Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 28 Tahun 2011

Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENYEWAAN BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT - ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAB V SERAH TERIMA PERALATAN BAB VI PENGEMBALIAN PERALATAN BAB VII KETENTUAN BIAYA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2011 tentang Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

01 September 2011

Tanggal Pengundangan

01 September 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2011 /No. 28, LL 6 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 412 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No.28 Tahun 2011 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SEWA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2011 /No. 28, LL 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sewa Peralatan Alat-Alat Berat, Peralatan Laboratorium Dan Mobil Jenazah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	a. bahwa Aset Daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang Pengelolaan dan Pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik - baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Muna; b. bahwa salah satu Sumber Pendapataan Daerah yang potensial untuk dikelolah adalah Peralatan Alat - alat berat, Peralatan Laboratorium dan Mobil Jenazah milik pemerintah Kabupaten Muna c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan D aerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana^ (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintahan / Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kab / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naska Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENYEWAAN BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN PENYEWAAN ALAT - ALAT BERAT, PERALATAN LABORATORIUM DAN MOBIL JENAZAH BAB IV HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAB V SERAH TERIMA PERALATAN BAB VI PENGEMBALIAN PERALATAN BAB VII KETENTUAN BIAYA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521