Pencarian Peraturan

TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEIIERllfTAB KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGURAN DAERAH SULAWESI SELATAlf DAN SULAWESI BARAT TAHUn ARGGARAN 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, LK.2016/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 08); 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 07); 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO KEPADAPERSEROAN TERBATAS BANK BABI KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. � 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ ban pengeluaran DPA-PPKD. 12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 13. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 14. La.poran Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palopo selama satu periode. 15. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah. 16. Penyerta.an Modal adalah Pemasukan dan/atau keikutsertaan modal kedalam Modal bank hingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Bank. 17. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PI'. Bank Sulselbar adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berkantor di Kota Palopo. 18. Saham Seri adalah saham yang hanya dimjljki oleh pemerintah Kota yang mempunyai hak suara Khusus, menerima deviden dan sisa Likuiditas lebih Dahulu. 19. Deviden adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang dibagikan kepada para pemegang saham dengan jumlah berdasarkan besarnya proporsi kepemilikan. saham pada PT. Bank Sulselbar. 20. Investasi adalah penanaman modal yang dapat menghasilkan keuntungan dari kepemilikan saham pada PI'. Bank Sulselbar. 21. Saham adalah andil atau bukti yang sah atas kepemilikan. modal pada PT. Bank Sulselbar. 22. Capital Adequacy Ratio yang selanjutnya disingkat CAR adalah Rasio Kecukupan Modal yang berfungsi untuk menanggung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh PI'. Bank Sulselbar. BABU PENYERTAAN MODAL Pasal 2 ,� (1) Penyertaan modal kepada PI'. Bank Sulselbar adalah penyerta.an modal daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Kota Palopo sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah) yang diberikan secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah(2) Penyerta.an modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menambah nilai Investasi Pemerintah Kota Palopo pada PT. Bank Sulselbar. . PASAL 3 Uang Penyerta.an Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). BAB III PEMBAYARAN PERYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Pembayaran uang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan PT.Bank Sulselbar kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah meneliti kelengkapan dokumen yang disertakan dalam surat usulan pembayaran dana, mencakup paling sedikit terdiri atas: a. Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan PT. Bank Sulselbar; b. Nomor rekening penyaluran dana penyertaan modal; c. Sertiflkat nilai saham seri A. PASAL 5 (1) Atas persetujuan Walikota, PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas PT. Bank Sulselbar atau rekening yang ditunjuk oleh Pemimpin PT. Bank Sulselbar. (2) Penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan, terdiri dari : a. Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); ·� c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pimpinan PT. Bank Sulselbar; d. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Nilai Penyertaan Modal Kepada Pf. Bank Sulselbar Tahun 2016; e. Persetujuan Walikota; f. Berita Acara Penerimaan Dana; g. Surat Keputusan Pengangkatan Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Palopo; h. Nomor Rekening Penyaluran Dana Penyertaan Modal ;dan i. Sertifikat Nilai Saham Seri A; (3) Bilamana pada SPM terdapat kesalahan atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pad aayat (2) dinyatakan tidak lengkap, maka BUD mengembalikan SPM untuk dilakukan perbaikan dan/ atau melengkapi paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya SPM dari PPKD. BAB IV LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6 Laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan dan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
6

STANDAR BIAVA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN A11GGARAN 2017

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2016/No.19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, KoJusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); ' / 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaoaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 2 / / Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambabao Lembarran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017; 14. Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan dan Sekertariat Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Orgaoisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Telmis Daerah Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta.h Kota Palopo.
MEMUTUSKAII: Meneta.pkan : STANDAR BIAVA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGOARAN 2017. BABI KBTBIITOAR UMUII Puall Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Palopo; 2. Walikota adalah Wah1cota Palopo. 3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif clan indeks yang diteta.pkan untuk mengbasiJkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemkot Palopo. 5. Standar biaya khusus adalah sa.tuan biaya Honorarium yang diteta.pkan dengan Keputusan Walikota untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki beban dan resiko tinggi dan/atau yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan. 6. Angga.ran Pendapatan clan BeJanja Daerah yang seJanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD Kota Palopo dalain penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palopo. 8. Pengguna Angga.ran adaJab pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah 1 O. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selaJtjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 4 / 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adaJah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. 13. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna adaJah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada pengguna barang. 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 16. Dokumen PeJaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya di.singkat DPA-PD adaJah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. BABD STA!IDAR BIAYA Pasal2 Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum daJarn Lampiran Peraturan Walikota ini. Pasal3 Standar Biaya sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daera.h yang merupakan batas maksimal. 5 / Pasal4 ( 1) Standar biaya sebagaimana dimaksud da1atn Pasal 3, meliputi: a. honorarium dan Jasa Pelayanan merupakan besaran maksimal yang diberikan kepada pelaksana Kegiatan sesuai dengan Keputusan Walikota Palopo atau Kepala Perangkat Daerah. b. untuk kegiatan yang memiliki beban kerja tertentu atau resiko yang besaran tinggi dapat diberikan Stander Biaya Khusus yang honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. c. standar belanja barang dan jasa terdiri atas : 1. belanja bahan pakai habis; 2. belanja bahan atau material; 3. belanja jasa kantor; 4. belanja premi asuransi; 5. belanja pengadaan aplikasi atau software; 6. belanja pemeliharaan kendaraa.n dinas jabatan dan operasional; 7. belanja perawatan atau pemeliharaan rutin gedung kantor; 8. belanja perawatan atau pemeliharaan pera]atan kantor atau praktek pelatihan; 9. belanja sewa rumah, gedung a.tau gudang; 10. belanja makanan dan minuman; 11. belanja perjalanan dinas; 12. belanja pakaian dinas; 13. kegiatan jasa konsultan; 14. jasa tenaga ahli pendamping; 15. jasa instruktur, jasa pelatih dan wasit; 16. belanja dikJat pimpinan; 17. belanja beasiswa pendidikan PNS; 18. jasa upah kerja; 19. insentif Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK dan Tenaga Pengamanan, 20. insentif bidang kesehatan; 21. insentif keagarnaan; 22. insentif peJaksanaan PPKBD dan Sub PPKBD; 23. jasa pelayanan bidang kesehatan; 6 24. biaya jasa pembuatan buku agenda kerja dengan, biaya pembuatan brosur a.tau lefleat, biaya pembuatan poster, biaya pembuatan buku profil atau kalender, biaya pembuatan majalah atau buletin, biaya pembuatan baliho/spanduk biaya cetak souvenir, cetak sertifikat, cetak selempang dan dekorasi. d. belanja modal terdiri dari belanja pengadaan kendaraan dan komponen biaya pembangunan yang meliputi biaya konstruksi fisilc, pengawasan dan perencanaan serta biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan barang atau Jasa. (2} Standar Biaya pada Badan La.yanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pual& (1) Standar biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Standar honorarium dan Jasa Pelayanan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang belum diatur secara rinci dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (2) Kriteria kegiatan tertentu yang memperoleh standar biaya khusus yaitu memiliki beban kerja dan resiko yang besar serta telah memperoleh persetujuan tertulis dari TAPD untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Walikota. BABm KBTBNTUAR PBRALIBAN Pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Anggara.n Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen 1.ingkup Pemerint;ah Kota Palopo Tahun Anggara.n 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KBTBIITUAll BABlV PENUTUP Pual., (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo. 7 (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Peraturan Walikota Palopo Anggara.n Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen 1.ingkup Pemerint;ah Kota Palop
24

PERJALAN'AN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, LK.2016/NO.20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan clinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Indonesia Nomor 3851); Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuan.gan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); .. 2 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam ·Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2017; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisa.si dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo; 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo.
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017 BABI KETENTUAN Ul\lUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalab Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Wali;t<ota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 \ ... 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwaldlan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota. Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD aclalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Da.erah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tuga.s pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD kota palopo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. � 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Lumpsum adaJah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre• calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 4 \ 18. Biaya rill (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perinta.h Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 21. Surat Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Tugas Perjalanan Dinas 22. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas. 23. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan Perangkat Daerah yang diperintahkan atau clitugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 25. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak. � 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD clan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABD RUABG LJNGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. 5 ·- (2) Perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat d.iberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pimpinan dan Anggota DPRD c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Pega.wai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. BABm PRIRSJP PERJALARAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektifyaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilita.s pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. !'1"''t\, (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi aza.s-aza.s : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas 6 misalnya mengmm berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/informasi melalui media elektronik, dll. d. Azas efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas memperhatikan pencapaian pelaksanaan tugas dengan maksimal serta memperhatikan jenis pengeluaran secara riil dan rasional; e. Azas selektif berarti hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. BAB IV PBRJALANAN DINAS DAL.AM DAERAH Pasal 4 � (i) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kata Palopo. (2) Perjalanan djnas dalam daerah dapa.t diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan/monitoring, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan clan / ata.u reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam d.alam 1 (satu) hari. Pasal S Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota ini. BABV PBRJALANAR DIRAS KELUAR DAERAH Pasa16 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. detasering atau penugasa.n sementara waktu; d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabat.an; 7 .... f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; g. melakukan pengobatan clikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; h. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerinta.h Kata Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan /atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan da]am kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari: a. uang harian luar daerah b. uang harian Diklat / Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan clinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara. c. uang harian Non Di.klat / Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya kontribusi ditanggung peserta. (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d, retribusi yang dipungut di terminal bus/Sta.siun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai dengan jarak tempuh dan kapasitas kendaraan serta dengan bukti pembelian BBM. (5) Untuk perjalanan Dinas dari Palopo ke Makassar atau sebaliknya .dapat menggunakan moda transportasi Pesawat bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan ill, 8 pejabat yang diseta.rakan dengan Eselon II dan III serta pelaksana SPPD yang mendapat tugas mendampingi pimpinan. (6) Uang penggantian BBM diatur berdasa.rkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuh jarak 7 KM/liter b. Keridaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter d. Kendaraan. sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (7) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikot.a, Wakil Walikot.a dan Pimpinan DPRD apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai 'untuk sampai ke tempat tujuan. (8) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan bia:ya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan . untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. (10) Pelaksa.naan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 °/o (tiga puluh persen) dari ta.rif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; � b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. ( 11) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pim.pinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. 9 ...- (13) Jumlah hari perjalanan din.as untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan clinas. c. Sopir dan ajudan walikot.a/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dapat mengikuti hari perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. (14) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (15) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) clan ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, ba.han bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo dan Ketua DPRD Palopo untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo dan Wakil Ketua DPRD untuk sewa kendaraan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. (16) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. Pasal 8 ( 1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai surat undangan. c. Perjalan.an dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; IO e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 {Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari tersebut. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota., Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. (3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh lstri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (4} Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan La.innya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggot.a PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas St.a.f. (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Palopo disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Wakil Ketua Dhanna wanita dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV, dan anggota Dharmawanita disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf; (6) Untuk Organisasi/Lembaga yang clibentuk dengan Keputusan Walikota Palopo dan Organisasi/Lembaga lainnya yang mengelola dana bantuan keuangan dan 11 hibah yang bersumber dari APBD Kota Palopo maka biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi/Lembaga disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada struktur organisasi/Lembaga tersebut dapat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon IV dan anggota disetarkan dengan biaya perjalanan Dinas Staf; (7) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ Insta.nsi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Kepala Perangkat Daerah tempat penugasan. (8) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. (9) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pa.da suatu jabatan atau yang disebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenamya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) diatur dalam lampiran walikota ini dan diberikan dengan ketentuan: a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. b. Biaya transportasi sebagaimana pasal 7 ayat (3) dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan fasilita.s transportasi yang digunakan dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga. satuannya. c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya rill dengan memperhatikan batas maksimal. d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. f. Biaya. pemetian dan angkutan jenaza.h dibayarkan sesuai biaya rill. 12 Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar da�rah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denga.n ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur daJam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktika.n dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. Pasal 12 (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan dinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tamba.han uang harian, biaya penginapan dan/atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan 13 (4) Perjalanan dinas yang d.ilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diktat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan ,� melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b, fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU/LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian � dengan penyediajasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang• undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 (1) Dalam hal bia.ya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hat biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU/TU /LS. 16 Pasal 21 ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabata.n dari atasan pelaksana SPPD/ Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinasjabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pernyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusa.haan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disa.hkan oleh Pengguna � Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund BABVID PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 22 � (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usa.ha yang bergerak dibidangjasa penyewaan kendaraan, jasa hotel 17 penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan basil perjalanan Dinas (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/ atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksa.na SPPD yang melakuka.n pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali � atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuata.n tersebut. BAB IX PENGENDALI.AN INTERNAL Pasa124 Kepala Perangkat Daerah meJaksenakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas clan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KBTBNTUA?f PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Angga.ran berkenaan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka: a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Llngkup Pemerintah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 .. \ (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017 BABI KETENTUAN Ul\lUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalab Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Wali;t<ota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 \ ... 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwaldlan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota. Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD aclalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Da.erah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tuga.s pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD kota palopo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. � 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Lumpsum adaJah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre• calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 4 \ 18. Biaya rill (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perinta.h Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 21. Surat Tugas adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Tugas Perjalanan Dinas 22. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas. 23. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan Perangkat Daerah yang diperintahkan atau clitugaskan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 25. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak. � 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD clan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABD RUABG LJNGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. 5 ·- (2) Perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat d.iberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pimpinan dan Anggota DPRD c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Pega.wai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja e. Anggota kelompok masyarakat dan/atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. BABm PRIRSJP PERJALARAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektifyaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilita.s pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. !'1"''t\, (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi aza.s-aza.s : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah. b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas 6 misalnya mengmm berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/informasi melalui media elektronik, dll. d. Azas efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas memperhatikan pencapaian pelaksanaan tugas dengan maksimal serta memperhatikan jenis pengeluaran secara riil dan rasional; e. Azas selektif berarti hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. BAB IV PBRJALANAN DINAS DAL.AM DAERAH Pasal 4 � (i) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kata Palopo. (2) Perjalanan djnas dalam daerah dapa.t diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan/monitoring, pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan clan / ata.u reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam d.alam 1 (satu) hari. Pasal S Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota ini. BABV PBRJALANAR DIRAS KELUAR DAERAH Pasa16 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. detasering atau penugasa.n sementara waktu; d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabat.an; 7 .... f. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; g. melakukan pengobatan clikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; h. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerinta.h Kata Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan /atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan da]am kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari: a. uang harian luar daerah b. uang harian Diklat / Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan clinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara. c. uang harian Non Di.klat / Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya kontribusi ditanggung peserta. (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d, retribusi yang dipungut di terminal bus/Sta.siun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai dengan jarak tempuh dan kapasitas kendaraan serta dengan bukti pembelian BBM. (5) Untuk perjalanan Dinas dari Palopo ke Makassar atau sebaliknya .dapat menggunakan moda transportasi Pesawat bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan ill, 8 pejabat yang diseta.rakan dengan Eselon II dan III serta pelaksana SPPD yang mendapat tugas mendampingi pimpinan. (6) Uang penggantian BBM diatur berdasa.rkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuh jarak 7 KM/liter b. Keridaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter d. Kendaraan. sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (7) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikot.a, Wakil Walikot.a dan Pimpinan DPRD apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai 'untuk sampai ke tempat tujuan. (8) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan bia:ya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan . untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. (10) Pelaksa.naan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 °/o (tiga puluh persen) dari ta.rif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; � b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. ( 11) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pim.pinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. 9 ...- (13) Jumlah hari perjalanan din.as untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan clinas. c. Sopir dan ajudan walikot.a/Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dapat mengikuti hari perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. (14) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (15) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) clan ayat (14) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, ba.han bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo dan Ketua DPRD Palopo untuk sewa kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo dan Wakil Ketua DPRD untuk sewa kendaraan dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. (16) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. Pasal 8 ( 1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai surat undangan. c. Perjalan.an dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; IO e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 {Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan, (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari tersebut. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota., Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. (3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh lstri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (4} Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan La.innya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggot.a PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas St.a.f. (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Dharmawanita Persatuan Kota Palopo disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Wakil Ketua Dhanna wanita dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV, dan anggota Dharmawanita disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf; (6) Untuk Organisasi/Lembaga yang clibentuk dengan Keputusan Walikota Palopo dan Organisasi/Lembaga lainnya yang mengelola dana bantuan keuangan dan 11 hibah yang bersumber dari APBD Kota Palopo maka biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua Organisasi/Lembaga disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada struktur organisasi/Lembaga tersebut dapat disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas Eselon IV dan anggota disetarkan dengan biaya perjalanan Dinas Staf; (7) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ Insta.nsi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Kepala Perangkat Daerah tempat penugasan. (8) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. (9) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pa.da suatu jabatan atau yang disebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenamya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) diatur dalam lampiran walikota ini dan diberikan dengan ketentuan: a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. b. Biaya transportasi sebagaimana pasal 7 ayat (3) dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan fasilita.s transportasi yang digunakan dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga. satuannya. c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya rill dengan memperhatikan batas maksimal. d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD. f. Biaya. pemetian dan angkutan jenaza.h dibayarkan sesuai biaya rill. 12 Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar da�rah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai denga.n ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur daJam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktika.n dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. Pasal 12 (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan dinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tamba.han uang harian, biaya penginapan dan/atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan 13 (4) Perjalanan dinas yang d.ilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diktat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan ,� melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b, fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU/LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian � dengan penyediajasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang• undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 (1) Dalam hal bia.ya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hat biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU/TU /LS. 16 Pasal 21 ( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabata.n dari atasan pelaksana SPPD/ Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinasjabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pernyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusa.haan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disa.hkan oleh Pengguna � Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund BABVID PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 22 � (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usa.ha yang bergerak dibidangjasa penyewaan kendaraan, jasa hotel 17 penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan basil perjalanan Dinas (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/ atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksa.na SPPD yang melakuka.n pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali � atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuata.n tersebut. BAB IX PENGENDALI.AN INTERNAL Pasa124 Kepala Perangkat Daerah meJaksenakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas clan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KBTBNTUA?f PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Angga.ran berkenaan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka: a. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Llngkup Pemerintah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Peraturan Walikota Palopo Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 .. \ (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo
30

PENYUSUNAN,PENGAJUAN,PENETAPAN,PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPo

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, LK.2016/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatao (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, tambahan lembaran Negara Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 5679}; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan -2- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 17.Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAB PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAB SAWERIGADING PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; -3- 7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Paiopo yang dibentuk m1tuk member ika:t1 pel:ayanan kepada masym akat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 8. Pejabat Pengelela Keuangan Daerah Keta Pal6po- yang ·selanju·tn:ya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan betindak sebagai bendahara umum daerah; 9. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur Utama RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo; 10. Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD; 11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali; 13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD; 14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan opet asionsi BLUD RSUD; 15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD; 17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA• SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dasar penyusunan APBD; 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adatah Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; -4- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD. BABD RF.NCANA BISNJS DAN ANGGARAN Bagian Kesatu p� Pasal 2 (1) BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan -Jangka Menengah Daerah. (2) BLUD RSUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: a. b. c. kinerja tahun berjalan; asumsi makro dan mikro; target kinerja; d. e. f. g. h. analisis dan perkiraan biaya satuan; perkiraan harga; anggaran pendapatan dan biaya; baran persentase ambang batas; prognosa laporan keuangan; i. perkiraan maju (fonuard estimate); j. k. rencana pengeluaran investasi/modal; ringkasan pendapatan dan biaya RKA-SKPD. dan untuk konsolidasi dengan (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, dan merupakan refleksi program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palo.po lairnlya. (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari: a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepadamasyarakat; b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; -5- c. hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya; d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. (7) Perhitungan alruntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang ditetapkan oleh Walikota. (8) Perhitungan alruntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. (9) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo menggunakan standar biaya umum Pemer h1tah Kata yang ditetapkan oleh Walikota. (10) Dalam hal BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan keteetuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. Pasal 3 (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD sawerigading Kota Palopo yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat. (2) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat. �4} tercantum dalam RBA dan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (3) Pencantuman ambang batas dalam RBA dan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas. (4) Penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Pengajuan Pasal 4 (1) Direktur Utama RSUD menyampaikan RBA kepada PPKD, dan oleh PPKD disan:i.paikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan, (2) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. {3t Pagu Anggaran BLUD RSUD· Sawerigading Kata Palopo dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dan surplus anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, danjenis belanja. -6- Bagian Ketiga Penetapan Pasal 5 (1) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. (2) Telaah RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, kinerja keuangan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo serta besaran persentase ambang batas. (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal ·2 ayat ("2') dipersamakan sebagai RKA-SKPD dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan fhrkttrasi kegiatan operasional BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan Pejabat yang berwenang pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palope. (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar RKA-SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. (7) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur Utama RSUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. BABm DOKIJMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Bagian Kesatu Penyusunan Pasal 6 (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. (3) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo kepada PPKD. - 7- (4) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. (5) Pengesahan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (6) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran. Bagian Kedua Penarikan dan Penggunaan Dana Pasal 7 (1) DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD ·sebagaimana dimaksud r-. pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo, selaku pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pasal 8 (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, dan hasil kerja sama BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dengan pihak lain dan/ atau basil usaha lainnya, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai dengan DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Hibah yang terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber .dari pendapatan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 8 ayat .{ll dan ayat (2), setiap triwulan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo membuat surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja (SP3B) dan disampaikan kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab (SPTJ) disertai laporan penerimaan pendapatan dan laporan pengeluaran biaya yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. (2) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja .(SP2B) sebagai dasar realisasi penggunaan dana BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. - 8 - Pasal 10 (1) Pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo diberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan DPA-BLUD dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana climaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang dapat melampaui/bertambah dari pagu anggaran dalam DPA-BLUD yang bersnmber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, basil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sah yang disesuaikan dan signifikan dengan realisasi pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. (3) Apabila rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah melebihi pagu anggaran dan realisasi biaya BLUD RSUD masih dibawah pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas, maka BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. (4) Apabila pagu anggaran ditambah dengan besaran nilai dari persentase ambang batas melebihi dari persentase ambang batas wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu dan dituangkan dalam Peraturan Walikota. BABIV PERUBAHAN I REVISI Pasal 11 � (1) Perubahan/revisi RBA definitif dan DPA-BLUD RSUD 'Sawerigading Kota Palopo dilakukan apabila : a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/ atau b. belanja BLUD RSUD melampaui ambang batas fleksibilitas. (2) Perubahan/revisi uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran biaya pada rencana anggaran biaya kegiatan pelayanan dan/atau biaya kegiatan pendukung pelayanan; b. keadaan darurat; dan/atau c. keadaan luar biasa. (3) Perubahan uraian rencana anggaran belanja pada RBA dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah anggaran pada jenis belanja dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo yang sudah ditetapkan; -9- (4) Pejabat teknis kegiatan melalui pejabat keuangan mengusulkan perubahan uraian rencana anggaran biaya pada RBA kepada Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo; (5) Pergeseran anggaran pada uraian rencana anggaran belanja pada RBA dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo; (6) Perubahan rencana anggaran belanja pada RBA antara jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disusun oleh BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo disampaikan kepada PPKD untuk dianggarkan dalam perubahan APBD; (7) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang terdapat dalam DPA-BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama RSUD Sawerigading Palopo. Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
52

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, LK.2016/NO.22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Palopo. 7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya. 12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha. 13. Perizinan penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non Perizinan. 15. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 16. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu. 17. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan. 18. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan. 19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis. 20. Pembinaan dan Pengawasan adalah Upaya Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan, Evaluasi Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan DPMPTSP. '. 21. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 22. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerinta.han atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 23. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggunmawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yangjelas oleh Walikota kepada Kepala DPMPTSP BABII MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dibentuknnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan perizinan dan penanaman modal. (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan terkait usaha dan Penanaman Modal guna mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan transfaran. BAB Ill PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 3 (1) Peraturan Walikota mi mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP , kecuali jenis perizinan dan nonperizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui undang-undang. (2) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan penzman dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelaksanaan koordinasi kebijaka.n di bidang perizinan dengan Perangkat Daerah terkait; b. Pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan; c. Prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan; d. Penerbitan surat pemcabutan perizinan berdasarkan rekomendasi TIM Teknis; e. Pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan; f. Penyederhanaan prosedur perizinan; dan g. Pembinaan Teknis, Pengawasan dan Pengendalian, khusus untuk kewenangan di Bidang Penanaman modal dan penyelenggaraan reklame. (3) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Izin Penanaman Modal (IPM); b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO); e. Izin Lingkungan; f. Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); g. Izin Trayek Angkutan Orang; h. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran; i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); j. Surat Izin Usaha Industri (SIUI); k. Tanda Daftar (TD); 1. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal oleh Masyarakat; m. Surat Izin Usaha Perikanan; n. Izin Sarana Kesehatan; 6. Izin Tenaga Kesehatan; p. Izin Usaha Terkait Kesehatan; q. Izin Lokasi; '� r. SIUP Minuman beralkohol B & C; s. Izin Tako Swalayan; t. Izin Penelitian; dan u. Izin Reklame. (4) Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari : a. Izin Prinsip Penanaman Modal; b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal; e. Izin Usaha Penanaman Modal; f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan i. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 4 (1) Pembinaaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. koordinasi secara berkala; b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi; c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penzman, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku. (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dapat dibentuk Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BABV I� KETENTUAN PERALIRAN Pasal 6 (1) Segala bentuk perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sebelum peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin, untuk selanjutnya disesuaikan dengan peraturan Walikota ini. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) disusun oleh Kepala DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB VI PENUTUP Pasal 7 Hal-hal mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ditetapkan dengan Keputusan Walikota. dan non ini akan Pasal 8 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Walikota Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo
7

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA PALOP

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, LK.2016/NO.23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana salah satu aksi yang diwajibkan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah Penyederhanaan Perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur penzman di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 ta.bun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 ta.bun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);; 10. Peraturan Presiden Nomor 97 ta.bun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 ta.bun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA PALOPO BAB I KATENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Kata Palopo. 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom; 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPrSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan; 8. Tim Teknis adalah utusan, perwakilan, kelompok kerja dari Perangkat Daerah Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala DPMPI'SP. 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/ atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan tertentu. 10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran. 11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran. 12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. -3- 13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri. 14. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 15. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 16. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segalajenis izin dan non 1Z1ll yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai dengan peraturan peran. 17. Perizinan paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan. 18. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. 19. Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah. 20. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/ dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Peran lainnya. 2 1. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi DPMPTSP dan Aparat Pelayanan oleh Walikota. 22. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap DPMPTSP sesuai Peraturan Perundang-Undangan. 23. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran. 24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagi.an baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. -4- 26. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah ta.nda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiata.n tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. 27. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan. 28. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha. BAB D MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah : a. Mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif; b. Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan. Pasal 3 Tujuan penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah : a. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. BAB Ill PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 4 Penyederhanaan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 5 Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi : a. penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan; b. penyederhanaan persyaratan memperoleh perizinan dan non perizinan; c. penyederhanaan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan; Pasal 6 (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penggabungan beberapa jenis izin dan non izin yang yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai -5- dengan paraturan dan peran yang berlaku, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha; (2) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyederhanaanjumlah danjenis perizinan yang cliselenggarakan di Kota Palopo dari 78 jenis menjacli 22 jenis perizinan dan non perizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang disederhanakan sebagaimana climaksud pada ayat (2), meliputi: a. Izin Penanaman Modal (IPM); b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO); e. Izin Lingkungan; f. Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); g. Izin Trayek Angkutan Orang; h. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran; i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); j. Surat Izin Usaha Industri (SIUI); k. Tanda Daftar (TD); 1. lzin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal oleh Masyarakat; m. Surat Izin Usaha Perikanan; n. Izin Sarana Kesehatan; o. Izin Tenaga Kesehatan; p. Izin Usaha Terkait Kesehatan; q. Izin Lokasi; r. SIUP Minuman beralkohol B & C; s. Izin Toko Swalayan; t. Izin Penelitian; u. Izin Reklame; dan v. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Pasal 7 Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: a. Penghapusan persyaratan yang tumpang tindih atau berulang terutama untuk persyaratan izin - izin yang diurus dalam waktu bersamaan (paralel) ; b. Penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan perizinan yang bersifat administrasi yang kurang relevan dengan proses pengkajian penerbitan perizinan; c. Penghapusan dan/ atau pengurangan persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; d. Pengendalian proses mendapatkan dokumen persyaratan di luar PTSP. -6- Pasal 8 Penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi : a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan; b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya; c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); d. Proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan. e. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya; f. Pemberlakuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan. g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; h. Penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 9 (1) Walikota menetapkan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. (2) Walikota dapat mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur dengan Peraturan Walikota, kecuali IUMK. (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan IUMK kepada Camat. (4) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. (5) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Lurah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Pasal 10 ( 1) Penyelenggaraan IUMK oleh Camat diawali dengan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah. -7- (2) Pendataan dan penetapan lokasi PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya terkait tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup. (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan : · a. Identitas PUMK; b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan; c. Jenis tempat usaha; d. Bidang usaha; dan e. Besarnya modal usaha. (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (5) Tatacara pedaftaran dan penerbitan IUMK mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11 (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan penzman dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan. (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan. (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing - masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (4) Pengawasa.n terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah serta pengawasan masyarakat. (5) Pengawasan terhadap proses sebelum dan sesudah diterbitkannya izin dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi kepala DPMPTSP. BABVI KETENTUAN PERALIRAN Pasal 12 (1) Segala bentuk penzman dan non penzman yang belum disederhanakan dan diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota. - 8 - (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur Jebih lanjut melalui Standar Pelayanan yang disusun oleh DPMPTSP Palopo dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daera

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertentangan dengan peraturan ini
12

SUSUNAN' ORG,UflSASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, LK.2016/NO.24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kata Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo df Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerinta.h Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORG·.A.WISASI, KEDlJDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PADA SEKRETARIAT DAERAR KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dirnaksud dengan 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 6. Bagian adalah Bagian pada Sckretariat Daerah Kota Palopo; 7. Sub Bagian. adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 8. Kepala Bagian adalah Pejabat yang memimpin Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Sub Bagian adalab. Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; · I 10.1'ugas Pokok adalah sejumlah tugas dan ta.nggung jawab dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Palopo; 11. Rincian Tugas adalah Kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah KotaPalopo, 2 BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo, terdiri atas: a. Sekretaris Daerah Kota; b. Asisten Pemerintahan, tercliri atas : 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas : a. Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; c. Sub Bagian Otonomi Daerah. 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: a. Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual; , I b. Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan: c. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamaan; 3. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri atas: a. Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; b, Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna. 4. Bagian Hukum dan HAM, terdiri atas : a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; c. Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Tindak Lanjut. c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas : 1. Bagian Perekonomian, tcrdiri atas : a. Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; b. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; c. Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam. 2. Bagian Kerjasama Daerah, terdiri atas : a. Sub Bagian Kerjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri; b. Sub Ba.gian Pengendalia.n dan Evaluasi Kerjasama; 3. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a. Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program; o. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; i: c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas: a. Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Ba.rang dan Jasa; b. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Ba.rang dan Jasa; c. Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. 3 d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas: 1. Bagian Uinum, terdiri atas : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas; b. Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga; c. Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagia� Organisasi, terdiri atas : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Refonnasi Birokrasi; b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan. 3. Bagian Humas, terdiri atas: a. Sub Bagian Humas: b. Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi; c. Sub Bagian Publikasi d.an Media; 4. Bagiari Keuangan, terdiri atas : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan c. Su.b Bagian Akuntansi dan Pelaporan. · , . (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalarn lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratur Walikota ini. BABW KEDUDUKAN Pasal 3 Sekretariat Daerah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah.an yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada \V alikota; BAB IV TUGAS POEOK, :FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kes&tu SEKRETARIS DAERAH Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; · (2) Sekretaris Daerah mempunyai Tug,u J>okok : membant� Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kota; 4 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah, mempunyai Fungsi: a. penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas dan Badan serta Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; d. pembinaan Adrninistrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan tugas lair; yang cliberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. (4} Untuk melaksanakan tugas pokok da.n fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Daerah mempunyai Rincian Tugas: a. merumuskan Kebijakan Pemerintah Daerah; b. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; c. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para asisten; d. membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan prestasi pegawai; e. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup sekretariat daerah; f. mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur, atau pedoman yang mendukung terha.dap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan walikota; g. menyelenggarakan pema.ntauan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintahdaerah; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi umum; i. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat da.erah; j. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rurnah · tangga., dan perjalanan dinas di lingkup sekretaria.t daeran; k. mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan basil pelaksanaan tugas di daerah; 1. mernberikan pelayanan teknis administratif kepada walikota, wakil walikota, dan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah; m. mengevaluasi basil kerja bawahan; n. mengoordinasikan dan menyiapkan laporan basil pelaksanaan tugas walikota; o. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada walikota sebagai bahan pengambilan keputusan/ strategi kebijakan pemerintahan daerah: p. melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan walikota; q, menyelenggarakan eva.luasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah yang berka.itan dengan kebijaka.n pemerintahan daerah; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kela.ncaran pela.ksana.an tugas. 5 Baglan Kedua Asiste11 Pemerintahan Pasal 5 ( 1) Asisten Pemeriritahan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah; (2) Asisten Pemerintahan rnempunyai Tu.gas Pokok : membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir, menata, memantau, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan Togas Bagian Tata Pemerinta.han, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemberdayaan Masyaraka.t dan Kelurahan, serta Bagian Hukum dan HAM; (3) Untuk raelaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Pemerintahan mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok; b. pengcordinasian penyelenggaraan administrasi pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, serta Hukum den HAM; c. pengoordinasian dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; d. pengoordinasian pelaksanaan Pemilu; e. pemberian saran pertimbangan kepada Sekreta.ris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Asisten Pemerintahan mempunyai RincialJ Tugas: : a. mengoordinasikan tugas pokok Kcpala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta Kepala Bagian Hukum dan HAM; b. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang perncrintahan, Keseiahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; · c. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan pertanggungjawaban Wa.likota di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Hukum dan HAM; d. mengoordinasikan pelaksanaan Pemilu; e. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mcndukung kelancaran pelaksana tugas 6 Bngian Ketiga BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Paragraf 1 Eagian Tata Pemerintahan Pasal 6 (1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan; (2) Kepala Bagian 1'ata Pemerintahan mempunyai Tugas Pokolc : membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan umum, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Suh Bagian Bina Pemerintahan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan serta Sub Bagian Otonomi ��; . (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai Fungsi : · a. pengoordinasian Penyusunan program kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan; c. pengoordinasian Pelaksana.an pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian camat dan lurah; d. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pemerintahan; e. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan penat.aan kecamatan dan kelurahan; f. pelaksanaan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan Kewenangannya; · g. pembuatan ·1aporan hasil kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan program rencana kerja Bagian Tata Pemerintahan; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan tehnik i di bidang pemerintahan; c. mengoordinasikan pelaksanaan pencalonan, pengangkatan dan pemberhenti.an camat dan lurah; d. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan; · e. melaksanakan monitoring dan cvaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta penyelenggaraan otonomi daerah; f. melaksanakan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan Kewenangannya; 7 : pengusulan, g. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberi. petunjuk pelaksanaan kegiatan. kepads, bawahan serta mengevaluasi basil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Penierintahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 7 (1) Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada' di bawah dan I bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Bina Umum dan Penyelenggaraan .Pemerintahan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala '. Bagian Ta� Pemerintahan dalam menyiapkan dan mengolah bahan perumusap kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, dan evaluasi penyelenggaraan bina umum dan penyelenggaraan ·pemerintahap daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Bina. Umum dan Pei;iyelenggara� Pemerintahan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas a .. menyusun rencana kerja Sub Bagi.an . Bina Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. menyusun dan m.engolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum; c. mengumpulkan data dalam rangka pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat; d. menyusun informasi dan Japoran penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umurn dan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama instansi vertikal, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintahan antara lembaga eksekutif dan legislatif; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk rnenjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.\ 8 Paragraf 3 Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan Pasal 8 (1) Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; (2) Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan rnempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam rnenyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring oan evaluasi penyelenggaraan pembinaan kecamatan dan kelurahan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai Rinci,:m Tu.gas; a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bina Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; b. menyusun dan mengolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pen:binaan kecamatan dan kelurahan; c. melaksanakan penataan dan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan; d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasara.na pelayanan umum dan pengembangan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan; · · e. melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan; f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengisian aparat pernerintahan kecamatan dan kelurahan; g. membuat laporan hasil pelaksa.naan kegiatan Bagian Tata. Pemerintahan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi ha.sil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Su.b Bagian Otonomi Daerah Pasal 9 (1) Sub Bagian Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan; · (2) Kepala Sub Bagian Otonorni Daerah mempunyai Tu.gas Pokok membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam m.enyiapkan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring dan evaluasi pen.yelenggaraan otonomi daerah; 9 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun ren.cana kerja Sub Bagian Otonomi Daerah; b, menyusun dan rnengelolah rumusan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah; c. melaksanakan pengolahan data pembentukan, : pemekaran, penggabungan dan penghapusan wilayah kecamatan dan kelurahan; d. melaksanakan penetapan batas kota, kecamatan dan kelurahan; e. melaksanakan koordinasi pengelolaan penamaan rupa bumi dan toponimi; f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta memberi saran pertirnbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; · g. mendist:ribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Baglan Keempat l:IAGIAN ltESEJAHTERAAN RAKYAT Paragraf 1 Bagian. Kesejahteraan Rakyat Pasal 10 (l) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Seorang Kepala -Bagian yang berada dibawah dan oertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan, I (2) Kepala Bagian . Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Pemerintahan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan, membimbing, membina, mengendalikan, memantau perkembangan kegiatan Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual, Sub Bagian Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan serta Sub Bagian Sarana dan Prasa.rana Keagamaan; ; (3) lintuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagi.an Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian penyu.sunan program rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat; . 1 b. penyusunan kebijakan perencanaan bina mental dan spiritual, kelernbagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; c. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi teknis pelayanan bina mental dan spiritual, bina. kelembagaan dan sosial masyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; d. pengoordinasian dalam pelayanan ketatausahaan bina mental dan spiritual, kelembagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; 10 (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan penyusunan program kerja bagian Kesejahteraan Rakyat; b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang bina mental dan spiritual, bina kelembagaan dan sosial kemasyarakatan serta sarana dan prasarana keagamaan; ... c. melaksanakan pembinaan dibidang kesejahteraan rakyat; i d. melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan; e. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, nan pertimbangan di bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; f. membuat Iaporan hasil .kegiatan Bagian Kesejahteraan : Rakyat serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pemerintahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Bina Mental dan Spritual Pasal 11 (1) Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahtera.an Rakyat; (2) Kepala Sub Bagian· Bina Mental dan Spiritual mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan, pemantauan mental dan spiritual; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Mental dan Spiritual mempunyai Ri.nci.an, .. Tu.gas : a. rnengelolah penyusunan 'rencana kerja Sub Bagian Bina Mental dan Spritual; '. b. menghimpun · bahan dan m.engoordinasikan petunjuk dan evaluasi pembinaan dibidang mental dan spiritual; , c. mengoordinasikan dengan Instansi/Lembaga Terkait dalam I pembinaan: 1. Siraman Kesegaran Rohani (SKR) dan Pesantren Kilat Aparat; 2. Lomba Tadarrus Aparat; 3. Penyuluh antar ummat ber.agama; 4. Pelatihan Da'i Muda; 5. Pelatihan penye1enggaraan Jenazah; 6. Penataran Guru TPA / TPQ; 7. Training ESQ; 8. Training pengelola Zakat dan Sedekah; 11 9. Safari .. Iumat; 10. Safari Ramadhan; 11. I'tiqaf Ramadhan; 12. Muballigh; 13. Majelis Ta'lim; 14. �:)esantren kilat pelajar. d. membuat laporan ha.sil kegiatan Sub Bagian Bina dan Spiritual serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepad.a bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan: g. melsksanakan tugas kedina.san lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 3 Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan Pasal 12 . (1) Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorar..g Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bagian Kesejahteran Rakyat; (2J Kepala Sub Bagi.an Pembinaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tug� Pokok : membantu Kepala Bagi.an dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelembagaan dan sosial kemasyarakatan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Pembinaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Rincian Tu.gas : a. rnengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagi.an Bina Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan; b. mengumpulkan dan mengolah data Kelembagaan dan Sosial Kemasyarakatan; c. mengoordinasikan dengan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI dan KNPI tentang pembinaan pemuda dan keolahragaan; d. mengcordinasikan dengan Dinas Kesehat.an, tentang bahaya Narkoba dan HIV I AIDS dan Kesehatan Lingkungan; e. r.nengoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang pembina.an Lembaga Adat, Festival, Seni, dan Acara-acara Seremonial Kata Palopo; 12 f. mengoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang : 1. Bantuan tanggap darurat / kesiapsiagaan bencana; 2. Bantuan orang terlantar; g. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Sosie.l Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan u.ntuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untu.k mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Baginn Bina Sarana da.n Prasarana Keagamaan. Pasal 13 ( 1 i Sub Bagian Bina Sarana dan 'Prasarana Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; i . (2) Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamaan mempuny� Tu.gas Pokok : memnantu Kepala Bagian melakukan persiapan pengadaan prasarana dan sarana keagamaan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana Keagamarui mempunyai Rincian Tu.gas : a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan petunjuk dan evaluasi pembinaan Sarana dan Prasarana Keagamaan, pelaksanaan STQ dan MTQ serta Festival Masjid se-Kota Palopo; b. mengoordinasikan dengan Departemen Agama Kota Palopo tentang penyelenggaraan : 1. Urusan Hajl� 2. Bantuan Rumah-rumah Ibadah; 3. Bantuan insentif Imam Masjid dan Guru Mengaji; 4. Bantuan Guru sekolah Minggu; 5. STQ dan MTQ. c. mengoordmasikan dengan FKUB dan Departemen Agama Kota Palopo tentang pendirian Rumah lbadah; d. mengoordinasi dengan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tentang pembinaan Perpustakaan Masjid; e. mengoordinasikan dengan Jamaah Tabligh tentang usaha-usaha m.emakmurkan Masjid; , I f. melaksanakan festival anak saleh dan mesjid bersejarah; 13 g. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentu.an kebijakan; h. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan. 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. yang diperinta.hka.n kepa.la. bagian, untuk mendukung kelanca.ran pelaksanaan tugas. Baglan Kelima BAGIAN PEMBEP"°AYAAN MASYARAKAT DAN KELURAIIAN Paragraf 1 Bagian Pemberdaya.an Masyarakat dan Kelurahan Pasal 14 (1) Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan: (2) Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai Tri.ga."I Pokok : memoantu Asisten Pemerinta.han dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan, membir.nbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Sub BagiB.11 Pengembangan Prasa.rana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna; tehnis di bidang a. pengoordinasian penyusunan program Pemberdayaan masya.rakat dart Kelurahan; b. pengoordinasian perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai Fungsi: · I rencana .kerja Bagian c. pelaksanaan pengembangan pemberdayaan ma�yarakat dan kelurahan: d. pengoordinasian pelaksanaan penataan administrasi sarana dan praaarana kelurahan; e. pembuatan Iaporan hasil kegiatan Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan serta memberi saran pertimba.ngan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepa.la Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai Rincian Tu.gas : di bidang a. mengoordinasikan program rencana kerja Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; b. mengoordinasikan Perumusan kebijakan tehnis pemberdayaan masyarakat da.n kelurahan; c. mengoordinasikan dan mengevaluasi perkembangan kelurahan, Lomba kelurahan dan inovasi kelurahan; d. melaksanakan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 14 I- -: e. melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kclurahan; f. melaksanakan penanda tanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; g. membuat Iaporan basil pelaksanaan kegiatan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pemerintahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraka�an Pasal 15 (1) Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; (2) Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai 'A!.gas Pokok : membantu Kcpala Bagian dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub. Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; b. mengelolah perumusan kebijakan pelaksanaan penataan administrasi perberdayaan lembaga kemasyarakatan; c. mengumpulkan data lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan; d. membu.at laporan hasil kegiatan Sub Bagian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksan.aan kegiatan kepada bawahan; f. menilai prestasi kerja bawahan; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, . Paragraf 3 Suh Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan 'teknologl Tepat Guna Pasal 16 {l} Sub Bagian Penge.mbangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan; (2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan prasarana kelurahan d.an teknologi tepat guna; 15 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Suh Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna, mempunyai Rtncian Tugas; a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Pengembangan Prasarana Kelurahan dan Teknologi Tcpat Guna; b. mengelolah pengkajian dibidang pengembangan prasarana kelurahan dan telmologi tepat guna; c. melaksanakan evaluas. perkembangan kelurahan, lomba kelurahan dan inovasi kelurahan; d. membuat laporan hasii kegiatan; e. mendistribusikan tugas d.an pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; f. menila.i prestasi kerja bawahan; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. . ' Bagian Keenam BAGIAN HUKUM DAN BAM Paragraf 1 Eagian Hukum dan BAM Pasal 17 . (1) Kepala Bagian Hukum dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan; : (2) Bagian Hukum dan HAM mempunyai Tugo.s Pokok : membantu Asisten Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Hukuni dan Perundang-undangan, melaksanakan penyusunan produk Hukum Daerah, pemberian bantuan Hukum dan penyuluhan Hukum, penyelenggaraan · sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, pelaksanaan tindak lanjut, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Produk Hukum Daerah, Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Sub Bagian Bantuan Hukum, HAM dan Tindak La.njut; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan Penyusunan rencana kerja Bagian Hukum dan HAM; b. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c. pengoordinasian Perumusan Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; d. pelaksa.naan bantuan Hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Informasi Hukum serta penyelenggaraan dokumentasi hukum; f. pelaksanaan pengoreksian dan pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diajukan, Dinas, Badan, dan Bagian; g. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan hukum serta memantau kegiatan berkaitan dengan masalah hukum; 16 h. pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); i. pelaksanaan Pelatihan teknik pembuatan Peraturan : Daerah dan pembuatan peraturan Walikota kepada uni: kerja lain; j. pembuatan laporan hasil kegiatan Bagian Hukum dan HAM serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Hukum dan HAM, mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Bagian Hukum dan HAM; b. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; c. mengoordinasikan Perumusan Penyusunan Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; d. melaksanakan bantuan Hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas; e. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Jaringan dan lnformasi Hukum serta penyelenggaraan dokumentasi hukum; f. melaksanakan pengoreksian dan pengkajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang diajukan, diusulkan Dinas, Badan, d0.1, Bagian; · g. melaksanakan pernbinaan dan penyuluhan hukum serta memantau kegiatan berkaitan dengan masalah hukum; h. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); i. melaksanakan Pelatihan teknik pembuatan peraturan daerah dan pembuatan peraturan kepada unit lain; j. mernbuat laporan basil kegiatan Bagian Hukum dan HAM serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadf bahan acuan dalam penentuan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Pernerintahan, untuk mendu.kung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Produk Hukum Daerah Pasal 18 (1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan HA.1\1; (2) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; ' · � ; 17 (3·) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi.an Produk Hukum Daerah mempunyai Rincian Tu.gas : a. rnengelolah Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Prod.uk Hukum Daerah; b. mengelolah rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Wa1.ikota; c. mengoreksi, menganalisa dan mengkaji hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota yang diajukan, diusulkan Badan, Dinas dan Bagian; d. membuat iaporan hasil kegiatan Sub Bagian Produk Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; e. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; f. menilai prestasi keija bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 S11b IBagil,n Dokume11tasi dan Penyuluhan Hukum Pasal 19 (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada I Kepala Bagian Hukum dan HAM; · (2) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mernpunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam Penyelenggaraan Sistem Dokurnentasi dan Penyuluhan Hukum; (3J Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi011 Dokurnentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai Rinci.an Tugas : a. men.yusun rencana kerja Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; b. mengelola rumusan kebijakan di bidang Dokumentasi dan Penyuluhan hukum; c. mengelolah program. Sistem Jaringan, Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; d. mengelolah penerbitan Lembaran Daerah; e. mengelolah penyebarluasan Dokumentasi; f. melaksanakan penyuluhan Hukum; g. mengelolah produk hukum yang akan diundangkan dalam Lembaran Daerah; h. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 18 f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainn.ya yang diperintahkan Kepala Bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Su'b Bs.iiar.1 Bantu.an Hukum, HAM dan Tindak Lanjut Pasal 20 (1) Sub Bagian Bantuan Hukum, Hamdan Tindak Lanjut dan HAM dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Ham; (2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut dan HAM mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka penyelesaian masalah Hukum dan HAM, Pelayanan Bantuan Hukum, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan); · (3) Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)!' Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Tindak Lanjut dan HAM mempunyai Rin�t!an T1.1.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bantuan Hukum, Ham dan Tindak Lanjut; b. mengelolah rumusan kebijakan di bidang bantuan hukum dan HAM; c. mengelolah pemberian bantuan hukum dan HAM serta pengolahan penyelesaian masalah hukum dan HAM� d. mengelolah penyidik Pegawai Negeri Sipil; e. mengelolah laporan basil pemeriksaan; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum, Ham dan Tindak Lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; g. mendistri.busikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala l bagian, untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Bagian Ket11juh Asist,,n Perekonomian da111 Pembangunan Pasal 21 (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Sekretaris Da.erah dalam. merumuskan kebijakan Pemerinta.h Daerah dibidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa; 19 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Bagi.an Administrasi Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pernbangunan dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; b. pengoordinasian penyelenggaraan di bidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; c. pengoordinasian dan Pertyiapan bahan Pertanggungjawaban Walikota di Bidang Perekonomian, Kerjasama Daerah, . Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; d. pengoordinasian Pelaksanaan Pembangunan; ; e. pemoerian saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai .R:fn�fa.n Tu.gas ; a. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Kerjasama Daerah, Kepala Bagian Administrasi PembangJ11an dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; . b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang Perekonomian, Kesejahtraan Rakyat, Administ.rasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa; c. mengoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan; d. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. menilai prestasi kerja bawahan; f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan . ! - '. BAGIAN PEREKONOMIAN Paragraf 1 Bagian Perekonomian Pasal 22 (1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonornian dan Pembangunan; (2) Kepala Bagian Perekonomian mempunyai Tu9a.s: Pokok : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pernbinaan Perekonomian, membimbing, mengendalikan dan mengawasi, Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi, Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian, dan Suh Bagia.n Perekonomian Sumber Daya Alam; 20 , f (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian program rencana kerja Bagian Perekonomian; b. penyusunan kebijakan perencanaan Kelembagaan Ekonomi, Bina Sarana Perekonomian dan Perekonomian Sumber Daya Alam; c. pelaksanaan kehijakan dan koordinasi teknis pelayanan Kelembagaan Ekonomi, Bina. Sarana Perekonomian dan Perekonomian Sumber Daya Alam; d. pengoordinasian dalam layanan ketatausahaan kelembagaan ekonomi, Bina sarana perekonomian dan perekonomian sumber daya alam; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagi.an Perekonomian mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan program rencan.a kerja Bagi.an Perekonomian; I !: ' b. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknik · di Bidang Perekonomian; c. melaksanakan pem.binaan Perekonomian; d. melaksanakan penandatanganan atau memaraf naskah dinas sesuai dengan kewenangannya; e. membuat laporan hasil kegiatan Bagi.an Perekonomian serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalani penentuan kebijakan; : f. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi : Pasal 23 (1) Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian; (2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelernbagaan ekonomi dan kewirausahaan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Kelembag�an Ekonomi mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi; b. mengumpulkan cian mengolah data kelembagaan perekonomian; c. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan lembaga perekonomian dan kewirausahaan; 21 d. melakukan analisis kebijakan ekonomi daerah; e. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kelembagaan ekonomi serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan un.tuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiata.n kepada bawahan; , g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian Pasal 24 (1) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian: (2) Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan penge111;1?angan di bidang sarana perekonomian; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai Ri.ncian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Bina Sarana Perekonom.ian; b. mengumpulkan bahan data dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian; c. melaksanakan koordinasi pembinaan sarana perekonomian sektoral dan BUMN/BUMD; d. melakukan analisis kebiiakan investasi di BUMD; c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peinbinaan dan pengembangan sarana perekonomian; d. menilai prestasi kerja bawahan; dan e. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Dagia!l Perekonomian Sumber Daya Alam Pasal 25 (1) Sub Bagian Perekonomian Sumber daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian; (2} Kepala Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alam mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang pengembangan sarana Perekonomian Sumber Daya Alam; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagi9.11 Perekonomian Sumber Daya Alam mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah rencana kerja Sub Bagian Perekonomian Sumber Daya Alair; b. mengumpulkan bahan dan data dalam pelaksanaan pengembangan perekonomian di bidang pangan dan holtikultura; c. melaksanakan koordinasi pembinaan perekonomian sektor peternakan dan nerikanan · .. ' d. melakukan analisis kebijakan perekonomian di bidang sumber daya alam; e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengembangan perekonomian di bidang Sumber Daya Alam; f. mendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan Kepada bawahan; g. menilai prestasi kerja bawahan; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kesembilan BAGIAN KERJASAMA DAERAH Paragraf 1 Bagi�n1 :Kerjasama Daerah Pasal 26 (1) Bagian Kerjasama Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pernbangunan; (2) Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam nielaksanakan pembinaan, pengawasan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama; (3) Untuk melaksanakan 1'ugas Pokok sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunya.i Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam rangka. mengumpulkan, mensistimatisasikan data kerjasama daerah; b. penyusunan rencana kebijakan teknis kerjasama daerah; c. inventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama Daerah; d. penyusunan . rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; e. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; 23 f. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama daerah; g. pengawasan dan pengendalian di bidang kerjasama daerah; h. pelaksana.an evaluasi dan pelaporan pelaksana.an kerjasama daerah; i. pelaksanaan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat; J. pelaksanaan fasilitasi kegiatan APEKSI I ADEKSI; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Kerjasama Daerah mempunyai Rin.cian Tugas : a. merumuskan kebijakan teknis dalam rangka mengumpulkan, mensistimatisaeikan data kerjasama daerah; b. menyusun rencana kebijakan teknis kerjasama daerah; c. menginventarisasi potensi daerah dalam bidang kerjasama Daerah; d. menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Dae rah; e. melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang kerjasama Daerah; f. melaksanakan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kerjasama daerah; · g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama daerah; i. mela.kukan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingka� provinsi maupun pusat; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Kerjasama Dasrah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 27 (1) Sub Bagian Kerjasama Daera.h Dalam Negeri dan Luar Negeri dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan .. bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kerjasama Daerah; (2) Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagi.an Kerjasama Daerah dalam rangka penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kcrjasama Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai Rincian Tu.gas: l a. melaksanaka.n penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan dan . data dalam penyusunan dan inventarisasi potensi daerah bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri; c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; 24 d. melakukan koordinasi dan inventarisasi serta rencana tindak terhadap proposal dan fasibility study yang diajukan oleh daerah; e. melakukan koordinasi dan menyusun materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri f. melakukan. konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat Provinsi maupun Pusat; g. mengolah dan menyusun laporan basil pelaksanaan kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri; i. m.enilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukun.g kelancaran pelaksanaan tugas. . , . Paragraf 3 Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama Pasal 28 (1) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala. Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kcpala Bagian Kerjasama Daerah; {2) Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai Tu.gas Pokok : memhantu Kepala Bagian Kerjasama Daerah dalam rangka pengendalian dan evaluasi kerjasama; (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama mempunyai Rincian Tugas : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. mengumpulkan dan mengoordinasikan bahan dan data dalam penyusunan dan inventarisasi potensi daerah bidang kerjasama terkait Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama; c. mengumpulkan dan mempersiapkan bahan serta pengendalian dan mengevaluasi kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan-badan usaha dalam negeri dan luar negeri; d. melakukan koordinasi dan inventarisasi serta rencana tindak terhadap proposal dan fasibility study yang diajukan investor; e. melakukan koordinasi dan . menyusun materi pengendalian dan evaluasi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama pembangunan; f. melakukan konsultasi teknis secara vertikal dengan Institusi tingkat Daerah, Provinsi maupun Pusat; g. mengolah dan menyusun laporan basil pelaksanaan kerjasama pembangunan dan lapc,ran basil pelaksanaa.n kegiatan pembangunan secara bu.lanan, periodik, insidentil dan tahunan; h. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas. i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untu.k rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. · . · 25 Bagian Kesepuluh Paragraf 1 B.AGIAN ADMllfISTRASI PEMBANGtJNAN Pasal 29 (1) BagiB.11 Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekoncmian dan Pembangunan; (2) Kepala Bagian Admimstrasi Pembangunan mempunyai Tugas Pokok : menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. · (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai Fungsi : 1. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan dalarn pelaksanaan administrasi pembangunan; 2. pengendalian kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta penyelenggaraan monitoring clan evaluasi kebijaka.n pembangunan. daerah baik dari dana APBD maupun dana dari pemerintah pusat; · 3. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang keahliannya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai Rln.cian Tugas : · a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. mendeskripsikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, rnengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perabangunan, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan pembangunan serta Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik agar dapat terwujud keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; g. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan sebagai bahan kebijakan yang telah ditetapkan; h. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan program kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, baik dari dana APBD maupun dari dana pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bagian administrasi pemoangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; . ' j. menilai prestasi kerja bawahan; dan 26 ·I k. menyelenggarakan tugas kedina.san lain yang diperintahkan oleh Asisten Perekonornian dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksa.naan tugas. Paragraf 2 Sub Baginr.L Pendataan dan Penyusunan Program Pasal 30 (1) Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian ?endataan dan Penyusunan Program mempunyai Tu.gas Pokok : mengumpulkan dan mengolah bahan serta memfasilitasi penyusunan pro_gram pembangunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penyusunan Program mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kegiatan sub bagian pendataan dan penyusunan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pela.ksana.an tugas berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; ' !· d. membuat konsep, rnengoreksi, memaraf dan/atau mertandatangani naskah dinas; · e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan mengolah bahan serta memfasilitasi penyusunan program pembangunan; g. melakukan identifikasi program satuan perangkat kerja daerah dalam penyusunan program, baik dari dana APBD maupun dari dana pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota; h. menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan penyusunan program yang berkaitan dengan musrenbang; i. mengoordinasikan dan menyusun anggaran pokok dan perubahan yang berbasis kinerja lingkup Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Palopo; j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian pendataan dan penyusunan program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian untuk rnendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 27 Paragraf 3 Sub Bagian Pe11gendalian, Ev&luasl dan Pelaporan Pasal 31 ( �-) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok : melakukan koordinasi, mengumpulkan/ data informasi, memonitoring, memanta.u, menelaah, menganalisa data dalam hal pembinaan dan pengendalian pembangunan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan serta melakukan koordinasi tentang evaluasi program pelaksanaan pembangunan yang dikelola SKPI) Per.aerintah Kota Palopo baik dana APBD maupun dana dari Pemerintah Pusat yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. · (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : · a. znenyusun rencana kegiatan Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; · b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan Jancar, c. memantau, mengawasi da.n mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan; · d. membuat Konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; · e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan · bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan/bahan koordinasi yang di kelolah SKPD dalam lingkup pemerintahan Kota baik dana APBD maupun dari pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; g. menyusun, mengumpulkan dan menganalisa data/Informasi pelaksanaan I kegiatan pembangunan di kota, dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan; h. menelaah dan mengkaji pennasalahan dalam .pelaksanaan pembangunan; i. rnembuat konsep kebijakan tentang penyelesaian permasalahan pada tahap pelaksana .. an kegiatan yang dikelola SKPD dalam lingkup pemerinta.h Kota Palopo baik dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; j. menyusun jadwal pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pem.bangunan; k. meneliti laporan yang disampaikan oleh semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan; · 1. merekapitulasi laporan baik bulanan maupun triwulan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan; 28 m.menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup bagian administrasi pembangunan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan; n. mengumpulkan bahan dan mengolah data/informasi maupun bahan koordiaasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan; o. mengadakan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yag dikelola SKPD Pemerintah Kota Palopo baik yang bersum.ber dari dana APBD maupun dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota; p. menyusun dan membuat laporan hasil monitoring . pelaksanaan kegiatan pembangunan; I q. mengevaluasi hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan; r. mengevaluasi hasil ldnerja pelaksanaan kegiatan pembangunan Lingkup SKPD Pemerintah Kota Palopo; s. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub. Bagian .pengendalian dan pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melakukan tugas kedinasan lain yang diperinta.hkan ! oleh Kepala Bagian eesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Bagian I,ayanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 32 (1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan; (2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai Tu.gas Pokok : memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Sistem Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Kota Palopo; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara. Elektronik mempunyai Rirtcian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan; · c. r.aembuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau meriandatangani naskah dinas; :. d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; e. mengolah data dan informasi serta memfasilitasi pengguna layanan pengadaan secara elektronik f. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna Sistem Elektro�ik sehingga PA/KP.A dapat menayangkan rencana pengadaan; g. memfasilitasi pokja pengadaan barang jasa/ pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga dapat menayangkan proses pelaksanaan pengadaan; h. mem.fasilitasi bagian pengadaan barang/jasa/pejabat pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga bagian pengadaan barang/jasa pemerintah/pejabat pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; i. memfasilitasi penyedia barang/jasa pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; j. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE; k. menyusun dan membuat laporan basil I.ayanan Pengadaan Secara Elektronik dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan. m. meiakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; Bagian Kesebelas BAGIAN PENG,ApAAN BARANG DAN JASA Paragraf 1 Bagian Pengaclaan Barang dan Jasa Pasal 33 (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan; (2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin <?leh Kepala Bagian yan� mempunyai Tugas Pokok : merencanakan program, melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan informasi pengadaan barang/ jasa pernerintah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Fungsi: a. pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa; b. pelaksanaar, Pengadaan Barang dan Jasa; c. pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa; d. pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa; e. ?elaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan Barang clan Jasa; f. pelaksan.aan fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi pengadaan barang/ jasa; dan · g. pelaksanaan tugas dan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a.ya: (3), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa .Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/ .Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan Iancar; 30 . ; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahar: untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; · d. membuat konsep, mengoreksl dan memaraf naskah: dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; h. menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa; i. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dau evaluasi penyelenggaraan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan infonnasi pengadaan barang/jasa; j. memfasilitasi pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pengadaan barang/ jasa; k. melaksanakan pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkup Pemerintah Kota Palopo; 1. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang/ -Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sehagai bahan perumusan kebijakan; · ' . m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas. '. Paragraf 2 Sub l!aglan Pemblnaan Pengadaan Barang da.n Jasa Pasal 34 (1) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian :yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepa1a Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan Pembinaan Pengadaan barang/jasa yang meJiputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 31 � ! b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; · : c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengimplementasikan kebijakan nasional tentang pembinaan pengadaan barang/jasa ke instansi terkait dan masyarakat; g. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengadaan barang/ jasa; h. memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengadaan barang/ jasa; i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur pengadaan barang/jasa; j. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 35 (1) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala. Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (2) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa mempunyai Tu.gas Pokok . : mengumpulkan dan menyiapkan bahan koordinasi, mengkaji, menelaah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik dana APBD maupun · APBN serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; (3) Untuk melaksanakan. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub bagian Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. menghimpun dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa; c. mengadakan seleksi dokumen pengadaan barang dan jasa yang perlu untuk dipublikasikan dan atau untuk disajikan; 32 d. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan kodifikasi dokumen pengadaan barang dan jasa; e. mengadakan tukar menukar informasi tentang peraturan perundangundangan., produk hukum terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sebagai bahan perbandingan Informasi dalam pengadaan barang danjasa; f. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; g. melakukan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; i. menilai prestasi xerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas . . Paragraf 4 Sub ·Ba.gian Pengelolaan lnformasi Pengadaan Ba:rang dan Jasa Pasal 36 (1) Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. (2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan .Jasa mempunyai Tuga.9 Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian; · (3) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) Subbagian Pengelolaan lnformasi Pengadaan Barang dan -Jasa menyelenggarakan Rincla11. 'l'ltgas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan J asa sebagai pedor.aan dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk . pelalcsanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas ·, berjalan lancar; c. memantau, mengawasi '}Ian mengevaluasi pelaksanaari tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 1 d. membuat konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah • dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan pemantauan terhadap penyebarluasan informasi dan regulasi menyangkut · pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo; g. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 33 h. menyebarluaskan peraturan perundang-undanganan pengadaan barang/jasa dan perundang-undangan lainnya yang terkait; i. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa j. mengelo1a pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; k. melaksanakan pelayan.an data dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 1. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa; m. menyusun laporan has:il pelaksanaan pengadaan barang/ jasa untuk dilaporkan secara peri.odik kepada atasan; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keduabelas Aaisten Administrasi Umum Pasal 37 (1) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Palopo; (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai Tugas Pokok : membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinir, menata, memantau, membina, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk telmis pelaksanaan tugas Bagian Umum, Bagian Organisa.si, Bagian Humas serta Bagian Keuangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Administrasi Umum mempunyai Fungsi. : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok; b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi Umum Organisasi, Humas, serta Keuangan; c. pengcordinasian dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota dibidang penyelenggaraan Umum Organisasi, Humas dan Keuangan; d. pemberian saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja bawahan. I � (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3), Asisten Administrasi Umum mempunyai .Rinciw"I. Tu.gas : '. a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Humas dan, Kepala Bagian Keuangan; b. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang Umum, Organisasi, Humas, dan Keuangan; 34 c. mengoordinasikan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban Walikota di bidang Urnum Organisasi, Humas, dan Keuangan; d. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas; f. mendistribusikan tuga.s dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; o. mcnilai prestasi ke-ja bawahan; dan p. melaksa.nakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketigabelas BAGIANUMUM Paragraf 1 Bagian Umum Pasal 38 (1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagia.n yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian Umum mempunyai Tugas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam rangka penyelenggaraan · ·ta.ta usaha, perjalanan dinas, perlengkapan, protokol dan rumah ta.ngga, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dina.s, Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga serta Sub Bagian Perlengkapan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Umum mempunyai Furigsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bagi.an Umum; b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan dibidang Tata Usahadan Perjalanan Dinas, Protokol dan Rumah Tangga, serta Perlengkapan; c. pelaksanaan kegiatan Tata Usaha dan Perjalanan Dinas, Protokoler dan Rumah Tangga, serta Perlengkapan; d. pelaksanaan koordinasi . kegiata.n dengan Dinas, Badan, Lembaga terkait lainnya dan Bagian; e. pelaksanaan pengadaan, perlengkapan barang pada Dinas, Badan, Bagi.an; f. pelaksanaan tugas keprotokoleran kegiatan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan pengaturan pelaksanaan upacara nasional, upacara gabungan dinas dan apel kedinasan serta kegiatan besar la inn ya; g. pembuatan laporan basil kegiatan Bagian Umum. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud · pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Umum mempunyai Rincian Tu.gas� a. melaksanakan rumusan rencana kerja Bagian Umum; b. melaksanakan kegiatan d.ibidang Tata Usaha dan perjalanan dinas, protokol dan rurnah t..a.ngga serta perlengkapan; c. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan /Dinas/ Badan / Lembaga terkait lainnya dan Bagian; ··: 35 l I d. melaksanakan pengadaan, perlengkapan barang pada Badan, Dinas dan Bagian; 1 e. melaksanakan tugas Kedinasan lain sesuai dengan bidangnya; h. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Umum serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan. · j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tu gas. Paragraf 2 Bub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas Pasal 39 (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian U mum; (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam rangka pen.yelenggaraan ketatausahaan dan perjalanan dinas; (3) Untuk .nelaksanaka-i 'I'ugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan Dinas mempunyai Rincian Ttigas: a. mengelolah rencana kerja dibidang tata usaha dan perjalanan dinas; b. mengelolah urusan administrasi Tata Usaha Sekretariat! Daerah dan Staf Ahli VI alikota; ! ' · c. mengelolah administrasi perjalanan dinas Sekretariat Daerah dan Star Ahli W alikota; d. mengelolah inventarisasi dan Pengadministrasian; e. mem.buat jadwal pelaksanaan upacara bendera (awal bulan dan kesadaran nasional) / apel dan f. membuat persuratan upacara bendera (Awal bulan dan kesadaran nasional) / apel ; · g. mernbuat la.poran hasil kegiatan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; · h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 36 Paragraf 3 Sub Eagian Protokol dan Rumah Tangga Pasal 40 (1) Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagi.an Umum; '. : i .. (2) Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempunyai Tu.gas Pokok: membantu KepaJ.a Bagi.an dalam melaksanakan urusan pelayanan keprotokoleran terhadap Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, tamu pemerintah daerah dan pelaksanaan teknis dibidang rumah tangga; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebaga.imana dimaksud .pada ayat (2f, Kepala Sub Bagian Protokol dan Rumah Tangga mempuhyai Rinciar,. Tu.gas: a. melaksanakan strategi dan rencana kerja di bidang Protokol dB.Q Rumah Tangga; b. menyusun pedoman teknis bidang keprotokolan dan rumah tangga Wahkota dan W akil Walikota; c. mengatur urusan protokoler Pemerintah Daerah; d. mengatur tugas Sekretaris Pribadi dan Ajudan Walikota dan Wakil Walikota; e. rnengelolah urusan perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota; f. melaksanakan urusan jamuan tamu Kepala Daerah; g. menyiapkan sarana prasarana rumah tangga kedinasan Walikota dan W akil W alikota, h. melaksanakan kegiatan upacara nasional/bendera/apel dan hari besar lainnya; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, I , ' Paragraf 4 Sub Baglan Perlengkapan . Pasal 41 (1) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub .Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum; (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Kepala. Bagian dalam pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan; . (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perlengkapan mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perlengkapan; b. mengelolah administrasi di bidang Perlengkapa c. m.engelolah Inventarisasi dan Pengadministrasian barang milik pemerintah; d. menyiapkan clan mengatur perlengkapan sarana upacara nasional/bendera/ apel dan hari besar lainnya; e. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perlengkapan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunj uk pelaksanaan kegiatan kepada bawahar ; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tuga��· Bagian Keempatbelas BAGIAN ORGANISASI Paragraf 1 Bagian Organfsasf Pasal 42 (1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian 0:rganisasi mempunyai Tugas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam rangka perumusan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi, kelembagaari dan Reformasi Birokrasi, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik serta Kepegawaian dan Analisis Jabatan; (3) Untu.k melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Organisasi, mem.punyai Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan program kerja Bagian Organisasi; b. Pengoordinasian perumusan kebijakan telmis di bidang organisasi; c. pelaksanaan pembinaan dan penataan kelembagaan perangkat daerah; d. pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan Renstra SKPD lingkup Sekretariat Daerah e. pelaksanaan analisis jabatan organisasi perangkat daerah; f. penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; . . (4) Untuk melaksanakan tugaa pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Organisasi , mempunyai Rincia11 Tu.gas 1 : a. mengoordinasikan penyusunan program rencana kerja Bagian Organisasi; b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang organisasi; c. melakukan pengawasan, monitoring, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian dan Staf di lingkungan Bagian Organisasi: 38 J d. merencanakan dan menganalisa kebijakan daerah dalam rangka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah; e. merencanakan dan menyusu.n pola penerapan ana1isa formasi jabatan berdasarkan kebutu.han daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku; = f. merencanakan pedoman standar minimal penyelenggaraan pelayanan umum perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota sesuai ketentuan yang berlaku; g. menyusun Lanoran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Sekretariat Daerah; h. menyusun Renstra SKPD Lingkup Sekretariat Daerah; i. melaksar .. akan koordinasi dengan unit kerja terkait termasuk koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat berkaitan dengan tugas-tugas organisasi dan tata laksana; j. membuat laporan hasil kegiatan Bagian Organiassi serta memberikan pertimbangan :;:epada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerja hawahan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. . Paragraf 2 Sub Bagian Kele1nbagaan dan Reformasi Birokrasi Pasal 43 (1) Sub Bagian Kelernbagaan dan Refonnasi Birokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Organisasi menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman pembentukan kelembagaan, · membuat ranc.angan peraturan daerah tentang kelembagaan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi B:irokrasi; b. mengelolah data serta informasi yang berhubungan dengan Kelembagaan; c. mengelolah petunjuk telmik dan pedoman pembentukan Kelembagaan; d. membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; e. mengelola inventariaasi 'permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan; 39 · .. . . ;· f. mengumpulkan dan mengolah data dalam pembuatan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Sekretariat Daerah; g. mengumpulkan dan mengolah data dalam pembuatan LAKIP lingkup Sekretariat Daerah; h. melaksanakan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang .diajukan oleh perangkat Daerah; i. melaksanakan kegiatan reformasi birokrasi; j. mcmbuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Kelembagaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan acuan dalam penentuan kebijakan; k. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 3 Sub Bagfan Tata .I,aksana dan Pelayunan Publik Pasal 44 (1) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian dalam mengelola, mengumpulkan ; bahan kegiatan bidang ketatalaksanaan dan pelayanan pu.blik; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana. dimaksud pada ayat (2)� Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, mempunyai Rin�ian Tuga.s : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Laksana dan Peiayanan Publik; b. mengelolah Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo; ·. c. melaksanakan kegiatan standar operasional prosedur dalam lingkup pemerintah daerah; d. melaksanakan kegiatan pelayanan publik bagi unit kerja lingkup pemerintah daerah; e. membuat laporan basil kegiatan ketatalaksanaan dan pelayanan publik; f. melaksanakan kegiatan standar pelayanan minimal dalam lingkup pemerintah daerah; g. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 40 Paragraf 4 Sub Baglan Kepegawaia..n dan Analisis Jabatan Pasal 45 (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Suh Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawa.b kepada Kepaia Bagian Organisasi; (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Analisis Jabatan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu KepaJa Bagian dalam melaksanakan dan mengelolah administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dan pelaksanaan kegiatan analisis jabatan; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian �{epegawaian Sekretariat mempunyai Rincian Tu.gas:. a. menyusun rencana kerja dibidang kepegawaian dan analisis jabatan; b. mengelolah administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi, pengusulan kenaikan pangkat, pembuatan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembuatan daftar urut kepangkatan; c. mengelolah Informasi Jabatan dan Syarat-syarat Jabatan; d. melaksanakan kegiatan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan dalam lingkup pemerintah kota; e. mengelolah bahan usulan pengembangan karier pegawai d0.11 pengawasan, administrasi serta disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; f. mengumpulkan bahan data administrasi kepegawaian, analisia jabatan da.n analisis beban kerja serta evaluasi jabatan; g. membuat laporan hasil kegiatan dibidang kepegawaian, analisis jabatan dan analisis be ban kerja serta evaluasi jabatan; h. mendietribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelimabelas BAGIAN HUMAS Paragraf 1 Bagian Humas Pasal 46 (1) Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; · (2) Kepala Bagian Humas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas bidang kehumasan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Humas, Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi serta Sub Bagian Publikasi dan Media (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Humas, mempunyai Fungsi : a. Pengoodinasian penyusunan program rencana kerja Bagian Humas; b. penyusunan kebijakan perencanaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta publikasi dan media; c. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan pelayanan kehumasan pemerintah daerah; d. pengoordinasian dalam pelayanan ketatausahaan, humas, peliputan dan dokumentasi serta pubJikasi dan media; (4l Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Humas, mempunyai Rincian Tu.gas: : a. menghimpun dan mempelajari peraturah perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kehumasan, peliputan dan dokumentasi, serta publikasi dan media; b. menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan Bagian Humas: c. mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi; d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ·berhubungB.ll dengan infonnasi dan dokumentasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah: e. mengumpulkan, menganalisa informasi/ opini masyarakat dan lembaga dan rnenyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan; f. menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan lembaga/ instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat; g. rnengelolah dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal; h. mendokumentasikan audio visual keglatan pimpinan; i. menyelenggarakan dan mengelolah komunikasi internal di lingkungan organisasi; . j. membina dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan; k. menyusun, menganalisa klipping pemberitaan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan; 1. mendistribusikan penerbitan internal; m. mengelolah administrasi 'sambutan; n. mengarsip bahan sambutan dan klipping berita; o. mengelolah administrasi publikasi televisi; p. mengelolah data dinding / data digital Bagi.an Humas; q. melaksanakan tata usaha Bagian Humas; r. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksan.aan kegiatan Pengumpula.n Informasi dan Dokumentasi; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tu gas. 42 Paragraf 2 Sub Bagian Humas Pasal 47 (1) Sub Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepaia Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian; (2) Kepala Sub Bagian Humas mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Bagian Humas dalam menyiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi dan evaluasi, mengolah adminietrasi sambutan dan kegiatan kehumasan pemerintah daerah: (3} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Humas, mempunyai Rincian Tugas : : a. menyiapkarr menghimpun dan mendokumentasikan naskah pidato Walikota, wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah; · b. menyiapkan bahan penyusunan pembuatan folder, booklet, brosur dan majalah; c. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan keterangan pers atau konfrensi pers; d. membantu mengelolah administrasi sambutan; e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pelayanan informasi dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. f. mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi dari rnasyarakat, organisasi non pemerintahan dan perusahaan; g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansf terkait, lembaga/organisasi kewartawanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang memerlukan informasi: i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan; j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bagian; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk men.dukung kelancaran pelaksanaan tugas. 43 Paragraf 3 Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi Pasal 48 (1) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas; (2) Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai Tu.gas Pokok membantu melaksanakan kegiatan Peliputan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah daerah, dan melaksanakan ketatausahaan Bagis,n Humas: (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun program kerja Sub Bagian Peliputan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah. b. melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan Daerah; c. melaksanakan pengawasan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi; d. mengumpulkan data dan informasi mengenai pendapat, opini, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah; e. mempersiapkan materi foto atau relis berita dan mengelolah kliping berita media cetak; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah di bidang Peliputan dan dokumentasi; · · g. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupu11 tulisan; h. melaporkan. seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; i. menilai prestasi kerja bawahan; ' j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, u.ntuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Bagian Publikasi dan Media Pasal 49 (1) Sub Bagian Publikasi dan Media dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas; (2) Kepala Sub Bagian Publikasi dan Media mempunyai Tu.gas Pokok : membantu melaksanakan kegiatan publikasi dan hubungan dengaan media untuk kelancaran pengelolaan informasi kegiatan pemerintah daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Publikasi dan Media, mempunyai Ri.ncian Tugas : a. menyusun program kerja Sub Bagian Publikasi dan Media; b. mengumpul, mengelola dan merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan pu blikasi dan media; c. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang publikasi dan media d. men.gumpulkan data dan informasi mengenai pendapat, opini, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah; e. melaksanakan pengolahan dan penyajian publikasi dan media f. melaksanakan analisa terhadap informasi dan berita media massa g. mempersiapkan bahan tanggapan berita dan klarifikasi masalah; h. mempersiapkan materi foto atau release berita i. menyusun laporan pelaksanaan tugas walikota di bidang publikasi dan media j. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan; k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. rr .. elaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keenambelas BAGIAN KEUANGAN Paragraf 1 Bagian Keuangan Pasal 50 (i) Kepala Bagian Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum; (2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Asisten Adminstrasi Umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran, Perubahan Kegiatan dan : Program, Perhitungan, Pembinaan Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan serta Sub Bagian Akuntansi dan Felaporan; (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Keuangan, mempunyai Fungsi. : a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Sekretariat Daerah; b. pelaksanaan perurnusan kebijakan penyelenggaraan di bidang Anggaran, Perbendaharaan serta Akuntansi dan Pelaporan; c. pelaksanaan kegiatan Anggaran, Perbendaharaan serta Akuntansi dan Pelaporan; d. pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah; e. pelaksan.aan Penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah; f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengolahan keuangan lingkup Sekretariat Daerah; 45 } • • I f g. pembuatan laporan hasil kegiatan Bagi.an Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. Pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2f dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tu.gas : , i a. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Sekretariat Daerah; b. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; c. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta pcnghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan lingkup Sekretariat Daerah: e. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah; f. m.elakukan koordinasi dan pembinaan pengolahan keuangan lingkup Sekretariat Daerah; g. melaksanakan fasilitasi kegiatan majelis TP-TGR Kota Palopo; h. mcmbuat laporan hasil kegiatan Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan: i. mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasa.n lainnya yang diperintahkan Asisten Administrasi Umum, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 2 Sub Bagian Anggaran , Pasal 51 (1) Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub: Bagian yang berada dibawah da.n bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai Tu.gas Pokok: membantu Kepala Bagian Keuangan dalam Pen.gurusan Anggaran Lingkup Sekretariat Daeran ... dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rnajelis TP-TGR; 46 (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengelolah dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah; b. menyia.pkan format untuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban; c. melaksanakan pengawasan anggaran pada masing-masing kegiatan; d. mcnyusun Anggaran Kas Lingkup Sekretariat Daerah; e. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah dan menyusun standar dokumen pertanggungjawaban; f. meiaksanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Da.erah Kota Palopo tentang Kebijakan-kebijakan telmis di bidang Keuangan; g. melaksanakan fasilitasi kegiatan Majelis TP-TGR Kota Palopo; f. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Anggaran serta memberi saran pertimbanga.n kepada Pimpinan untuk menjadi _bahan dalarn penentuan kebijakan.; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perbendaharaan Pasal 52 (1) Sub Bagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai Tu.gas Pokok: membantu Kepala Bagian dalam Penat.ausahaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah; � : ', ! (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaim.ana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, mempunyai Rincian Tagas : a. melakukan verifikasi dokumen belanja yang tertuang dalam APBD Lingkup Sekretariat Daerah; b. m.elakukan verifikasi atas belanja gaji; c. menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan pendapatan dan belanja Sekreta.riat Daerah; 47 :f t . . . ' ,, f d. membuat kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; e. membuat kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; f. menyiapkan ajuan penerbitan SPD; g. melakukan verifikasi SPP; h. menyiapkan SPM; i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; j. memverifikasi ajuan belanja atau biaya masing-masing rekening belanja terkait anggaran yang tertuang di APBD Sekretariat Daerah Kota Palopo; k. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah menyangkut Kebijakan-kebijakan Teknis penatausahaan pendapatan dan belanja Sekretariat Daerah; 1. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan serta memberi saran pertimbangan kepada Pitnpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan.kebijakan; m. mendistribusian tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegia.tan kepada bawahan; n. menilai prestasi keria bawahan; dan o. melaksanakan tugas ked.inasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Paragraf 4 Sub Bagiar1 .Alr.untansi dan Pelaporan Pasal 53 (1) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan; (2) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tr.tgas Pokok: membantu Kepala Bagian daJarn Penyusunan Laporan Keuangan Llngkup Sekretariat Daerah; (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Akuntansi d.an Pelaporan, mempunyai Rfncian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan dan penatausahaan laporan keuangan Sekretariat Daerah; b. melakukan pembinaan dan pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah; c. membuat laporan anggaran keuangan Sekretariat Daerah; d. menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester I, Laporan Prognosis dan Laporan Semester II serta Laporan Realisasi Anggaran Akhir Tahun pada Lingkup Sekretariat Daerah; 48 l ·. e. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Lingkup Sekretariat Daerah; f. membuat laporan bulanan baik administrasi maupun fungsional; g. m.elaksanakan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo menyangkut Kebijakankebijakan Teknts di bidang Keuangan; h. melaksanakan akuntansi SKPD; i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan sert.a memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi banan dalam penentuan kebijakan; J. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan keoada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bagian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BAB V TATA KERJA Pasal 54 ( 1) Dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah, wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Sekretaris Daerah mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan . . . Organisasi Perangkat Daerah dan atau instansi pemerintah/awasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas atau Badan; Pa.sal 55 Sekret.aris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib melaksanakan tugas masingmasin.g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 56 (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan meniiai kinerja bawahan masing-masing; 49 (2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pa.da Sekretariat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Pasal 57 Sekret.aris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagia� dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib rnengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan sesuai c!engan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 58 (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan .Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib menyampaikan laporan dan kendala. pelaksanaan tugas · kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang. diterima sebagai bahan pengarnbilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 59 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan keahlian tertentu Pasal 60 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri dari seiumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) .Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan berada dibawah Sekretaris Daerah; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 50 BAB VII PENUTUP P:asal 61 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. I Pasa! 62 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palop
52

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPo

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2016/No.26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Inspektorat Daerah Kota Palopo yang disingkat Inspektorat Kota adalah Aparat Pengawas Fungsional Internal yang berada dibawah dan berta.nggungjawab kepada Walikota; f. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Palopo yang disingkat Inspektur Kota; g. Sekretariat dan Inspektur Pembantu adalah Perangkat lnspektorat Kota Palopo; h. Sekretaris adalah Sekretaris pada lnspektorat Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Palopo; j. Tugas Pokok adalah sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; k. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; 1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BABm KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Inspektorat Kota adalah unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 4 (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, (2) Inspektur mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai Fungsi : a. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyelenggaraan pelaporan hasil pengawasam; e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; e. pelaksanaan administrasi umum dan surat menyurat; f. pelaksanaan kegiatan reviu skpd; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi basil kerja bawahan; (4). Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan kebijakan pengawasan; b. merumuskan perencanaan program kerja lnspektorat; c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; d. mengelola, menghimpun, menilai, menyimpan dan menjaga kerahasian LHP dan APFP; e. mengelola data pegawai dalam rangka pembinaan teknis Fungsional; f. mengelola dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; g. melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, asset, surat - menyurat dan rumah tangga Inspektorat; h. melaksanakan administrasi kegiatan reviu; i. melaksanakan kegiatan LAKIP Inspektorat; j. mengembangkan rencana usulan program kerja pengawasan tahunan; k. merumuskan bahan koordinasi pengawasan; 1. merumuskan data pengaduan masyarakat; m.melaksanakan Laporan Rutin Inspektorat Kota Palopo; n. merumuskan penyusunan LAKIP, Profil dan Evaluasi LAKIP SKPD; o. mengoordinasikan pemanfaatan kendaraan dinas dan alat kantor lainnya; p. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepada bawahan; q. merumuskan laporan basil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Inspektur, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Tindak Lanjut Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan, mendokumentasikan dan memproses data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok : membuat, melakukan koordinasi penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran Inspektorat dan mempores administrasi laporan keuangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun kebutuhan anggaran Inspektorat; b. melakukan pengelolaan operasional dan belanja rutin pegawai; c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan; d. mengerjakan pembukuan dan akuntansi; e. mengerjakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; f. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggujawab kepada Sekretris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasaran, penatausahaan, surat - menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat; (3) Dalam melaksankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rinci.an Tugas: a. melakukan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan; a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat; c. menyusun bahan/data kebutuhan kantor; d. mengerjakan administrasi surat keluar dan surat masuk; e. melakukan penataan ruangan dan halaman kantor; f. melakukan kebersihan dan keamanan kantor Inspektorat; g. melakukan pelayanan administrasi lingkup lnspektorat dan masyarakat; h. mengatur acara kedinasan; i. menyusun administrasi KORPRI; j. menyusun surat - surat pengaduan masyarakat; k. menyusun dan melaporkan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang dikerjakan kepada sekertaris; I. mendistribusikan tugas dan memberikan petunujuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; m. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran kepada Pimpinan; n. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Ketiga INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Pasal 9 (1) lnspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (2) Inspektur Pembantu mempunyai Tu.gas Pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengaduan kasus dan pengawasan tertentu. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu, mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan pengawasan dan mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. menyelenggarakan koordinasi program pengawasan; c. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan/pengelola tugas dan Fungsi, keuangan dan barang, kepegawaian; d. menyelenggarakan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan tugas pembantuan; e. menyelenggarakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Inspektur Pembatu mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik serta mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengawasan berbasis risiko; 3) Sekretariat Daerah Kota Palopo; 4) Sekretariat DPRD Kota Palopo; 5) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Jajarannya; 6) Dinas Kebudayaan Kota Palopo; 7) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo; 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo; 11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; dan 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. b. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi: 1) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dan 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Batupasi; b) Kelurahan Patte'ne; c) Kelurahan Sabbamparu; d) Kelurahan Salobulo; e) Kelurahan Penggoli; dan f) Kelurahan Luminda. 2) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu : a) Kelurahan Tamarundung; b) Kelurahan Lebang; c) Kelurahan Battang Barat; d) Kelurahan Battang; dan e) Kelurahan Padang Lambe. 3) Dinas Kesehatan Kota Palopo; 4) Dinas Sosial Kota Palopo; 5) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo; 6) Dinas Transmigrasi Kota Palopo; 7) Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo; 8) Dinas Kearsipan Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo; 10) Badan Perencanaan Daerah Kota Palopo; 11) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelolah RSUD Sawerigading Kota Palopo. c. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi: 1) Kecamatan Wara Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Amassangan; b) Kelurahan Lagaligo; c) Kelurahan Tompotikka; d) Kelurahan Dangerakko; e) Kelurahan Boting; dan f) Kelureahan Pajalesang. 2) Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Mungkajang; b) Kelurahan Latuppa; c) Kelurahan Murante; dan d) Kelurahan Kambo. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palopo; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo; 5) Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 6) Dinas Perikanan Kota Palopo; 7) Badan Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8) Dinas Perhubungan Kota Palopo; 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 10) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; dan 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi: 1) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Benteng; b) Kelurahan Surutanga; c) Kelurahan Salekkoe; d) Kelurahan Salotellue; e) Kelurahan Ponjalae; f) Kelurahan Pontap; dan g) Kelurahan Malatunrung. 2) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Binturu; b) Kelurahan Sampoddo; c) Kelurahan Songka; dan d) Kelurahan Takkalala. 3) Kecamatan Sendana Kota Palpo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Sendana; b) Kelurahan Peta; c) Kelurahan Mawa; dan d) Kelurahan Purangi. 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo; 6) Dinas Perdagangan Kota Palopo; 7) Dinas Perindustrian Kota Palopo; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo; 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo; 10) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. Bagian Keempat JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 3 huruf (g), terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor; b. Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD; c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. (3) Setiap Jabatan Fungsional mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Pasal 13 (1) Jabatan Fungsional Auditor sesuaijenjangjabatan terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan meliputi : Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia; b. Jabatan Fungsional Auditor Ahli sesuai denganjenjangjabatan meliputi : Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, Jabatan Fungsional Auditor Terampil mempunyai Rinci.an Tu.gas berdasarkan jenjangjabatan : Auditor Pelaksana, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasanlain;dan i. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Pelaksana Lanjutan, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Penyelia, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, Jabatan Fungsional Auditor Ahli denganjenjangjabatan: Auditor Pertama, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan; i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan j. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Muda, meliputi : a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu; c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus /investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus basil pengawasan; f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; i. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan j. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Madya, meliputi: a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus basil pengawasan; b. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan e. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan. Auditor Utama, meliputi : a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; b. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan d. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan. Paragraf 2 Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sesuai jenjang jabatan meliputi : Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama, meliputi : a. melaksanakan Pengawasan Administrasi Umum Aspek Kemampuan Kelembagaan; b. melaksanakan pengawasan "Urusan Wajib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut : 1) sub bidang persandian pada bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang Masyarakat dan Desa; 2) sub bidang kebijakan sarana dan prasarana pada bidang Pendidikan; 3) sub bidang SDM Kesehatan, obat dan perbekalan, serta pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan; 4) sub bidang kepemudaan dan olahraga pada bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5) sub bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengelolaan umum pada bidang Ketenagakerjaan; 6) sub bidang pengelolaan umum pada bidang Ketahanan Pangan; 7) sub bidang perhubungan darat pada bidang Perhubungan; 8) sub bidang pos dan telekomunikasi pada bidang komunikasi dan informatika sub bidang pembinaan bidang sosial, identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, penganugrahan tanda kehormatan dan nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan kejuangan dan kesetiakawanan pada Bidang Sosial; 9) Sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan pada Pekerjaan Umum. c. melaksanakan pengawasan "Umsan Pl.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang kelautan, pengelolaan pemasaran, penyuluhan dan pengendalian pada Bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penunjang pada Bidang Pertanian; 3) Sub bidang inventarisasi hutan, penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata dan ta.man buru, pengelolaan ta.man hutan raya, pemungutan basil hutan pada hutan produksi, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, industri pengelolaan basil hutan, pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan, pengelolaan DAS, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, perbenihan tanaman hiasan, penguasahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan penguasaaan ta.man buru, areal buru dan kebun, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, lembaga konservasi, perlindungan hutan dan penebangan/ penanaman/ pemungutan basil hutan pada Bidang Kehutanan; 4) Sub bidang usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, sumber daya manusia, lingkungan hidup, data industry, sarana dan prasarana pada Bidang Perindustran; 5) Sub bidang meterologi legal dan perdagangan berjangka komoditi, altematif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang pada Bidang Perdagangan; dan 6) Sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tawar pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. d. melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kota. Pengawas Pemerintahan Muda, meliputi : a. menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); b. menganalisis teknis penerapan SPM; c. menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; e. menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat; f. menganalisis pengelolaan SDM; g. melaksanakan Pengawasan "Urusan WaJib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kependudukan dan catatan sipil; 2) sub bidang perangkat daerah pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 3) Sub bidang sosial budaya masyarakat pada bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan 4) Sub bidang kebijakan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan pada bidang Pendidikan; 5) Sub bidang upaya kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan pada bidang Kesehatan; 6) Sub bidang pembinaan ketenagakerjaan pada bidang Ketenaga kerjaan; 7) Sub bidang keamanan pangan pada Bidang Ketahanan Pangan; 8) Sub bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pada bidang Komunikasi dan Informatika; 9) Sub bidang kerja sama, pengawasan, sarana dan prasarana dan sistem informasi kesejahteraan sosial pada bidang Sosial; dan 10) Sub bidang perkotaan serta jasa konstruksi pada bidang Pekerjaan Umum. h. Melaksanakan Pengawasan "Urosan Pi.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang umum, perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang petemakan dan kesehatan hewan pada bidang Pertanian dan Petmakan; dan 3) Sub bidang penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru, Kawasan hutan dengan tujuan khusus, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP), Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Rencana kehutanan, Sistem infonnasi kehutanan (numerik dan spasial), Pemanfaatan basil hutan pada hutan produksi, Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaa kawasan hutan, Reklamasi hutan areal bencana alam, Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan, hutan kota, pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan bidang kehutanan pada bidang Kehutanan; 4) Sub bidang perizinan, fasilitas industri, teknologi, pennodalan, kerjasama industry, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang Perindustrian; 5) Sub bidang perdagangan dalam negeri bidang Perdagangan; dan '� 6) Sub bidang geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pada bidang Energy dan Sumber Daya Mineral. i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; k. melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/lnstansi Pemerintah; dan I. mengevaluasi laporan akuntabilitas Pemerintahan Kota. Pengawas Pemerintahan Madya, meliputi : a. menganalisis kebijakan Keuangan Daerah; b. menganalisis pengelolaan Barang / Aset Daerah; c. melaksanakan pengawasan "Umsan WaJib" yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kesatuan bangsa dan politik luar negeri; 2) Sub bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, kebijakan administrasi keuangan daerah, pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 3) Sub bidang penguatan kelembagaan pada bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; 4) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan TI'G pada bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan; 5) Sub bidang kebijakan dan standar, kurikulum, pengendalian mutu pendidikan pada bidang Pendidikan; 6) Sub bidang manajemen kesehatan pada bidang Kesehatan; 7) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan SOM, penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada bidang Ketenagakerjaan; 8) Sub bidang ketahanan pangan dalam bidang Ketahanan Pangan; 9) Sub bidang perhubungan laut dan perhubungan udara pada bidang Perhubungan; 10) Sub bidang kebijakan bidang sosial, perencanaan social, pengembangan dan pendayagunaan PSKS dan pembinaan tenaga Fungsional pekerja sosial pada bidang Sosial; dan 11) Sub bidang Bina Marga dan Penataan ruang pada bidang Pekerjaan Umum. d. Melaksanakan pengawasan "Umsan Pilihan", yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang penataan kawasan hutan Bidang Kehutanan, Pembentukan wilayah pengelolaan hukum, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP), Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP), Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan dua I 1 puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konversi (KPHK), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Penelitian dan pengembangan kehutanan, Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan, Pengangkatan petugas pembuatan LHP pada bidang Kehutanan; 3) Sub bidang perencanaan dan program, standarisasi dan pengawasan industri pada bidang Perindustrian; 4) Sub bidang perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan intemasional dan pengembangan ekspor nasional pada bidang Perdagangan; dan 5) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang Transmigrasi. e. melakukan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); f. melakukan Klarifikasi Kebijakan Walikota; g. melaksanakan pengawasan kebijakan Dekon dan TP; h. melaksanakan pengawasan akhir masajabatan kepala Walikota; i. melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Kota.; j. melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah Pemerintahan Kota; dan k. melakukan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan. Paragraf 3 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuaijenjangjabatan meliputi: Auditor Kepegawaian Pertama, Auditor Kepegawaian Muda, dan Auditor Kepegawaian Madya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Auditor Kepegawaian Pertama, meliputi : a. melaksanakan administrasi data/dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW; b. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg; c. menyusun proposal wasdalpeg; d. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; , � \ 1 e. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; f. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; g. melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait; h. melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu; i. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah; j. memeriksa / menganalisis data / dokumen / bahan / wasdalpeg kompleksitas rendah; k. menyiapkan data/dokumen/bahan penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah; 1. menyusun LHW kompleksitas rendah; m. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; n. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah; o. melaksanakan administrasi pemantauan tindak lanjut; dan p. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut. Auditor Kepegawaian Muda, meliputi : a. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas dengan kompleksitas rendah; b. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; c. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; e. memeriksa/menganalisis data/ dokumen/ bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah; g. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg; h. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan LHW komplek• sitas tinggi; 1. menyusun LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 1. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; m. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah; n. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; o. melaksanakan pemantauan tindak lanjut; p. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan q. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa. Auditor Kepegawaian Madya, meliputi : a. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu; b. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas tinggi; c. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg; , 1 e. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg; g. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; h. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; i. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun konsep basil wasdalpeg yang bersifat rahasia; m. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; n. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; o. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; p. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; q. menilai kinerja Ketua Tim; r. menilai kinerja Anggota Tim; s. menilai kinerja pengendali teknis; dan t. melakukan reviu silang. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya, lnspektorat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Kepala Inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi; Pasal 17 Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada lnspektorat wajib melaksanakan tugas masing - masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada lnspektorat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan. (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. . . • Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo,
23

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOP

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LK.2016/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7 /2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Walikota adalah Walikota Palopo; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD; e. Inspektorat Daerah Kota Palopo yang disingkat Inspektorat Kota adalah Aparat Pengawas Fungsional Internal yang berada dibawah dan berta.nggungjawab kepada Walikota; f. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Palopo yang disingkat Inspektur Kota; g. Sekretariat dan Inspektur Pembantu adalah Perangkat lnspektorat Kota Palopo; h. Sekretaris adalah Sekretaris pada lnspektorat Kota Palopo; i. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Kota Palopo; j. Tugas Pokok adalah sejumlah tugas dan tanggung jawab dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; k. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan Struktural dan Fungsional pada Inspektorat Kota Palopo; 1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Palopo. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 2 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BABm KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Inspektorat Kota adalah unsur pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu INSPEKTORAT Pasal 4 (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, (2) Inspektur mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai Fungsi : a. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyelenggaraan pelaporan hasil pengawasam; e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 3 \ (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan (3), Inspektur mempunyai Rincian Tu.gas: a. menetapkan rencana, program kerja dan kegiatan Inspektorat; b. menetapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. mengoordinasikan kebijakan pengawasan dan pemeriksa.an dengan instansi lain; d. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; e. menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan; f. menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan surat - menyurat serta rumah tangga Inspektorat; g. menyelenggarakan kegiatan penjaminan kualitas meliputi audit, evaluasi reviu dan pemantauan/monitoring; h. menyelenggarakan kegiatan consulting meliputi konsultasi, sosialiasi dan asistensi; i. menyelenggarakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menyelenggarakan pelaporan basil kegiatan Inspektorat dan memberi saran pertimbangan kepada Walikota; k. menyelenggarakan penilaian prestasi kerja bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) . Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur; (2). Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : merumuskan Rincian Tugas dan kebijakan teknis lainya, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pelayanan administrasi dilingkungan Inspektorat. (3). Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsi : a. perumusan rencana dan program kerja; b. perumusan anggaran; c. melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset; 4 d. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut; e. pelaksanaan administrasi umum dan surat menyurat; f. pelaksanaan kegiatan reviu skpd; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi basil kerja bawahan; (4). Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. merumuskan kebijakan pengawasan; b. merumuskan perencanaan program kerja lnspektorat; c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; d. mengelola, menghimpun, menilai, menyimpan dan menjaga kerahasian LHP dan APFP; e. mengelola data pegawai dalam rangka pembinaan teknis Fungsional; f. mengelola dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; g. melaksanakan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, asset, surat - menyurat dan rumah tangga Inspektorat; h. melaksanakan administrasi kegiatan reviu; i. melaksanakan kegiatan LAKIP Inspektorat; j. mengembangkan rencana usulan program kerja pengawasan tahunan; k. merumuskan bahan koordinasi pengawasan; 1. merumuskan data pengaduan masyarakat; m.melaksanakan Laporan Rutin Inspektorat Kota Palopo; n. merumuskan penyusunan LAKIP, Profil dan Evaluasi LAKIP SKPD; o. mengoordinasikan pemanfaatan kendaraan dinas dan alat kantor lainnya; p. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepada bawahan; q. merumuskan laporan basil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; r. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan; s. menilai prestasi kerja bawahan; dan t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Inspektur, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Tindak Lanjut Pasal 6 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang - undangan, mendokumentasikan dan memproses data pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, 5 menghimpun, memproses dan menyimpan Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan, mengadministrasikan pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyususn bahan rencana/program kerja pengawasan dan Fasilitas, serta melakukan kerjasama pengawasan; b. menyusun rancangan peraturan, keputusan dan surat edaran; c. menyusun Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan; d. menyusun rencana kebutuhan dan sarana pengawasan; e. menyusun rencana pengembangan sumber daya pengawasan (pendidikan formal, sertifikasi, bimbingan dan sosialisasi ); f. menyusun laporan pelaksanaan tugas pokok dan Rincian Tugas Inspektorat (Laporan bulanan, Triwulan, dan semester); g. melakukan sosialisasi data Tindak Lanjut LHP setiap triwulan dan melaporkan kepada yang terkait; h. menginventarisasi hasil pengawasan APFP dan Tindak Lanjut LHP; i. melakukan pengadministrasian LHP; j. melakukan evaluasi LHP dan APFP; - LHP Kota Inspektorat dan Propinsi; - LHP Itjen Departemen; - LHP BPKP; - LHP lainnya. k. melaporkan Hasil tindak Lanjut (LHP) kepada pejabat yang terkait, menyimpan dokumen LHP serta menjaga keamanan dan kerahasiaannya; 1. menyimpan peraturan perundangan sebagai refrensi Inspektorat; m. menyimpan data dokumentasi pengawasan dan pengelolaan data pengawasan; n. mengelola administrasi, inventarisasi, mengkaji, analisa Pelaporan; o. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; p. membuat laporan hasil kegiatan sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta memberi saran pertimabngan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetuan kebijakan; q. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. 6 Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok : membuat, melakukan koordinasi penyusunan, perubahan, perhitungan anggaran Inspektorat dan mempores administrasi laporan keuangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun kebutuhan anggaran Inspektorat; b. melakukan pengelolaan operasional dan belanja rutin pegawai; c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan; d. mengerjakan pembukuan dan akuntansi; e. mengerjakan pelaporan pertanggungjawaban keuangan; f. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggujawab kepada Sekretris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok : melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, sarana dan prasaran, penatausahaan, surat - menyurat dan urusan rumah tangga Inspektorat; (3) Dalam melaksankan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rinci.an Tugas: a. melakukan urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan; a. melakukan urusan kepegawaian; b. melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat; c. menyusun bahan/data kebutuhan kantor; d. mengerjakan administrasi surat keluar dan surat masuk; e. melakukan penataan ruangan dan halaman kantor; f. melakukan kebersihan dan keamanan kantor Inspektorat; 7 g. melakukan pelayanan administrasi lingkup lnspektorat dan masyarakat; h. mengatur acara kedinasan; i. menyusun administrasi KORPRI; j. menyusun surat - surat pengaduan masyarakat; k. menyusun dan melaporkan Tugas Pokok dan Rincian Tugas yang dikerjakan kepada sekertaris; I. mendistribusikan tugas dan memberikan petunujuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; m. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran kepada Pimpinan; n. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Ketiga INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH Pasal 9 (1) lnspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. (2) Inspektur Pembantu mempunyai Tu.gas Pokok melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengaduan kasus dan pengawasan tertentu. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu, mempunyai Fungsi : a. menyelenggarakan pengawasan dan mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. menyelenggarakan koordinasi program pengawasan; c. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan/pengelola tugas dan Fungsi, keuangan dan barang, kepegawaian; d. menyelenggarakan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan tugas pembantuan; e. menyelenggarakan pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan f. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Inspektur Pembatu mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik serta mengawal pelaksanaan refonnasi birokrasi; b. merencanakan dan mengoordinasikan program pengawasan berbasis risiko; 8 c. mengoordinir persiapan dan pelaksanaan Audit, Monitoring dan evaluasi serta Konsultasi yang berada dibawah wilayah kerjanya; d. membantu Inspektur melaksanakan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip terhadap pihak yang terkait; e. mengevaluasi sistem pengendalian internal; f. melaksanakan penanganan kasus pengaduan masyarakat; g. melaksakana pendampingan, asistensi dan fasilitasi; h. melaksanakan sosialisasi partisipatif peran, Fungsi dan tugas pengawasan serta pemanfaatan basil pengawasan; i. melaksanakan evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan (pemutakhiran Data LHP); j. merumuskan rancangan peraturan perundangan-undangan dan pedoman/ standar di bidang pengawasan; k. melaksanakan usulan RAPBD Inspektorat; 1. merumuskan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT); m. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksaan kegiatan kepadabawahan;dan n. membuat laporan basil kegiatan Inspektorat Pembantu serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan. Pasal 10 Inspektur Pembantu, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. Pasal 11 Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Pembantu, meliputi : a. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi : 1) Kecamatan Telluwanua Kota Palopo dan 7 (tujub) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Maroangin; b) Kelurahan Mancani; c) Kelurahan Salu Battang; d) Kelurahan Pentojangan; e) Kelurahan Jaya; f) Kelurahan Sumarambu; dan g) Kelurahan Batu Walenrang. 2) Kecamatan Bara Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Balandai; b) Kelurahan Rampoang; c) Kelurahan Temmalebba; d) Kelurahan To'bulung; dan e) Kelurahan Buntu Datu. 9 3) Sekretariat Daerah Kota Palopo; 4) Sekretariat DPRD Kota Palopo; 5) Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Jajarannya; 6) Dinas Kebudayaan Kota Palopo; 7) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo; 8) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pertanahan Kota Palopo; 10) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo; 11) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; dan 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. b. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi: 1) Kecamatan Wara Utara Kota Palopo dan 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Batupasi; b) Kelurahan Patte'ne; c) Kelurahan Sabbamparu; d) Kelurahan Salobulo; e) Kelurahan Penggoli; dan f) Kelurahan Luminda. 2) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan 5 (lima) Kelurahan, yaitu : a) Kelurahan Tamarundung; b) Kelurahan Lebang; c) Kelurahan Battang Barat; d) Kelurahan Battang; dan e) Kelurahan Padang Lambe. 3) Dinas Kesehatan Kota Palopo; 4) Dinas Sosial Kota Palopo; 5) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo; 6) Dinas Transmigrasi Kota Palopo; 7) Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palopo; 8) Dinas Kearsipan Daerah Kota Palopo; 9) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo; 10) Badan Perencanaan Daerah Kota Palopo; 11) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelolah RSUD Sawerigading Kota Palopo. c. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi: 1) Kecamatan Wara Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Amassangan; b) Kelurahan Lagaligo; c) Kelurahan Tompotikka; d) Kelurahan Dangerakko; e) Kelurahan Boting; dan f) Kelureahan Pajalesang. 10 2) Kecamatan Mungkajang Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Mungkajang; b) Kelurahan Latuppa; c) Kelurahan Murante; dan d) Kelurahan Kambo. 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palopo; 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palopo; 5) Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 6) Dinas Perikanan Kota Palopo; 7) Badan Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8) Dinas Perhubungan Kota Palopo; 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo; 10) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo; dan 12) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi: 1) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan 6 (enam) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Benteng; b) Kelurahan Surutanga; c) Kelurahan Salekkoe; d) Kelurahan Salotellue; e) Kelurahan Ponjalae; f) Kelurahan Pontap; dan g) Kelurahan Malatunrung. 2) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Binturu; b) Kelurahan Sampoddo; c) Kelurahan Songka; dan d) Kelurahan Takkalala. 3) Kecamatan Sendana Kota Palpo dan 4 (empat) Kelurahan, yaitu: a) Kelurahan Sendana; b) Kelurahan Peta; c) Kelurahan Mawa; dan d) Kelurahan Purangi. 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo; 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo; 6) Dinas Perdagangan Kota Palopo; 7) Dinas Perindustrian Kota Palopo; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo; 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palopo; 10) Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1 1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Palopo; dan 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. 11 Bagian Keempat JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam pasal 3 huruf (g), terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor; b. Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD; c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. (3) Setiap Jabatan Fungsional mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Pasal 13 (1) Jabatan Fungsional Auditor sesuaijenjangjabatan terdiri dari: a. Jabatan Fungsional Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan meliputi : Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan dan Auditor Penyelia; b. Jabatan Fungsional Auditor Ahli sesuai denganjenjangjabatan meliputi : Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, Jabatan Fungsional Auditor Terampil mempunyai Rinci.an Tu.gas berdasarkan jenjangjabatan : Auditor Pelaksana, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasanlain;dan i. melaksanakan tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. 12 Auditor Pelaksana Lanjutan, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Penyelia, meliputi: a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja; b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, Jabatan Fungsional Auditor Ahli denganjenjangjabatan: Auditor Pertama, meliputi : a. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja; 13 b. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu; c. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu; d. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus hasil pengawasan; f. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi; g. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu; h. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan; i. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan j. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Muda, meliputi : a. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja; b. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu; c. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu; d. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus /investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi; e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; f. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi; g. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu; h. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan; i. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan j. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor Madya, meliputi: a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/ atau peradilan kasus basil pengawasan; b. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; d. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan e. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan. 14 Auditor Utama, meliputi : a. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; b. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); c. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan d. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan. Paragraf 2 Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Pasal 14 (1) Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sesuai jenjang jabatan meliputi : Pengawas Pemerintahan Pertama, Pengawas Pemerintahan Muda dan Pengawas Pemerintahan Madya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Pengawas Pemerintahan Pertama, meliputi : a. melaksanakan Pengawasan Administrasi Umum Aspek Kemampuan Kelembagaan; b. melaksanakan pengawasan "Urusan Wajib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut : 1) sub bidang persandian pada bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang Masyarakat dan Desa; 2) sub bidang kebijakan sarana dan prasarana pada bidang Pendidikan; 3) sub bidang SDM Kesehatan, obat dan perbekalan, serta pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan; 4) sub bidang kepemudaan dan olahraga pada bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5) sub bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengelolaan umum pada bidang Ketenagakerjaan; 6) sub bidang pengelolaan umum pada bidang Ketahanan Pangan; 7) sub bidang perhubungan darat pada bidang Perhubungan; 8) sub bidang pos dan telekomunikasi pada bidang komunikasi dan informatika sub bidang pembinaan bidang sosial, identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, penganugrahan tanda kehormatan dan nilai - nilai kepahlawanan, keprintisan kejuangan dan kesetiakawanan pada Bidang Sosial; 9) Sub bidang sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan pada Pekerjaan Umum. 15 c. melaksanakan pengawasan "Umsan Pl.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang kelautan, pengelolaan pemasaran, penyuluhan dan pengendalian pada Bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penunjang pada Bidang Pertanian; 3) Sub bidang inventarisasi hutan, penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata dan ta.man buru, pengelolaan ta.man hutan raya, pemungutan basil hutan pada hutan produksi, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, industri pengelolaan basil hutan, pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan, pengelolaan DAS, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, perbenihan tanaman hiasan, penguasahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam dan penguasaaan ta.man buru, areal buru dan kebun, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, lembaga konservasi, perlindungan hutan dan penebangan/ penanaman/ pemungutan basil hutan pada Bidang Kehutanan; 4) Sub bidang usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, sumber daya manusia, lingkungan hidup, data industry, sarana dan prasarana pada Bidang Perindustran; 5) Sub bidang meterologi legal dan perdagangan berjangka komoditi, altematif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang pada Bidang Perdagangan; dan 6) Sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tawar pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. d. melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kota. Pengawas Pemerintahan Muda, meliputi : a. menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); b. menganalisis teknis penerapan SPM; c. menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; e. menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat; f. menganalisis pengelolaan SDM; g. melaksanakan Pengawasan "Urusan WaJib". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kependudukan dan catatan sipil; 2) sub bidang perangkat daerah pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 16 3) Sub bidang sosial budaya masyarakat pada bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan 4) Sub bidang kebijakan pembiayaan, pendidikan dan tenaga kependidikan pada bidang Pendidikan; 5) Sub bidang upaya kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan pada bidang Kesehatan; 6) Sub bidang pembinaan ketenagakerjaan pada bidang Ketenaga kerjaan; 7) Sub bidang keamanan pangan pada Bidang Ketahanan Pangan; 8) Sub bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pada bidang Komunikasi dan Informatika; 9) Sub bidang kerja sama, pengawasan, sarana dan prasarana dan sistem informasi kesejahteraan sosial pada bidang Sosial; dan 10) Sub bidang perkotaan serta jasa konstruksi pada bidang Pekerjaan Umum. h. Melaksanakan Pengawasan "Urosan Pi.lihan". Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang umum, perikanan tangkap dan perikanan budidaya pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang petemakan dan kesehatan hewan pada bidang Pertanian dan Petmakan; dan 3) Sub bidang penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru, Kawasan hutan dengan tujuan khusus, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit (KPHP), Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL, Rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Rencana kehutanan, Sistem infonnasi kehutanan (numerik dan spasial), Pemanfaatan basil hutan pada hutan produksi, Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove, Reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaa kawasan hutan, Reklamasi hutan areal bencana alam, Pemberdayaan masyarakat setempat didalam dan disekitar hutan, hutan kota, pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan bidang kehutanan pada bidang Kehutanan; 4) Sub bidang perizinan, fasilitas industri, teknologi, pennodalan, kerjasama industry, kelembagaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang Perindustrian; 5) Sub bidang perdagangan dalam negeri bidang Perdagangan; dan 17 '� 6) Sub bidang geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pada bidang Energy dan Sumber Daya Mineral. i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; k. melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/lnstansi Pemerintah; dan I. mengevaluasi laporan akuntabilitas Pemerintahan Kota. Pengawas Pemerintahan Madya, meliputi : a. menganalisis kebijakan Keuangan Daerah; b. menganalisis pengelolaan Barang / Aset Daerah; c. melaksanakan pengawasan "Umsan WaJib" yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Bidang kesatuan bangsa dan politik luar negeri; 2) Sub bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, kebijakan administrasi keuangan daerah, pada bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 3) Sub bidang penguatan kelembagaan pada bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa; 4) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan TI'G pada bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan; 5) Sub bidang kebijakan dan standar, kurikulum, pengendalian mutu pendidikan pada bidang Pendidikan; 6) Sub bidang manajemen kesehatan pada bidang Kesehatan; 7) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan SOM, penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada bidang Ketenagakerjaan; 8) Sub bidang ketahanan pangan dalam bidang Ketahanan Pangan; 9) Sub bidang perhubungan laut dan perhubungan udara pada bidang Perhubungan; 10) Sub bidang kebijakan bidang sosial, perencanaan social, pengembangan dan pendayagunaan PSKS dan pembinaan tenaga Fungsional pekerja sosial pada bidang Sosial; dan 11) Sub bidang Bina Marga dan Penataan ruang pada bidang Pekerjaan Umum. d. Melaksanakan pengawasan "Umsan Pilihan", yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: 1) Sub bidang pengawasan dan pengendalian pada bidang Kelautan dan Perikanan; 2) Sub bidang penataan kawasan hutan Bidang Kehutanan, Pembentukan wilayah pengelolaan hukum, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP), Rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit (KPHP), Rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi, Rencana pengelolaan dua 18 I 1 puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL, Rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung, Rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konversi (KPHK), Rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHP, Rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru, Penelitian dan pengembangan kehutanan, Pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan, Pengangkatan petugas pembuatan LHP pada bidang Kehutanan; 3) Sub bidang perencanaan dan program, standarisasi dan pengawasan industri pada bidang Perindustrian; 4) Sub bidang perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan intemasional dan pengembangan ekspor nasional pada bidang Perdagangan; dan 5) Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang Transmigrasi. e. melakukan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); f. melakukan Klarifikasi Kebijakan Walikota; g. melaksanakan pengawasan kebijakan Dekon dan TP; h. melaksanakan pengawasan akhir masajabatan kepala Walikota; i. melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Kota.; j. melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah Pemerintahan Kota; dan k. melakukan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan. Paragraf 3 JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuaijenjangjabatan meliputi: Auditor Kepegawaian Pertama, Auditor Kepegawaian Muda, dan Auditor Kepegawaian Madya; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas berdasarkan jenjang jabatan : Auditor Kepegawaian Pertama, meliputi : a. melaksanakan administrasi data/ dokumen/bahan dalam rangka penyusunan RKW; b. melaksanakan administrasi objek wasdalpeg; c. menyusun proposal wasdalpeg; d. membuat daftar isian/check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; 19 membuat daftar isian/ check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; melakukan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait; melakukan koordinasi/komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu; mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas rendah; memeriksa / menganalisis data / dokumen / bahan / wasdalpeg kompleksitas rendah; menyiapkan data/ dokumen/bahan penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah; menyusun LHW kompleksitas rendah; menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas rendah; melaksanakan administrasi pemantauan tindak lanjut; dan menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut. Auditor Kepegawaian Muda, meliputi : a. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas dengan kompleksitas rendah; b. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas rendah; c. menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengidentifikasi data/dokumen/bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; e. memeriksa/menganalisis data/ dokumen/ bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah; g. mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg; h. menyiapkan data/ dokumen/ bahan untuk penyusunan LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. menyusun konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; 1. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas rendah; m. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas rendah; n. menyusun laporan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; o. melaksanakan pemantauan tindak lanjut; p. melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; dan q. menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa. Auditor Kepegawaian Madya, meliputi : a. membuat konsep strategi wasdalpeg untuk permasalahan kepegawaian tertentu; b. membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas- tugas dengan kompleksitas tinggi; c. memimpin kegiatan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi; d. mengarahkan tim dalam prawasdalpeg; 20 , � \ 1 e. f. g. h. i. j. k. 1. m. n. o. p. , 1 e. memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi; f. mengendalikan mutu pelaksanaan wasdalpeg; g. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; h. melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas tinggi; i. melaksanakan evaluasi LHW kompleksitas tinggi; j. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas rendah; k. melakukan ekspose substansi dalam LHW kompleksitas tinggi; 1. menyusun konsep basil wasdalpeg yang bersifat rahasia; m. mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; n. mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; o. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas rendah; p. membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi; q. menilai kinerja Ketua Tim; r. menilai kinerja Anggota Tim; s. menilai kinerja pengendali teknis; dan t. melakukan reviu silang. BABV TATAKERJA Pasal 16 (1) Untuk melaksanakan tugas dan Fungsinya, lnspektorat wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Kepala Inspektorat mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi; Pasal 17 Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada lnspektorat wajib melaksanakan tugas masing - masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada lnspektorat wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan. (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 21 .. . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. Ditetapkan di Palopo pada tanggal 2 Desember 2016 . M. JUDAS AMIR Diundangkan di Palopo pada tan 2 Desember 2016 Pit. SEK TARIS DAERAH KOTA PALOPO, H. J BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROV1NSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 26 • . . Pasal 19 Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan pembinaan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan Pasal 20 (1) Inspektur, Sekretaris, Inspetur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangannya. BAB VI PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Inspektorat Kota Palopo
23

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.