Pencarian Peraturan

PENETAPAN BARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Hal Nilai Pasar dari Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, perlu menetapkan Harga Standar setiap jenis bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan secara periodik. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waiikota tentang Penetapan Harga Standar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rep�blik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran . .' Negar.a Republik Indonesia Nomor 4999); · ;',2.·· Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 'Bersih dan . Be bas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Peraturtan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HARGA STANDAR JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH KOTA PALOPO pasal 2 Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Pasar atau Harga Standar x Volume x 25 % (Besarnya Tarif Pajak) pasal 3 Setiap jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum ditetapkan Nilai Pasar atau Harga Standar dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan . lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasa14 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Keputusan Walikota Palopo Nomor 675/VIII/2011 tentang Penetapan Nilai Pasar/Harga Standar Jenis Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Kota Palopo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pasal 5Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
5

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2017

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai, maka Inspektorat Kota Palopo berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme; b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Palopo dengan Peraturan Walikota
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palopo;
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA PALOPO BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: l. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 2. Walikota adalah Walikota Palopo; 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palopo; 4. Inspektur adalah Inspektur Kota Palopo; 5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian (Audiwan) dan PNS tertentu Inspektorat Kota Palopo; 6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkun.gan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan; 7. Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkun.gan Inspektorat yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Audiwan adalah PNS di lingkungan lnspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberit ugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan; 8. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperksa; 9. Kode Etik APIP adalah pedoman perilaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP; 10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan oleh APIP. 11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. BABII MAKSUD, TUJUAB DAB FUNGSI pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah untuk membentukjati diri APIP guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/ atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi APIP. (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah : a. Untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah; b. Untuk memastikan bahwa seorang professional akan berprilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya; c. Untuk mewujudkan APIP terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan d. Untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud APIP yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Fungsi Kode Etik APIP adalah : a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota APIP tentang prinsip esionalitas yang digariskan. Dengan Kode Etik, auditor APIP mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. b. Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. Kode etik memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah. c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah. BAB Ill OBYEK KODE ETIK pasal 3 Kode Etik APIP di lingkungan lnspektorat ini berlaku untuk : (1) Auditor, P2UPD dan Audiwan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, angka 7 dan angka 8 Peraturan ini; (2) Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Peraturan ini. BAB IV KODEETIK Pasal 4 (1) APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut: a. lntegritas lntegritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas APIP membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya. b. Obyektivitas Objektifitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan dan tindakan. APIP menunjukkan objektifitas professional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektifitas menentukan kewajiban bagi APIP untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan. c. Kerahasiaan Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban professional untuk melakukannya. d. Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. APIP menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. e. Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. f. Perilaku Profesional Perilaku professional adalah tindak tanduk yang merupakan cirri, mutu dan kualitas suatu profesi a tau orang yang professional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. APIP sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi prof esi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi. (2) APIP wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut : 1. lntegritas a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab; b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi; c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. 2. Obyektivitas a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif; b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. 3. Kerahasiaan a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; b. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis 4. Kompetensi a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan; b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang ditentukan; c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. 5. Akuntabel Wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 6. Perilaku Profesional a. Tidak terlibat dalam segala hal aktivitas illegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. (3) APIP juga wajib mematuhi aturan perilaku dalam organisasi sebagai berikut: a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan; b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi; c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan prof esi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku; e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh; f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan illegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit; h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat; i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan; J. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan; k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; 1. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan. (4) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka APIP dalam melaksanakan tugasnya juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Hubungan sesama APIP a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis; b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku 2. Hubungan APIP dengan Auditan a. Menjaga penampilan (performance) sesuai dengan tugasnya; b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; c. Menghindari setiap tindakan dan perilkau yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas. BAB V PENGADUAN Pasal 6 (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh APIP terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur Kota Palopo. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana ayat (1) dan (2), Inspektur Kota Palopo dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi. (4) Badan Kehormatan sebagaimana ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan. (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur. BAB VI LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan Pasal 6 APIP dilarang : 1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas; 2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; 3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. 4. Berafiliasi dengan partai politik/ golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmoisan dalam pelaksanaan tugas Bangian Kedua sanksi pasal 7 (1) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi. (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa : a. teguran tertulis; b. usulan pemberhentian dan tim pemeriksa/ audit; c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/ audit selama jangka waktu tertentu. (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru. (4) Pelanggaran terhadap kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu a. Pelanggaran ringan, b. Pelanggaran sedang, dan c. Pelanggaran berat (5) Keputusan pengenaan sanksi untuk APIP yang disangka melanggar Kode Etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB VII KETENTUAN PENUTUP pasal 8 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlalru. (2) Dengan berlalrunya peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 203/ II/ 2014 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlalru. Pasal 9 Peraturan ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
11

BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD.2017/No.74

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bentuk Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Ketiga

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Palopo dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Lembaga Pemerintah Dan Pihak Ketiga.
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian International (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
BENTUK KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN PIHAK KETIGA. BABI KETERTUAN UMUM pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo. 2. Pemeritah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Lembaga Pemerintah adalah Pemeritah Daerah Lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada di bawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara Lain. 6. Pihak Ketiga adalah Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo. 8. Kerjasama adalah suatu rangaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna � mencapai efisiensi dan efektifitas pelayanan, sinergi, dan saling menguntungkan. 9. Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 10. Perjanjian Kerjasama adalah Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau dengan Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama yang berisi Peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. 11. Calon Mitra Kerja sama adalah semua pihak baik Lembaga Pemerintah, Maupun Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Palopo. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN pasal 2 Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 3 Tujuan kerjasama yaitu : a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah; b. meningkatkan pelayanan dan kesejatraan masyarakat di daerah; c. mempercepat akselerasi transper ilmu dan teknologi; dan d. pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat. BAB Ill RU.ANG LllfGKUP pasasl 4 (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan urusan yang dimiliki daerah. (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan. (3) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum Pembanguan Nasional dan Daerah. BABIV PRllfSIP KERJASAMA pasal 5 Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan Lembaga Pemerintah atau dengan pihak ketiga yang dilaksanakan atas dasar prinsip : a. efisiensi; b. efektifitas; c. sinergi; d. saling menguntungkan; e. kesepakatan bersama; f. itikad baik; g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. persamaan kedudukan; i. transparansi; J. keadilan; k. kepastian hukum; dan 1. saling mendukung. BABV PENYELENGARAAN KERJA SAMA pasal 6 (1) Kerjasama dapat dilakukan oleh: a. pemerintah daerah dengan lembaga pemerintah; dan b. pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah lain dan Lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan yang berada dibawahnya dan Pemeritah negara lain serta perusahaan/ organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Prof esi Dalam dan Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama. BABVI IKATAN KERJA SAMA pasal 7 lkatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Pasal 8 (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah (2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pembiayaan serta jangka waktu Kesepakatan Bersama (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan pasal 9 (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Walikota atau SekretarisDaerah. (2) Perjanjian Kerjasama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Walikota. (3) Kriteria Kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama. (4) Perjanjian kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kerjasama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait. pasal 10 (1) Naskah kesepakatan bersama memuat paling rendah: a. judul; b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup. (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling rendah : a. judul; � b. konsideran; c. dasar hukum; d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, subyek dan obyek kerjasama, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, pengakhiran kerjasama, keadaan memaksa dan penyelesaian perselisihan serta hal lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan e. penutup BAB VII TATA CARA KERJASAMA Bagian Pertama Persiapan pasal 11 Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan. pasal 12 (1) Tata cara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota (2) Tim Koordinasi Kerjasama Daerah paling rendah terdiri atas: Pembina : walikota Pengarah/Penasehat : wakil walikota Ketua : sekertaris daerah wakil Ketua I ; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah wakil Ketua II :Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris :Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Anggota Tetap :a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Anggota Tidak Tetap :a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama; dan c. Tenaga Ahli/Pakar. (3) Tugas Tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah : a. melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjasamakan; b. menyusun dan mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjasamakan;c. menyiapkan proposal penawaran kerja sama kepada Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; d. menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; e. menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis; f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama; g.melakukan pembahasan studi kelayakan (feasibility study) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari Lembaga Pemerintah atau Pihak Ketiga; h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama; i.menyiapkan dan melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama; j. menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atauAddendum; k. menyiapkan penandatanganan kerjasama; l. dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan; dan m. menyusun telaah staf. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Kerjasama dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli/pakar. Bagian Kedua Pelaksanaan Paragraf Pertama Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Lembaga Pemerintah pasal 13 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya dengan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Penentuan Lembaga Pemerintah Daerah tergantung pada urusan yang akan dikerjasamakan dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. 2 Bagian Kerjasama Daerah, memfasilitasi seluruh proses permohonan kerja sama, penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan surat permohonan dengan tembusan ke Gubemur, Menteri Dalam Negeri dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang urusan yang akan dikerjasamakan, manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerja sama. 3. Penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah diterima oleh Bagian Kerjasama Daerah. 4. Bagian Kerjasama Daerah, melakukan pengkajian terhadap penawaran kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait urusan yang akan dikerjasamakan, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani yang hadir dalam pembahasan. 5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak. 6. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. 7. Bagian Kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh Tim Teknis sampai perjanjian kerja sama siap untuk ditandatangani. Paragraf Kedua Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 14 Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga dengan pelaksanaan sebagai berikut : 1. Penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga maupun jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagi.an Kerjasama Daerah. 2. Bagian Kerjasama Daerah akan melakukan pengkajian terhadap permohonan/penawaran kerjasama dari calon mitrakerjasama. 3. Bagi.an Kerjasama Daerah memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, pejabat terkait dan apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama. 4. Bagian Kerjasama Daerah memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani. Bagian Ketiga Koordinasi Pasal 15 Bagian Kerjasama Daerah sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi keriasama. Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Pasal 16 (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama akan . diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak terselesaikan, penyelesaian perselisihan difasilitasi oleh : a. apabila perselisihan terjadi antar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersifat final dan mengikat. b. apabila perselisihan terjadi antar daerah di luar Provinsi Sulawesi Selatan maka difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final dan mengikat. (3) Apabila Kerjasama Daerah dengan pihak terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat � ( 1), (2) dan (3) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIN.AAN DAN PELAPORAN Pasal I7 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota. (2) Bagian Kerjasama Daerah sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh Kegiatan Kerjasama kepada Walikota. BABIX PEMBIAY.AAN Pasal 18 Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama dibebankan dalam APBD. BABX KETENTUAN PERALIHAN pasal 19 (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama. (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan W alikota lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP pasal 20 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
10

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD.2017/No.73

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, Walikota perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik F'ungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Retribusi, perlu d.iatur ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/Pltt/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 9. Peraturan Oaerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III : KETENTUAN PENYELENGGARMN IMB BAB IV : KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG BAB V : KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF BAB VI : PENGKAJI TEKNIS BAB VII : PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG BAB VIII : KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG BAB IX : PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUA PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
186 halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTAN PENGGOLONGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2017/No.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2009 Tentan Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Perda Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, Maka di pandang perlu adanya petunjuk pelaksanaanya sehingga perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha dalam Wilayah Kota Palopo; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925)); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka.n Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285); 11. Peraturan Pemerintah Negara Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingk:ungan Hidup Strategi.s (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kata Palopo Tahun 2007 Nomor); 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rumah sewa dalam Wilayah Kota Palopo (Berita Daerah Kata Palopo Tahun 2008 Nomor 12}; 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo (Lembaran Kata Palopo Tahun 2014 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah.
BAB I ketentuan umum beberapa ketentuan dalam peraturan walikota palopo nomor 49 tahun 2009 tentang penggolongan, pengawasan dan penertiban tempat usaha dalam wilayah kota palopo diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. ketentuan pasal 1 penambahan angka (12) sampai angka (15) sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut: pasal 1 1. daerah adalah daerah palopo 2. walikota adalah walikota palopo 3. pemerintah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 4. pejabat adalah pengawai yang di berikan tugas tertentu dibanding perizinan dan retribusi sesuai peraturan perundangan-undang yang berlaku 5. penggolongan adalah pembagian tingkatan pembayaran retribusi surat izin usaha(SITU) berdasarkan penggologan jenis-jenis usaha. 6. pengawasan penertiban tempat usah adalah kegiatan pematuhan dan tindakan hukum yang di lakukan kepada setiap usah agar dapat berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Izin tempat usaha adalah izin tertulis yang di berikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usah dan menggunakan tempat-tempat usah berdasarkan peraturan perundang-Undang yang berlaku 8. tempat usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang tujuannya untuk mencari keuntungan. 9. retribusi izin tempat adalah pembayaran atsa pemberian izin tempat usaha kepada oarang pribadi atau badan yang menjalankan usah dengan menggunakan tempat usaha. 10. usah adalah kegiatan usaha perorangan atau badan yag bergerak dalam bidang mengolah,mengubah,memperbaiki bahan mentah, bahan baku maupun bahan jadi agar bahan tersebut berguna dan siap pakai jual beli,sewa-menyewa barang dengan tujuan komersial tanpa mengubah bentuk aslinya menerima/ memakai atau memberi jasa. 11. Tempat Usaha adalah tempat usaha baik dari bangunan tembok maupun dari kayu dan besi yang struktur bangunannya permanen atau ruang baik terbuka maupun tertutup untu.k melakukan suatu kegiatan penyimpanan, pemberian jasa, melakukan transaksi, penjualan/pembelian, menghasilkan dengan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau program. 14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. 15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) penambahan huruf {vv) sampai huruf (ill), ayat (3) penambahan huruf (u) sampai (ccc), ayat (4) penambahan huruf U) sampai huruf (t) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: pasal 2 (1) Tempat Usaha di golongkan kedalam 4 golongan yaitu: a. Golongan I. b. Golongan II. c. Golongan III. d. Golongan IV. (2) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, terdiri dari: a. Show Room Kendaraan b. Balai pertemuan milik swasta c. Bank milik swasta/Perbankan d. 'Pf/CV/Firma e. Usaha dagang perorangan dan sejenisnya f. Perusahaan alat-alat berat g. Agen perkapalan h. Bioskop i. Hotel j. Rurnah bersalin/Klinik swasta k. Usaha Angkutan darat l. Ekspor-Impor m. Distributor/ Supplier n. Pabrik o. SPBU/SPBE p. Bengkel q. Penggilingan padi/ Heller r. Penggergajian Kayu s. Usaha Pembakaran Batu Merah/Genteng/kapur t. Rumah Potong Hewan (RPH) u. Dealer v. Bengkel Mobil w. Rurnah bemyanyi x. Usaha perkebunan/ perikanan/ petemakan y. Pencucian mobil z. Restaurant aa. Toserba bb. Koperasi Unit Desa (KUO) cc. Birojasa dd. Tower/ menara Telekomunikasi ee. Rurnah kos 11 (sebelas) kamar keatas ff. Swalayan gg. Rumah Makan hh. Supermarket ii. Koperasi jj. Asuransi kk. Pengacara 11. Notaris mm.Agen Minyak tanah/Gas nn. Toko onderdil kendaraan 00. Toko variasi mobil pp. Bola sodok qq. Toko elektronik rr. Gu dang SS. Lembaga Pembiayaan tt. Kantor Akuntan/Konsultan Pajak uu. Usaha TV Cable vv. Rumah Sakit ww. Sawmill xx. Bengkel Motor yy. BengkelLas zz. Even Organbizer aaa. Jasa Parkir bbb. Stone Crusher/Batching Plant/Mixing Plant/ Asphalt Mixing Plant ccc. Laboratorium ddd. Agen Properti eee. Advertising fff. Gudang rumput laut ggg. Penyalur Bahan Bakar hhh. Multi level Marketing iii. Jasa Angkutan BBM jjj. Lembaga Kursus (3) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari : a.Pembellan atau penjualan basil bumi/laut/hutan. b. Pembuatan perabot rumah tangga/ moubiler. c. Toko bahan bagunan d. Toko perhiasan emas/ Accessoris e. Toko tekstil f. Toko Pakaian g. Toko barang campuran h. Percetakan/ penjilidan i. Pertukangan j. Rumah Kost 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kamar k. Warung Internet l.Salon kecantikan m.Apotek/Toko Obat n.Praktek Dokter o.Warung Telekomunikasi p. Toko Kelontong q. Penjualan Kayu r. Pangkalan minyak tanah s. Jual bell barang rongsokan t. Jual bell handphone dan sejenisnya. u.Jual Beli Barang Bekas v. Jual Meubel/Furniture w. Optik x. Koperasi (Non CV,P1',UD) y. Jual Obat dan Alat Pertanian z. Cafe /Toko Kue /Toko Roti aa. Lembaga Kursus dan Pelatihan bb. Depot Air Minum cc. Air Minum dalam Kemasan dd. Jual Alat Kesehatan ee. Tempat Rekreasi Keluarga ff. Rumah walet/ sarang burung walet/ jasa cuci sarang burung gg. walet hh. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg ii. Pembuatan Kompos ii. Catering kk. Agen Travel 11. Depot Kaea Mobil mm.Ekspedisi Pengangkutan Muatan nn. Penyewaan Tenda & Kursi oo. Jasa Angkutan BBM pp. Usaha Wallpaper Dinding qq. Usaha Penyiaran Radio rr. Jasa parkir ss. Laundry tt. Bar (rumah minum), Karaoke, Live Music, Diskotik, Resto, Klub Malam, Pub uu. Jual Beli Kendaraan Bekas vv. Penerbitan Media ww. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh xx.Jasa Konstruksi yy. Jual Mesin Diesel zz. Jasa Pemeliharaan Komputer aaa. Perdagangan Umum dan Sarana Obat dan Pertanian bbb.Jual Beli Kue Tradisional CCC. Optik ddd. Pembuatan Tahu Tempe (4) Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari: a. Rumah Kost 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kamar. b. Tukang Pangkas Rambut c. Tukang jahit. d. Warung / kios e. Foto copy f. Foto studio g. Pembuatan Gorong-gorong h. Praktek Kebidanan i. Servis Radio/TV /Kulkas dll j. Servis Alat Elektronik k. Jual Aksesoris Hp I. Pembuatan Roti dan Kue m. Rental Play Station n. Jual Perlengkapan Hewan o. Kan tin p. Warung Bakso q. Boutiq r. Pengetikan Komputer s. Jual Bell Pecah Belah t. Jual Beli Sagu (5) Tempat Usaha Sebagaiman di maksud pada ayat (1) huruf d, yaitu usaha kecil- r"\ usaha kecil yang tidak termasuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3),dan (4). 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: (1) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari unit kerja Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit kerja lain yang terkait. 4. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan. bab ll Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan peraturan ini dengan penetapatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
9

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kota Palopo

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, BD.2017/No.53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu mengubah peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Wilayah Kota Palopo; b. bahwa setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib dilengkapi dengan upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan UKL/UPL wajib memiliki Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu penetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 2012 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam Wilayah Kata Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkugan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan I atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 494/VII/ Tahun 2003 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENUTUP BAB III : Peraturan Walikota ini muJai beriaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 15 Tahun 2012 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberla
31 halaman

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTAPALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr.Palemmai Tandi Kota Palopo

ABSTRAK:

1. bahwa dengan pcningkatan kelas RSU Sawerigading Kota Palopo dari tipe C ke tipe B berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading Kota Palopo, maka tcrjadi kekosongan pclayanan kesehatan rujukan kelas C; 2. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka pemerintah Kota Palopo memandang perlu mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C; 3. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Mamasa tentang pembentukan Kabupaten Marnasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nrgara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4186; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang . . : , ' -2 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 10.Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 11.Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 12.Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan pra.sarana rumah sakit. 13. Keputusan . . . . , · I -3 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267 /MENKES/SK/Ill/2008, tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor8;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALO PO TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. PALEMMAI TANDI KOTA PALOPO. BABI r-. K&TitllTUAll' Ull'DM Pual 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palopo; 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo; 8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah r-,,,. RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 9. Direktur adalah direktur RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; 10. Komite adalah wadah non structural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu; 11. Instalasi adalah Unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo: 12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn suatu satuan organisasi yang datam pelaksanaan tuga secara snya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu mandiri; 13.Satuan. . -4- 13. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingka.t SPI adalah Satuan Pengawas Internal RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo. Yang bertugas membantu direktur Rumah Sakit untuk melakukan pengawasan dan pengedalian Internal pada bidang Pelayanan, Administrasi Umum, Penatausahaan Keuangan, dan kegiatan Sosial sekitamya; I 14. Kelompok Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi I tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran tugas pokok RSUD; 15. E�lon adalahjenjang tingka.tanjabatan struktural; 16. TJnaga Medik adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja puma waktu dan paruh waktu di unit pelayanan RSUD dr. Palemmai Tandi Kota Palopo; I . 17. Kc;>mite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau pt';ofesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan � J)tllayanan rumah sakit; 18. Tenaga non Medik adalah tenaga yang tidak berhubungan dengan ilmu �ngobatan (kedokteran) atau tenaga untuk mengurus administrasi. PBMBBlfTUKAll BABD DAX KBDUDUKAII PuaJ.2 (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr Palemmai Tandi; (2) �sifikasi RSUD Dr. Palemmai Tandi adalah Rumah Sakit Kelas C. l Pasal 3 (1) RSUD Dr.Palemmai Tandi merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota I yang menyelenggaraka.n sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; (2) RSVD Dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1 ' I BABm susmra ORGAlllSASI PASAL4 (1) sueunen Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Palemmai Tandi a. Direktur . :·. ' -5 - a. Direktur ; b� Bagian Tata Usaha; c.; Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan; a. Bidang Pelayanan Asuhan Keperawatan; e -. Bidang Rekam Medik, Pelayanan dan penunjang Medik; f. '. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian; g. Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat clan Akreditasi; h. Sub Bagian Keuangan; i. \ Seksi Penyusunan Program Pengawasan dan Evaluasi; j. i Seksi Kesehatan Lingkungan dan Prasarana; k. • Seksi Keperawatan; l. , Seksi Pengawasan dan Pengedalian; m, Seksi Rekam Medik; n.. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik; o. · Jabatan Fungsional. � (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. BABIV TUGAS, FUll'GSI D.Al'f RINCI.Al'f TUGAS Bagtan Kesatu Tugaa, Fungal dam Rlnclan Tugaa Dlrektur Pasal 4 (1) RSUD dr. Palemmai Tandi dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melaui Sekretaris Daerah. (2) Di.i-ektur mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam penetapan kebijakan teknis program, penyusunan , menyelenggarakan pelayanan medik kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan, rekam medik, pengawasan dan pengendalian pelayanan, perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasa.rana Rumah Sakit serta pembinaan ketatausahaan. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menyelenggarakan Fungsi : a. 'Perumusan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan, medis kesehatan. b. .Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di [bidang pelayanan medik kesehatan. c. Pembinaan ..... r-. -6 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medik : kesehatan serta ketatausahaan RSUD d .. • Pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh Walikota sesuai denagn . tugas dan fungsiya. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan clibidang pelayanan meclik kesehatan dan . pengolahan RSUD; b. • merumuskan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan medik kesehatan ; c. • memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah . dibidang pelayanan medik kesehatan; d. · membina dan melaksanakan tugas dibidang pelayanan medik I kesehatan serta ketatausahaan RSUD; e . : Membina dan mengarahkan Kepala bagian Tata Usaha dan para Kepala · Bidang dalam melaksanakan tuga.snya; f. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan Pegawai dalam lingkup .RSUD; g. : Melakukan upaya pembinaan dan penigkatan kualitas sumber daya ; pegawai dalam lingkup RSUD. h .: Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengolaaan keuangan · dan penerimean RSUD; i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan , perlengkapan dan peralatan RSUD; j. , Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya. 5. Baglan Kedua Rin�n Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kepala Baglan Tata Usaha 1. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang ketata usahaan meliputi perencenaan dan pelaporan, k�pegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Perumusan ..... -7 - a, Perumusan kebijakan tekhnis dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan,rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang ketatausahaan meliputi perencenaan dan pelaporan,kepegawaian, . keuangan, rumah tangga,keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran dan perlengkapan serta aset RSUD; d .. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b .. Membina dan mengelola urusan rumah tangga; c. · Membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian; d. Membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; e. Membina dan mengelola urusan administrasi keuangan; f. : Membina dan mengelola urusan administrasi kearsipan; g. · Melaksanakan tugas lain yang iberikan oleh Direktur Rumah Sakit; h. Dalam melaksanaka tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Ketlga Rl�cian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural .� Kepala Sub Baglan Admlnlstrasl Kepegawalan 1. Kepala Sub Bagian Admistrasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang Administrasi Kepegawaian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang Administrasi Kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian; c. , Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kepegawaian ; d. Pelaksanaan . . . .. : ... . . -8 - � ' I d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja Sub bagian Administrasi Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dalam bidang Kepegawaian; c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai; Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembanagan pegawai; Menyelenggarakan pembinaan karier pegawai dan peningkata.n kesejahteraan pegawai; Mengelola dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian meliputi absen, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; Melakukan pengarsipan dokumen kepegawaian; Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan sub bagian Administrasi Kepegawaian; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Keempat �clan Tugaa Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Stl'llktural Kepala Sub Bagtan AclmlDlstrasl Umum, Dlklat 4an Akreditasi 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan adminisrtatif kepada semua satuan organisasi di bidang administrasi umum, Diklat dan Akreditasi, 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairoana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang administrasi umum, diklat dan akreditasi; b. . Pemberian dukungan ata.s pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, diklat dan a.kreditasi; c. Pembinaan . . .. . d. e . . f. g. r-. h .. i. j. k. l. : . . . c. d. -9 - Pembinaan dan pelaksanaan dibidang administrasi umum,diklat dan . akreditasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai · dengan tugas fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menerima,meneliti,mengagenda dan mendistribusikan sura.t-surat masuk dan serta surat keluar; c. Melakukan pengarsipan surat-surat Dinas dan dokumen lainnya; d. Mengelola urusan rumah tangga; e. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; f. Melaksanakan infentarisasi aset RSUD; g. Menfasilitasi pegawai yang akan mengikuti diklat; h. Menyiapkan dan mengolah data untuk kepentingan akreditasi : 1) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain daJarn lingkup RSUD 2) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum, diklat dan akreditasi. i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melakeanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur RSUD; k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha. Baglan Kelhna �clan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kopala Sult Baglaa Keuenpn 1. Kepala sub Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan tekhnis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di bidang keuangan. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggrakan fungsi : a. . Penyiapan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keuangan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dfibidang keuangan; c. · Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan; d. Pelaksanaan . ... . : . · : -10 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai ; dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnena dimaksud pada ayat (2), mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana angggaran tahunan, RKA DPPA; c. . Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; d . . Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; e. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana d.ibidang keuangan; f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan RSUD; g . . Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. · Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; i. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; k. Dalam melaksanakan tugasnya berta.nggung jawab kepada Direktur RSUD Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur; Bagian Keenam Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Bidang Perencanaan, Pengemba.ngan dan Pemellharaan 1. Kepala bidang perencenaaan, pengembangan dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan perencenaan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan prasarana Rumah Sakit. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan . sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis dibidang perencenaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; c. Memberikan ..... -11 - c. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah • dibidang perencanaan, pengembengan dan pemeliharaan RSUD; d. Membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit; e. Menyusun perencanaan pengadaan prasarana kesehatan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehata.n lingkungan; g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan basil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawata.n; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Baglan Keenam � �clan Tugas Pokok, :Fungal dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Penyusun Program, Pengawasan dan Bvaluasl 1. Kepala seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi. 2. Dalam melaksnakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggaraka fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyusunan program, � pengawasan dan evaluasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tuga.s sebagai berikut: a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan tekhnisdibidang penyusunan program pengawasan dan evaluasi; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas clibidang penyusunan program, pengawasa.n da evaluasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyusun program pengembangan rumah sakit; d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan rumah sakit; e. Melaksanaka.n ..... : . . � -12 - e. Melaksanakan evaluasi clan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penyusunan program, pengawasan dan evaluasi; f. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sa.kit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang perencanaan, pengembangan. Bagian Ke�uh Rinclan Tupa Pokok., Fun.gsl clan Uralan Tupa Jabatan Stl'llktural Kepala Seka! Kesebatan Lingkungan dan Pruarana 1. Kepala seksi kesehatan lingkungan dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan lingkungan clan prasarana. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), r-. menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kesehatan lingkungan clan prsarana; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lingkungan dan prsarana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana climaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis di bidang kesehatan lingkungan dan prasarana; � b. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasa.rana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kesehatan lingkungan; d. Menyusun perencenean pengadaan prasarana Rumah Sakit; e. Menyusun rencana pengembengan rumah sakit; f. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana Rumah Sakit; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun Iaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan prasarana h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Kepala Bidang perencanaan,pengembangan dan pemeliharaan. Bagian ..... -13 - Bagtan Kedelapan Rlncian Tugas Pokok, Fungal dan Uralan Tugaa Jabatan Struktural Kepala Bidang Pelayanan dan Aauhan Keperawatan 1. Kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawata.n mempunyai tugas pokok membina dan mengkordinasikan pelayanan perawatan, asuhan keperawatan, dan etika serta mutu keperawata.n. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; � c. Pembinaan dan pelksanaan tugas di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan dan asuhan keperawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Membina dan merencanakan pelayanan keperawatan; c. Membina dan mengkorodinasikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Membina etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup � RSUD; f. Melaksanakan evaluasi dan pelapoaran kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; h. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagian ..... -14- Bagian Kesembllan Rlncfan Tugu Pokok, Fungal clan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Seksl Keperawatan 1. Kepala seksi keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas dibidang keperawatan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis dibidang keperawatan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keperawatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keperawatan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis penyelenggaraan keperawatan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan; d. Menjaga etika dan mutu pelayanan keperawatan; e. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta fasilitas keperawatan; f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan keperawatan; g. Melaksanakn evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan; h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; i. Melaksanaka.n tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; j. Dalam melaksanakan tugasnya bertangggung jawab kepada kepala bidang pelayanan dan asuhan keperawatan. Baglan Kesepuluh Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsl clan Uralan Tupa Jabatan Struktural Kepala Seksl Pengawasan dan PengendaJfaa 1. Kepala mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam ..... -15 - 2. Dalam melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgairnana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan; Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; MeJaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Kesebelaa Rlnclan Tugas Pokok, l'ungsl dan Uralan Tugas Jabatan Struktural � Kepala Bidang Rekam Meclik, Pelayanan clan Penwtjang Mecllk 1. Kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan rekam medik, pengawasan dan pengedalian. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang reka.m medik, pengawasa.n dan pengendaJian; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidng rekam medik, pengawasa.n d. Pelaksanaan ..... b. r-. c. d. e. f. g. -16 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleb Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun program dan rencana kerja bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalia sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Merumuskan kebijakan tekhnis di bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian; c. Memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang · rekam medik, pengawasan clan pengendalian; d. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan rekam medik; e. M,elkasanakan pengawasan dan pengendalian; f. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit-unit lain dalam lingkup RSUD; g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan rekam medik, pengawasan dan � pengendalian; h. Melaksanakan tugas lain yang cliberikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur RSUD. Bagfan Keduabelas Rlncfan Tugas Pokok, l'ungsi dan Uralan Tugas Jabatan Struktural Kepala Sekai Rekam Medlk 1. Kepala seksi reka.m medik mempunyai tugas pokok menyelenggrakan tugas di bidang rekam medik. 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), � menyelenggrakan fungsi : a . . Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhns di bidang rekam medik; b. Pemeberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang rekam medik; c. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur RSU sesuai dengan fungsinya. 3. Dalam menyelenggrakan fungsi sebgaimana mempunyai uraian tugas sebagai berlkut : a. Menyusun petunjuk tekhnis rekam medik; b. Menyusun program dan kegiatan seksi rekam medik sebagai pedoman dalam pelaksa.naan tugas; c. Menyelenggarakan kegiatan rekam medik; d. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan informasi data rekam medik; e. Menyusun basil evaluasi kegiatan dalam bentuk profil rumah sakit f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun basil pelaksanaan kegiatan seksi rekam medik; g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Direktur rumah sakit; i. Dalam melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. Baglan Ketlgabelas Rincian Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugaa Jabatan Stnaktural Kepala Seksl Pelayanan clan Penunjang MecUk 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksu pada ayat (1), menyelengggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekhnis di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Dalatn menyelenggrakan fungsi sebgaimana dimaksud pada ayat (2), � mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. Menyusun petunjuk tekhnis pengawasan dan pengendalian pelayanan; b. Menyusun program dan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan; d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan dan pengendaUan pelayanan; e. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur rumah sakit; g. Da1am melaksa.nakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang rekam medik, pengawasan dan pengendalian. BABV ...•. -18 - BABV INSTALASI, KOIIITB, SATUAlf PEJIGAWAS llfTERll'AL, DAB KELOMPOK JABATAR FUNGSIORAL Pasal 6 (1) Insta.lasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Palemmai Tandi; (2) Insta.lasi dipimpin oleh seorang Kepala daJam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur; (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Dr. Palemmai Tandi dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (4) Kepala Instalasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan pertimbangan kepala bidang Pelayanan dan asuhan. keperawatan. BABVI TATAKBRJA Pasal 7 (1) Direktur RSUD dr. Palernmai Tandi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional serta seluruh personil pada RSUD dr. Palemmai Tandi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi clan Pejabat Fungsional serta seluruh personil RSUD dr. Palernrnai Tandi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menerapkan prinsip: a. Hirarki; b. Koordinasi; c. Kerjasama; d. Integrasi; e. Sinkronisasi ..... . . . . -19 - e. Sinlaonisasi; f. Simplifikasi; g. Akuntabilitas; h. Transparansi; i. Efektivitas; dan j. Efisiensi. Pa&al 8 (1) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh personil dalam lingkungan RSUD dr. Palemmai Tandi wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-rnasing. (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis RSUD dr. Palemmai Tandi. (3) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pemgawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. (4) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi mengembangkan koordinasi dan kerjasarna dengan Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Palemmai Tandi. BAB VD PBNGAllGKATAR DAR PBMBBRHENTIAll DAI.AM JABATAJf Pasal 9 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan Fungsional di Lingkungan RSUD dr. Palernmai Tandi, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Ketentuan ..... BAB KETENTUANPENUTUP Pasal Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
21

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 50, BD.2017/No.50

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

a. bahwa usaha jasa pariwisata mempunyar peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah yang akan menciptakan lapangan kerja, serta pengembangan investasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4186); 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4966); 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4 7 41 }; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5262); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5311); 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel; 15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe; 16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran; 17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan; 18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata; 19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 ten tang Standar Usaha Pub; 20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar /Rumah Minum; 21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; 22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaraan Usaha Pariwisata; 23. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 24. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : USAHA PARIWISATA BAB III : PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : LARANGAN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
25 halaman

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2017/No.49

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD maka perlu mengatur besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo; b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
: I. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oparasional; 10. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
Menetapkan: TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Walikota adalah Walikota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Anggita DPRD Kota Palopo. 5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo. 7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. bab ll ASAS-ASAS PEIIBERIAN TURJANGAN TRANSPORTASI Pasa12 Pemberian Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikanasas-asas sebagai berikut: a. Asas kepatutan adalah penentuan besaran tunjangan transportasi harus mencerminkan adanya rasa patut terhadap penempatan kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil ra.kyat. b. Asas kewajaran adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi harus mencerminkan rasa wajar yang dikaitkan dengan keadaan kemampuan keuangan dengan tanggung jawab dan beban kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. c. Asas rasionalitas adalah bahwa penentuan besaran tunjangan transportasi harus, terukur, dan akuntabel. d. Standar harga setempat adalah nilai sewa transportasi dimana Pimpinan dan Anggota DPRD bertempat tinggal. BABlll PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI pasal 3 ( 1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kendaraaan dinas operasional, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila telah memiliki Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional. pasal 4 (1) Besaran Tunjangan Kendaraan Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebagai berikut: a. Ketua : Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) b. Wakil Ketua : Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) c. Anggota : Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan setelah dikurang Pajak Penghasilan (PPh). pasal 5 Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB IV Penutup pasal 6 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang terkait pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Palopo. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
6

TUNJANGAN KOMUNIKASI UfTENSIF, TUNJAN'GAN RESES DAN DANA OPERASIONAL.PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA PALOPO TAIIUN ANGG.ARAN 2017

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BD.2017/No.48

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinahn dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka perlu mengatur Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Dan Dana Operasional Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo;
:1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oparasional; 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
Menetapkan: TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2017 BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Walikota adalah Walikota Palopo. 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD 5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin sekretariat DPRD. 7. Kemampuan keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menetukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD; 8. Tunjangan komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; 10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuki menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas , ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari; 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. BAB ll PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2 ( 1) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara; (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana bagi basil dan dana alokasi umum; (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara. pasal 3 (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015; (2) TingkatKemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. (3) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. BAB III BESARAN TUNJANGAN Pasal 6 BesaranTunjanganKomunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana OperasionalPimpinandanAnggota DPRD sebagaiberikut: (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (Tiga) Kali Uang Representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: a. Ketua : Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua :Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) c. Anggota :Rp.2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) (2) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 3 (tiga) Kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses dengan rincian sebagai berikut : a. Ketua : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) c. Anggota : Rp. 2.100.000,- x 3 Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) (3) Dana Operasional Ketua DPRD sebesar 2 (dua) Kali uang representasi Ketua DPRD dan Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebesar 1,5 (satu koma lima) Kali uang representasi Wakil Ketua DPRD serta diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : a. Ketua : Rp. 2.100.000,- x 2 Rp.4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) b. Wakil Ketua :Rp.1.680.000- x 1,5 Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) BAB IV PELAKSAlf.AAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL Pasal 7 Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) diberikan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebutlumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. pasal 8 (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun Anggaran kepada bendahara umum daerah. (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan : a. Daftar penerima DO; dan b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD. Pasal 9 (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. pasal 10 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahn DO bulan berjalan. (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. pasal 11 Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 22/I/2017tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif (TKI) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan idak berlaku lagi. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
( 1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palopo Nomor 22/I/2017tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif (TKI) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan idak berlaku lagi.
8

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT