Pencarian Peraturan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2014/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ABSTRAK:

bahwa untuk menyelenggarakan administrasi Kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Toraja Utara maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan clan Pencacatan Sipil.
l. 2. 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun lg74 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor, 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 467 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ot3 tentang Administrasi Kependudukan(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); \ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 14 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2072 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentar,g Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko KK, KTP, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tah:ur. 2OO7 tentang Pedoman Penl'usunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri KabuPaten/ Kota; Peraturari Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20 1O tentang Urusan Pemerintahan Yang 2 -*--Z Menetapkan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Perda Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 18 Tahun 2O11 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipii (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2O).
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945' 3. Pemerintah Da-erah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah' 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara' 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SXpD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menalngani urusan bidang kependudukan dan cacatan sipil. 6. Standar Pelayanan Minimai yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 7. Pencacatan SiPil Yang sel kependudukan dan Penc tentang jenis dan mutu Pencacatan SiPil Yang me berhak diPeroleh setiaP ketentuan sPesihkasi tek minimal yang diberikan kepada masyarakat' 3 \ MEMUTUSKAN: 8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan pubiik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan keperluan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. 9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif pelayanan yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan. 10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan. 11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 1ain. 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan. 15. Pencatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan minimal al tia".tg kependudukan dan Pencatatan Sipil' (2) SPM tl"aang kependudukan dan Pencacatan Sipil bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kePada masYarakat' 4 BAB III PELAKSANAAN DAN PENERAPAN Pasal 3 (1) SKPD wajib melaksanakan Pelayanan berdasarkan SpM. (2) Kepala SKPD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM. Pasal 4 Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM. BAB IV JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM Pasal 5 Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. SPM yang dari BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Bupati melaksanakan pemantauan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai SPM yang ditetapkan. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati diundangkan. Pasal 7 ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
68

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAja UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2013/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kabupaten Toraj a Utara ; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 terrtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O08 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tenta-ng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010 - 2O3O (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol0 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga L^ain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 9); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 - 2O16 (lembaran Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahaa Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2012
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.IA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA TAHUN 2OI4. Menetapkan : BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adatah l,embaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tora.ia Utara yang disebut Setdakab. 6. Badan adalah Badan Perencanann Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda sebagai unsur penyelenggaraan perencanaan pembangunarr Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 8. Inspelrtorat adalah Inspektorat Kabupaten Toraja Utara; 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tatrun terhitung s€jak 1 Januari 2014 sampai dengan 3l Desember 2O14. BAB II PROGRAM PRIORITAS RKPD Pasal 2 RKPD Tahun 2Ol4 memuat Program kioritas Pembangunan Daerah Tahun 2Ol4 terhitung sejak 1 Januari 2014 sampai dengaa 3l Desember 2014. Pasal 3 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan r:rncangan Kebiiakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2014. (3) Materi Muatan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PET{YUSUNAN RKPD Pasal 4 Dalam rangka penJrusunErn RAPBD Tahun 2014, maka: a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2014 sebagai bahan pembahasan kebljakan umum anggaran dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara; dan b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan RKPD Tahun 2014 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran dengan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 5 (l) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (21 ayat (1) disamPaikan ePada KePala BaPPeda rah Paling lambat 14 (emPat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan' (3) l,apoian kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan ' ' b"gr analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 6 Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Ke{a dan Anggaran SKPD Tahun 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2014. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
5

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

Ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali teraKhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2017, khususnya mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi serta biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat, dan perkembangan perekonomian Daerah, sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di provinsi Sulawesi Selatan; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2O16 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Torajaia Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan. Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 87); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah. 2. Ketentuan Pasal 16 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
30

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran jasa ketatausahaan, survey, dan flasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk kepentingal pribadi atau Badan Hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan; b. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat t anjutan perlu pembiayaan untuk penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tora-fa Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya dalam strulrtur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan 1 Menimbang Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 201 1 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentarlg Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16O1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pegelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 3 Menetapkan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20ll Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tora,ja Utara Nomor 4 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6l).
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 1 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran 4 Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 20ll tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan [.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 59), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 diubah berikut : sehingga berbunyi sebagai Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l,anjutan sebasaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengganti Transport pada Fasilitas Kesehatal Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat l^anjutan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 29 ayat {2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 29 (1) Pada saat Peraturan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati Toraja Utara Nomor 20 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayalan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2O) dicabut dan dinyatakan tidak berlalu. (21 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tora-ja Utara
46

PENETAPAN TARGET PERTRMULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARGET PERTRMULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; ' b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai motivasi kepada para aparat atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target pertriwulan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target Pertriwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000· tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Unda.ig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahar. Kedua atas Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara ,- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Femanfaatan Ir... sentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161}; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri :fomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas• Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten .,,.. Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Tcraja Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 30).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERlMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. BAB! KETENTUAN UMllM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut lnsentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu · dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Dae-rah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan d.igunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya discbut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Iz.n tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan. 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan su bjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati. BAB II TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 (1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014. (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pertriwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Uraian lebih lanjut dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribuei Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. B./.J3 III DASAR PEMBAYARAN INSENTIF Pasal 3 Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai dasar pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. . ' .� BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal4 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 5 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
8

PEMBERIAN-INSENTIF-DAN/ATAU-PEMBERIAN-KEMUDAHAN-INVESTASI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Toraja Utara 2022 No.4/TLD.No.126

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009 6. UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2018; PP Nomor 24 Tahun 2019; Perpres Nomor 39 Tahun 2014; Perpres Nomor 91 Tahun 20 17; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021; Perda Kab. Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2073.
Dalam Peraturan Daerah diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM, Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Masyarakat, Investor, Investasi, Modal, Pemberian Insentif, Pemberian Kemudahan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PRINSIP. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN. BAB VI BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN, Bentuk Insentif, Bentuk Kemudahan. BAB VII JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN. BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN, Umum, Pengajuan Permohonan, Penilaian, Pelaksanaan Pemberian. BAB IX JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI. BAB X HAK DAN KEWAJIBAN, Hak, Kewajiban. BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN, Evaluasi,Pelaporan. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Umum, Pembinaan, Pengawasan. BAB XIII PENDANAAN. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
XV Bab, 26 Pasal (18 Hlm.) dan 6 Hlm. Lampiran.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanKlan ketentuan pasal 311 ayat (f) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggnran dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; Nomor 23 Tahun 2Ol4 b. bahwa peraturan Daerah tentang ApBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daerah tahun 2O2O yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum ApBD serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah Daerah dengan DPRD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2020.
l.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOO tentang Bea Ferolehan Hak atas Tanah dan (Iembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomon 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara i Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l(X, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan antaxa Pusat dan Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 4824); lO.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l3O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);. 11. Undang-Undang Nomor 2i Tahun 2Ol4 tentang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentng perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2fi)l tentang Pembinaan dan atas Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 41, Tambahan lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4O9O); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar pel;ayanan Minimal (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O, Tambahan lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinrja Instansi pemerintah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .16 14); 18. Peraturan pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 22O); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8251; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah lembaran Daerah Kabupaten Torajaa Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3f ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Pasal3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dataln pasar 1huruf b Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 1 huruf c Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal l, tercantum Iampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Pasal 6 krahrran Btrpati tentang Peajabaran Perdapten dan Belanja Daerah sebagai peUreanaan APBD. Pasal 7 ini mulai berlaku pada tanggal

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2019
9

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2014/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol4 kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2013 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.01.01.01.01.2 1, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTS dengan kode rekening 1.O1.O1.O1.16.79, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar (2013) dengan kode rekening 1.01.O1.01.16.81, Penyediaan biaya pendidikan gratis SMA/ SMK, dengan kode rekening 1 .0 1 .O 1 .O 1 . 17 .71 , Pen:rbangunan Gedung Sekolah dengan kode rekening 1 .0 I .O 1 .O 1 .24.O 1 , pada Dinas Pendidikan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.02.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dal luar daerah dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.01.18, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran dengan kode rekening 1.O2.O1 .Ol.Ol.2l, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01 .O2.O3, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01.01.02.O9, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD dengan kode rekening 1.O2.01.O1.06.01, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1.02.01.01.15.01, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.O2.01.01.16.09, Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.01, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.19.02, Peningkatan pendidikan tenaga peny'uluh kesehatan dengan kode rekening 1.02.O1.01.19.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.02.01.O1.21.O4, Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01, Penyemprotan lfogging sarang nyamuk dengan kode rekening 1.O2.O1.01.22.01, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.O2.O1.O1.25.O7, Pelayanan jamkesmas dengan kode rekening 1.O2.01.O1.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.O2.O 1.O 1.33.03, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kode rekening 1.O2.O1.01.33.04, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening I .O3.01 .01 .0 1 .03, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .O3.O 1 .01 .O 1 .O7, Penyediaan makanan dan minuman dengan kode rekening 1 .O3.0 1 .O 1 .O 1 . 17, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1O3.01.01.01.18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.03.01.01.02.09, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.03, Pembangunan Jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.O5, Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.O1.18.O3, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.01.01.21.01, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan irigasi dengan kode rekening 1.03.01.01.24.1O, Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.03.06.01.01.02, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan kode rekening 1 .03.06.O I .01 .03, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1.03.06.O1.01.O4, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.06.01.01.07, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 1.O3.O6.01.02.10, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 2 ( ( r ( kantor dengan kode rekening 1.03.06.01.02.28, Penyediaan sewa sarana mobilitas darat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1.02.46, Fasilitasi dan Stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam dengan kode rekening 1.03.06.01.18.01, Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.08, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.06.0 1 .2 1.O 1 , Pada Badan penanggulangan bencana daerah, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .05.O 1 .01 .01 .04, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.O5.O1.O1.01.1O, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening I .05.01 .01 .Ol .21 , Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.O5.01.01.02.09, Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kode rekening 1.05.01.01.03.03, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 .O5.O 1 .O 1 .05.O 1 , Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dengan kode rekening 1.05.01.01.15.04, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1.05.01.O1.16.O2, Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Penataan RTH dengan kode rekening 1.O5.O 1.01 .24.05 pada Dinas Tata Ruang darr Permukiman, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .06.O I .0 1 .01.O7, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.22, Penyediaan gedung kantor dengan kode rekening 1.06.01.01.02.45, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dengan kode rekening 1 .06.0 1 .01. 15.01, PenJrusunan dan pengumpulan data PDRB dengan kode rekening 1.06.O1.O1.15.O3, Koordinasi perencanaan bidasng fisik dan prasarana dengan kode rekening 1.06.01.O 1. 18.O5, Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan dengan kode rekening 1.06.O1.01.19.01, Perencanaan survey/design pembangunan daerah dengan kode rekening I .O6.0 1 .01.20.O7 , monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 1.06.01.O1.21.13, Penyusunan indikator ekonomi daerah dengan kode rekening l.06.01 .O1 .22.O2, Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.11.01.01.O2.03, Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dengan kode rekening 1.11.01.O1.15.01, Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dengan kode rekening 1.11.01.01.23.O1, pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan jaringan insfrastruktur usaha kecil menengah dengan kode rekening 1.15.01.O1.15.07, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, dengan kode rekening 1.15.O1.01.16.01, pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.17.01.01.01.18, Perencanaan dan penyusunan RKA dengan kode rekening 1.17.Ol.O1.O1.22,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.O1.01.O2.O9, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.17.O1.O1.O2.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1 . 17.O 1 .01 .05.O 1, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.17.01.01.05.03, Penyusunan Standar operasional prosedur dengan kode rekening 1.17.01.01.05.04, Peiaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dengan kode rekening 1.17.01.01.15.O5, Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan kode rekening 1.17.O1.O1.16.01, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O 1.O 1.16.06,Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Toraja Festival dengan kode rekening l.l7 .O1.O1.17.08, Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dengan kode rekening 1.17.O1.O1.17.05, Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata dengan kode rekening 1. 17.01.O 1 . 77 .O7 , Pad.a Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Fasilitasi pemilihan umum dengan kode rekening 1 . 19.O 1 .O 1 .2). .O7 , pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01 .2O.O4, pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1.2O.O3.01.01.21, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.O2.O3, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.O5,Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.03.01.O2.O9,Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.02.46, Pendidikan dan pelatihan formal, dengan kode rekening 1.20.03.05.0 l,Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan kode rekening 1.20.03.01.16.O4, Peningkatan kesehatan masyarakat dengan kode rekening 1.20.03.01.16.09, Pentas seni dan budaya, festival. Lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dengan kode rekening 1.20.03.01.18.03, Sosialisasi pembinaan dan monitoring kebijakan penggunaan DBH-CHT dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.22.01, Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan kode rekening 1.2O.O3.25.O l,Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.20.O3.O1.26.01, Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening I .2O .O3 .Ol .26.04 , Publikasi peraturan perundang-undangan dengan kode rekening 1.2O.O3.O1.26.05, Penyelesaian rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan dengan kode 4 ( ( rekening l.2O.O3.O1.26.O9,pada Sekretariat Daerah, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening l.2O.O4.Ol .O7 Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 1.2O.O4.01.10, pada Sekretariat DPRD, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.O1.O2, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening 1.2O.O5.O 1.O 1. 18, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 1.20.05.01.O2.05, pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1.20.O5.O 1.O2.O7, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.20.03.01.02.24, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.20.05.01,05.01, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2014 dengan kode rekening 1 .20.O5.O 1 .I7 .06, pen]'usunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan kode rekening 1.20.05.01.17.11, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (bidang penagihan dan penerimaan) dengan kode rekening 1.2O.05.O1.17.19, peningkatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.23, Asistensi rencana kerja anggaran SKPD kabupaten toraja utara dengan kode rekening 1.2O.O5.O1.17.31, Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran APBD 2015 dengan kode rekening L.2O.O5.O1.17.36, Penyrrsunan Rancangan Kebijakan Akuntansi dengan kode rekening 1.2O.05.17.45, Pengelolaan keuangan daerah (SPP,SPM,SP2D) dengan kode rekening 1 .20.05.01 . 18.06, Belanja Tidak Terduga dengan kode rekening 1.20.05.5.1.8, Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), Belanja Hibah dengan kode rekening 1.2O.O5.O2.O0.O0.5.1.5. 1.4, Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan kode rekening 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1 .7 , Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Seleksi penerimaan calon PNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.O2, Pemberian bantuan tugas belajar/ijin belajar dan ikatan dinas dengan kode rekening 1.2O.O7.01.32.11, Pemberkasan CPNS dengan kode rekening 1.2O.O7.O1.32.24, pad.a Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan kode rekening 1.21.01.01.15.03, Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan kode rekening 1.21.O1.O1.16.O9, pada Badan peiaksana penyrrluhan dan ketahanan pangan, Pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening I.22.01.O1.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.09, Pengadaan dengan kode rekening 1.22.O1.O1.02.11, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.22.01.O1.02.22, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.22.01.01.03.O5, Gelar TTG Nasional XI dengan kode rekening 1.22.O1.O1.15.07, pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.O1.O7.17.O2, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 5 ( ( l.22.OI.Ol.l7.O3, Pembinaan pengembangan PNPM Mandiri dengan kode rekening l.22.Ol.Ol.I7.06, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01.O1.Ia.O1, Palatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan kode rekening 1.22.OI.O1.18.02, Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01.O1.19.01,Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.O1.01.O1.01.O7, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daiam dan luar daerah dengan kode rekening 2.O1.O1.O1.01.18, Pendidikan dan pelatihan forma-l dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dengan kode rekening 2.O1.01.01.06.02, Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan kode rekening 2.01.01.01.15.01, Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija dengan kode rekening 2.01.O1.O1.16. 15, Pengembangan pertanian pada lahan kering dengan kode rekening 2.01.01.01.16. 17, Pengembangan perbenihan/perbibitan dengan kode rekening 2.O1.O1.01.16.20, Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.O1.01.01.16.29, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.O1.19.03, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.20.03, Kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.Ol.Ol.Ol.24.O1, Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya dengan kode rekening 2.O 1 .O 1 .O 1 .24.02 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1. 15.03, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.22.O1, Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.O1.O2.O1.24.O8 Pada Dinas Peternakan, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.03, pengadaan kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.Ol .O1.02.05, Pemeliharaan rutinberkaia kendaraan dinas/ operasional dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.O2.24, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.01.10, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.06.04, Pembangrnan jalan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1 .15.03, Pelaksanaan IUP HKm hutan Nanggala dengan kode rekening 2.02.01.O 1.15. 10, Pembinaan Pengembangan sutra alam toraja utara dengan kode rekening 2.O2.O1.Ol.l5.ll, Pengendalian pemanfaatan getah pinus dengan kode rekening 2.02.01.O1.15.12, Penunjang pengembangan komoditi produk unggulan kabupaten (PRUKAB) Kopi arabika toraja dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16.34, Penunjang Pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 1 1, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan 6 ( ( Mengingat hutan dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7.05, Pengendalian peredaran kopi arabika dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.17.16, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.I9.09, Pengkajian perubahan fungsi kawasan hutan lindung kab. Toraja utara, dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.2O.O5, Peningkatan Produksi, produktihtas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian, dengan kode rekening 2.02.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.O2.O1.O1.16. 10, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.O2.Ol.Ol.l7 .O7 , Penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.O2, Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.2O.22.Ol.01.O7,Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O1.O8, Penyediaan penataan ketatausahaan administrasi dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.10,Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kode rekening l.2O.22.Ol.Ol. 12, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 1.2O.22.O),.O1.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan kode rekening l.2O.22.Ol.01.18,Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dengan kode rekening 1 .2O.22.O1 .O1 .21 , Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.O5, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening I .2O .22.O1 .O2.O9 , Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.22, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O2.24, Perrgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1.2O.22.O1.O3.O5, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.2O.22.O1.05.O I Kegiatan pembinaan organisasi perempuan dengan kode rekening 1.20.22.01.34.01, pada Kecamatan Dende' Piongan Napo, Penyediaan gedung kantor/rumah (sewa) dengan kode rekening I.20.62.01 .02.45, pada Kelurahan Singki'; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Paj ak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tanr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 7 ( ( ( 2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO0 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentar.g Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t\; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentar,g Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8 ( ( ( 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraj a Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}run 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 45O2); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 20O5 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 9 ( 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OI4; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 201O tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 201O Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraj a Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lan:piran I dan Ringkasan Lampiran II dalam Peratural Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2074 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O14 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2074 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah b. Belanja : - Belanja Tidak langsung - Belanja Langsung Surplus/Defisit c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeiuaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Surplus Rp.694.263.575.775,- Rp.369.434.324.730,- Rp. (1.s00.000.000,-) Rp. 3.O00.00O.0OO,- Rp. 1.50O.0OO.0OO,- Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. O (21 Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rp. 695.763.575.775 Rp. 326 329.251 .O45 Rp. i.500.000.ooo lt ( ( (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2020

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020-2040

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perinciustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-203; 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyrusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020-2040, Perindustrian, Industri, Industri Besar, Industri Menengah, Industri Kecil, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Industri Unggulan Daerah, Industri Pendukung, Industri Hulu, Kawasan Peruntukan Industri. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Pasal 3 Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2020-2040 Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah. BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH. BAB IV JANGKA WAKTU RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH. BAB V PELAKSANAAN. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB VII PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI. BAB VIII PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH. BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN. BAB XI PEMBIAYAAN. BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
132

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

ABSTRAK:

a. bahwa cagar budaya, merupakan kekayaan alam dan budaya bangsa yang memiliki peran penting bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, perlu upaya pelindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa perkembangan pembangunan dan pola hidup masyarakat yang mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, dapat mengancam keberadaan cagar budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentar.g Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 1 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 1O1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2O1O tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 118, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pelaksanaal Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamalan Swakarsa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 20O9 Nomor 4O Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (kmbaran Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lrmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 20ll tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Sealatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2Ol1 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentalrg Pelestarian Pengelolaan Qagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 20 1 5-2030 (l,embaran 3 Menetapkan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 53); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan [rmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 65).
PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasa-l 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 4 Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah ada-lah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Dewan Pewakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan. 9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian dari Bupati. 10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum. 11. Warisan Budaya adalah sumber daya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datarg. 72. Bwdaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh setiap orang Toraja, yang diyakini memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap, serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 13. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di ajr yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agarrra, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 14. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau 5 dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan kesatuan atau kelompok, atau sebagian, atau sisa yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia; berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 15. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidal< berdinding, dan beratap, berunsur tunggal atau banyak, dan/ atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam, berusia 5O (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 16. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam d.an/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia, berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam, berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengeta-huan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 17. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. 18. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, memiliki pola yang memperlihatkan fungsi rr.ang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) 6 tahun, memperlihatkan pengaruh manusia masa ialu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas, memperlihatl<an bukti pembentukan lanskap budaya dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil serta dianggap mempunyai nilai penting bagr sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 20. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian cagar budaya. 21. Pengrrasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 22. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lainnya atau kepada Negara. 23. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari pemerintah atau pemerintah daerah. 24. Insentif adaiah dukungan berupa advokasi, perbaltuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. 25.Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut tim ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. 26. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat dibidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya. 27. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengkomunikasikal 7 koleksinya untuk tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan. 28. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. 29. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah daerah. 30. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap objek pendaftaran (benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 31 . Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencana€rn, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. 33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangl da.i kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zr.nasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/ atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/ atau gangguan. 36. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 37. Pemugaran ada-lah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengery'aan untuk memperpanjang u sianya. 38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestari€rnnya. 8 40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagl kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 41. Revitalisasi addah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kernbali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 42. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakal pada bagran yang mempunyai nilai penting . 43. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 44. Register Daerah, Provinsi dan Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 45. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 46. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. 47 . 7-onasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. 48. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Toraja. 49. Karya Adi Luhung adalah karya seni budaya yang memiliki nilai dan mutu yang tinggi serta wajib dipelihara. 50. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum. 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 9 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c. kenusaltaraan; d. keadilan; e. keterliban dan kepastian hukum; f. kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi; dan i. transparansidan akuntabilitas. Pasal 3 BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasa-l 4 (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi: 10 Pasal 2 Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bertujuan untuk: a. melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa; b. melindungi peninggalan cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan atau kawasan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; c. mengembangkan dan memulihkan keaslian cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/ atau kawasan melalui peneilitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan; dan d. memanfaatkan peninggalan cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan / atau kawasan untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah demi kepentingan sebesar-besar kesejahteraan rakyat. a. pelindungan cagar budaya; b. pengembangan cagar budaYa; dan c. pemanfaatan cagar budaYa. (2) Tugas pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya; b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaYa; c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya; d. menyediakan informasi dan tranformasi pengetahuan tentang cagar budaya untuk masyarakat; e. menyelenggarakan promosi cagar budaya; f. memfasilitasi setiap orang/kelompok dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya; g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cag€rr budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; h. melakukan pengawasan, pemantauarl, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Bagtan Kedua Wewenang Pasal 5 Dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pemerintah daerah mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menetapkan etika pelestarian cagar budaya; b. mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah; c. menghimpun data cagar budaya; d. menetapkan peringkat cagar budaya; e. menetapkan dan mencabut status cagar budaya; 71 f. membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian cagar budaya; h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; i. mengelola kawasan cagar budaYa; j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; k. mengembangkan kebljat<an sumber daya manusia di bidang kecagarbudayaan dan kepurbakalaan; l. memberikan penghargaan kepada orang/badan yang telah melakukan pelestarian cagar budaya; m. memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan Pengamanar ; n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan o. menglrentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian. BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN, PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Pemilikan Dan Penguasaan Pasal 6 (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukarmenukar, hadiah, pembelian, danl atau putusan/ penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh pemerintah daerah. (3) Pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, maka kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. t2 Pasal 7 Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat' Pasal 8 (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/ atau menguasai cagar budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal atau menetap di daerah. (2) Warga negara asing dan/ atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagiannya keluar wilayah daerah dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 Cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dan berada di daerah dikuasai oleh pemerintah daerah. (1) Cagar budaya yang dimiliki orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada daerah atau setiap orang. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan cagar budaya. (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dljual, digantirugi, dan/ atau melalui penetapan atau putusan pengadilan. (4) Cagar budaya yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 11 (l) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan cagar budaya peringkat daerah baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 10 Pasal 12 (1) Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, danl atau struktur cagar budaya bergerak yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan/ atau setiap orang dapat disimpan dan/ atau dirawat di museum' (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/ atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. (a) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki kurator. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 13 (l) Setiap orang yang menemukan, memiliki dan atau menguasai cagar budaya dalam keadaan rusak, hilang, atau musnah, wajib melaporkannya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya. (2) Setiap orang yang tidak melaporkan adanya kerusakan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya, maka cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Pasal 14 (1) Cagar budaya atau benda, bangunan, struktur lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang. 74 \2\ Cagat budaya atau benda, bangunan, struktur' lokasi, atau satuan ruang geografrs yang diduga sebagai cagar budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melakukan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kePada dinas. Pasal 15 ( 1 ) Setiap orang yang memiliki dan / ataw menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. (2) Insentif berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik di daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (2\ diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Penemuan Pasal 16 (1) Setiap orarg yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya wajib melaporkannya kepada dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. (2) Penemuan benda yang diduga benda cagar budaya sebagaimana dimalsud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas yang membidangi cagzr budaya melakukan pengkajian terhadap temuan. t5 Pasal 17 (1) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi, yang ditetapkan sebagai cagar budaya, berhak memperoleh kompensasi- (2) Apabila temuan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya' dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka keberadaannya dikuasai oleh negara. (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangzrnnya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu. Pasal 18 (1) Pemberian kompensasi atas penemuzrn cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pencarian Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/ atau di air, tanpa izin Bupati. (2) Pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggalian, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, setelah mendapat izin dari Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan lokasi. 1b (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian cagar budaya atau yang diduga caga-r budaya sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk: a. menikmati keberadaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan/atau bangunal cagar budaya; dan c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian dan mencegah serta menanggulangi kerusalan cagar budaya. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola Pasal 2 I (1) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan cagar budaya memiliki kewajiban: a. memelihara kelestariannya; b. melindungi, memelihara, melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya; dan c. melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola bangunan, situs dan /atau kawasan cagurr budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya. 1,7 (3) Pemitik, penghuni dan/atau pengelola yang melaksanakan pelestarian cagar budaya berhak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAI} VI TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 22 (1) Pemerintah daerah membentuk tim ahli mewujudkan pelestarian dan pengelolaan untuk cagar budaya di daerah. (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua T\rgas dan Wewenang Pasal 23 Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 ayat (1) adalah: a. melakukan pengkajian /verifikasi terhadap dokumen dan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya; b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Bupati dalam penetapan, pemeringkatan, pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan kepemilikan cagar budaya; c. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan penghapusan pemilikan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya; dan d. menyusun standar penilaian sebagai dasar pemberian klasifikasi penggolongan pada bangunan cagar budaya. 18 Pasal 24 (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pa*l 22 ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut: a. I (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 5 (lima) orang anggota. (2) Komposisi keanggotaan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah daerah; b. 2 (dua) orang dari unsur akademisi; c. 2 (dua) orang dari perwakilan asosiasi profesi; dan d. I (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya. (3) Syarat keanggotaan tim ahli adalah: a. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya; b. menguasai dan memahami lingkup cagar budaya; c. memiliki kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi di bidang pelestarian cagar budaya; d. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya; dan e. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. (4) Kompetensi keahlian dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persayaratan, pengangkatan pemberhentian keanggotaan, dan tata ke{a tim ahli diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Masa Bakti Pasal 25 (1) Masa bakti tim ahli adalah selama I (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah masa ke{a beral<hir. (2) Keanggotaan tim ahli berhenti karena: a. meninggal dunia; b. masa berlaku jabatan sebagai anggota telah berakhir dan tidak ditetapkan kembali oleh Bupati; 19 c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d. melakukan pelanggaran dan/ atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan e. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota tim ahli. BAB VII PENDAF"IARAN, PENGKAJIAN, PENETAPAN, PENCATATAN, PEMERINGKATAN, PEMBERIAN TANDA CAGAR BUDAYA DAN PENGHAPUSAN Bagran Kesatu Pendaftaran Pasal 26 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya. (3) Pemerintah daerah melaksanakan pendaftaran cagar budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. (5) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta pengambilalihan oleh pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturaa Bupati. PasaT 27 Setiap orang dapat berparlisipasi dalam melakukan pendaftaral terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai cagar budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pasa-l 28 Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan jejaring pendaftaran cagar budaya secara dan/ atau non digital. sistem digital 20 Bagian Kedua Pengkajian Pasal 29 (1) Hasil pendaftaran cagar budaya diserahkan kepada tim ahli untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya. (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaYa. (3) Dalam melakukan kajian, tim ahli dapat dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi cagar budaya dan perangkat daerah lain yang terkait. (4) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai cagar budaya. Pasal 30 Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh kurator dan selanjutnya diserahkan kepada tim ahli. Bagian Ketiga Penetapan Pasal 31 (1) Penetapan status cagar budaya pada benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari tim ahli. {2} Penetapan status cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya, diterima dari tim ahli. (3) Setelah tercatat dalam register daerah, sebagai cagar budaya, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: a. surat keterangan status cagar budaya; dan b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. 21 (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktLll sagar budaya berhak mendapat kompensasi. Pasal 32 Bupati melalui dinas, memberitahukan penetapan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya kepada pemilik cagar budaya. Bagran Keempat Pencatatan Pasal 33 (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya harus dicatat dalam register daerah cagar budaya. (2) Pemerintah daerah melalui dinas membentuk sistem register daerah cagar budaya. Pasal 34 Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dicatat di dalam register daerah cagar budaya. Pasal 35 Pemerintah daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Pengelolaan register daerah cagar budaya di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagian Kelima Pemeringkatan Pasal 37 Pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat 22 nasional, peringkat provinsi, dan peringkat daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli. Pasal 38 Cagar budaya dapat ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat daerah, apabila memenuhi syarat: a. sebagai cngar budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah daerah; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan e. jumlahnya terbatas. Pasal 39 Pemeringkatan dalam Pasal Bupati. cagar budaya sebagaimana 37 ditetapkan dengan dimaksud Keputusan Pasal 40 Pasal 41 Peringkat cagar budaya dapat dicabut, apabila cagar budaya: a. musnah; b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya; c. kehilangal sebagian besar unsurnya; atau d. tidak lagr sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40. Bagian Keenam Pemberian Tanda Pasal 42 (1) Setiap orarg yang memiliki, mengelola kawasan dan/atau menghuni bangunan atau cagar 23 Cagar budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi tim ahli disetiap tingkatan. budaya wajib memasang tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang mudah dilihat oleh umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Bagian Ketujuh Penghapusan Pasal 43 (1) Cagar budaya yang sudah tercatat dalam register daerah, provinsi dan nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi tim ahli cagar budaya ditingkat pemerintah. (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) haru s ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pasal 44 (1) Penghapusan cagar budaya dari register daerah, provinsi dan nasional caga-r budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan apabila cagar budaya: a. musnah; b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau d. setelah diketahui statusnya bukan cagar budaya. (2) Penghapusan cag€rr budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya dan dokumen yang menyertainya. (3) Dalam hal cagar budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, cagar budaya wajib dicatat ulang ke dalam register daerah, provinsi dan nasional cagar budaya. 24 BAB VIII PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN Bagran Kesatu Umum Pasal 45 (1) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungiawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. (2) Kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli dengan memperhatikan etika pelestarian. (3) Tata cara pelestarian pengelolaan dan cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan te{adinya perubahan keasliannya. Pasal 46 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. Pasal 47 Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya. Bagian Kedua Pelindungan Pasal 48 Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan cagar budaya. 25 Paragraf I Penyelamatan Pasal 49 Setiap orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yarlg memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Pasal 50 ( I ) Penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk: a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/ atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan d.an/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa. Pasal 5 I (1) Cagar budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang arnan. (2) Pemindahan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi tenaga ahli. (3) Pemerintah daerah, atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru. Pasal 52 Penyelamatan cagar budaya sebagaimana dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 Paragraf 2 Pengamanan Pasal 53 (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. (2) Pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Pasal 54 (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan cagar budaya. (2) Pengamanan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/ atau pariwisata. (3) Pengamanan cagar budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. Pasal 55 Cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran. Pasal 56 Setiap orang dilarang: a. merusak, menghilangkan dan/ atau mengambil dengan tanpa hak atas cagar budaya, baik seluruh maupun sebagian, dari kesatuan, kelompok, dan /atau dari letak asal; b. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun sebagian, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya; dan/atau c. membawa cagar budaya keluar wilayah daerah bukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, 27 dan/ atau pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kecuali dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannYa. Pasal 57 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Tnnasi Pasal 58 (1) Pelindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dart pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian. (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di daerah. (3) Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/ atau religi. Pasal 59 (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas cagar budaya di darat dan/atau di air. (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: a. znnainti; b. zona penyangga; c. ",ona pengembangan; dan/atau d. zona penunjang. (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengrtamakan peluang peningkatan kesej ahteraan rakyat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata- cara penetapan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Bupati. 28 Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 60 (1) Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya. (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh pemerintah daerah. Pasal 6 1 (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. (2) Pemeliharaair cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya. (4) Perawatan cagar budaya sebagaimala dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus. (5) Pemerintah daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 5 Pemugaran Pasal 62 (1) Pemugaran bangunan struktur cagar budaya cagar budaya dan yang rusak dilakukan 29 untuk mengembalikarl kondisi lisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memperhatikan: a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan / atau teknologi pengerj aan; b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; darr d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya. (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal. (5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum Pasal 63 (1) Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanal, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya. (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh: a. izin pemerintah daerah; dan b. persetujuan dari pemilik dan/atau yang menguasai cagAr budaya. 30 (3) Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (4) Setiap kegiatan pengembangan cagar budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Paragral 2 Penelitian Pasal 64 (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap cagar budaya melalui: a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagran dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. (4) Proses dan hasil penelitian cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya. (5) Pemerintah daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian sebagaimana pada ayat (U kepada masyarakat. Paragraf 3 Revitalisasi Pasal 65 (1) Revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan 6pgar [qd4y3 memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. 31 (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Pasal 66 (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya, baik seluruh maupun sglagran, kecuali dengan izin Bupati dan sesuai dengan tingkatannya. (2\ Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasa-l 67 Revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal. Paragraf 4 Adaptasi Pasal 68 (1) Bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan: a. ciri asli dan/atau muka bangun.ur cagar budaya atau struktur cagar budaya; dan/atau b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan: a. mempertahankan nilai yang melekat pada cagar budaya; b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/ atau d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya. 32 Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 7O ( 1) Pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang. (3) Fasilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana, dan/atau pelatihan. (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pasal 7l Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan w4iib didahului dengan kajian, penelitian, dan/ atau analisis mengenai dampak lingkungan. Pasal 72 (1) Cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. (2) Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat cagar budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. 33 Pasal 73 (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. (2) Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya. (3) Cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebalkan kepada yang memanfaatkan cagar budaya. Pasal T4 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati. Pasal 75 Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda cagar budaya yang dimiliki dan /atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 76 Pemanfaatan koleksi berupa cagar budaya di museum dilakukan untuk keperluan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata. Pasal 77 Setiap orang dilarang: a. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun sebagian untuk kepentingan komersial tanpa izin/persetujuan pemilik dan/atau pihak yang menguasainya; dan b. memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun sebagran, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin sesuai dengan tingkatan kewenangannya. 34 Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PEMUGARAN DAN PEMULIHAN Pasal 79 (1) Setiap orzrng yang akan melakukan pemugaran dan/atau, pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya harus mendapat izin dari Bupati. (2) Apabila pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/ atau bangunan ceg2r budaya dengan sengaja menelantarkan bangunannya sehingga mengakibatkan kerusakan baik ringan maupun berat, yang bersangkutan berkewa,jiban untuk memulihkan keadaan bangunannya seperti semula. (3) Pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang melakukan perubahan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan memulihkan kawasan dan / atau bangunan pada keadaan semula dengan biaya sendiri. (4) Apabila pemulihan tidak dilaksanakan maka tidak akan diterbitlan izin mendirikan bangunan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Bangunan caga-r budaya yang telah mengalami pemulihan tetap mempunyai golongan sama seperti sebelumnya. BAB X PENGAWASAN Pasal 80 (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi cagar budaya atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. (2) Untuk pelalsanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dinas atau pejabat yang ditunjuk, 35 berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan menyangkut kawasan dan/ atau bangunan cagar budaYa. (3) Bupati dapat meminta pertimbangan tim ahli guna menunjang tugas dan efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21. (4) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI PENDANAAN Pasal 81 (1) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBD; b. hasil pemanfaatan cagar budaya; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. (4) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. (5) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Bagran Kesatu Teguran Pasal 82 (1) Bupati berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa pemberian surat teguran, apabila 36 terdapat kegiatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan / atau bangunan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar dan atau dapat merusak cagar budaya. (2) Surat teguran sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus memuat: a. ketentuan hukum yang dilanggar; b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran; c. hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; d. tindakan pemerintah daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran; dan e. hal lain yang dianggap perlu dan relevan yang ditujukan untuk menghentikan tindakan pelanggaran. (3) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. Pasal 83 Bupati berwenang melakukan tindakan tertentu untuk menghentikan pelanggaran tanpa didahului dengan teguran apabila: a. keadaan yang sangat segera mengancam keselamatan umum dan/ atau lingkungan (force majeur); dan b. pihak pelanggar tidak memiliki kemampuan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, gangguan, dan kerugian yang akan ditimbulkan. Bagran Kedua Penghentian Kegiatan Pemanfaatan Pasal 84 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan kawasan dan/ atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemanfaatan bangunan cagar budaya menyebabkan kerusakan pada bangunan; dan b. tidak sesuai dengan izin dan atau peraturan perundang-undangan. (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 37 (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada pejabat yang ditunjuk atau dinas. (4) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemanfaatannya dilakukan penyegelan. Bagian Ketiga Penghentian Kegiatan Pemugaran dan Pembongkaran Bagian Keempat Pencabutan Izin Pasal 86 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mencabut izin yang terkait dengan izin pemanfaatan, pemugaran dan pembongkaran apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin dan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas: a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan; b. uraian falta yang menunjukkan pelanggaran; dan c. akibat hukum dari pencabu t-an inr,. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati. 38 Pasal 85 (1) Bupati berwenang untuk menghentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya apabila: a. pemugaran danfatau pembongkaran bangunal cagar budaya menyebabkan kerusakan fasade bangunan; dan b. belum memiliki izin membongkar dan/atau memugar. (2) Penghentian kegiatan pembongkaran dan/atau pemugaran kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penghentian dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Terhadap bangunan yang dihentikan kegiatan pemugaran dan/atau pembongkarannya dilakukan penyegelan. Pasal 87 BAB XIII PEI.iYIDIKAN Pasal 88 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya diberi wewenang untuk melaksanakan penldikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana cagar budaya; b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana cagar budaya; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi; h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. membuat dan menandatangi berita acara; dan j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang cagar budaya. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 89 39 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 49, Pasal 57 ayat (1) dan ayat(21, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1), dan/atau pasal 79 diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OlO tentang Cagar Budaya. (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasat 20 ayat (1), Pasal 2l ayat (1) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 53 ayat(3), Pasal 55 ayat (21, Pasal 62, Pasal 64 ayat (5), Pasal 73, Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 79 ayat (3) diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
51

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT