Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2017

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal 1 KLASIFIKASI LOKASI KLASIFIKASI JENIS BANGUNAN TARIF/SEWA BULAN/M2 (Rp) TARIF/ RETRIBUSI HARIAN/M2 (Ro\ KELAS PASAR I a. Ruko b. Kios c. Losd : d. Pelataran a. 3.750 b. 3.250 c. 2.750 d. 2.000 KELAS PASAR II a. Ruko b. Kios c. Losd: d. Pelataran a. 2.750 b. 2.450 c. 2.250 d. 1.500 KELAS PASAR III a. Kios b. Losd: c. Pelataran a. 2.250 b. 2.000 c. 1000 (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Luwu Utara
Nomor
22
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Masamba
Tanggal Penetapan
03 April 2017
Tanggal Pengundangan
03 April 2017
Tanggal Berlaku
03 April 2017
Sumber
BD.2017/No.22
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 338 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan