Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 435 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Buton Utara No. 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2022.pdf

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan SPIP; Bab III Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; Bab IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 21 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penerapan Menajemen Resiko

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Menajemen Resiko

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi maka perlu diterapkan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa agar dalam penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif dan efisien perlu disusun pedoman penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat risiko di masing-masing Perangkat Daerah; c. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun pedoman penerapan manajemen risiko; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Penyelenggaraan Manajemen Risiko; Bab IV Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Bab V Proses Manajemen Risiko; Bab VI Evaluasi Dan Penanganan Risiko; Bab VII Pemantauan Dan Reviu; Bab VIII Koordinasi Dan Konsultasi; Bab IX Pelaporan; Bab X Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2022.pdf

PENANAMAN MODAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 9);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penganggaran; Bab III Tata Cara Pengajuan; Bab IV Tata Cara Penyerahan; Bab V Pengawasan; Bab VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 19 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2022.pdf

PENANAMAN MODAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 8);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penganggaran; Bab III Tata Cara Pengajuan Dan Pencairan Dana; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Gerakan Semesta Tanam Jagung

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Download file:

PERBUP NOMOR 18 TAHUN 2022.pdf

KEHUTANAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Semesta Tanam Jagung

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengembangkan perekonomian pedesaan dapat ditempuh dengan peningkatan produksi pangan; b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama jagung difokuskan melalui program gerekan semesta tanam jagung; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program gerekan semesta tanam jagung, perlu diadakan pengaturan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerekan Semesta Tanam Jagung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practice) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 398), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/ Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 /Permentan/ OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practice) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Pertanian/ TP.020/04/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kriteria dan Persyaratan; Bab III Larangan; Bab IV Pelaksanaan Kegiatan; Bab V Pengawalan, Pendampingan Dan Pengawasan; Bab VI Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 6)

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2022.pdf

Struktur organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan tmgkat pertama yang bermutu dan berkesinarnbungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, "Sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, mengamanatkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pembentukan Dan Kedudukan; Bab III Kategori UPTD Puskesmas; Bab IV Susunan Organisasi; Bab V Tugas, Fungsi Dan Wewenang UPTD Puskesmas; Bab VI Eselonisasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Bab VII Tata Kerja; Bab VIII Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Miliik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Miliik Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; b. bahwa dalam rangka keseragaman dalam pengelolaan barang milik daerah, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Buton Utara; c. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi petunjuk pelaksanaan atau standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik: Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme Dan Prosedur; Bab II Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; Bab III Standar Operasional Prosedur Pengadaan; Bab VI Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran; Bab V Standar Operasional Prosedur Penggunaan; Bab VI Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan; Bab VII Standar Operasional Prosedur Pengamanan; Bab VIII Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan; Bab IX Standar Operasional Prosedur Penilaian; Bab X Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan; Bab XI Standar Operasional Prosedur Pemusnahan; Bab XII Standar Operasional Prosedur Penghapusan; Bab XIII Standar Operasional Prosedur Penatausahaan; Bab XIV Standar Operasional Prosedur Pembinaan, Pengawasa, Dan Pengendalian; Bab XV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke- 13 Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Buton Utara No. 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Buton Utara No. 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf

HONORARIUM

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke- 13 Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerirna Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6787);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Bab III Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Bab IV Pendanaan; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 14 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 28)

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2022.pdf

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa: b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kehidupan sosial yang lebih harrnonis, perlu adanya suatu pedoman tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nornor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan Perlindungan Masayarakat; Bab III Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; Bab IV Tugas, Hak Dan Kewajiban; Bab V Pembinaan; Bab VI Pelaporan; Bab VII Pendanaan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 10)

Download file:

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2022.pdf

JDIH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; b. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu adanya pedoman dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti; d. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangU ndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 33); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelolaan JDIH; Bab III Pendanaan; Bab IV Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT