Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 169 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup No 31 Tahun 2019 T...RA PEMILIHAN BPD.pdf

TATACARA PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Penetapaan Permusyawaratan Desa; dan Peresmian Badan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa.
UU No. 6 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Keanggotaan BPD c.Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa d.Pelaksanaan e.Pembiayaan f.Ketentuan Peralihan g.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 29 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 29 PEMANFAATAN BMD.pdf

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

ABSTRAK:

Dalam rangka pemanfaatan, mengoptimalkan barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan MIlik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah pemerintah kabupaten Pulau Morotai; berdsasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri No. 7 tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah d.Pelaksanaan Pemanfaatan BMD dan Bentuk Pemanfaatan BMD e.Pembiayaan f.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
12 Halaman; Lampiran: 17 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penetapan Bendahara

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 27 Tahun 2019 T...etapan Bendahara.pdf

TATA CARA PENETAPAN BENDAHARA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penetapan Bendahara

ABSTRAK:

untuk mempercepat pelayanan penatausahaan keuangan yang efektif, efisien dan optimal dalam pelaksanaan keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, perlu pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Penetapan Bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Bendahara.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penetapan Bendahara dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Bendahara d.Penatapan dan Pemberhentian Bendahara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 26 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No 26 Tahun 2019 P...o. 60 tahun 2017.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak menjelaskan atribut anggota DPRD, sehingga perlu ditambah satu ayat yang mengatur atribut DPRD dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PP No. 18 tahun 2017.
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
4 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perbup No 25 Tahun 2019 P...nfaq dan Sedekah.pdf

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

ABSTRAK:

zakat, infaq dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat, menjalin persaudaraan dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dari dan untuk kepentingan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.
UU No. 23 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang P Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah c.Objek Zakat, Infaq, Sedekah, Muzakki, dan Mustahiq d.Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan e.Pembiayaan Baznas dan Penggunaan Hak Amil f.Pembinaan dan Pengawasan g.Peran Srta Masyarakat h.Larangan i.Sanksi j.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2019.
12 Halaman; Lampiran: 6 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 24 Tahun 2019 P...ngendalian Surat.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

ABSTRAK:

untuk melaksanakan tata kearsipan yang baik dan benar serta menunjang penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maka perlu disusun pedoman pengendalian surat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PUlau Morotai.
UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PUlau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Pengendalian Surat e.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
13 Halaman; Lampiran: 6 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 23 Tahun 2019 P...stem Klasifikasi.pdf

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

ABSTRAK:

arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip; bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis e.Pengaturan Akses Arsip f.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman; Lampiran: 104 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 22 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No 22 Tahun 2019 T...b. Pulau Morotai.pdf

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

ABSTRAK:

sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di LIngkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017, penyelenggara tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di lingkungan pemerintah daerah bidang kearsipan; untuk Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu dilakukan Penataan Kearsipan secara menyeluruh sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; guna terwujudnya satu kesatuan dan bahasa keragaman tata kearsipan tersebut, diperlukan adanya Pedoman Tata Kearsipan untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kearsipan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 43 Tahun 2009; Permendagri Nomor 54 Tahun 2009; Permendagri Nomor 78 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penyelenggaraan Tata Kearsipan c.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman; Lampiran: 13 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup No 20 Tahun 2019 R...un Anggaran 2020.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
UU No. 25 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2019.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup No 19 Tahun 2019 P...nurunan Stunting.pdf

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting

ABSTRAK:

upaya peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan tanggung jawab dan komitmen global termasuk pemerintah daerah dan merupakan aset yang sangat berharga bagi daerah, bangsa dan negara sehingga perlu diupayakan pemenuhan standar kesehatans ecara dini agar tumbuh kembang sumber daya manusia terbebas dari segala masalah kesehatan termasuk stuntung; kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pulau Morotai sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; perangkat regulasi sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian stunting belum cukup memadai; perangkat regulasi sebagai dasar kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian stunting belum cukup memadai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.
UUD Tahun 1945.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Asas,Tujuan, dan Maksud c.Pilar Penurunan Stunting d.Ruang Lingkup e.Pendekatan f.Edukasi,Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi g.Penelitian dan Pengembangan h.Pelimpahan Wewenang dan Tangung Jawab i.Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting j.Peran Serta Masyarakat k.Pencatatan dan Pelaporan l.Penghargaan m.Pendanaan n.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
12 Halaman

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT