Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 15 Tahun 2017

Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA LITERASI SEKOLAH TAHAPAN, FOKUS DAN TARGET GLS MONITORING DAN EVALUASI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2017 tentang Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

07 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2017

Tanggal Berlaku

07 Juni 2017

Sumber

BD. 2017/No.15

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 762 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.15 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

GERAKAN LITERASI SEKOLAH
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD. 2017/No.15
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga Kota Kendari khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk Gerakan Literasi Sekolah di Kota Kendari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Gerakan Literasi Sekolah; 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 ten tang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris); 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Menetapkan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; KETENTUAN UMUM MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA LITERASI SEKOLAH TAHAPAN, FOKUS DAN TARGET GLS MONITORING DAN EVALUASI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 15 Tahun 2017

Gerakan Literasi Sekolah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT