Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB IV APBDesa BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

03 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015 /No. 28, LL 57 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 343 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 28 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2015 /No. 28, LL 57 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 3/6/2015

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1.Undang-UndangNomor29 Tahun1959tentangPembentukanDaerah- uaeranlingKatIIaicsuiawesi{LembaranNegai'aRepublikIndonesia Tahun1959Nomor74,TambabanT,embaranNegara RepublikIndonesia Nomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara {Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2003 Nomor 47,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor^-286^ h 3.Undang-UndangNomor1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun20Q4 Nomor 5,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4. Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaan,Pengelolaan danTanggungJawab Keuangan,Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004Nomor66,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400): 5.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuangan antaraPenierintahPusatdanPemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004Nomor126,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4438); 6.Undang-UndangNomor 12Tahtm2011tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan{LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 7.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5495); 8.Undang-UndangNomor 23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubahkeduakalinyadenganUndang-UndangNomor 9Tahun2015 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2015Nomor58,TambalianLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2005 Nomor 140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 5539); 11.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahkeduakalinya denganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 21Tahun2011tentang PerubahanKeduaatasPeratunmivlenteriDalamNegeri Nomor 13Tahun 2006tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014'tentang PembentukanProdukHukumDaerah; 13.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun2014tentang PengelolaanKeuanganDesa: 14.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor 16Tahun2007tentang PembentukanOrganisasiLembaga-LembagaTeknisDaerahKabupaten Muna(LembaranDaerahKabupatenMunaTahun2007Nomor16, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 16)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanDaerahKabupatenMunaNomor5Tahun 2012 (Lembaran DaerahKabupaten MunaTahun2012 Nomor 5, TambahanLembaranDaerahKabupatenMunaNomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAB IV APBDesa BAB V PENGELOLAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
57

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521