Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 22 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2017

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

Narkotika

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Kendari No. 30 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Kendari

Download :
Perwali Kendari No.4 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa; b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendarti juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah; c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662); 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 36 71); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4301). 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara IWpublik lmkmesia NCJnwt: SSS7) s©bagaim-ftna telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapar Pecandu Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5211); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, [Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5419; 12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 ten tang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV/ AIDS, (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomar 19. Tambahan Lembaran Daerah Kata Kendari Nomor 15).
KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP KEBIJAKAN UMUM PENCEGAHAN REHABILITASI PEMBERANTASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
14

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017

Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

APBD Kebijakan Pemerintah

Download :
Perwali Kendari No.9 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR :

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang tata cara pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 23 Nomor 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6.A Tahun 2011 Ten tang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310); 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana; 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).
KETENTUAN UMUM PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PENANGGULANGANBENCANA BENTUKPELAKSANAANPENANGGULANGAN BEN CANA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA KENDARI SUMBER PEMBIAYAAN TATA CARA PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017

Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari

Kebijakan Akuntansi

Download :
Perwali Kendari No.3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR :

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 57 ayat (4), perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Akuntansi Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.
1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); ' I ~ ' 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Menetapkan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 10. Perautan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2010 Nomor 5).
KETENTUAN UMUM STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RUMAH SAKIT PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI REVIEW DAN AUDIT KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 19 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perwali Kendari No.19 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2017/No.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

ABSTRAK:

a. bahwa kecamatan merupakan unsur penyelenggara pemerintah terdepan, dekat dan langsung kepada masyarakat, oleh karenanya perlu meningkatkan pelayanan per izinan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di wilayah Kecamatan; b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diperlukan regulasi atau payung hukum sebagaimana diamanatkan dalam permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor I 9 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 01); 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kendari Thn 2009 Nomor 2) 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3). 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 ten tang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5 ).
KETENTUAN PENUTUP RUANG LINGKUP PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS KEWENANGAN KECAMATAN YANG DIBERIKAN DALAM URUSAN PATEN PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
15

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2017

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perwali Kendari No.5 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 1 tahun2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu rnenetapkan tata cara pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Kendari.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pernbentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaranlfegara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424~/); 4. Undang-Undang Nomor :29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200E'• Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4532); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tah!un 201 O N omor I 1 9, Tam be han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Uti'itas Perumahan dan Permukiman di Daerah ; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 ten tang Ped oman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan; •hi' Pera.ngkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1141); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ~2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2001Nomor6); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerin.tah Kota Kendarifl.embaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan .Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kata Kendari tahun 2012 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kota' Kendari Nornor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendaritl.embaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5).
KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PENERBITAN IMB TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA CARA, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PENAGlHAN RETRIBUSI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRlBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA SANKSI ADMINISTRASI PERUBAHAN FUNGSI BANGUNAN PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI PENCABUTAN IZIN / PEMBATALAN PEMBERIAN IZIN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Keputusan Walikota
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Kota Kendari No.01 Tahun 2017.pdf

Abstrak

KELURAHAN WUNDUMBATU - KECAMATAN POASIA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia

ABSTRAK:

Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Kendari serta mengapresiasi aspirasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, serta dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana, dan pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan pemekaran kelurahan pada Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia
UU No. 6 Tahun 1995; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 31 Tahun 2006
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan pembentukan; pembentukan dan pemekaran kelurahan; pelaksana pemerintahan kelurahan; pengalihan asset; pembiayaan serta ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 20 Tahun 2017

Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perwali Kendari No.20 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat Poasia

ABSTRAK:

a. bahwa kecamatan merupakan unsur penyelenggara pemer intah terdepan, dekat dan langsung kepada masyarakat, oleh karenanya perlu meningkatkan pelayanan perizinan dalam bentuk Pelayanan Administrasi Terpadu di wilayah Kecamatan; b. bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan diperlukan regulasi atau payung hukum sebagaimana diamanatkan dalam permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan; c. bahwa berdasarkan penilaian oleh Tim teknis merekomendasikan Kecamatan. Poasia memenuhi syarat untuk menerarapkan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (YANTER); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu tentang Peraturan Walikota menetapkan Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota Kendari kepada Camat Poasia
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995- Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , . tentang Pemerintahan Daerah tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); . ''·· -'> -::·;·. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Ta:hun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814) 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 01); 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor- 2- Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Kendari Thn 2009 Nomor 2) 9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2013- tentang Retribusi Izin Gangguan [Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 3). 10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5 ).
KETENTUAN UMUM TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARA DAN URAIAN TUGAS YANTER PELAKSANA TEKNIS YANKER KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN WALIKOTA KEPADA CAMAT PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2017

Pedoman Penggunaan Dana Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perwali Kendari No.16 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGGUNAAN DANA JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, PEMERIKSAAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA VERIFIKASI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Verifikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penggunaan Dana Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 2 3 . . Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 terntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 TambahanLembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki dokumen Lingkungan Hid up; 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL}, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL} dan Standar Operational Prosedur (SOP) (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 15. Peraturan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 52); 16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun 2017.
KETENTUAN UMUM PENDANAAN KEGIATAN DASAR PEMBERIAN DANA JASA PENGGUNAAN DANA JASA PELAPORAN KETENTUAN PERLALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
8

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 15 Tahun 2017

Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

Pendidikan

Download :
Perwali Kendari No.15 Tahun 2017.pdf

Abstrak

GERAKAN LITERASI SEKOLAH

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD. 2017/No.15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kota Kendari khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah di Kota Kendari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Gerakan Literasi Sekolah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris); 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
KETENTUAN UMUM MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA LITERASI SEKOLAH TAHAPAN, FOKUS DAN TARGET GLS MONITORING DAN EVALUASI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 21 Tahun 2017

Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Kendari No. 5 Tahun 2023 tentang Penataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Lingkup Pemerintah Kota Kendari

Download :
Perwali Kendari No.21 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENATAAN/PENETAPAN TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2017/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perlu melakukan penataan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang merupakan dasar penggunaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan/Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
KETENTUAN UMUM DASAR DAN TUJUAN PEMBIAYAAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT