Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/No.36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam Rangka Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalarn rangka optimalisasi, efektifitas dan efisiensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan pengawasan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem online atas setiap data transaksi pembayaran Pajak kedalam jaringan informasi Pemerintah Daerah. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Dalam Rangka Pengawasan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik • ' i Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dangan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontirbusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ''' 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah di wajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau Pajak tertentu. 3. Surat setoran pajak daerah adalah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain kke bank. 4. Surat setoran pajak daerah Daerah Elektroik yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secra elektronik yang berfungsi sebagai SSPD 5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghtungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6. Data transakasi usaha adalah keterangan atau data /dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepaa wajib pajak. 7. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggara fasilitas parker untuk umum di luar milikjalan 8. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuahan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 9. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainya secara elektornik dan terintegrasi secara real time. 10. Aplikasi adalah adalah perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 11. Data Transaksi adalah Data /dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel , pemilik restoran/rumah makan dan penyelenggara hiburan atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 12. Sistem jaringan Infortnasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat mengakses setiap data transaksi 13. Objek Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran sesuai peraturan perpajakan daerah. 14. Objek Pajak Restoran adalah pajak ata pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran sesuai peraturan perpajakan daerah 15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran sesuai peraturan perpajak daerah. 16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. BAB II SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI Pasal 2 (1) Untuk melakukan Penertiban dan pengawasan terhadap data transaksi usaha secara transparan dan akuntabel diterapkan pembayaran pajak daerah yang berbasis online. (2) Sistem Online pembayaran data transaksi usaha sebagaiaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. (3) Data Transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (2) merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada wajib pajak atas pelayanan hotel, direstoran, ditempat hiburan, dan tempat penyelenggaraan parkir di luar badan jalan. '. c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan ; d. menyampaikan informasi ke pada Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan paling lambat 2 X 24 ( dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan. (2). Wajib Pajak berhak untuk: ._,_' \. a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi hon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah; c. memperoleh kerahasiaan data transaksi wajib pajak yang dilaksanakan secara online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak; d. memdapatkan jaminan pemasangan/penyambungan penempatan sistem online tidak menggangu sistem dan perangkat yang sudah ada. (3) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan berkewajiban : a. merahasiakan atas setiap transaksi usaha wajib pajak; b. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan dibidang perpajakan daerah; c. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, apabila wajib pajak merusakan alat atau sistem perekaman data transaksi sehingga tidak berfungsi; d. menyimpan data transaksi usaha wajib pajak pada data base pajak selama 5 Tahun; e. membangun/mengadakan/menempatkan/menyamb ungkan perangkat secara sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah dilaksanakan dengan biaya dari Pemerintah Daerah; dan Pasal 3 ( 1) Sistem online pengawasan data transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha. (2) Aplikasi atau sistem perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak. (3) Aplikasi atau sistem perekaman data transaksi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) merekam basil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha wajib pajak secara harian dan besarnya pajak terutang. Pasal 4 ( 1} Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimonitor oleh wajib pajak dan Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan. (2) Penyajian data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh wajib pajak dan pejabat Perangkat daerah yang membidangi Pendapatan. (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kerahasiaan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1). Wajib Pajak berkewajiban untuk: a. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem pengawasan yang tempatkan di usaha wajib pajak; b. menginput data setiap transaksi pembayaran dengan nilai sebenarnya dari konsumen atau subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan; .•. f. memberikan pembinaan kepada wajib pajak dalam hal pengunaan sistem perekaman data transaksi. (4) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan berhak untuk : a. Memperoleh kemudahan untuk memasang /menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara online pada tempat usaha wajib pajak. b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan c. mengenakan denda dan atau pencabutan izin operasional kepada wajib pajak daerah yang tidak mengoperasikan aplikasi data transaksi secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang• undangan BAB IV SISTEM PELAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN Pasal 6 ( 1) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan dalam rangka penerimaan pendapatan dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD}, sebagai bukti penerimaan pendapatan, selanjutnya dilaporkan untuk dibukukan sebagai realisasi penerimaan pendapatan daerah; (2) Dalam menyajikan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
9

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2017

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2017/No.33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan perubahan Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara tanggal 28 Okrober 2016, serta Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara tanggal 7 November 2016; b. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalarn satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara, diperlukan Standar Operasional Prosedur; c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Stander Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 724); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 9. Peraturan Menteti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Mente ti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749); 1 L Peraturan Menteti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349j; 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB lll : PRINSIP BAB IV : MANFAAT PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAB V : JENIS PELAYANAN BAB VI : PENGADUAN MASYARAKAT BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Usaha, Non Perizinan Usaha dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2017/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas; b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok• Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang• Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); \.... _J' 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349); 9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 31).
: PERATURAN BUPATI PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT. TENTANG KODE ETIK APARAT PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. 6. Inspektur adalah Inspektur lnspektorat Kabupaten Luwu Utara. ' .,/ \...... , 7. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati. 8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan ta.ta pemerintahan yang baik (good government). 10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah. 11. Kode Etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu keahlian tertentu. 12. Kode Etik Aparat Pengawasan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Aparat Pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar dipenuhinya prinsip• prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. (2) Kade Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan untuk : a. mendorong budaya etis dalam profesi aparat pengawasan; b. mewujudkan kinerja setiap aparat pengawasan intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; c. melindungi pengawas dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan d. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA APARAT PENGAWASAN Pasal 3 / -, \ - i (1) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan sikap profesional. I (2) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat ( 1) wajib mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui : a. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; b. menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat; c. wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab, disiplin, jujur dan transparan; d. menghormati dan berkontribusi organisasi yang sah dan etis; pada tujuan e. tidak menerima gratifikasi terkait dalam bentuk apapun; dengan jabatan f. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum; g. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan h. melalrukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia. Pasal 4 Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik. BAB IV KODE ETIK Pasal 5 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. Aparat Pengawasan dengan organisasi intern; b. Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan lainnya; c. Aparat Pengawasan dengan penyidik; d. Aparat Pengawasan dengan yang diawasi; dan e. Aparat Pengawasan dengan masyarakat. Pasal 6 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ,,-- BABV MAJELIS KODE ETIK Pasal 7 { 1} Dalam rangka penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan dibentuk majelis Kode Etik yang bersifat ad-hoc. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang beranggotakan dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten serta unsur Pejabat Struktural di luar Inspektorat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten. (3) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik. (4) Susunan majelis kode etik terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Pasal 8 Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas : a. memeriksa aparat pengawasan yang diduga melanggar Kode Etik; b. memberikan rekomendasi basil pemeriksaan; dan c. basil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 9 Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (Iima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan atau infonnasi terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh aparatur pengawas/pemeriksa. r'.. -;. (2) Majelis Kade Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekornendasi hasil pemeriksaan. BAB VI PENGADUAN Pasal 11 (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kade Etik. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/fak.ta/ infonnasi yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VII LARANGAN DAN SANKSI Pasal 12 '-- , Aparat Pengawasan dilarang: a. mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam surat perintah tugas; b. mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan kepentingan pribadi atau pihak lain; c. melibatkan diri dalam kegiatan melanggar hukum; d. menggunakan data infonnasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Kabupaten Luwu Utara serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan e. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Pasal 13 ( 1) Aparat Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang• undangan setelah mempertimbangkan basil rekomendasi Majelis Kode Etik. (2) Bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik APIP terdiri dari 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu : \....., a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; dan c. pelanggaran berat. (3) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik antara lain berupa : a. teguran tertulis; b. usulan pemberhentian dari tim pengawas; dan c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. BAB VIII PEMBINAAN Pasal 14 (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental aparat pengawasan. .. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 32. TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA , ' '-.../' A. UMUM Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat. Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masingmasing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu basil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksud untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparatur Pengawasan yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lernbaga organisasi, sesama Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan dernikian dapat terwujudnya kinerja dalam rnempertahankan sikap profesionalisme, integritas dan independensi serta menjaga citra positif organisasi dan masyarakat. C. RUANG LINGKUP Kode Etik Aparat Pengawasan ini meliputi: tata pikir, tata wicara dan tatalaku Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi dan dengan pihak lain yang terkait serta masyarakat. D. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU Aparat Pengawasan dalam melaksankan tugas pengawasan wajib rnematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini: 1. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
13

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik ·Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomoe 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta Pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. 3. Administator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk olej instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan / perwakilan daftar Wajib LHKPN. 4. Administator unit kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Wajib LHKPN, membuat / pemutakhiran daftar Wajib LHKPN. . BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2 Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas: a. Bupati Luwu Utara; b. Wakil Bupati Luwu Utara; c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; e. Kuasa Pengguna Anggaran; f. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Auditor; h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; 1. -nireksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Pasal 3 LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara: Pasal 4 Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; ata.u c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. / ,\._' J Pasal 5 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periode setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang cliperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lam.bat 31 Maret tahun berikutnya. Pasal 6 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan clikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepadaKPK. Pasal 7 Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, foto copy tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 8 Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN clitetapkan Ad.min lnstansi dan Admin Unit Kerja. BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN Pasal 9 (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara b. Admin Instansi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara c. Adm.in Unit Kerja Unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinator LHKPN : 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut: a). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN. b). melakukan monitoring dan terhadap Admin lnstansi melakukan pengelolaan LHKPN. evaluasi dalam c). pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik Kepala Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. ,_ 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban �) penyampaian dan pengumuman LHKPN. 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. b. Admin Instansi: 1. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK; 2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja; · 3. pemberian sosialisasi kewaiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN. c. Admin Unit Kerja : 1. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara; 2. membuat akun Wajib LHKPN/Penyelenggara Negara; 3. membuat/pemutahiran data Wajib LHKPN, BAB IV PENGAWASAN Pasal 10 ( 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN. (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 11 (' '--) J '- Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Utara bertugas: a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b) berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; c) menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi: 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. hasil pemeriksaaan LHKPN; dan 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN. d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati Kabupaten Luwu Utara dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BABV SANKSI Pasal 12 (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaiman dimaksud dalam ayat ( 1) terdiri dari : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau b. Pembebasan dari jabatan. BAB VI . TATA CARA PENJATUHAN SANKS! Pasal 13 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut. a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dirnaksud pada pasal 12. (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lnspektorat Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta: 1) mengalami perubahan jabatan; atau 2) mempunyai kewajiban kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan b. untuk menyampaikan LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
8

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah adiubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '. I' 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 201 7 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 518); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ( Tahun 2013-2018; ' . 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 214); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 329); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14); 14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 37); 15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Perda. Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2018. (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. I o ;, Pasal 3 (3) RKPD Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2018. (4) RKPD Tahun 2018 dijadikan sebagai: a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, berupa Program/Kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; b. konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RAPBD; c. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan d. pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan strategi prioritas APBD di DPRD. (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2018 dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah bersama DPRD. Pasal 5 (1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kenerja masing-masing program. (2) Laporan kinerja triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan berikutnya. (3) Laporan kinerja triwulan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. '.. \ Pasal 6 Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 dan hasil pembahasan bersama DPRD. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
5

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/No.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa Kabupaten Luwu Utara secara geografis, geologis, dan sosiokultural memungkinkan sebagai daerah rawan bencana alam maupun bencana non alam yang terdiri dari banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, hama, wabah, angin puting beliung, dan konflik sosial yang menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bahkan korban jiwa; b. bahwa untuk mengantisipasi bencana, penanganan saat bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; c. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Berbasis Masyarakat;
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Peraturan 'Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyeienggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengeioiaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT; BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ( .... , 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengak:ibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 3. Bencana nonalam adalah bencana yang diak:ibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. 6. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. 7. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. 8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 9. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. �... .. 10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. 11. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan dan gangguan kegiatan masyarakat. BABII MAKSUD,TUJUAN,DANSASARAN Pasal 2 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat, dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Pasal 3 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pasal 4 Penanggulangan bencana berbasis masyarakat bertujuan : a. mengubah cara pandang masyarakat atas rasa aman dan terlindungi dari pemberian pemerintah menjadi hak asasi masyarakat; b. memperkaya pengetahuan masyarakat melalui pendidikan tentang bencana; c. meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana; d. menguatkan kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana; e. menghidupkan kembali semangat kegotongroyongan da1am upaya pengurangan resiko bencana; f. mengurangi dampak kejadian bencana. .. ·,. BABm ORGANJSASIPELAKSANAAN Pasal 5 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana adalah perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah. (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penanggulangan bencana, perlu dibentuk Tim Relawan Tanggap Bencana Berbasis Masyarakat di tingkat desa/kelurahan. (3) Pengurus dan anggota tim dimaksud terdiri dari masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh agama, dan pemuda yang memiliki kepedulian dan rasa keterpanggilan terhadap penanggulangan bencana di daerahnya. BAB IV PERAN MASYARAKAT Pasal 6 ( 1) Peran masyarakat pra bencana : a. berpartisipasi dalam pembuatan analisis resiko bencana; b. melakukan penelitian terkait kebencanaan; c. melakukan upaya pencegahan bencana; d. bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi; e. mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana; f. bekerjasama mewujudkan kampong siaga. (2l Peran masyarakat saat bencana: a. memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait; b. melakukan evakuasi mandiri; c. melakukan kaji cepat dampak bencana; d. berpartisipasi dalam merespon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya. (3) Peran masyarakat pasca bencana : a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum. .�. I "I Pasal 7 (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. · {2) Kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. BABV RAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 8 " .. ' (1) Hak masyarakat: a. mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan; c. mendapatkan informasi secara tertulis / lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan diri sendiri dan komunitasnya; f. melakukan pengawasan; g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (khusus kepada yang terkena bencana); h. memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan kegagalan konstruksi. (2) Kewajiban masyarakat : a. meminimalisir potensi terjadinya dampak bencana diwilayah lingkup terkecil yaitu di Desa mereka tinggal berupa pembuatan tanggul dan pembersihan aliran sungai dari potongan kayu dan bambu atau benda - benda lainnya yang ada dalam sungai yang dapat memicu terhambatnya aliran air secara kontinyu melalui kegiatan gotong royong; b. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis; c. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; d. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; e. memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana. l BAB VI • KOORDINASI Pasal9 ( 1) Koordinasi penanggulangan bencana baik itu pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke tingkat pemerintah Kabupaten. (2) Koordinasi penanggulangan bencana bertujuan : a. menghindari penumpukan kegiatan/bantuan pada pra bencana, tanggap darurat maupun pemulihan. b. menjamin cakupan area kegiatan/bantuan pra bencana, tanggap darurat maupun pemulihan; c. mempercepat penyelenggaraan kegiatan pada pra bencana dan pemulihan atau pengiriman bantuan pada tanggap darurat; d. memastikan penggunaan fasilitas secara efisien pada setiap tahap penanggulangan bencana; e. mengetahui prioritas kebutuhan yang harus didahulukan. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae, diperlukan suatu pedoman yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Afr Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 328).
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Perusahaan Daerah Air Minurn Tirta Bukae yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bukae adalah Perusahaan Daerah Afr Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. 4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. 5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. 6. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. 7. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direktur PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. 8. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direktur PDAM Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara. BAB II MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR Bagian Kesatu Panitia Seleksi Pasal 2 (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Bukae di laksanakan oleh Panitia Seleksi yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang tidak termasuk pembina. (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua I e. Sekretaris f. Anggota : Bupati Luwu Utara : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Luwu Utara : Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Utara : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara : 1. Inspektur Kabupaten Luwu Utara 2. Kepala Bagi.an Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Luwu Utara 3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten ,.,. - .. Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara. 5. Unsur Dewan Pengawas diluar unsur Pemerintah Daerah. (4) Togas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adaJah sebagai berikut: a. menyusun rencana dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direktur PDAM; b. mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direktur; c. menyusun anggaran untuk pelaksanaan Seleksi Calon Direktur; d. menyusun syarat-syarat Calon Direktur dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku; e. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Calon Direktur; f. menyeleksi dokumen administratif Calon Direktur PDAM; g. menetapkan Calon Direktur yang lolos seleksi administratif untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direktur; h. menyusun, membuat laporan, dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direktur; 1. memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direktur yang akan di angkat menjadi Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM; dan j. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati. (5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Luwu Utara. Bagian Kedua Tim Ahli Seleksi Direktur Pasal 3 (1) Untuk melaksanakan seleksi Calon Direktur dalam menguji kepatutan dan kelayakan {fit and proper test), Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsur independen yang berasal dari Pihak Ketiga. (2) Dalam melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagairnana dimaskud pada ayat (1), Tim Ahli berwenang menentukan susunan keanggotaan Tim Ahli, materi yang diujikan, dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penunjukan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (4) Pelaksanaan pengujian, tugas, wewenang, dan ta.ta kerja Tim Ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilak.ukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Tim Ahli. (5) Tim Ahli menyampaikan laporan basil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Direktur kepada Bupati melalui Panitia Seleksi. Bagian Ketiga Pesyaratan Calon Direktur Pasal 4 Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Calon Direktur dari Pcgawai PDAM: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. sehatjasmani; e. berkelakuan baik; f. berpendidikan minimal Strata 1 (Sl); g. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan dengan penilaian baik; h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi• tingginya 55 tahun; 1. tidak pemah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai instansi pemerintah (PNS) . atau BUMN/BUMD atau swasta; J. tidak sedang menjalani proses hukum atau pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; k. lu1us pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan i... sertifikat atau ijazah; I. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; m. bersedia bekerja penuh waktu; n. bersedia bertempat tinggal di· wilayah Kabupaten Luwu Utara; o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termas�k menantu dan ipar; p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati dan; q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. 2. Calon Direktur dari luar PDAM: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia dan taat kepad.a Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; d. sehat jasmani; e. berkelakuan baik; f. berpendidikan minimal Strata 1 (Sl); g. mempunyai pengalaman kerja 15 tahun dan dengan penilaian baik; h. usia maksimal pada saat diangkat pertama kali setinggi• tingginya 50 tahun; i. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat ataupun diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai rstansi pemerintah (PNS) atau BUMN/BUMD atau swasta; j. tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; k. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah; l. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; m. bersedia bekerja penuh waktu; n. bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Utara; o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampi derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping tennasuk menantu dan ipar; p. lu1us uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Tim Ahli yang telah ditunjuk oleh Bupati dan; q. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Bagian Kelima Proses Seleksi Pasal 5 (1) Panitia Seleksi, mengumumkan formasi Direktur melalui: a. papan pengumuman Pemerintah Daerah; b. papan pengumuman PDAM Tirta Bukae; c. media cetak lokal/Surat Kabar. (2) Pelarnar Calon Direktur mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dan disarnpaikan langsung kepada Panitia Seleksi dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan. {3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan Seleksi kepada Bupati. Bagian Keenam Calon Direktur yang Berhak Diusulkan Menjadi Direktur Pasal 6 (1) Calon Direktur yang berhak diusulkan kepada Bupati adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik kesatu, kedua, dan ketiga. (2) Dalam hal calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur, maka digantikan oleh calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya. (3) Pengusulan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh panitia seleksi melalui Dewan Pengawas. (4) Pengusulan calon Direktur untuk ditetapkan menjacli Direktur sebagaimana climaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri: a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direktur; b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direktur yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar nilai Calon Direktur. (5) Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan atas usulan penetapan calon Direktur. Bagian Ketujuh Pengarsipan Dokumen Direktur Pasal 7 Berkas lamaran Calon yang telah diangkat menjadi Direktur, Berita Acara Pelantikan, dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada PDAM Tirta Bukae dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kah. Luwu Utara. BAB III PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR Pasal 8 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM Tirta Bukae sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Apabila masa jabatan Pejabat Sementara telah berakhir dan Pejabat Definitif belum dilantik, maka masa jabatan Pejabat Sementara dapat diperpanjang. '.•. . . (5) Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. (6) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Definitif. Pasal 9 (1) Pengusulan pejabat sementara dapat berasal dari Direktur lama atau Pejabat Struktural PDAM. (2) Dalam hal pejabat sementara berasal dari Direktur lama, ketentuannya dapat diatur sebagai berikut: a. Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja Direktur berdasarkan hasil audit dari auditor independen; b. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati; dan c. Bupati memberikan persetujuan dan pengangkatan Pejabat Sementara dengan keputusan Bupati. (3) Apabila Dalam hal pejabat sementara berasal dari pejabat struktural PDAM Tirta Bukae yang ditunjuk, maka pejabat struktural tersebut harus diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. memiliki pangkat tertinggi dan kemampuan manajerial; b. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; c. memiliki pendidikan paling rendah S l (Strata 1) dan ; d. diutamakan telah lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat asli. BAB IV MASA JABATAN DIREKTUR Pasal 10 (1) Masa Jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Apabila terjadi Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Direktur telah memasuki usia 60 tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan honnat sebelum masa jabatannya berakhir. BABV PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKTUR Pasal 11 (1) Perpanjangan masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur sebagai berikut: \ ' . ... . ,, a. Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan: 1. dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan/Pelantikan Jabatan; 2. keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur; dan 3. memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh; b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati, Dewan Pengawas melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administratip tersebut serta penelitian atas kinerja Direktur; c. Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk diangkat kembali menjadi Direktur; d. Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direktur yang bersangkutan. e. Penilaian kriteria mampu meningkatkan kinerja PDAM TIRTA BUKAE sebagaimana dimaksud huruf c dan d dengan mempertimbangkan dari hasil audit atas laporan tahunan keuangan PDAM TIRTA BUKAE Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas; f. Usia maksimal bagi Direktur yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud huruf c adalah 59 Tahun; (2) Dalam hal kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mampu meningkatkan kinerja PDAM, maka Dewan Pengawas mengajukan usulan pemberhentian dengan hormat Direktur yang bersangkutan kepada Bupati. BAB VI PEMBERHENTIAN Pasal 12 ( 1) Direktur berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; atau b. meninggal dunia. (2) Direktur diberhentikan karena: a. permintaan sendiri b. reorganisasi; c. melalrukan tindakan yang merugikan PDAM TIRTA BUKAE; .. d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; atau e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap. f. Mencapai usia 60 (enam puluh) tahun (3) Pemberhentian Direktur sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 13 (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana climaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untukjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 14 {l) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas rnelaporkan kepada Bupati mengenai basil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk rnemberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalarn persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima basil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya pelaksanaan proses seleksi Direktur PDAM TIRTA BUKAE dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
11

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa besamya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); '�- .: ' 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 206).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal l ( 1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapakan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut: Jenis Penggunaan/Pemakaian (Rp) .._,; 4 c. Pemakaian bangsal Pemakaian kendaraan alat berat : 5000/orang/malam a. Tyre Roller 1-3 Ton 150.000/jam b. Tyre Roller vibrator/bomac 8-1O Ton 250.000/ .jam c. Motor grader 400.000/jam d. Wheel loader 400.000/jam e. Compressor 75.000/hari f. Aspal sprayer 150.000/jam g. Dump truck 300.000/hari h. Hand steamer 100.000/hari i. Chain saw 60.000/hari j. Mobil tangki air 250.000/hari k. Beck hoe loader 300.000/jam 1. Excapator - PC 100 300.000/jam - PC 200 350.000/jam m. Bulldozer - type D-3 300.000/jam - type D-6 keatas 400.000/jam n. AMP mini 350.000/hari o. Truk Tronton - pengangkutan O km s/d 10 km 1.000.000,- - pengangkutan diatas 10 km 1.000.000+(30.000*(jarak tempuh-10)) 5 Pemakaian/ penggunaan alat-alat milik daerah meliputi: - Penggunaan alat mesin bor (YMB) 12 juta/titik lengkap untuk eksplorasi - Geolistik 750.000/hari - Penggunaan theodolit digital 75.000/hari (Nikon) - Penggunaan global postion system 100.000/hari (GPS) - Penggunaan kompas geologi 50.000/hari - Penggunaan palu geologi 50.000/hari - Lab Bahasa Inggris ( 1 ruangan 20 250.000/bulan unit) - Mesinjahit/ bordir (1 ruangan 10 10.000/mesin/hari buah) - Genset + travo las (Yanmar 1 buah) 75.000/unit/hari - Travo las [nantong 6 buahl 50.000/unit/hari (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 201 7. . •,' .. . Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
4

RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Kawasan Perdesaan Sukamaju

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perdesaan perlu untuk membuat suatu rencana induk kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan Sukamaju; b. bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi kawasan Agropolitan di Kecamatan Sukamaju yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa untuk mengembangkan kawasan Agropolitan di Kabupaten Luwu Utara diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Rencana Induk Kawsan Perdesaan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ,1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik \ Indonesia Nomor 5587) 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50/Permentan/ OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Pemanfaatan Ruang adalah suatu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan clan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 12. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang diteta.pkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil. 13. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 14. Rencana Induk Kawasan Perdesaan adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Desa. 15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta. segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 16. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 17. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 18. Kawasan prioritas adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional, provinsi dan/atau kota/kabupaten administratif yang mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. 19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 20. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai basil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 22. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain. 23. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang• kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 24. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona. 25. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 27. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL. 28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (rial) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTI adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 Kv sampai dengan 278 Kv. 31. Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 32. Transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai kemajuan telmologi. 33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 34. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 35. Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas. 36. Air limbah adalah adalah air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. 37. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 38. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu. 39. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. 40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi: a. cakupan wilayah perencanaan Kawasan Perdesaan Sukamaju; b. tujuan, sasaran dan manfaat penataan Kawasan Pedesaan Sukamaju; dan c. rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, kawasan prioritas, dan ketentuan pemanfaatan; Pasal 3 (1) Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan wilayah Kecamatan Sukamaju, yang meliputi Desa Kaluku, ,_ Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari, Desa Sukamaju, Desa Sidoraharjo dan Desa Tolangi dengan luas kurang lebih 3.468,58 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan) hektar. (2) Batas-batas wilayah perencanaan Kawasan Pedesaan Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Tulung Indah, Desa Katulungan dan Desa Tulungsari; b. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Banyuwangi, Desa Rawamangun, Desa Mulyorejo dan Desa Paomacang; • c. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Minanga Tallu, Desa Suka Harapan dan Desa Sukamukti; dan d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Sukaraya dan Desa Muktisari; \.. . (3) Wilayah Perencanaan Kawasan perkotaan Masamba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Blok yang terdiri atas: a. Blok A, meliputi Desa Kaluku, Desa Sukamaju, Desa Wonosari, Desa Mulyasari dan Desa Sukadamai dengan luas total wilayah adalah 1.375,09 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh lima koma kosong sembilan) hektar; b. Blok B, meliputi Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju, Desa Tolangi dan Desa Sukadamai dengan luas wilayah total adalah 828,76 Ha (delapan ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar; dan c. Blok C, meliputi Desa Tolangi dan Desa Sukamaju dengan luas wilayah total adalah 1.264,73 Ha (seribu dua ratus enam puluh empat koma tujuh puluh tiga) Hektar; BAB III TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT KAWASAN PERDESAAN SUKAMAJU Pasal 4 Penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung peningkatan kualitas ta.ta ruang kawasan perdesaan. Pasal 5 Sasaran penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah tersusunnya rencana penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju untuk mendukung peningkatan kualitas tata ruang kawasan perdesaan. .. Pasal 6 Manfaat penataan Kawasan Perdesaan Sukamaju adalah : a. sebagai kerangka dasar pada aspek penataan ruang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan Sukamaju; b. sebagai piranti dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan Sukamaju serta penempatan fungsi dan aktivitas di atasnya; c. sebagai pedoman pengelolaan ruang pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju; d. sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan kawasan dengan kawasan sekitamya; ·- e. sebagai kerangka dasar dalam penyusunan sistem struktur ruang dan pola ruang; f. sebagai arahan pengembangan potensi dan komoditas unggulan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. BAB IV RENCANAPOLARUANG Pasal 7 Rencana pola ruang terdiri meliputi: a. ruang terbuka hijau; b. kawasan produksi; \. c. kawasan permukiman; d. kawasan perdagangan dan jasa; dan e. kawasan pelayanan umum; Pasal 8 (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah area memanjang atau mengelompok, yang penggunaannya lebih terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alamiah maupun yang disengaja. (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebar di Desa Sukamaju, Desa Sukadamai, Desa Mulyasari dan Desa Sidoraharjo dengan luas kurang lebih 5,03 Ha (lima koma kosong tiga) Hektar. '• • Pasal 9 (1) Kawasan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah kawasan yan� mendukung kegiatan yang menggunakan barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian dan perkebunan. (2) Kawasan produksi dibagi menjadi dua yaitu a. kawasan produksi pertanian lahan kering; dan b. kawasan produksi pertanian lahan basah. (3) Kawasan produksi pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tersebar di semua Blok dengan luas kurang lebih 1.386 Ha (seribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektar. (4) Kawasan produksi pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b tersebar disemua blok dengan luas kurang lebih 2.554,27 Ha (dua ribu lima ratus lima puluh empat koma dua tujuh) Hektar. Pasal 10 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tersebar di seluruh Blok dengan luas kurang lebih sekitar 775,64 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma enam puluh empat) hektar. Pasal 11 (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. perdagangan dan jasa skala kecamatan; dan b. perdagangan dan jasa skala lingkungan (2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terletak di blok A dengan luas kurang lebih 13,79 (tiga belas koma tujuh puluh sembilan) hektar. Pasal 12 (1) Kawasan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari: a. sarana pelayanan umum pendidikan; b. sarana pelayanan umum kesehatan; dan .. • • c. sarana pelayanan umum peribadatan. (2) Saran.a pelayanan umum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, SD, SMP dan SMA. (3) Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi saran.a kesehatan berupa polindes, praktek bidan, praktek dokter, puskesmas pembantu dan puskesmas. (4) Saran.a pelayanan umum peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Masjid, Mushalah, Gereja dan Pura. \... BABV RENCANA INFRASTRUKTUR KAWASAN Pasal 13 Rencana infrastruktur kawasan terdiri atas: a. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi; b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan; c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi; d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih; e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase; f. Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Lim.bah; g. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi; dan h. Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah. Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi Pasal 14 Rencana Pengembangan Jaringan Jalan dan Sistem Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi: a. pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder; b. pengembangan jaringan jalan lokal primer; dan c. pengembangan jaringan jalan lokal sekunder; • Pasal 15 Pengembangan jarmgan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter. Pasal 16 Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Pasal 17 Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badanjalan paling sedikit 7,5 meter. Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 18 ... _ ' Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu jaringan saluran udara tegangan tinggi (SU'IT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang tersebar di seluruh desa. Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Pasal 19 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi telepon untuk rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler, warnet dan peningkatan system informasi pengembangan di Kawasan Perdesaan Sukamaju. .. . ,. Bagian Keempat Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih Pasal 20 Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan dengan: a. studi tentang identifikasi sumber-sumber air bersih seperti sungai, mata air, dan sumur dalam Kawasan Perdesaan Sukamaju; dan b. perencanaan pengembangan pengolahan air bersih untuk mendukung sentra-sentra produksi dalam pengembangan Kawasan Perdesaan Sukamaju. Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Pasal21 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi: a. perbaikan/perkerasan drainase yang ada disekitar kawasan permukiman menjadi drainase permanen b. pengembangan/perkerasan drainase di pinggir jalan agar tidak merusak jalan. c. pemisahan saluran drainase dengan jaringan irigasi sungai untuk MCK, agar lebih teratur dan untuk kesejahteraan rakyat. Bagian Keenam Rencana Pengembangan Sistem Sanitasi dan Pengolahan Limbah Pasal22 Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. pembangunan jamban sehat; b. bangunan tengah jamban; c. bangunan bawah jamban; dan d. pembangunan tangki septik. ''. • Bagian Ketujuh Rencana Pengembangan Sistem Irigasi Pasal 23 (1) Rencana Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi: a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat; b. pengembangan system irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi; c. pengembangan system irigasi sekunder yang utuh pada satu menjadi wewenang dan Pemerintah Kabupaten; dan primer dan kabupaten/kota tanggungjawab d. pengembangan system irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A}. Bagian Kedelapan Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Pasal 24 Rencana pengembangan system pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf h dapat dilakukan dengan cara : a. pembuangan terbuka; b. penimbunan saniter; c. pembakaran; d. pembuatan kompos; dan e. pemanfaatan ulang. BAB VI PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS Pasal 25 kawasan prioritas penanganannya ada pada Blok B 1 yang meliputi wilayah Desa Sidoraharjo, Desa Sukamaju dan Desa Tolangi dengan luasan kurang lebih 100,79 (seratus koma tujuh puluh sembilan) hektar. .', . ..' BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANO Pasal 26 Ketentuan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan Sukamaju merupakan upaya mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di Kawasan Perdesaan Sukamaju. Pasal 27 Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi: a. arahan ketinggian bangunan; b. arahan kepadatan bangunan; dan c. penanganan sempadan bangunan. Pasal 28 (1) Arahan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kawasan perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 0,8. (3) Ketinggian bangunan pada kawasan permukiman sebesar 2 lantai dan pada kawasan pusat agropolitan sebesar 3 lantai. Pasal 29 (1) Arahan Kepadatan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf b yaitu Koefesien Dasar Bangunan (KDB) yang merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah. (2) Koefesien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada Kawasan Perdesaan Sukamaju maksimal sebesar 40%. .. \) Pasal 30 ( 1) Penanganan Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yaitu Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang merupakan garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. (2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat tergantung dengan klasifikasi jalan yang terletak di depannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2017.
17

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

ABSTRAK:

a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besarnya tarif Retribusi Jasa Umum; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Umum, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); - 1 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222).
: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal 1 KLASIFIKASI LOKASI KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN TARIF/SEWA BULAN/M2 (Rp) TARIF/ RETRIBUSI HARIAN/M2 (Ro\ KELAS PASAR I a. Ruko b. Kios c. Losd : d. Pelataran a. 3.750 b. 3.250 c. 2.750 d. 2.000 KELAS PASAR II a. Ruko b. Kios c. Losd: d. Pelataran a. 2.750 b. 2.450 c. 2.250 d. 1.500 KELAS PASAR III a. Kios b. Losd: c. Pelataran a. 2.250 b. 2.000 c. 1000 (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
3

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT