Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2017

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP KEBIJAKAN UMUM PENCEGAHAN REHABILITASI PEMBERANTASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

13 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2017

Tanggal Berlaku

13 Februari 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 4

Subjek

NARKOTIKA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 858 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.4 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Kendari No. 30 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pembrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Kendari

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2017 NOMOR 4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengancam masa depan generasi dan melemahkan bangsa; b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendarti juga telah merambah semua kalangan sehingga dapat berdampak buruk bagi pembangunan daerah; c. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pemberantasan yang efektif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan walikota tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3662); 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 36 71); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia N omor 4301). 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara IWpublik lmkmesia NCJnwt: SSS7) s©bagaim-ftna telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapar Pecandu Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5211); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, [Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5419; 12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 ten tang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan HIV/ AIDS, (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomar 19. Tambahan Lembaran Daerah Kata Kendari Nomor 15).
KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP KEBIJAKAN UMUM PENCEGAHAN REHABILITASI PEMBERANTASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2017

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT