Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 73 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III : KETENTUAN PENYELENGGARMN IMB BAB IV : KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG BAB V : KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF BAB VI : PENGKAJI TEKNIS BAB VII : PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG BAB VIII : KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG BAB IX : PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUA PENTUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

29 September 2017

Tanggal Pengundangan

29 September 2017

Tanggal Berlaku

29 September 2017

Sumber

BD.2017/No.73

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 467 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwa Nomor 73 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BD.2017/No.73
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, Walikota perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan lzin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik F'ungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung; c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Retribusi, perlu d.iatur ketentuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Palopo; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/Pltt/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 9. Peraturan Oaerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3); 10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG BAB III : KETENTUAN PENYELENGGARMN IMB BAB IV : KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG BAB V : KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF BAB VI : PENGKAJI TEKNIS BAB VII : PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG BAB VIII : KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG BAB IX : PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAB X : KETENTUAN PERALIHAN BAB XI : KETENTUA PENTUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017. 186 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 73 Tahun 2017

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT