Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.39 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Perumahan dan Pemukiman, Pariwisata, dan Pertanian Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Muna No. 39 Tahun 2017
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 16 Tahun 2007; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Muna No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 39 Tahun 2017
APBD TA 2018 semula berjumlah Rp1.200.990.439.332,00 bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.200.990.439.332,00. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum dan Taman Budaya Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 6 Perda Kab. Muna No. 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Museum dan Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 12 tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perbup Muna No. 27 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Museum dan Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna. Susunan Organisasi UPTD Museum dan Taman Budaya, terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam Perbup ini juga diatur penjabaran tugas pokok dan fungsi dari UPTD Museum dan Taman Budaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muna, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Muna TA 2018
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 15 Tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 107 Tahun 2017; Permenkes No. 61 Tahun 2017
Dalam Perbup ini diatur tentang standar biaya berdasarkan jenis layanan diantaranya transportasi, operasional RTK, jasa pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pemeriksaan di RTK, Jasa pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal, jasa pertolongan persalinan Puskesmas dan Rumah Sakit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Standar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa harga dasar pengenaan pajak mineral bukan logam khususnya batu gunung, pasir, pasir kuarsa, kerikil, batu pecah, sirtu, Tanah, Tanah dapur, dolomite, dan marmer blok yang diatur dalam Perbup No.19 Tahun 2011 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dan perkembangan harga saat ini, sehingga perlu diadakan peninjauan kembali
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perda Kab. Muna No. 4 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur pengenaan pajak, sebagai berikut: Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi penambang tradisional ditetapkan sebesar 10%, dan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi penambang pengusaha ditetapkan sebesar 20%. Pengenaan pajak terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut: Tanah Rp25.000,00; Pasir Rp50.000,00; Batu Gunung Rp30.000,00; Batu Pecah Rp70.000,00; Sirtu Rp40.000,00; Kerikil Rp70.000,00; Batu Kapur Rp30.000,00; dan Marmer Blok Rp125.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
Perbup No. 19 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.12 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan peran serta dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaima diatur dalam Pasal 103 PP No. 18 tahun 2016, maka Perbup Muna No. 12 Tahun 2016 perlu ditinjau kembali
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Muna No. 6 Tahun 2016; Perda Muna No. 12 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 12 Tahun 2016 diubah, yaitu: Pasal 3 ayat (5) huruf c ditambahkan satu butir iv; Pasal 45 ayat (1) ditambahkan satu butir yakni butir d; Pasal 46 ditambahkan satu ayat yakni ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Berikut adalah teks yang telah dirapikan:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Muna yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu diatur kode etik bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6).
13. Peraturan Bupati Muna Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 59).
14. Peraturan Bupati Muna Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
15. Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Muna.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA,
BAB III KODE ETIK,
BAB IV KOMITE ETIK,
BAB V PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN,
BAB VI SEKRETARIAT KOMITE ETIK,
BAB VII PEMBIAYAAN,
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN,
BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berkualitas dan professional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Inten Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan ruang lingkup kode etik, nilai dasar kode etik, dan implementasi kode etik baik APIP selaku individu dan masyarakat, APIP selaku waga Negara; dan APIP selaku Aparatus Sipil Negara. Selain itu dalam Perbup ini juga diatur sanksi bagi APIP yang melakukan pelanggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2008, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bernegara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketentuan peratuan perundang-undangan
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2016; Perbup Muna No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Piagam Audit Intern, diantaranya menyatakan bahwa Piagam Audit Intern merupakan dokumen final yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP. Piagam Audit Intern memuat kedudukan dan peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat, kode etik dan standar Audit APIP, persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor, hubungan kerja dan koordinasi, serta penilaian berkala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan E-Goverment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di lingkungan Pemkab Muna, perlu adanya suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan e-government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan e-government di lingkungan Pemkab Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan e-government yang meliputi infrastruktur jaringan dan computer; penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi; pengembangan sumber daya manusia; kelembagaan; pengadaan barang dan jasa secara elektronik; keamanan informasi; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Pasal 27 Perbup Muna No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 12 tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perbup Muna No. 41 Tahun 2016
Dengan Perbup ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna yang terdiri atas: UPTB Mess Muna; UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Wilayah I, UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Wilayah II, dan UPTB Pengelola Pajak dan Retribusi Wilayah III. Struktur UPTB terdiri dari Kepala UPTB, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Perbup No. 22 Tahun 2012
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
