Pencarian Peraturan

STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2015/No.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Standar Biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
:1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim.ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2016; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan dan Sekertariat Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo; 19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palopo
Menetapkan : STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2016. 3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Palopo; 2. Walikota adalah Walikota Palopo. 3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangannya; 4. Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang clitetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA/DPA/DPPA SKPD lingkup Pemerintah Kota Palopo. 5. Standar biaya khusus adalah satuan biaya Honorarium yang clitetapkan dengan Keputusan Walikota untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki be ban dan resiko tinggi dan/ atau yang cliatur dengan Peraturan perundang-undangan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan clitetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya clisingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo. 8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang cliberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 4 12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS maupun Tenaga Kontrak Kerja. 13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. BABD STANDAR BIAYA Pasal 2 Standar biaya Penyusunan Dokumen Anggaran Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini Pasal 3 Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pasa14 (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: a. honorarium dan Jasa Pelayanan merupakan besaran maksimal yang diberikan kepada pelaksana Kegiatan sesuai dengan Keputusan Walikota atau Kepala SKPD. 5 b. untuk kegiatan yang memiliki beban kerja tertentu atau resiko yang tinggi dapat diberikan Standar Biaya Khusus yang besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota. c. standar belanja barang dan jasa terdiri atas : 1. belanja bahan pakai habis; 2. belanja bahan atau material; 3. belanjajasa kantor; 4. belanja premi asuransi; 5. belanja pengadaan aplikasi atau software; 6. belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional; 7. belanja perawatan atau pemeliharaan rutin gedung kantor; 8. belanja perawatan atau pemeliharaan peralatan kantor atau praktek pelatihan; 9. belanja sewa rumah, gedung atau gudang; 10. belanja makanan dan minuman; 11. belanja perjalanan dinas; 12. belanja pakaian dinas; 13. kegiatan jasa konsultan; 14. jasa tenaga ahli pendamping; 15. jasa instruktur, jasa pelatih dan wasit; 16. belanja diklat pimpinan; 1 7. belanja beasiswa pendidikan PNS; 18. jasa upah kerja; 19. insentif Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK dan Tenaga Pengamanan, 20. insentif bidang kesehatan; 21. insentif keagamaan; 22. insentif pelaksanaan PKBM; 23. jasa pelayanan bidang kesehatan; 24. biaya jasa pembuatan buku agenda kerja dengan, biaya pembuatan brosur atau lefleat, biaya pembuatan poster, biaya pembuatan buku profil atau kalender, biaya pembuatan majalah atau buletin, biaya pembuatan baliho dan spanduk; dan 6 d. belanja modal terdiri dari belanja pengadaan kendaraan operasional dan komponen biaya pembangunan yang meliputi biaya konstruksi fisik, pengawasan dan perencanaan serta biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengadaan barang atau Jasa. (2) Stander Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Standar biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan Stander honorarium dan Jasa Pelayanan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang belum diatur secara rinci dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (2) Kriteria kegiatan tertentu yang memperoleh standar biaya khusus yaitu memiliki beban kerja dan resiko yang besar serta telah memperoleh persetujuan dari TAPD. BABW KETENTUAN PERALIBAN Pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 7 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota Palopo. 7 (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
30

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGERA PADA TUGAS TERTENTU LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2018/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Tugas Tertentu Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 39 ayat ( 1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Tugas Tertentu di lingkup Pemerintah Kota Palopo dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan, Kinerja dan Disiplin Pegawai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Palopo tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Palopo;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kata Palopo. 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA BAB V BESARAN PEMBERIAN TPP BAB VI TATA CARA VERIFIKASI PERMINTAAN PEMBAYARAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
NOMOR 36 TAHUN 2018
12 Halaman

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PALOPO TAHUN 2018

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2017/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 103, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 129, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2018.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68• Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3952); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019; 19. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2018; 20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032; 22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018; 24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA PALOPO TAHUN 2018 BAB. I KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang roemimpin Pela.ksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom; 2. Walikota adalah Walikota Palopo; 3. Dewan Perwakilan Rak;yat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daefflh Kot.a Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan ; 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah RKPD Pemerintah Kota PalopoTahun 2018; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disebut APBD Kota Palopo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota dengan DPRD Kota Palopo dart dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; BABU REIICABA KERJA PEIIIBANGUNAB DAERAH pasal 2 1) RKPD Kota Palopo Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2018; (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013-2018; pasal 3 RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo. pasal 4 Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam Naskah RKPD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalarn lampiran peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III PENUTUP pasal 5 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
5

PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAB KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2015/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perjalanan dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo ;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 1 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 9. Instruksi Presiden Repunlik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negari; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar biaya masukan Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah Kota Palopo; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo; 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Walikota dan/atau Wakil Walikota Palopo. 5. Walikota adalah Walikota Palopo. 6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palopo. 7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo. 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Palopo. 3 9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota palopo. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota palopo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan Pegawai Non PNS lainnya yang diangkat/ ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat tekhnis professional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. � 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipim.pinnya. 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPI'K adalah pejabat yang ditetapkan oleh Penguna Anggaran yang bertugas menetapkan Uang Muka (Panjar) bagi pelaksana SPPD dan melakukan perhitungan Rampung biaya perjalanan dinas. 16. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula baik perseorangan maupun secara bersama atas perintah pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kota Palopo. 17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 18. Biaya rill (at coost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku. 20. Surat Perintah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Perintah Pimpinan dalam rangka pelaksanaan Tupoksi dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 21. Surat Tugas adalah dokum.en yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Masuk atau undangan dari Instansi Lainnya dan menjadi dasar dalam pembuatan Surat perintah perjalanan dinas 4 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas. 23. Pelaksana SPPD adalah PNS dan/atau Non PNS yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas. 24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran utuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 25. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) adalah bahan bakar mineral cair yang di peroleh dari basil tambang pengeboran sumur-sumur min yak. ("',., 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 � (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah b. Perjalanan Dinas Luar Daerah c. Perjalanan Dinas Luar Negeri (3) Perjalanan dinas lingkup Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota b. Pimpinan dan Anggota DPRD c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil d. Pegawai Non PNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja e. Anggota kelompok masyarakat dan/ atau individu yang memiliki keterkaitan terhadap perjalanan dinas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 5 BAB Ill PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana berikut: a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. efisiensi penggunaan belanja daerah. d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan clinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. (2) Dalam rangka penyediaan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas harus memenuhi azas-azas : a. Azas Kewajaran berarti bahwa anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan rill sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, namun tidak menimbulkan kesenjangan yang besar antara unit dalam SKPD dan antar SKPD. b. Azas kepatutan berarti kesesuaian dengan bobot dan beban tugas dengan kapasitas dan jumlah personil yang melaksanakan tugas perjalanan dinas, sedangkan; c. Azas rasionalitas berarti beban tugas perjalanan dinas lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode lain yang dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas misalnya mengirim berkas melalui jasa pengiriman, mengirim data/ informasi melalui media elektronik, dll. BAB IV PERJALANAN DINAS DALAM DAERAB Pasal 4 (1) Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan yang dilaksanakan dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Palopo. (2) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan untuk kegiatan Peninjauan lapangan (monitoring), pemeriksaan, inspeksi mendadak (sidak), pendataan, penyuluhan dan / atau reses. (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan waktu paling kurang 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari. 6 Pasal 5 Biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum dan besarannya diatur dalam Peraturan Walikota tentang standar biaya. BABV PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH Pasal 6 Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; detasering atau penugasan sementara waktu; ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan; ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas, kursus dan sejenisnya; melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota; mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan i. Kegiatan lainnya yang dinilai menunjang program Pemerintah Kota Palopo. Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: a. uang harian b. biaya transportasi dan / atau biaya bahan bakar minyak (BBM) c. biaya penginapan d. uang representasi e. sewa kendaraan dalam kota; f. biaya angkutan dan pemetian jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. uang harian luar daerah b. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya penyelenggaraan sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyelenggara. c. uang harian Diklat/Kegiatan lainnya diberikan pada saat melaksanakan perjalanan dinas yang biaya kontribusi ditanggung peserta. 7 c. d. e. r-. f. g. h. (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Biaya moda transportasi atau sewa kendaraan antar kota dari dan ke tempat tujuan; b. biaya penggantian bahan bakar minyak c. biaya taxi untuk perjalanan dari dan ke Bandara/Pelabuhan/Stasiun d. retribusi yang dipungut di terminal bus/Stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. (4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi diberikan berupa uang penggantian BBM dari tempat kedudukan ke tempat tujuan serta dibayarkan sesuai bukti pembelian BBM. (5) Uang penggantian BBM diatur berdasarkan perbandinganjarak dan kapasitas kendaraan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut: a. Kendaraan sampai dengan 1.600 cc minimal menempuhjarak 7 KM/liter b. Kendaraan sampai dengan 1.800 cc minimal menempuh jarak 6 KM/liter c. Kendaraan sampai dengan 2.000 cc minimal menempuh jarak 5 KM/liter d. Kendaraan sampai dengan 3.200 cc minimal menempuh jarak 4 KM/liter (6) Sewa kendaraan antar kota diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta pelaksana SPPD yang lebih dari 3 (tiga) Orang apabila tidak ada Kendaraan Umum yang memadai untuk sampai ke tempat tujuan. (7) Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, maka diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar nilai harga tiket kendaraan umum dari dan ke tempat tujuan dengan melampirkan bukti Nota Pemakaian BBM. � (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dihotel atau tempat penginapan lainnya dan dibayarkan sesuai bukti pembayaran. (9) Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini; b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum. 8 (10) Perhitungan jumlah hari penginapan dalam perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan: a. jumlah hari penginapan dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas clikurang 1 (satu) hari. b. biaya penginapan dengan tujuan keluar Provinsi dihitung dari Jumlah hari penginapan dikurang paling banyak 2 (dua) hari untuk penginapan dalam Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan waktu keberangkatan dan kedatangan. (11) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. (12) Jumlah hari perjalanan dinas untuk Sopir pengantar pelaksana perjalanan dinas dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal mengantar pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas melebihi 6 (Enam) hari maka jumlah hari Perjalanan dinas untuk Sopir paling lama 6 (Enam) hari. b. Jumlah hari perjalanan dinas Sopir sebagaimana dimaksud pada huruf a., sudah termasuk jumlah hari untuk mengantar dan menjemput Pelaksana perjalanan dinas. (13) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara at cost. (14) Sewa kendaraan sebagaimana climaksud pada ayat (6) dan ayat (13) sudah � termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan Pajak, dengan klasifikasi kendaraan yang disewa sebagai berikut: a. Walikota Palopo untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan Kapasitas mesin paling tinggi 3.200 cc. b. Wakil Walikota Palopo dan Ketua DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 2.000 cc. c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan beserta anggota DPRD untuk sewa kendaraan antar Kota dan dalam Kota dengan kapasitas mesin paling tinggi 1.800 cc. d. PNS dan Non PNS untuk Sewa Kendaraan Antar Kota menggunakan kendaraan dengan Kapasitas mesin paling tinggi 1.600 cc (15) Biaya angkutan dan pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f diberikan hanya untuk perjalanan dinas mengambil atau menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia di luar Kota Palopo. 9 Pasal 8 (1) Pemberian biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 diatur dengan ketentuan : a. perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 Huruf a, diberikan paling lama 3 (tiga) hari penugasan dalam provinsi dan paling lama 5 (lima) hari penugasan keluar provinsi untuk satu tempat konsultasi, studi banding dan sejenisnya. b. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai undangan. c. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan sesuai hari penugasan; d. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; e. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; f. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; g. Perjalanan dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 huruf g, diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan; h. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf h diberikan berdasarkan jumlah waktu sesuai penugasan dan dapat mengikutsertakan keluarga/pendamping Paling banyak 2 (Dua) orang; i. Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I, waktu pelaksanaan paling lama 5 (Lima) hari, dan pelaksanaan SPPD termasuk � pihak keluarga paling banyak 2 (Dua) orang. (2) Dalam hal perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maim pelaksana SPPD harus melampirkan bukti yang dapat menunjukkan alasan kelebihan jumlah hari terse but. Pasal 9 (1) Standar biaya perjalanan dinas untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) cliatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. (2) Fasilitas Angkutan dan Pemetian untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan beserta Anggota DPR disetarakan dengan Sekretaris Daerah. 10 (3) Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD dapat didam.pingi oleh Istri/Suami dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan apabila terlibat langsung dengan kegiatan perjalanan Dinas dimaksud dan cliberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang bersangkutan. (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon II B, Wakil Ketua PKK dapat clisetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon III, Jabatan Lainnya pada Struktur PKK dapat disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Eselon IV dan Anggota PKK disetarakan dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas Staf. (5) Dalam hal mengikutsertakan Tenaga Ahli dalam perjalanan dinas yang tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Daerah/ lnstansi yang bersangkutan, maka Tenaga Ahli tersebut dapat cliberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling ban.yak sam.a dengan Kepala SKPD tempat penugasan. (6) Dalam hal mengikutsertakan masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan perjalanan dinas dimaksud dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya paling banyak sama dengan Staf. (7) Standar biaya perjalanan dinas untuk Pejabat yang ditugaskan untuk menjabat sementara pada suatu jabatan atau yang clisebut Pejabat Pelaksana Tugas diberikan standar biaya perjalanan dinas sesuai dengan Jabatan yang sebenarnya/defenitif. Pasal 10 Komponen biaya perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat (1) cliberikan dengan ketentuan: a. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya rill berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan memperhatikan batas maksimal untuk harga satuannya dan bagi Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas roda empat, penggunaan BBM diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya dan merupakan batas tertinggi penggunaan BBM. 11 c. Biaya transportasi untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan dan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran. d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya rill sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. e. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. f. Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Bia ya. g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya rill dan diberikan paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Biaya. Pasal 11 (1) Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah dilakukan secara besama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pelaksana SPPD dapat menggunakan penyedia jasa. (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana climaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perikatan yang meliputi biaya moda transportasi, penginapan dan/ atau makan minum kegiatan. (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana SPPD menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah. (5) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menemukan hotel/penginapan yang sesuai dengan satuan biaya hotel/penginapan dalam suatu Daerah maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitasi kamar dengan biaya terendah dan dibuktikan dengan Brosur Harga Hotel atau bukti lain yang sah dan membuat surat pemyatan tanggungjawab. 12 Pasal 12 (1) Biaya perjalanan clinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan clinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dana. (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan namun dana perjalanan clinas tidak tersedia, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pasal 13 (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas keluar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan kelebihan hari tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan/ atau uang representasi. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah adanya persetujuan Pengguna Anggaran dengan melampirkan Dokumen surat keterangan perpanjangan tugas dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelalaian dari kepala bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya. (3) Dalam haljumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang darijumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi. BABVI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI Pasal 14 (1) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan dalam rangka: a. studi banding, konsultansi dan sejenisnya; b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya; c. melakukan pengobatan karena penyakit yang diderita Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter; d. mengambil/menjemput jenasah pegawai yang meninggal dunia pada saat melakukan perjalanan dinas; (2) Standar biaya perjalanan dinas keluar negeri mengikuti standar biaya yang diatur oleh Kementerian Keuangan. (3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 13 BAB VD PELAKSANA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 15 (1) Perjalanan dinas di luar Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis a tau lisan dari W alikota. (2) Perjalanan dinas di dalam Provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Prinsip secara tertulis atau lisan dari Sekretaris Daerah. (3) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD. (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam surat tugas yang diterbitkan oleh: a. Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah. b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD, Pejabat dan/atau Staf Lingkup Sekretariat Daerah. c. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat atau Staf yang berada di SKPD yang dipimpinnya. d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (5) Dalam hal Pejabat sebagaimana climaksud pada ayat (4) berhalangan untuk menandatangani surat tugas, maka dapat diwakili oleh pejabat yang berada satu tingkat dibawahnya. Pasal 16 (1) Berdasarkan surat tugas sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pelaksana SPPD. (3) Pejabat yang menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan standar biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 14 (5) Penyusunan rincian perkiraan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh PPTK atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan perhitungan perkiraan besaran jumlah biaya perjalanan dinas. Pasal 17 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas Pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD. (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung {LS). (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa. (4) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, Diklat dan sejenisnya; b. Perjalanan dinas keluar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya. Pasal 18 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksanan SPPD oleh bendahara pengeluaran melalui PPTK. � (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat Tugas; b. fotokopi SPPD; c. kwitansi/tanda terima uang muka; d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas dari PPTK. Pasal 19 (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme GU /TU /LS dilakukan melalui transfer dari kas daerah ke rekening bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga. 15 (2) Dalam hal biaya perjalanan clinas dilaksanakan melalui perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), maka proses pengadaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pasal 20 (1) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan clinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan maka kelebihan biaya perjalanan clinas tersebut harus disetor melalui bendahara pengeluaran. (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, maka dapat diajukan untuk pembayaran kekurangan melalui mekanisme GU /TU /LS. Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD. (2) Dokumen yang harus dilam.pirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD / Pejabat yang menerbitkan surat tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. c. Surat pemyataan atau tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari: a. biaya pembatalan tiket transportasi dan/ atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund 16 BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasa122 (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD. b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas. c. Tiket pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidangjasa penyewaan kendaraan, jasa hotel penginapan atau Bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. e. Laporan hasil perjalanan Dinas. (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, penginapan dan/atau bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini. � (4) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran. Pasal 23 Pelaksana SPPD yang melakukan pemalsuan dokumen atau menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/ atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan dinas, bertanggungjawab penuh atas perbuatan tersebut. 17 BAB IX PENGENDALIANINTERNAL Pasal 24 Kepala SKPD melaksanakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip perjalanan Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau dapat berpedoman pada Standar biaya masukan yang digunakan oleh Kementerian sesuai Tahun Anggaran berjalan. (2) Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
28

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTAPALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, LK.2016/NO.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENT.ANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAR KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kata Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Pertanian, Petemakan dan PerkebunanKota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo; ! 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 13. Ruminansia adalah sekumpulan hewan mamalia yang bisa memakan makanannya dua kali atau disebut hewan memamahbiak; 14. Inseminasi buatan atau disingkat IB adalah proses memasukkan sperma atau semen ke alat reproduksi hewan betina menggunakan alat; 15. Embriotransfer adalah suatu proses mulai dari pemilihan sapi donor, sinkronisasi, birahi, super ovulasi, inseminasi, koleksi embrio, penanganan dan evakuasi embrio, transfer embrio ke resivien sampai pada pemeriksaan kebuntingan dan kelahiran; 16. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang berupa organ untuk atau bagian dari hewan serta mikroorganisme; 17. Veteriner adalah segala hal yang berhubungan dengan penyakit hewan; 18. Zoonosis adalah penyakit hewan yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya; 19. Residu adalah ampas, sisa pengendapan dari zat tertentu. BAB II Susunan Organisasi Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) SubBagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas : 1) Seksi Pengelolaan Laban dan Irigasi; 2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan 3) Seksi Investasi dan Pembiayaan. d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas : 1) Seksi Produksi; 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran. e. Bidang Perkebunan, terdiri atas : 1) Seksi Produksi Perkebunan; 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan. f. Bidang Penyuluhan, terdiri atas: 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Ketenagaan; dan 3) Seksi Metode dan Informasi. 1 g. Bidang Petemakan, terdiri atas : 1) Seksi Perbibitan dan Produksi Temak; 2) Seksi Pakan Ternak; dan 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran. h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner, terdiri atas: 1) Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan; 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis; dan 3) Seksi Pengawasan Obat Hewan. i. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); j. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB Ill TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai Fungsi : a. perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. b. pelaksanaan pengembangan prasarana sarana, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, bibit temak dan hijauan pakan temak serta pembinaan 4 '..,.. produksi, pengolahan dan pemasaran urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Petemakan dan Perkebunan. d. pelaksanaan administrasi Dinas; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai Rincian Tugas : a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana dan Program Kerja Dinas; b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Petemakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; c. melaksanakan pembinaan penerapan teknologi dan perlindungan tanaman serta pencegahan dan pengendalianhama penyakit tanaman dan penyakit hewan; d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, petemakan dan perkebunan; e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Petemakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner; f. melaksanakan pembinaan usaha - usaha pertanian, pengelolaan hasil dan pemasaran pertanian serta pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, bibit temak dan hijauan pakan temak; g. melaksanakan monitoring kegiatan di Bidang Prasarana Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Bidang Petemakan, serta Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. s Bagian Ketiga SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai Fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; b. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah; c. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam lingkup dinas; d. merumuskan penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan; e. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan dan statistik di Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi kerjanya; dan h. membuat laporan hasil kegiatan Sekretariat kepada Atasan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; b. melakukan urusan Sekretariat dan rumah tangga; c. melakukan pengelolaan kearsipan Kantor dan Kepegawaian serta Aset; d. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang; e. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris; f. memprosespengadministrasianKepegawaian; g. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai dinas; h, melakukan monitoring dan mengevaluasi basil kerja bawahan; i. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; j. melakukan pendistribusian tugas dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. k. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Keuangan Pasal 7 (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan dan mengoordinasikan pengurusan, perubahan perhitungan anggaran dinas serta mengelola administrasi keuangan. (3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Rincian Tugas : a. mengelola rencana kebutuhan anggaran dinas; b. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; c. mengelola administasi keuangan dan pembukuan; d. mengelola belanja langsung dan tidak langsung; e. menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan; f. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan dinas; g. mengelola pertanggungiawaban keuangan; h. mendistiibusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi hasil kerjanya; i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut Pasal 8 (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak La.njut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Tindak La.njut mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun perencanaan dan program kerja serta kebutuhan anggaran dinas; b. melaksanakan pengelolaan data dinas; c. melaksanakan evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut pelaksanaan program kerja Dinas; d. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagi.an Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; f. membuat laporan basil kegiatan Sub Bagi.an Perencanaan, Evaluasi dan Tindak lanjut serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; I. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Paragrafl Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian Pasal 9 ( 1) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Bidang Prasarana dan SaranaPertanian mempunyai Fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian; b. pengelolaan infrastruktur pertanian; c. pengelolaan dan pengembangan potensi lahan dan irigasi; d. penyediaan, pengawasan, dan pemberian bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan pemberian fasilitasi investasi pertanian; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur pertanian; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan/pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta jaringan irigasi pertanian dan sumber air lainnya; c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida; d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kebutuhan alat dan mesin pertanian serta pembinaan pelaksanaan paket teknologi pertanian; e. melaksanakan pembinaan dan menfasilitasi pembiayaan pertanian, melalui kredit usaha tani; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; g. membuat laporan basil kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengelolaan Lahan dan lrigasi Pasal 10 ( 1) Seksi Pengelolaan Laban dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan pengelolaan lahan danjaringan irigas. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala seksi pengolahan Laban dan Irigasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan Lahan dan Irigasi; b. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier; c. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian; d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana irigasi; e. mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat melalui informasi sumber daya air dan teknologi pengembangan air tanah dan air permukaan; f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A); g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi hasil kerjanya; h. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesln Pertanian Pasal 11 (1) Seksi Pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi pertanian dan pengawasan penyaluran pupuk, pestisida, alat dan mesin. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; b. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan penerapan dan pengoperasian telmologi pertanian; c. melaksanakan penyusunan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi; e. melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran pupuk dan pestisida palsu; f. melakukan pengawasan pendistribusian alat dan mesin pertanian; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pupuk, pestisida, alat dan mesin Pertanian serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragaraf 4 Seksi Investasi dan Pembiayaan Pasal 12 (1) Seksi Investasi dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pengembangan, pembinaan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi investasi dan pembiayaan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan mempunyai Rinci.an Tugas : a. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan investasi dan pembiayaan pertanian; b. melaksanakan fasilitasi pembiayaan kelompok usaha tani melalui kredit usaha pertanian; c. melaksanakan pembinaan agribisnis pertanian dan pelayanan investasi pertanian; d. melaksanakan pendampingan dan pemberian bimbingan teknis investasi dan pembiayaan pertanian; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; f. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Investasi dan Pembiayaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Kelima BIDANG TAN.AMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Paragraf 1 Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pasal 13 ( 1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipirnpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan, pemberian birnbingan teknis, mengelola dan meningkatkan basil usaha tanaman pangan dan hortikultura, (3) Untuk melaksanakan tugas pokoksebagaimana dirnaksudpada ayat (2)Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Fungsi : a. Pengelolaan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura; b. Pelaksanaan penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura; c. Pengawasan mutu dan peredaran benih serta pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura; d. Pemberian birnbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran basil tanaman pangan dan hortikultura; e. Pengelolaan dan pembinaan pengembangan usaha masyarakat serta pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengorganisasikan dan mengembangkan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; b. melaksanakan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura; c. melaksanakan penerapan teknologi bidang tanaman pangan dan hortikultura; d. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih serta pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura; e. mengelola dan membina pengembangan usaha masyarakat serta memberikan rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura; f. melaksanakan pengembangan petani dalam rangka peningkatan produk tanaman pangan dan hortikultura; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; h. membuat laporan basil kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Seksi Produksi Pasal 14 (1) Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Produksi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana tanarn dan produksi tanaman pangan dan hortikultura; b. mengelola peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan Hortikultura; c. melaksanakan pengembangan dan perluasan usaha tanaman pangan dan Hortikultura; d. melaksanakan penerapan teknologi tanaman pangan dan Hortikultura; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; f. membuat laporan basil Kegiatan Seksi Produksi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Pasal 15 (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengembangan peningkatan mutu usaha perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura; b. melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura; c. memfasilitasi penzman, sertifikasi dan pengawasan usaha perbenihan/pembibitan dan pemantauan pengendalian penanggulangan organisasi pengganggu tanaman dan fenomena iklim; d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; e. membuat laporan hasil Kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan. f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 4 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Pasal 16 (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan pengolahan dan pengembangan basil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; b. melaksanakan pembinaan perbaikan mutu basil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; c. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan basil tanaman pangan dan hortikultura; d. memberikan pelayanan dan informasi harga komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura; e. melaksanakan Promosi Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuat laporan hasil Kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Keenam BIDANG PERKEBUNAN Paragraf 1 Bidang Perkebunan Pasal 17 (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai Tugas Pokok : mengelola perencanaan, memonitoring, mengevaluasi, mengembangkan areal produksi, mengembangkan usaha tani, mengelola hasil dan perlindungan tanaman perkebunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Kepala Bidang Perkebunan mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan pengembangan areal produksi; b. pelaksanaan pengelolaan usaha tani, pengolahan hasil dan perlindungan tanaman perkebunan; c. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit di bidang perkebunan d. pelaksanaan fasilitasi pengawasan peredaran sertifikasi benih dan perizinan usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. melaksanakan pengelolaan pengembangan areal produksi, perbenihan, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan; b. melaksanakan pengelolaan usaha tani, pengolahan hasil, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit dan perlindungan tanaman perkebunan; c. melaksanakan fasilitasi pengawasan peredaran sertifikasi benih dan perizinan usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan; d. memberikan bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi hasil kerjanya; f. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Perkebunan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 SeksiProduksiPerkebunan Pasal 18 (1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan; (2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perkebunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana tanam dan produksi tanaman perkebunan; b. mengelola peningkatan hasil tanaman perkebunan; c. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan; d. melaksanakan pengembangan dan perluasan usaha tanaman perkebunan; e. melaksanakan penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; g. membuat laporan hasil Kegiatan Seksi Produksi Perkebunan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan Pasal 19 (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan; (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengembangan, peningkatan mutu usaha perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi perbenihan dan perlindungan perkebunan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan mengembangkan varietas unggul; b. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perbenihan/pembibitan Tanaman perkebunan; c. melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan; d. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan benih tanaman perkebunan; e. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran benih tanaman perkebunan yang beredar; f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); g. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan; h. memfasilitasi perizman dan pengawasan usaha perbenihan/pembibitan dan pemantauan pengendalian penanggulangan organisasi pengganggu tanaman dan perubahan iklim; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. membuat laporan hasil Kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 4 Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan Pasal 20 (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengolahan dan pemasaran Perkebunan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman Perkebunan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pengolahan dan pemasaran perkebunan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan; b. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman perkebunan; c. melaksanakan pengolahan basil tanaman Perkebunan; d. melaksanakan pembinaan perbaikan mutu hasil tanaman Perkebunan; e. memberikan pelayanan dan informasi harga komoditi tanaman Perkebunan; f. melaksanakan Promosi Hasil Produksi Tanaman Perkebunan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. membuat laporan hasil Kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Ketujuh BIDANG PENYULUHAN Paragraf 1 Bidang Penyuluhan Pasal 21 (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan berta.nggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai Tu.gas Pokok : memfasilitasi penyusunan program penyelenggaraan Penyuluhan tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, menyebarkan media informasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan bagi pembangunan Pertanian, mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kelembagaan penyuluhan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai Fungsi : a. penyusunan programa penyelenggaraan Penyuluhan Perta.nian; b. penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mendukung program pembangunan pertanian; c. penyebarluasan media informasi, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha Penyuluhan Pertanian; d. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan dan ketenagaan Penyuluh Pertanian di setiap Kecamatan; e. pelaksanan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Penyuluhan. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala Bidang penyuluhan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Tingkat Kota; b. menyelenggarakan penyuluhan pertanian untuk mendukung program pembangunan pertanian; c. menyebarluaskan media informasi dan ketenagaan Penyuluh Pertanian; d. melakukan pembinaan Kelembagaan Penyuluban Pertanian (BPP) di setiap Kecamatan; e. memonitoring basil pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; g. membuat laporan basil kegiatan Bidang Penyuluhan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf2 Seksi Kelembagaan Pasal 22 (1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis, mengelola kelembagaan penyuluhan pertanian, mengupayakan dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan dan kegiatan penyuluhan, memonitoring dan mengevaluasikan kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melakukan pengelolaan dan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; b. memfasilitasi penyusunan dan pengembangan Kapasitas Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani serta pembentukan kelembagaan Penyuluhan; c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani; d. memonitoring kegiatan pembinaan Seksi Kelembagaan Penyuluhan; e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; f. membuat laporan basil kegiatan Seksi Kelembagaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Seksi Ketenagaan Pasal 23 (1) Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pengembangan ketenagaan penyuluh, aparat dan non aparat, menyelenggarakan pelatihan bagi penyuluh pertanian, anggota kelompok tani, wanita tani, pemuda tani, KTNA dan GAPOKTAN, Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan tindak lanjut kegiatan rencana kebutuhan ketenagaan penyuluh, aparat, non aparat. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Seksi Ketenagaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. merumuskan Kebijakan Pengembangan Ketenagaan Penyuluh, Aparat dan Non Aparat; b. melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Fungsional Penyuluh; c. menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi kelompok tani, wanita tani, pemuda tani, KTNA dan Gapoktan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan Ketenagaan Penyuluh, Aparat dan Non Aparat; e. memonitoring basil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi hasil kerjanya; g. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Ketenagaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 4 Seksi Metode dan lnformasi Pasal 24 ( 1) Seksi Metode dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Metode dan Informasi mempunyai Tu.gas Pokok: memfasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, menyusun dan menyiapkan serta menyebarkan materi pelatihan penyuluhan pertanian, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan penyuluhan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Metode dan lnformasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. memfasilitasi Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan; b. memfasilitasi kegiatan penyebaran Informasi Penyuluhan; c. memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian; d. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan penyuluban pertanian; e. memonitoring kegiatan seksi Metode dan Informasi Penyuluban; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; g. membuat laporan basil kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Baglan Kedelapan BIDANG PETERNAKAN Paragraf 1 Bidang Petemakan Pasal 25 ( 1) Bidang Petemakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Kepala Bidang Petemakan mempunyai Tu.gas Pokok : membuat, melaksanakan, mengelola dan meningkatkan basil usaha petemakan menggunakan bibit unggul melalui penerapan teknologi. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat(2) Kepala Bidang Petemakan mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan pengembangan usaha - usaha di bidang Bibit dan Produksi Petemakan; b. pengelolaan sumber daya genetik hewan; c. penyusunan kebutuhan dan penyediaan bibit temak, pakan temak dan bibit/benih bijauan pakan temak; d. pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi temak; e. pelaksanaan peningkatan basil - basil petemakan Ruminansia dan Non Ruminansia. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Petemakan mempunyai Rincian Tu.gas: a. mengorganisasikan pengembangan usaha - usaha di bidang Bibit dan Produksi Petemakan; b. memberikan bimbingan teknis peningkatan produksi petemakan; c. mengelola peningkatan basil-basil petemakan Ruminansia dan Non Ruminansia; d. mengelola pengembangan penggunaan bibit temak unggul; e. mengelola pengembangan usaha bidang petemakan; f. mengelola penyediaan dan peredaran bibit temak, pakan temak, benib/bibit bijauan pakan temak; g. memberikan rekomendasi teknis izin usaha petemakan; h. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran basil petemakan; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; j. membuat laporan basil kegiatan Bidang Petemakan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Seksi Perbibitan dan Produksi Temak Pasal 26 (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Temak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Temak mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan, membina pembibitan temak pangan unggul serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Temak mempunyai Rincian Tugas: a. mengelola pembibitan temak unggul; b. melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas basil petemakan; c. melaksanakan penerapan teknologi IB dan Embriotransfer; d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknispeningkatan produksi petemakan; e. melakukan pemberdayaan kelompok petemak; f. melakukan pengawasan mutudan peredaran bibit temak; g. melakukan pengawasan terhadap para pelaku budidaya temak untuk menjaga keberlangsungan plasma nuftah; h. melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemumian dan kelestarian; i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; j. membuat laporan basil kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Temak serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 3 Seksi Pakan Temak Pasal 27 (1) Seksi Pakan Temak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang; (2) Kepala SeksiPakan Temak mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan bimbingan, penerapan teknologi, pengawasan hijauan makanan temak dan pakan temak. (3) Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pakan Temak mempunyai Rincian Tugas : a. mengelola produksi pakan dan bahan pakan temak; b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi hijauan pakan temak (HPT); c. mengawasi mutu benih hijauan pakan temak (HPT), pakan dan bahan pakan temak; d. melakukan pengawasan peredaran pakan, bahan pakan temak dan hijauan pakan temak (HPT); e. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan pakan dan bahan pakan temak kepada masyarakat; f. melaksanakan perluasan dan pengembangan kebun hijauan pakan temak (HPT); g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi hasil kerjanya; h. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pakan Temak serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 4 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Pasal 28 (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala SeksiPengolahan dan Pemasaran mempunyai Tugas Pokok : melaksanakan pembinaan usaha, pasca panen dan pengolahan hasil petemakan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai Rinclan Tugas: a. menyusun bahan pembinaan usaha - usaha yang bergerak dalam pasca panen dan pengolahan hasil petemakan; b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil petemakan; c. memberikan pelayanan dan pengembangan informasi harga pasar petemakan; d. melakukan fasilitasi promosi produk petemakan; e. menfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha peternakan dan pemasaran dengan pihak lain; f. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan basil petemakan; g. melaksanakan pemberdayaan kelompok petemak pengolah basil peternakan; h. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevalusi basil kerjanya; i. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Bagian Kesembilan BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEBATAN MASYARAKAT VETERINER Paragraf 1 Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 29 (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai Tu.gas Pokok: melaksanakan pengawasan, pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit pada hewan, usaha petemakan dan masyarakat veteriner. (3) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai Fungsi : a. pelaksanaan dan pengawasan kegiatanpencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; b. pelaksanaan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan; c. pelaksanaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terhadap masyarakat peternak akan pentingnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; e. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran obat hewan; (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner: a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; b. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan; c. melakukan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan; d. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular; e. mengelola dan melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; f. melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis terhadap masyarakat petemak akan pentingnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan basil kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 2 Seksi Pengendallan dan Pencegahan Penyakit Bewan Pasal 30 (1) Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan, membina kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit hewan; b. melaksanakan kegiatan penanggulangan penyakit hewan menular; c. melaksanakan penelitian penyakit hewan menular ke manusia (zoonosis); d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dan pencegahan penyakit hewan; e. melaksanakan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan mengajukan usulan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan; f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; h. menilai prestasi kerja bawahan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. r Paragraf 3 Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis Pasal 31 (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis mempunyai Tu.gas Pokok: melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan zoonosis, mengawasi produk pangan asal hewan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis mempunyai Rincian Tu.gas : a. memberikan Informasi keamanan bahan pangan asal hewan; b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan usaha bahan pangan asal hewan; c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner; d. melaksanakan penanganan limbah dampak, higiene dan sanitasi produk hewan; e. melaksanakan kegiatan penularan zoonosis; f. melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan pemotongan hewan di rumah potong dan pemotongan hewan qurban; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam mengelola kegiatan bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. membuat laporan hasil kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Zoonosis serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; i. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. Paragraf 4 Seksi Pengawasan Obat Hewan Pasal 32 (1) Seksi Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan pendataan, koordinasi, pengawasan obat hewan yang beredar dan pembinaan terhadap penjual obat hewan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan: a. melakukan pengawasan peredaran obat hewan; b. melakukan inventarisasi obat hewan yang beredar; c. melakukan pengawasan mutu obat hewan yang beredar; d. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan obat hewan kepada masyarakat petemak; e. melaksanakan bimbingan teknis penyimpanan obat hewan agar bebas dari residu; f. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan; g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk dalam mengelola kegiatan bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi Pengawasan Obat Hewan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan. BABIV TATAKERJA Pasal 33 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 34 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Pertanian, Petemakan Dan Perkebunan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 35 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, Petemakan Dan Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, Petemakan Dan Perkebunan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 37 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagi.an, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Pertanian, Petemakan Dan Perkebunan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindak lanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 38 (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 39 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Petemakan dan Perkebunan dengan keahlian tertentu. Pasal 40 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ' BAB VII PENUTUP Pasal 41 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo
30

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAB TAHON ANGGARAX 2018

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2018/No.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka 22 Lampiran Peraturan Me... nteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, terkait penyesuaian Program dan Kegiatan yang dibiayai dari transfer Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018; b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palopo Nomor : 14/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 15/TAPD/IIl/2018 tanggal 13 Maret 2018, 16/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 17/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 18/TAPD/111/2018 tanggal 13 Maret 2018, 19/TAPD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, 20/TAPD/IIl/2018 tanggal 13 Maret 2018 telah disetujui pergeseran anggaran dan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil - Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik Tahun Anggaran 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelalaan Keuangan Daerah Kota Palopo; 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
pasal 1 pasal 2

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
NOMOR 37 TAHUN 2018
5 halaman

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2015/No.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana kota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentuk� Kabup�ten Mamasa dan Kota Palopo di Provlnst Sulaw�s1 Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tah�n 2002 tentang Hak Cipta LembaranNegara Repubhk Indonesia Tahun 2002 Nomor 8�, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220); 1 6. Und�ng -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 7 · Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kctcr�ukaan lnformasi Publik (Lcmbaran Negara Repuhk Indonesia Tahun 2009 Nornor 61 Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonisia Nornor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pomografi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 181, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4916); 9. Undang - Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Repulik Indonesia Nornor 5234); 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5589); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tantang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TELEVISI RATONA KOTA PALOPO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 oatam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pcmcrintah Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. s. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, 7. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 8. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 9. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepad� khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. 10. S��an iklan layanan masyarakat ad�ah siaran ikl� .nonkomersial yang d1s1arkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 11. Lem�aga penyiaran adalah penye.lenggara penyiaran, baik lembaga Peny1aran publik, lembaga peny1�an swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga peny1aran ?erlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 1 riin pc?yelc�g.garaa1:1 penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Menteri J ... • n1c1fllui Kom1s1 Penyiarnn Indonesi·a kepada penyelenggara penyt·aran- 3 LcI11 bnga Pcn�mran Publik Lokal Tclevisi Ratona Kata Palopo yang 1 . selnnjutnya disebut LPPL TV Ratana Kota Palopo adalah lembaga penyiuran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerin�ah dacrah, n1enye�eng�arakan ke�iatan penyiaran televisi, bers1fat indcpenden, 1:1etial, tidak komers1al dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 4. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah 1 jangkauan Kota Palopo sesuai wilayah layanan siaran. 1s. ocwan �cngawas..adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungst mew�kih masyarakat, pemerintah kota dan unsur lembag� penyiaran pubhk y�g menjalankan tugas pengawasan untuk mencapru tujuan lembaga penyiaran publik. 16. oewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenai:ig dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran pubhk Lokal. BAB II BENTUK, NAMA LEMBAGA PENYIARAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Bentuk (1) (2) Pasal 2 Dengan Peraturan ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo yang selanjutnya disebut Televisi Ratana Kota Palopo. Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo adalah Televisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkedudukan di Kota Palopo. BAB III SIFAT DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota. Palopo baik secara kelembagaan maupun dalam. penyelenggaraan siaran bersifat independen, netral dan tidak komersd. 4 Lembaga Pcnyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo didirikan ('.2) dengan tujuan scbagai: a. media pendidikan dan informasi. b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Oaerah dan masyarakat; c. media pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat; d. pcndorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalarn pembangunan; dan e. perekat sosial. BAB IV PERIZINAN Pasal 5 Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo wajib mendapatkan Izin Penyelenggara� penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Kom1s1 penyiaran Indonesia Daerah (KPID). BAB V ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kata Palopo terdiri atas : a. Dewan Pengawas; b. Dewan Direksi; dan c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran. (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Televisi Ratana Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dengan persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Dewan Pengawas Paragraf 1 Umum Pasal 7 (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul Pimpinan DPRD .. (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsure penyiar� d� masyarakat, dimana 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas. 5 Paragraf 2 Kewcnangan Pasal 8 O wan Pengawas memiliki kewenangan . e rnemilih dan mengangkat Dewan Direk ·. fl. k p SI, b. menetap a�. rogram Umum Lima Tahun Lembaga Penyiaran Lokal Televisi Ratona Kota Palopo. Paragraf 3 Tugas Publik oewan Pengawas bertugas: Pasal 9 a. menetapkan .kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan �ersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran; b. mengawas1 . pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independens1 dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi; d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama; f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi. Bagian Ketiga Dewan Direksi Paragraf 1 Umum Pasal 11 (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direkt�r utam� d� ��ir:1g banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-mas1ng mermrnpm divisi atau bagian. (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan I atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6 Pnragraf2 Kcwenangan Pasal 12 oe,ran D�rcksi mcmi�iki kewcnangan : s. mcnJnbarkan Program Umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun; b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo; menetapkan kebijakan operasional· �·. menjalin kerjas ama dengan pihak 'lain untuk kemajuan LPPL Televisi Ratona Kota Pa1opo sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya atas persetujuan Dewan Pengawas; f. mewakili lemba?a di luar maupun di dalam pengadilan; g. melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait pinjam meminjam uang atau lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas. Paragraf 3 Tugas Pasal 13 (1) Dewan Direksi mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan; f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam rnaupun di luar negeri. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling scdikit mcmuat: a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo; . . . c. asumsi Lembaga Penyiaran Pubhk Lokal Televisi Ratona Kota Palopo menjadi dasar penyusunan r.:ncana jangka panjang; dan d. penempatan sasaran, strategi,. kebijakan program kerja/ rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peratur� �erundang-undangan yang berlaku. 7 (4) e n ° eh �ewan Direksi diajukan kepada oewan P ngawas untuk dibah as dan d1setujui. ) Rencana Induk Lembaga Pen · (S palopo yang telah disetuj . y�aran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Walikota. UI O e Dewan Pengawas disampaikan kepada Bagian Keempat Manajemen PenyeIenggaraan Penyiaran Pasal 14 (l) ManajemkernuPenyele.nggara Penyiaran t�1din· d�·. a. stru r organisasi dan tata kerja· b. su. rtnber daya m.. anusia dan keahliannya,. dan c. sis em penggajian. (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berkedudukan di Kota Palopo. Pasal 15 (1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik. (2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 16 (1) Penyelenggara LPPL Televisi Ratana Kota Palopo wajib memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis. (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. BAB V PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan Dewan Pengawas Pasal 17 (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah kota dan/atau masyarakat. (2) Masa kerja Dewan Pengawas selam� 5 (li1?a) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa kerJa benkutnya. 8 Pasal 18 persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang: ' bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa· �· setia kepada Pancasila dan Undang-U�dang Dasar Negara Republik · Indonesia Tahun 1945; sehat jasmani dan rohani; �-. berwibaw�kjujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; e. berpendidi . an �arjan:1 atau memiliki kompetisi intelektual yang setara; [. mempunyru integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mem?�r�ahank� persatuan dan kcsatuan Bangsa dan Negara; g. mem1hki kepe?u�1an, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik: h. tidak terkait langsung maupun tidak '1angsung dengan kepemilikan dan kep�ngurusan_ media massa lainnya; . 1. non partisan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Iegislat1f; dan J· Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 19 (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kot.a Palopo berhenti at.au diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf d dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) . bulan t�rhitung sejak tanggaI penyampaian pembelaan diri sebagaiman� dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendas1 pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal. 9 (6) I<edudukan sebagai anggota O . dikcluarkannya keputusan b ewan_ Pengawas berakhir dengan pern erhentian oleh Walikota. Bagian Ketiga Pengangkatan Dewan Direksi Pasal 20 Persyaratan un_tuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa· b. setia kepada Pancasila dan Undang-U�dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. sehat jasmani dan rohani; d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela· e. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu; ' f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mernpertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara; g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; 1. Tidak memiliki jabatan lain; J. non partisan; dan k. Usia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun dan paling tinggi 60 (Enam Puluh) Tahun. (1) (2) (3) Pasal 21 Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dew:m Pengawas setelah mendapat persetujuan dewan pengawas dan Walikota. Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas. Calon Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Pub�ik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo diangkat untuk masa jabatan 5 [lima] tahun. Bagian Keempat Pemberhentian Dewan Direksi Pasal 22 (1) Anggota Dewan Dir�ks1· berhenti· apabila: (2) Anggota Dewan Direksi ap jabatannya apabila: ketentuan peraturan perundang-undangan a. tidak melaksanakan yang berlaku; . ang merugikan lembaga; b. terlibat dalam tindak�an tindak pidana berdasarkan putusan c. dipidana karena melh mperoleh kekuatan hukum tetap; atau pengadilan yang tela me 10 d. tidak Iagi memenuhi Pasal 19. persyaratan sebagaimana dimaksud dalarn (3) Sebelum keputusan pemberhen. . dimaksud pada ayat (4) h . tian ditetapkan sebagaimana d .be · 1{esempatan membel uruf a dan huruf b' yang bersangkutan 1 n a din·. (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pembelaan �iri sebag:umana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertuhs d�am .Jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direks1 yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. Sel�a rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mas1h. dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. Jika dal� jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan P�nga:vas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal. Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidaria, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi. Pasal 23 Persyaratan, pengangkatan dan pember�enti� dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATAKERJA (1) (2) Pasal 24 Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang Dewan Pengawas. Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas. 11 Pasal 25 ( 1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo dilakukan oleh Dewan Direksi secara kalegial. (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama. (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kata Palopo serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo sesuai dengan tugas rnasing-masing. Pasal 27 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 28 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasannya masing-rnasing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pasal 29 Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempumaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan. Pasal 30 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 31 (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 12 Undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan aperasianalnya. (2) (3) (1) (2) (3) Besarnya kekayaan LPPL Televisi Ratana Kota Palopo pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah seluruh kekayaan Negara yang berasal dari Pemerintah Kota Palapo. Besamya kekayaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 32 Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kata Palopo memiliki sumber perdanaan yang berasal dari : a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. sumbangan masyarakat; c. siaran iklan; dan/atau d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelengaraan penyiaran. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Anggaran Biaya Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kota Palopo setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan daerah dan skala prioritas. Pasal 33 Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 34 (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Walikata dengan tembusan kepada DPRD. 13 (3) (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palapa wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD. Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pasal 35 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopa wajiib rnemberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 36 Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga. Pasal 37 (1) Tahun Buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo adalah Tahun Anggaran Daerah. (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat: a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada. (3) Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD. BAB X KEPEGAWAIAN Pasal 38 (1) Pegawai Lembaga PenY_iar� Publik �kal Televisi Ratana Kata Palapa adalah Pegawai Negen S1p1l yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang �erl� dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja. (2) Persyaratan, kedudukan, �ak, dan kewaji_b?-11 Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Te_levis1 Ratana Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Dewan Direksi. 14 (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja. (4) Pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 39 Besaran dan jenis penghasilan pegawai LPPL Televisi Ratona Kota Palopo ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 40 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan yang berlaku. Pasal 41 Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratana Kata Palopo akan dibentuk secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemajuan siaran. (2) Selarna Dewan Pengawas clan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo belum terbentuk, maka Walikota dapat menunjuk Pejabat Sementara Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Ratona Kota Palopo untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Televisi Ratona Kota Palopo. (3) Kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan manajemen pengelolaan LPPL Televisi Ratona Kota Palopo, efektif berlaku tanggal 1 Januari 2016 dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian LPPL Televisi Ratona Kota Palopo sebelum berlaku efektif kelernbagaan, ketatalaksaan, dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palopo. 15 BAB xm KETENTUANPENUTUP Pasal 43 Ketentuan tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 44 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.
16

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.