Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 193 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 34 Tahun 2023

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 34 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2022

Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022,

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Pasaman Barat No. 4 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Download :
Perbup Pasbar 2022-37.pdf

Abstrak

STANDAR BIAYA KHUSUS DPRD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022,

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124, pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mempunyai Hak keuangan dan administrative; b. bahwa ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminisratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. UU No. 17 Tahun 2003 2. UU No. 38 Tahun 2003 3. UU No. 1 Tahun 2004 4. UU No. 15 Tahun 2004 5. UU No. 23 Tahun 2014 6. UU No. 1 Tahun 2022 7. PP No. 55 Tahun 2005 8. PP No. 18 Tahun 2017 9. PP No. 12 Tahun 2019 10. Permendagri No. 77 Tahun 2020 11. Permenkeu No. 60/PMK.02/2020 12. Perda Kab. Pasaman Barat No. 4 Tahun 2007 13. Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016 14. Per-DPRD Kab. Pasaman Barat No. 17 Tahun 2021
Perbup ini mengatur tentang Standar Biaya Khusus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kab. Pasaman Barat TA 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Pasbar 2022-38.pdf

Abstrak

rencana kerja pemda

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
1. UU No. 38 Tahun 2003 2. UU No. 25 Tahun 2004 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 8 Tahun 2008 5. PP No. 12 Tahun 2019 6. Perpres No. 18 Tahun 2020 7. Permendagri No. 15 Tahun 2008 8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 9. Permendagri No. 70 Tahun 2019 10. Permendagri No. 81 Tahun 2022 11. Permendagri No. 59 Tahun 2021 12. Perda Provinsi Sumbar No. 7 Tahun 2008 13. Perda Provinsi Sumbar No. 6 Tahun 2021 14. Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022 15. Perda Kab. Pasaman Barat No. 7 Tahun 2010 16. Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2021 17. Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016
Perbup ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2023

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 39 Tahun 2022

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

Kesehatan Struktur Organisasi

Download :
Perbup Pasbar 2022-39.pdf

Abstrak

uptd laboratorium kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat; b. bahwa berdasarkan pasal Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK/II1/2003 tentang Laboratorium Kesehatan menyebutkan penyelenggaraan laboratorium kesehatan pemerintah baik sebagai unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. UU No. 38 Tahun 2003 2. UU No. 23 Tahun 2014 3. UU No. 11 Tahun 2020 4. PP No. 18 Tahun 2016 5. Permendagri No. 87 Tahun 2021
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pasaman Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2022

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Perbup Pasbar 2022-40.pdf

Abstrak

uptd perlindungan perempuan dan anak

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia; b. bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya; c. bahwa untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak maka pemerintah daerah perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak;
1. UU No. 23 Tahun 2004 2. UU No. 38 Tahun 2003 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. UU No. 11 Tahun 2020 5. PP No. 18 Tahun 2016 6. Permendagri No. 12 Tahun 2017 7. PermenP3A No. 4 Tahun 2018 8. Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016 9. Perbup No. 95 Tahun 2021
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 40 tahun 2018.pdf

Abstrak

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2018 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab III Pengendalian dan Evaluasi Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2019

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
PERBUP NO 41 TH 2019.pdf

Abstrak

APBD

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Namar 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 104 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, DENGAN PENJABARAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2018 terdiri atas : A. PENDAPATAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 104,523,535,551.25 2 DANA PERIMBANGAN 972,204,092,539.00 3 LAIN-LAIN PENDAPAlAN DAERAH YANG SAH 57,558,002,108.00 B. BELANJA B BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 562,337,626,982.00 1,169,523.754,459.06 1 BELANJA PEGAWAI 464,196,249,502.00 2 BELANJA HIBAH 28,033,794,420.00 3 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOlA 2,167,547,750.00 DAN PEMERINTAH DESA 4 BELANJA BANlUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSII KABUPATENI KOTA DAN PEMERINTAH DESA 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 67,439,607,310.00 500,428,000.00 BfLANJA LANGSUNG 607,186,127,477.06 1 BELANJA PEGAWAI 1,042,534,005.00 2 BELANJA BARANG DAN JASA 278,875,301,190.36 3 BELANJA MODAL 327,268,292,281.70 C PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 92,600,482,505.46 92,600,482,505.46 PENGElUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 89,600,482,505.46 PENGELUARAN PEMBIAY AAN OAERAH 3,000,000,000.00 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH PEMBIAY AAN NETTO 3,000,000,000.00 89,600,482,505.46 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 54,362,358,244.65 Pasal2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum di dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bag ian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirincl lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal4 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2022

Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut :

Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 49)

Download :
Perbup Pasbar 2022-41.pdf

Abstrak

dana pendapatan blud puskesmas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektifitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti;
1. UU No. 38 Tahun 2003 2. UU No. 36 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 23 Tahun 2005 5. PP No. 24 Tahun 2005 6. PP No. 12 Tahun 2019 7. Perpres No. 32 Tahun 2014 8. Perpres No. 16 Tahun 2018 9. Permenkeu No. 153 Tahun 2006 10. Permenkeu No. 76/PMK.05/2008 11. Permenkeu No. 92/PMK.05/2011 12. Permenkes No. 44 Tahun 2016 13. Permendagri No. 79 Tahun 2018 14. Permenkes No. 4 Tahun 2019 15. Permenkes No. 6 Tahun 2022 16. Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2021 17. Perbup Pasaman Barat No. 75 Tahun 2018 18. Perbup Pasaman Barat No. 76 Tahun 2018 19. Perbup Pasaman Barat No. 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pemanfaatan dana pendapatan sehingga tercapai efesiensi dan efektifitas penggunaan dana pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas bersumber dari dana layanan kapitasi dan non kapitasi: hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah. Seluruh pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 49 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 49)
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

Download :
PERBUP NO 42 TH 2019.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Desa

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.7/20 19 Hal Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)Tanggal 28 Juni 2019 perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor91 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubah an Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019, DENGAN MENGUBAH lampiran I Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Peraturan Bupati Pasaman Barat Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 (Dalam Rp.) NO NAMA NAGARI AlOKASI DASAR DANA NAGARI AlOKASI BERDASAR DANAPllWANA TOTAL PERSIAPAN 1. AIABANGIH 1.487.606.416,00 225.000.000,00 1.554.276.561,00 - 3.266.882.977,00 2. UJUNGGADING 1.487.606.416,00 1.800.000.000,00 2.127.282.579,00 290.111.000,00 5.704.999.995,00 3. lINGKUANGAUA 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 995.325.094,00 - 4.057.931.510,00 4. AUA KUNIANG 1.487.606.416,00 900.000.000,00 856.813.332,00 - 3.244.419.748,00 5. AIAGADANG 1.487.606.416,00 450.000.000,00 603.165.812,00 - 2.540.772.228,00 6. KAJAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 897.172.264,00 78.140.000,00 2.912.918.680,00 7. TAlU 1.487.606.416,00 450.000.000,00 915.557.753,00 - 2.853.164.169,00 8. SINURUIK 1.487.606.416,00 225.000.000,00 954.171. 781,00 - 2.666.778.197,00 9. KINALI 1.487.606.416,00 3.375.000.000,00 2.246.252.813,00 - 7.108.859.229,00 10. KATIAGAN 1.487.606.416,00 - 978.622.421,00 - 2.466.228.837,00 11. MUAROKIAWAI 1.487.606.416,00 450.000.000,00 759.782.451,00 75.000.000,00 2.772.388.867,00 12. RABIJONGGOR 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.374.981.864,00 - 3.537.588.280,00 13. BATAHAN 1.487.606.416,00 900.000.000,00 1.488.231.672,00 - 3.875.838.088,00 14. DESABARU 1.487.606.416,00 225.000.000,00 648.592.360,00 - 2.361.198.776,00 15. PARIT 1.487.606.416,00 1.125.000.000,00 1.770.631.297,00 150.111.000,00 4.533.348.713,00 16. SUNGAIAUA 1.487.606.416,00 1.350.000.000,00 2.224.527.668,00 - 5.062.134.084,00 17. KOTOBARU 1.487.606.416,00 1.575.000.000,00 845.547.460,00 - 3.908.153.876,00 18. KAPA 1.487.606.416,00 - 770.234.628,00 - 2.257.841.044,00 19. SASAK 1.487.606.416,00 675.000.000,00 1.091.378.686,00 101. 750.000,00 3.355.735.102,00 JUMLAH 28.264.521.904,00 16.425.000.000,00 23.102.548.496,00 695.112.000,00 68.487.182.400,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 42 TAHUN 2019
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 42 Tahun 2022

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
2022pb1312042.pdf

Abstrak

semua orang, peMERINTAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung perekonomian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat; bahwa untuk menunjang operasional Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP PELAYANAN, TARIF PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.