Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 27 Tahun 2014

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna

Download :
Perbup Muna No. 27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

peraturan

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2014 /No. 27, LL 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit UmumDaerahKabupatenMunadapatbeijalanefektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasaryang mengaturtentang tata cara hubungan antaraPemilik, DireksidanKomiteMedikdan StafMedis; b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhurufa perlumenetapkanPeraturanBupatitentang PeraturanInternalRumahSakitUmumDaerahKabupaten Muna
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-UndangNomor29Tahun2004tentangPraktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2004Nomor116,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4431 ); 3. Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatan (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009Nomor 144;Tambahan Lembaran Negara Republik,Indonesia I Nomor5063); 4. Undang-UndangNomor44Tahun2009tentangRumah Sakit(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor L53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5072); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun2014(LembaranNegara RepubUkIndonesiaTahun2014Nomor246,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang TenagaKesehatan(UmbaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor3637; 7. PeraturanMenteridalamNegeriNomor971Tahun2009 tentangStandarKompetensiPejabatStrukturalKesehatan (Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 971); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ; 755 / Menkes/PER/IV/2011tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor:755); 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772 / Menkes/SK/VI2002tentangPedomanPeraturanInternal RumahSakit(HospitalByLaws)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIK BAB III PENYELENGGARAAN RSUD BAB IV PENGAWASAN INTERNAL BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Muna perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi; c. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi Pemerintah Kabupaten Muna, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 73 Tarnbahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomorl574); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalarn Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2).
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH, BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, BAB V TATA KERJA, BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
28. PERBUP NO. 28 THN 2022 TTG TUPOKSI DINAS SOSIAL.pdf

Abstrak

ORGANISASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . b ahwa berd asarkan ke t en t u a n P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe raturan Me n t e r i Pe nd a y agu naan A para t u r N egara d an Ref o r mas i B irokrasi N omo r 2 5 T ahun 2 021 te ntang Pe nyede rhanaan S tr uktu r O r ganisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pe nyederhanaan Bi r okrasi, perubahan o r g anisasi p a d a i nstans i D a e rah K abupat e n has il pen yederhanaan S tr uktu r O r g ani sasi di t e tapkan oleh K epala D a e rah sesuai dengan ke t e nt uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. b ahwa d a lam rangka mewujudkan tata kelol a pemerin t ahan yang e f e ktif d an e f i s ien gu na me ningkatkan ki nerj a pemerintahan d an pel a y anan publik di li ngkungan i nstans i Pemerintah K abupat en M una pe r l u dilakukan penyeder h anaan bi r okras i; c. b ahwa dalam rangka pelaksanaan kebi j a kan pe nyede rhanaan bi r o kras i di li ngkungan instans i Pemerintah K abupat e n M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r gani sas i d an tata kerj a Di nas S o s i al K ab up at en M una ; d. b ahwa be r dasarkan pertimban gan seba gaimana dimaksud pad a hur uf a , hur uf b d an huruf c, pe r l u mene tapkan Pe raturan B upa ti M una t e ntang O r ganisasi d an T ata Kerj a D inas S o s i al K abupat e n M una
1 . P asal 1 8 a y at ( 6 ) U ndang-U ndan g D asar N egara R epub li k I ndo n e s i a T ahun 1 945; 2. U ndan g-U n dang N omo r 2 9 T ahun 1 959 te n t ang Pemben t ukan D a e rah Tingkat I I di S u l a we s i ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 1 959 N omo r 74, Tambahan Le mbaran N egara R epub lik I ndones i a N omor 1 8 22 ) ; 3. U ndang-U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 1 ten t ang Pembe nt ukan Pe ratu r an Pe r undang- undan gan ( Lembaran N egara Republik I ndo n e s i a T ahun 2 0 11 N omo r 82, Tambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 5234 ) seba gaimana tel ah diubah de ngan U ndang-U ndang Nomo r 1 5 T ahun 2 01 9 t e ntang Pe rubahan atas U ndang- U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 t e ntang Pemben t ukan Pe raturan Pe rundan g- undangan ( Lembaran N egara Republik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 Nomo r 1 83, T ambahan Le mbaran N egara Repub lik I ndones i a N omo r 6389 ) ; 4. U ndan g-Undang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 t e ntang Peme r i ntahan D a e rah ( Lembaran N egara Republik I ndo n esia Tahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Republik I ndone s i a N omo r 5587 ) seba gaimana t elah diubah bebe rap a kali t e rakhi r de n gan U ndan g-U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntang C ip ta Kerj a ( Lembar N egara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, Tambahan Le mbaran N egara Republi k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang -U ndang N omo r 3 0 Tahun 2 01 4 t e n t ang A dministras i Peme r i n tahan ( Lembaran N egara Republi k I ndo n esia T ahun 2 0 1 4 N omo r 292, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s i a N omo r 5601) seb a gaimana t elah diubah dengan U ndang -U ndang N omo r 1 1 T ahun 2 020 te ntan g Cip t a Kerj a ( Lembaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambahan Le mbaran N egara I ndo n e s i a Nomo r 6 573 ) ; 6. Pe ratu ran Pemerintah Nomo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndon e s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 14 , T ambahan Le mbaran N egara Repub li k I ndones i a Nomo r 5 888 ) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe raturan Pemerintah Nomo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Pe rubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 01 6 t e ntan g Pe rangkat D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, Tambahan Le mbaran N egara Republ i k I ndon e s i a N omo r 6402 ) ;7. Pe raturan Pemerintah Repub li k I n dones i a N omo r 1 2 T ahun 2 01 7 te ntang Pembin aan dan Pe n gawasan Penyelen ggaraan Pemerin tah D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a Tahun 2 01 7 N omo r 73, T amb ahan Le mbaran Neg ara Republik I n do nes i a N omo r 6041); 8. Pe raturan M ent eri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 ten t ang Pembent ukan Produk H ukum D a e r ah ( Berita Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 1 83 ) seb a gaimana telah diubah de n gan Pe ra t u ran M en t eri D a lam N eg e ri N omo r 1 20 T ahun 2 018 te ntang Pe rubahan atas Pe raturan M en t e ri D alam N egeri N omo r 80 Tahun 2 0 1 5 te ntang Pemben t ukan Produk H uk um D a e rah ( Berita N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 0 1 8 N omo r 1 57 ) ; 9. Pe ratu ran M en t eri Penda y a gu naan A paratur N egara dan R ef o rmas i Bi r o kras i R epubl i k I ndone s i a N omo r 1 7 T ahun 2 021 ten t ang Pe nyetaraan Jabat an A dministras i ke D ala m Ja batan Fu n gs i onal ( Se r i t a N egara R epub li k I ndones i a T ahun 2 021 N omor 525 ) ; 1 0 . Pe rat u r an M en t eri Pend a agu naa n A p a ratu r N egara d an R ef o rm as i Bi r o kras i R epub lik I ndones i a N omo r 2 5 T ahun 2 02 l t en t ang Penyeder h anaan S tr uktu r O r ganisas i pada l nstan s i Pernerinta h U n t uk Penyede r hanaa n Bi r o kras i ( Ser i ta N egara R epu b l ik l ndon i T a h un 2 0 l omor 46 ) ; 1 I . Pe rat u r an M en t ri si a l R epub lik I ndones i a o mo r 1 4 T ahun 2 0 1 6 ten t ang P d m n N omcnkla t u r i na o s i a l O a e ra h P rovi n s i I an Di n as si a l I aerah K abupa t e rr / Ko ta ( Berita N g ar a R p u b li k l n c l on si T ahu n 2 0 1 6 N omor 1 5 90 ) ; 1 2 . P e r at u r an D a rah K abupaten M unn N omor 6 T ah un 2 0 1 6 ten t ang Pemb n t ukan d an u s un a n Pe ra ngka t D aera h K abupat en M una ( Lemb a ran D a rah K abupat en M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6, T a rn b a h an Lembaran D ae rah K abupat en M una N omo r 6 ) se bagaimana tel ah diubah den gan Pe rat u r an D aerah K abu pa t en M una N omo r 2 T ahun 2 021 ten t ang Pe r u bahan A t as Pe ratura n D a e ra h K abupat en M una N omor 6 T ahun 2 0 1 6 tentang Pemben t ukan d a n S us unan Pe rangkat D aerah ( Lembaran D a e rah K abupat en M una Tahun 2 021 N omo r 2 , Tambahan Lembaran D ae rah K abupa t en M una N omo r 2) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2019

Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
Perbup No. 28 Tahun 2019.pdf

Abstrak

rencana

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020

ABSTRAK:

a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi ; b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, perlu disusun Rencana Aksi ; c . Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan B upati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020.
1. Pasal 1 8 ayat ( 6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara N omor 1822 ); 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi , Kolusi, N epotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4 . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran N egara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana t elah diuba h beberapa kali dengan Undang - Und a ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan K edua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah D aerah D aerah ( Le mbaran Neg ar a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . s . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2019 - 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.39 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018

APBD

Download :
PERBUP 28 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENJABARAN-APBD

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna No.39 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Perumahan dan Pemukiman, Pariwisata, dan Pertanian Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Muna No. 39 Tahun 2017
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2018; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 16 Tahun 2007; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Muna No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Muna No. 6 Tahun 2017; Perda Kab. Muna No. 39 Tahun 2017
APBD TA 2018 semula berjumlah Rp1.200.990.439.332,00 bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.200.990.439.332,00. Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2013

Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Download :
Perbup Muna No. 28 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2013 /No. 28, LL 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya Batu Gunung, Pasir, Pas i r Kwarsa, Keriki l, Batu Pecah, Tasirtu, Tanah, Tanah Kapur , Batu Kapur (Dolomit) dipandang per1u diadakan peninjauan kembali; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambanhan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indones i a Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 3 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones i a Nomor 4844); 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ i k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lemtaan Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia T ahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5493); 10. Peraturan Pemerintah Nomor ~ Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wr1ayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 ) ; 13. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyefenggaraan Pengefolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15 . Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Oaerah atau Dibayar Sendlri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ; 17 . Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara; 19. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 ..., Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 1 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah; 22 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

Download :
Perbup Muna No. 28 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2015 /No. 28, LL 57 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1.Undang-UndangNomor29 Tahun1959tentangPembentukanDaerah- uaeranlingKatIIaicsuiawesi{LembaranNegai'aRepublikIndonesia Tahun1959Nomor74,TambabanT,embaranNegara RepublikIndonesia Nomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara {Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor 47,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor^-286^ h 3.Undang-UndangNomor1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun20Q4 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4. Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan,Pengelolaan danTanggungJawab Keuangan,Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor66,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400): 5.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan antaraPenierintahPusatdanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004Nomor126,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438); 6.Undang-UndangNomor 12Tahtm2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 8.Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubahkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambalianLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5539); 11.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahkeduakalinya denganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 21Tahun2011tentang PerubahanKeduaatasPeratunmivlenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014'tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 13.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun2014tentang PengelolaanKeuanganDesa: 14.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor5Tahun 2012 (Lembaran DaerahKabupaten MunaTahun2012 Nomor 5, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB IV APBDesa BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
57

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2011

Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011

Download :
Perbup Muna No.28 Tahun 2011 .pdf

Abstrak

SEWA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2011 /No. 28, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

a. bahwa Aset Daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang Pengelolaan dan Pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik - baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Muna; b. bahwa salah satu Sumber Pendapataan Daerah yang potensial untuk dikelolah adalah Peralatan Alat - alat berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah milik pemerintah Kabupaten Muna c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan D aerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana^ (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan / Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naska Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENYEWAAN BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT - ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAB V SERAH TERIMA PERALATAN BAB VI PENGEMBALIAN PERALATAN BAB VII KETENTUAN BIAYA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
29. PERBUP NO. 29 THN 2022.pdf

Abstrak

organisasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a . bahwa berd asarkan ke t e n t uan P asal 1 6 a y at ( 2 ) Pe ratu ran M en t e r i Penda y a gunaan Ap aratu r N egara dan Ref o rm asi Bir o kras i N omo r 2 5 T ahun 2 021 ten t an g Penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i p a d a I nstans i Pemerintah unt uk Pen yederhan aan Bir o kras i, perubahan o r g anisas i p ada i nstans i D a e rah K abupat en has il penyede rhanaan S trukt u r O r g anisas i di t e ta pkan oleh Kepa l a D a e rah se suai den gan ke t e n t uan pe ratu r an pe rundang- undangan ; b. bahwa dalam rangka mewu j udkan tata kelol a pemerin tahan yang e f e kt i f d an efi s ien g una meningkatkan kinerj a pemerin t ahan d an pela y anan p ub li k di li ngkun gan i nstans i Pemerintah K abupat e n M una pe r l u dilakukan pen yede rhanaan bi r o kras i; c. b ah wa d a l am rangka pel aksanaan kebi j a kan penyede rh anaan biro kras i di li n gkun gan in stans i Pemerin t ah K abupat en M una , pe r l u dilakukan penataan susunan o r ganisas i d an tata kerj a D inas Trans migras i d an Te na g a Kerj a K abupat e n M una ; d. b ahwa be r d asarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud p a d a hur uf a , huruf b dan huruf c, pe r l u menetapkan Pe raturan B upati M una t e nt ang O r ganisas i dan T ata Kerj a Di nas T rans migrasi dan Tena g a K erj a K abupat e n M una .
l . P I 1 8 .· t ( I U nd n - Undr ng [ f n r . g R r pub lik I nd n u T h un l 5; 2. U tdang-Undang N orn r 2 T h un Pem n tu k an D rah Tingka 1 1 di S ul ran gara R epu l ik l ndon i a Tahun 1 5 omor 74, r bahan Lernba an e gara R p ub li k l ndon i a omo r 2 2 ); U ndang - U dang o mo r 1 2 Tahun 2 0 1 1 t n t ang Pe mben t u k an Pe ra t u ra n Pe r u ndang-undangan [ Lernba r an ga ra Republik l ndon i a Tahun 2 0 1 1 o mo r 82, Tarnbaha n Lernba r an N ga r a R epub li k l ndon ia Norno r 5234 ) b agairn a n a t l ah d iubah d engan U ndang -Und ang o mo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 ten t a ng P ru ba h a n atas U ndang - U ndang N omo r 1 2 T ahun 2 0 11 ten ta ng Pemben t u kan Pe ra tu ran Pe r unda ng- undangan ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ah un 2 0 1 9 N omo r 1 8 3, T ambaha n Le mbaran N egara R epub lik I ndone s i a N omo r 6 389 ) ; 4. U ndang -U ndang N omor 2 3 T ahun 2 0 1 4 ten t ang Pemerin t aha n D a e rah ( Lembaran N eg ara R epub lik I ndones i a T ahun 2 01 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N eg ara R epubl i k I ndone s i a N omo r 5 587 ) seba g a i mana tel ah diubah bebe rapa k a l i tera khi r d engan U nd ang-Un dang N omo r 1 1 T a hun 2 020 t e n t ang Cip ta K erj a ( Lembar N egara R epubli k I ndones i a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 45, T arnbahan Le mbaran N egara R epub li k I ndones i a N omo r 6573 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 3 0 T ahun 2 0 1 4 tentang A dministras i Pemerintahan ( Lembaran N egara R epubli k I ndone s i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 92, T ambahan Le mbaran N egara R epubli k I ndone s i a N omo r 560 1) seba gairnana tel ah diubah dengan U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 020 ten t ang Cipta Kerj a ( Lembaran N egara R epub lik I ndones i a T ahun 2 020 N omo r 2 45, T ambaha n Le mbaran N egara I ndo n e s i a N omo r 6 573 ) ; 6. Pe r atu ran Pemerint ah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tentang Pe rangka t D a e rah ( Lembaran N egara Repub li k I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omor 1 14 , Tambaha n Lernbaran N eg ara R epublik I ndone s i a N omo r 5 888 ) sebagaimana telah diubah dengan Pe ratu r an Pemerintah N omo r 72 T ahun 2 0 1 9 t e ntang Perubahan A tas Pe raturan Pemerintah N omo r 1 8 T ahun 2 0 1 6 tent ang Perangkat D a e rah ( Lembaran N egara R epublik I ndones i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 87, T ambahan Lemb a ran N egara Republ i k I ndones i a N omo r 6 402 ) ; 7. Pe ratu r an Pemerin t ah R epub li k I ndo nes i a N omo r 1 2 T ahun 2 0 1 7 t e nt ang Pembinaan d an Pe n g a w asan Pe nyelengg araan Pemerin t ah D a e r ah ( Lembaran N eg ara Republik I ndo ne s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 73, T ambahan Le mb aran N egara Repub li k I ndo nesia N omo r 6041) ; 8. Pe raturan Me nt eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t en tang Pembent ukan Produk H ukum D a e rah ( Ber i ta Negara Republi k I ndo ne s i a T ahun 2 01 5 Nomo r 1 83 ) seba g aimana t el ah diubah den gan Pe raturan Me nt eri D a lam N ege r i N om o r 1 20 T ahun 2 0 1 8 t e ntan g Pe rubahan atas Pe ra t u r an Me nt eri D alam N ege ri N omo r 8 0 T ahun 2 0 1 5 t e nt ang Pemben t ukan P r oduk H ukum D a e rah ( Berita Negara Republik I ndone s i a T ahun 2 0 1 8 Nomo r 1 57 ) ; 9. Pe raturan M ent eri Penda y agu naan A paratur N egara d an Ref o rmasi Bi r okrasi Republi k I ndo n e s i a Nomo r 1 7 T ahun 2 021 t e ntan g Pe n ye taraan Ja b atan A dmi nistrasi ke D alam Ja b atan F un gsio nal ( Beri ta N egara Republik I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 525 ) ; 1 0 . Pe ratu r an M en t e r i Pe nd a y a g unaan A p aratu r N egara d an R ef o rmas i Bi r o krasi R epub lik I ndone s i a N omo r 2 5 T ahun 2 021 t e n t ang Pe n yede rhanaan S tr uktur O r g anisasi p a d a I nst ans i Peme r i n t ah U nt uk Penyede r hanaan Bi r o kras i ( Be r i ta N egara R epubli k I ndo nes i a T ahun 2 021 N omo r 5 46 ) ; 1 1. Pe rat uran M en t eri K e t e na g ake r j aan Repub li k I ndone s i a N omo r 2 9 T ahun 2 0 1 6 te ntan g Pedoman N ome nkl atu r Dinas K e t e na gak e r j aan Provi ns i d an K abupat e n / Ko ta ( Be r i ta N egara R epublik I ndone s i a T ahun 2 0 1 6 N omo r 1 440 ) ; 1 2. Pe raturan M ent e r i De sa , Pembangunan D a e rah Te rtin ggal, dan Trans migrasi Republik I ndo n e s i a N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 6 t e ntang Pedoman N ome nkl atu r Pe rangkat D a e rah B id ang T rans mig ras i ( Beri ta N egara Repub lik I ndo n es i a T ahun 2 01 6 Nomo r 1 884 ) ; 1 3 . Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una Nomo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S us unan Pe ran gkat D a e rah K a b upat e n M una ( Lembaran D a e rah K abupat e n M una T ahun 2 0 1 6 N omo r 6 , Tambahan Le mbaran D a e rah K abupat e n M una N omo r 6) seba gaimana t elah diubah de n gan Pe ratu ran D a e r ah K a b upat e n M una N omo r 2 T ahun 2 021 t e ntan g Pe rubahan A tas Pe ratu r an D a e rah K abupat e n M una N omo r 6 T ahun 2 0 1 6 t e n t ang Pemben t ukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah ( Lembaran D a e rah K a b u p at e n M una T ahun 2 021 N omo r 2 , T ambahan Le mbara n D a e rah K abupat e n M una N omo r 2) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 29 Tahun 2013

Penetapan Harga Satuan Listrik Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Download :
Perbup Muna No. 29 Tahun 2013.pdf

Abstrak

PENETAPAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2013 /No. 29, LL 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Satuan Listrik Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diunctangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Listrik Pengenaan Pajak Penerangan Jatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu cflatur dengan Peraturan Bupati Muna.
1. Undang-Und~ng ' Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik tndonesia Tamm 1959 Nomor 74, Tamba11han Lembsran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pfdana (l.embaran Negara Repubfik fndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah {t.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahlffl 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones i a Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4844); 4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat den Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubUk lndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 4438) ; 5 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t entang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah {Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2-009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); ' 6. Undang~ Nomor 12 Tamm 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengek>laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. T ambahan lembaran Negara Republii< indonesia Nomor 4578) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan P.emerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 65 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) ; 1>. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tamm 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubffk Indonesia Tamm 2007 Non,or 82, Tambaha11 lembarar, Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Jnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retrlbusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 Tahon 2009 tentang Tata Naskah Dlnas di Llngkungan Pemerlntah Daerah ; 13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan K«tua Atas Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 53 Tamm 2-011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik P-egawa; Negen Sipit {lembaran Oaerah Kabupatefl Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 22) ; 16. Peraturan Oaerah Kabupaten Muna Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor21);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT