4-Pasal 5;
Bab V Klasifikasi Standar Kompetensi Manajerial, Pasal 6;
Bab VI Standar Kompetensi Teknis, Pasal 7;
Bab VII Standar Kompetensi Sosio Kultural, Pasal 8;
Bab VIII Ketentuan Penutup, Pasal 9;
Lampiran berisi Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat No 58 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa mekanisme pengajuan hutang jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perbup Pasaman Barat No 88 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini memuat 6 Bab dan 10 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 4; Bab II Kewenangan Melakukan Utang/Pinjaman, Pasal 5; Bab III Persyaratan Melakukan Utang/Pinjaman, Pasal 6; Bab IV Pejabat yang Berwenang Melakukan Utang/Pinjaman, Pasal 7; Bab V Tata Cara Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek, Pasal 8-Pasal 9; Bab VI Ketentuan Penutup, Pasal 10.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek bagi pengelola BLUD RSUD Pasaman Barat, dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
