Pencarian Peraturan

ZONASI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2008

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Zonasi Budidaya Rumput Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa intensitas peningkatan aktivitas budidaya rumput laut di wilayah perairan Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi dan rawan menimbulkan konflik horisontal dengan nelayan, maka perlu adanya zonasl budidaya rumput laut; b. bahwa untuk menghindari kekosongan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagal dasar pengaturan zonasi, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Peislslr; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Zonasi Budidaya Rumput Laut di wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2025; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill RUANG LINGKUP BAB IV PENGATURAN DAN PENATALAKSANAAN ZONASI BAB V LARANGAN BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2008.
NOMOR 23 TAHUN 2008
5 Halaman

PERSYARATAN DAN MEKANISME PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2010/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Usaha Kehutanan dan Pekebunan di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan pembangunan dibidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten Luwu Utara diperlukan upaya untuk memberikan kemudahan prosedur dan mekanisme perizinan usaha kehutanan dan perkebunan. b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan ketentuan persyaratan dan mekanisme perizinan usaha kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Luwu Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Mekanisme Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 26/Menbut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-lI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-lI/2006 tentang Penggunaan Surat Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Kayu yang Berasal dari Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/Menhut-lI/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan /OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-lI/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERIZINAN BAB III PROSEDUR PERIZINAN BAB IV PEMBIAYAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 23 TAHUN 2010
9 Halaman

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2014/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan; b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memandang perlu untuk mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5481); 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN BAB IV SANKSI ADMINISTRASI BAB V KETENTUAN LAIN-LAlN BAB VIl KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
NOMOR 23 TAHUN 2014
6 Halaman

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2018/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat JI Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/MEN/KES/PER/IV/ 1997 tentang Minuman Keras; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348); 20. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 21.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; 22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 ten tang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB III TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB IV PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL BAB V WAKTU PENJUALAN BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG BAB VII PENGECUALIAN BAB VIII MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SIUP-MB BAB IX PELAPORAN BAB X MEKANISME PENCABUTAN SIUP-MB BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
NOMOR 23 TAHUN 2018
18 Halaman

PEDOMAN-MANAJEMEN-TALENTA-APARATUR-SIPIL-NEGARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Luwu Utara 2022 No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme jabatan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu disusun Pedoman Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Dalam rangka menyusun Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pedoman Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017; Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018;Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP. BAB IV KELEMBAGAAN MANAJEMEN TALENTA ASN. BAB IV PENYELENGGARAAN MANAJEMEN TALENTA ASN. BAB V SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA ASN. BAB VI ANGGARAN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
-
VII Bab, 27 Pasal (16 Hlm.)

PENETAPAN HARGA JUAL OBAT GENERIK DAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) PASIEN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PADA APOTIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2013/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Jual Obat Generik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien Pelayanan Kesehatan Gratis Pada Apotik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Djemma Masamba

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi pasien pelayanan kesehatan gratis dan terjangkaunya harga obat• obatan bagi masyarakat pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba, perlu menetapkan Harga Jual Obat Generik dan Bahan Habis Pakai (BHP) bagi Pasien Pelayanan Kesehatan Gratis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Jual Obat Generik dan Bahan Habis Pakai (BHP) bagi Pasien Pelayanan Kesehatan Gratis pada Apotik Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 'Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6072); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 13); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor · 632/Menkes/SK/111/2011 tentang Harga Eceran tertinggi obat Generik Tahun 2011; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 'Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179}; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 5).
PERATURAN BUPATI TENTANG BARGA JUAL OBAT GENERIK DAN BARAN RABIS PAKAI (BHP) PASIEN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS PADA APOTIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) ANDI DJEMMA MASAMBA. Pasal l (1) Harga jual obat generik pasien pelayanan kesehatan gratis pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba adalah mengacu kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Kementerian Kesehatan. (2) Harga jual Bahan Habis Pakai {BHP) pada Apotik Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan gratis ditambah 10% (sepuluh perseratus) dari harga ,Distributor/Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pasal 2 (1) Penjualan obat generik berdasarkan HET sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat ( 1) terdapat selisih harga antara pihak Distributor dan Apotik RSUD Andi Djemma Masamba. (2) Selisih harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa pelayanan. Pasal 3 Tambahan harga Bahan Habis Pakai (BHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan jasa pelayanan. . ,. Pasal 4 Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dalam Pasal 3 dijadikan 100% diperuntukkan kepada: a. Pengelola Apotik dan Manajemen : 50% b. Disetor ke Kas Daerah : 50% Pasal 5 Jasa pengelola Apotik dan Manajemen sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pendistribusiannya diatur oleh Direktur RSUD Andi Djemma Masamba. Pasal 6 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2013.
3

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2007/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 134 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka dianggap perlu menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-pndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Periml:langan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubri Indonesia Nomor 443f)); 6. Peratural Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengeloI laI an Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubliJJ Indonesia Tahun 20p5 Nomor 140, Tambahan Lembagab. Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. 8. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah j Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal 1 Pengeluaran belanja tak terduga untuk tanggap darurat berdasarkan kebutuhan yang 4itisulkan dari instansi/lembaga/SKPD berkenan setelah mempertimhangkan efesiensi dan efrktifitas serta menghindari adanya tumpang tihdih pendanaan terhadrp kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Ah.ftgaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Pasal 2 Pimpinan instansi/lembaga/SKPD penerima dana tanggap da.rurat bertanggungjawab atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan realisasi/pertanggungjawaban tertulis kepada pengguna Anggaran/kuasa pengguna angga.ran dan Bupati. Pasal 3 Besarnya pengeluaran belanja tak terdug1 untuk penggunaan dana sebagaimana dimakstid dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkdnj usulan dari instansi/lembaga/SKPD yang memanfaatkan danJ tersebut, Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2007.
3

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009 ABSTRAK

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2009/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 yang penganggarannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah, yaitu peletakan anggaran kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan beserta dana pendampingnya, maka dalam rangka kelancaran penatausahaan keuangan kegiatan-kegiatan dimaksud, mengingat rentang waktu proses administrasi keuangan kegiatan dan pelaksanaan pekerjaannya yang panjang sehingga dikhawatirkan tidak selesai di tahun anggaran berkenan apabila dilakukan setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dianggap perlu mela)<ukan perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentanq Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. b. bahwa perubahan yang dilakukan dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah pergeseran anggaran pada Bagian Belanja Dinas Pendidikan Olah raga dan Pemuda, yaitu kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan beserta dana pendampingnya, ke Bagian Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Saluan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009.
1. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara .,;' Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarnbahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 3569); .. ., 2. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah" dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); / 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 lenlang Pembenlukan Kabupalen Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lenlang Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenlang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lenlang Perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana lelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenlang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan l.embaranNeqara Republik Indonesia Nomor4138); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenqqaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009; 33. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188).
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009 pasal 1 Mengubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan a. Semula Rp. 451.510.381.000,00 b. Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 451.510.381 .000,00 2. Belanja a. Semula Rp. 493.273.104.368,00 b. Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 193.273.104.368,00 (Defisit) setelah Perubahan Rp. (41.762.723.368,00) 3. Pembiayaan tidak berubah Rp. 41.762.723.368,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp, (0,00) pasal 2 Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. pasal 3 Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009. pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.
12

RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kawasan Perdesaan Sukamaju

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perdesaan perlu untuk membuat suatu rencana induk kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan Sukamaju; b. bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi kawasan Agropolitan di Kecamatan Sukamaju yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa untuk mengembangkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Luwu Utara diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Induk Kawsan Perdesaan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ,1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik \ Indonesia Nomor 5587) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/ OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Pemanfaatan Ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan clan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 12. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang diteta.pkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. 13. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 14. Rencana Induk Kawasan Perdesaan adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Desa. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta. segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 16. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 17. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 18. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 20. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 22. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang• kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 24. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona. 25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (rial) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTI adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 Kv sampai dengan 278 Kv. 31. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 32. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan telmologi. 33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 34. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas. 36. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. 37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 38. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu. 39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. 40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. cakupan wilayah perencanaan Kawasan Perdesaan Sukamaju; b. tujuan, sasaran dan manfaat penataan Kawasan Pedesaan Sukamaju; dan c. rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, kawasan prioritas, dan ketentuan pemanfaatan; Pasal 3 (1) Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan wilayah Kecamatan Sukamaju, yang meliputi Desa Kaluku, ,_ Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari, Desa Sukamaju, Desa Sidoraharjo dan Desa Tolangi dengan luas kurang lebih 3.468,58 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan) hektar. (2) Batas-batas wilayah perencanaan Kawasan Pedesaan Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tulung Indah, Desa Katulungan dan Desa Tulungsari; b. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Banyuwangi, Desa Rawamangun, Desa Mulyorejo dan Desa Paomacang; • c. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Minanga Tallu, Desa Suka Harapan dan Desa Sukamukti; dan d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukaraya dan Desa Muktisari; \.. . (3) Wilayah Perencanaan Kawasan perkotaan Masamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Blok yang terdiri atas: a. Blok A, meliputi Desa Kaluku, Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari dan Desa Sukadamai dengan luas total wilayah adalah 1.375,09 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma kosong sembilan) hektar; b. Blok B, meliputi Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju, Desa Tolangi dan Desa Sukadamai dengan luas wilayah total adalah 828,76 Ha (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar; dan c. Blok C, meliputi Desa Tolangi dan Desa Sukamaju dengan luas wilayah total adalah 1.264,73 Ha (seribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga) Hektar; BAB III TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU Pasal 4 Penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung peningkatan kualitas ta.ta ruang kawasan perdesaan. Pasal 5 Sasaran penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah tersusunnya rencana penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju untuk mendukung peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan. .. Pasal 6 Manfaat penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah : a. sebagai kerangka dasar pada aspek penataan ruang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju; b. sebagai piranti dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan Sukamaju serta penempatan fungsi dan aktivitas di atasnya; c. sebagai pedoman pengelolaan ruang pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju; d. sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan dengan kawasan sekitamya; ·- e. sebagai kerangka dasar dalam penyusunan sistem struktur ruang dan pola ruang; f. sebagai arahan pengembangan potensi dan komoditas unggulan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. BAB IV RENCANAPOLARUANG Pasal 7 Rencana pola ruang terdiri meliputi: a. ruang terbuka hijau; b. kawasan produksi; \. c. kawasan permukiman; d. kawasan perdagangan dan jasa; dan e. kawasan pelayanan umum; Pasal 8 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alamiah maupun yang disengaja. (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di Desa Sukamaju, Desa Sukadamai, Desa Mulyasari dan Desa Sidoraharjo dengan luas kurang lebih 5,03 Ha (lima koma kosong tiga) Hektar. '• • Pasal 9 (1) Kawasan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah kawasan yan� mendukung kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan. (2) Kawasan produksi dibagi menjadi dua yaitu a. kawasan produksi pertanian lahan kering; dan b. kawasan produksi pertanian lahan basah. (3) Kawasan produksi pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tersebar di semua Blok dengan luas kurang lebih 1.386 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektar. (4) Kawasan produksi pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b tersebar disemua blok dengan luas kurang lebih 2.554,27 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh empat koma dua tujuh) Hektar. Pasal 10 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tersebar di seluruh Blok dengan luas kurang lebih sekitar 775,64 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma enam puluh empat) hektar. Pasal 11 (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. perdagangan dan jasa skala kecamatan; dan b. perdagangan dan jasa skala lingkungan (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terletak di blok A dengan luas kurang lebih 13,79 (tiga belas koma tujuh puluh sembilan) hektar. Pasal 12 (1) Kawasan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari: a. sarana pelayanan umum pendidikan; b. sarana pelayanan umum kesehatan; dan .. • • c. sarana pelayanan umum peribadatan. (2) Saran.a pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, SD, SMP dan SMA. (3) Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saran.a kesehatan berupa polindes, praktek bidan, praktek dokter, puskesmas pembantu dan puskesmas. (4) Saran.a pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Masjid, Mushalah, Gereja dan Pura. \... BABV RENCANA INFRASTRUKTUR KAWASAN Pasal 13 Rencana infrastruktur kawasan terdiri atas: a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi; b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan; c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi; d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih; e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase; f. Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Lim.bah; g. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi; dan h. Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah. Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi Pasal 14 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder; b. pengembangan jaringan jalan lokal primer; dan c. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder; • Pasal 15 Pengembangan jarmgan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Pasal 16 Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Pasal 17 Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 18 ... _ ' Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu jaringan saluran udara tegangan tinggi (SU'IT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh desa. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Pasal 19 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, warnet dan peningkatan system informasi pengembangan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. .. . ,. Bagian Keempat Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Pasal 20 Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan: a. studi tentang identifikasi sumber-sumber air bersih seperti sungai, mata air, dan sumur dalam Kawasan Perdesaan Sukamaju; dan b. perencanaan pengembangan pengolahan air bersih untuk mendukung sentra-sentra produksi dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju. Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Pasal21 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. perbaikan/perkerasan drainase yang ada disekitar kawasan permukiman menjadi drainase permanen b. pengembangan/perkerasan drainase di pinggir jalan agar tidak merusak jalan. c. pemisahan saluran drainase dengan jaringan irigasi sungai untuk MCK, agar lebih teratur dan untuk kesejahteraan rakyat. Bagian Keenam Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Limbah Pasal22 Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembangunan jamban sehat; b. bangunan tengah jamban; c. bangunan bawah jamban; dan d. pembangunan tangki septik. ''. • Bagian Ketujuh Rencana Pengembangan Sistem Irigasi Pasal 23 (1) Rencana Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat; b. pengembangan system irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi; c. pengembangan system irigasi sekunder yang utuh pada satu menjadi wewenang dan Pemerintah Kabupaten; dan primer dan kabupaten/kota tanggungjawab d. pengembangan system irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A}. Bagian Kedelapan Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Pasal 24 Rencana pengembangan system pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf h dapat dilakukan dengan cara : a. pembuangan terbuka; b. penimbunan saniter; c. pembakaran; d. pembuatan kompos; dan e. pemanfaatan ulang. BAB VI PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS Pasal 25 kawasan prioritas penanganannya ada pada Blok B 1 yang meliputi wilayah Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju dan Desa Tolangi dengan luasan kurang lebih 100,79 (seratus koma tujuh puluh sembilan) hektar. .', . ..' BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANO Pasal 26 Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan upaya mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di Kawasan Perdesaan Sukamaju. Pasal 27 Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. arahan ketinggian bangunan; b. arahan kepadatan bangunan; dan c. penanganan sempadan bangunan. Pasal 28 (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kawasan perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 0,8. (3) Ketinggian bangunan pada kawasan permukiman sebesar 2 lantai dan pada kawasan pusat agropolitan sebesar 3 lantai. Pasal 29 (1) Arahan Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf b yaitu Koefesien Dasar Bangunan (KDB) yang merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada Kawasan Perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 40%. .. \) Pasal 30 ( 1) Penanganan Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yaitu Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang merupakan garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. (2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat tergantung dengan klasifikasi jalan yang terletak di depannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2017.
17

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN/PELELANGAN KENDARAAN DINAS

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2009/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan dan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang usianya diatas 5 tahun dipandang tidak efisien lagi dan menimbulkan pembebanan terhadap Anggaran Belanja Daerah; b. bahwa kendaraan dinas yang usianya diatas 5 tahun tidak optimal lagi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bahkan membahayakan keselamatan kerja sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan dan penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; 8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188 ); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193); 12.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHAPUSAN, PENJUALAN/PELELANGAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009.
NOMOR 24 TAHUN 2009
6 Halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT