Pencarian Peraturan

otonomi daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2008/NO.02 TLD NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum; d. Perumahan; e. Penataan Ruang; f. Perencanaan Pembangunan; g. Perhubungan; h. Lingkungan Hidup; i. Pertanahan; j. Kependudukan dan Catatan Sipil; k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ; m. Sosial; n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; p. Penanaman Modal; q. Kebudayaan dan Pariwisata; r. Kepemudaan dan Olah Raga; s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalamNegeri; t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom
Peraturan Bupati
126 halaman

standar / pedoman

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan meningkatnya tuntutan pelayanan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mempercepat kemajuan pada masa yang akan datang; b. bahwa dengan adanya aspirasi dan masyarakat Desa Buki, Lalang Bata, Balang Butung, Kohala dan Desa Bonto Lempangan untuk bersatu dalam Kecamatan tersendiri, dan memperhatikan kondisi wilayah dan potensi ekonomi, maka perlu di bentuk Kecamatan Buki; c. bahwa pembentukan Kecamatan Buki dipandang dapat mendorong percepatan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran –Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom {Lembaran darah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9)
(1). Wilayah Kecamatan Buki berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene dan sebagian Wilayah Kecamatan Bontomanai yang terdiri dari 5 (lima) desa yaitu : a. Desa Buki: b. Desa Lalang Bata; c. Desa Balang Butung; d. DesaKohala; e. Desa Bonto Lempangan. (2). Batas Wilayah Kecamatan Buki dituangkan dalam Peta sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2007.
9 halaman

standar / pedoman - Partai politik

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2007/NO.15 TLD NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. (2) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran. (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi. (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- setiap kursi / tahun. (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2007.
Keputusan Bupati
16 halaman

PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI BARANG DI KABUPATEN SELAYAR

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Digunakan Untuk Transaksi Barang di Kabupaten Selayar

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menghindari adanya penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tidak sah dan tidak sesuai dengan pemanfaatannya, maka perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dari alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Digunakan Untuk Transaksi Barang di Kabupaten Selayar ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II i Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 10. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/ Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang Usaha/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LEMBAGA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAB III JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA BAB IV PENGGUNAAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA BAB V PENGENDALIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA BAB VI LARANGAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 08 TAHUN 2007
9 Halaman

standar / pedoman

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2007/NO.05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Selayar, perlu dilakukan pemanfaatan ruang; b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan, administratif dan teknis bangunan gedung; c. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 04 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 09);
(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. (2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi : a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah ; b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan c. IMB. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, dan bangunan gedung yang di bangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan melalui Peraturan Bupati. (5) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. (6) Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
Peraturan Bupati
51 halaman

kehutanan - perkebunan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2007/NO.03 TLD NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan adanya penebangan pohon secara tidak terkendali dengan menggunakan gergaji rantai, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap gergaji rantai baik penjualan, pemilikan dan penggunaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3862) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ; 15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/KptsII/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai ; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts/II/2000 tentang Kriteria Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ; 18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat Dalam Wilayah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 14); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 2);
Penjual gergaji rantai hanya dapat menjual gergaji rantainya kepada : a. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang yaitu : 1. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) 3. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). b. Pemegang izin usaha industri/kerajinan kayu yang menggunakan gergaji rantai untuk memotong kayu di industrinya. c. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu yaitu : 1. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup 2. BUMN Departemen Pertanian 3. BUMN Departemen Kehutanan 4. Instansi Pemerintah lainnya yang bergerak di bidang Kehutanan. d. Perorangan yang memiliki hutan milik dan atau kelompok pada wilayah hutan kemasyarakatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017.
18 halaman

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2007/No.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dapat mendorong peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi tangguh, mampu dan mandiri terutama dalam memperkuat struktur ekonomi lokal; b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Selayar; c. bahwa untuk mendorong prakarsa masyarakat dalam melakukan usaha baik dalam skala Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat, maka kedudukan dan peran yang strategisnya akan mewujudkan struktur ekonomi yang kuat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan 2 Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 3 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Dalam Kabupaten Selayar (lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2)
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan; 3. Bupati adalah Bupati Selayar; 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar; 5. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Selayar; 7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan; 8. Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi; 9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya citacita bersama; 6 10. Pemberdayaan koperasi, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha, sehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan bekerjasama dengan pelaku usaha lainnya. 11. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, organisasi usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, perlindungan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah menjadi tangguh dan mandiri; 12. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam rangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat berjalan sebagaimana mestinya; 13. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan di bawah usaha kecil; 14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimaa diatur dalam peraturan perundang-undangan; 15. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang; 7 17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi; 18. Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban pengurus; 19. Pengurus adalah personifikasi Badan Hukum Koperasi, dimana pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan; 20. Pengawas adalah mewakili anggota untuk mengawasi kehidupan koperasi dan pelaksanaan kebijaksanaan; 21. Anggaran Dasar Koperasi adalah memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar tata kehidupan koperasi sehingga di dalamnya dimuat hal-hal yang harus disusun secara ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun. 22. Unit Usaha Otonom adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom; 23. Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan atau keuntungan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan; 24. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah Unit Usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam; 25. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam; 26. Usaha Simpan Pinjam (USP) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau anggotanya; 8 27. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi yang bersangkutan; 28. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan usaha kecil dan menengah atau pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang disertai dengan sejumlah imbalan; 29. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga; 30. Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan KUMKM, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan atau bagi hasil; 31. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal atau meningkatkan kegiatan usaha; 32. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang perekonomian rakyat; 9 33. Penilaian Kesehatan KSP dan USP adalah penilaian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui penilaian berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan usaha KSP dan USP dimaksud; 34. Kesehatan Usaha adalah kondisi atau keadaaan yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat dari suatu kegiatan usaha; 35. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan; 36. Klasifikasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 10 (2) Pembinaan dan pengembangan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan. (3) Prinsip Koperasi berdasarkan : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis; c. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. Kemandirian; f. Pendidikan koperasi; g. Kerjasama antar koperasi; (4) Prinsip Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Pembinaan KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat; (2) Pengembangan KUMKM adalah dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dengan cara mendorong, memperkokoh dan memantapkan organisasi, tatalaksana, manajemen serta usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; (3) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bertujuan untuk: a. membangun perekonomian rakyat; b. meningkatkan kualitas dan peran KUMKM; 11 c. memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat pada umumnya; d. mendorong tumbuh kembangnya KUMKM; e. meningkatkan kemampuan KUMKM menjadi usaha yang mandiri dan tangguh agar mempunyai daya saing dalam dunia usaha; dan f. meningkatkan kesempatan perluasan kerja dan berusaha bagi KUMKM sehingga dapat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian global. g. membangun prakarsa masyarakat untuk memperoleh dan memperkuat ketahanan ekonomi. BAB IV RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 4 (1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan KUMKM meliputi: a. meningkatkan dan memantapkan fungsi organisasi, tatalaksana, manajemen dan usaha KUMKM; b. memberikan advokasi, konsultasi, bantuan di bidang hukum, ekonomi, dan lain sebagainya untuk kelancaran jalannya organisasi dan usaha KUMKM dengan memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta prinsip KUMKM; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola KUMKM; d. menyeleksi dan melakukan penilaian kinerja KUMKM yang berprestasi; e. melakukan klasifikasi KUMKM; 12 f. Melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP (2) Pembinaan dan pengembangan KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 5 (1) Pembinaan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Kemandirian; b. Transparansi; c. Demokrasi; d. Profesionalisme; e. Efisien, efektif, dan ekonomis; f. Kompetitif; dan g. Koordinatif. (2) Pengembangan KUMKM didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kelembagaan; b. Finansial; dan c. Teknis Operasional. Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Pemerintah Daerah menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, baik diminta maupun tidak oleh KUMKM guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. 13 (2) Dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif Pemerintah Daerah memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan baik antar koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah maupun antar Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan Badan Usaha lainnya. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi KUMKM. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan, fasilitasi, dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan berusaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan dan bimbingan manajemen serta alih teknologi. (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. Pasal 8 Dalam upaya pemberian dukungan perkuatan, Pemerintah mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah untuk mengembangkan kewirausahaan dan daya saing dalam mekanisme pasar yang berkeadilan. Pasal 9 Dalam rangka pemberian perlindungan kepada KUMKM, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan 14 peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap upaya pengembangan KUMKM yang memiliki usaha yang sama, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri. Pasal 10 (1) Menumbuhkan iklim usaha dan perlindungan usaha kepada KUMKM, meliputi: a. Lokasi Usaha baik pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu; b. Ruang pertokoan, pusat perbelanjaan; c. Lokasi sentra bagi Usaha Mikro Kecil; d. Sertifikasi lahan usaha; (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran hasil produk KUMKM. Pasal 11 (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, dilakukan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha melalui : a. Pendaftaran calon mitra binaan oleh Pejabat Instansi Teknis; b. Fasilitasi pembentukan kelompok Usaha Mikro, Paguyuban, Asosiasi/Himpunan dan Forum komunikasi lainnya; c. Pembinaan dan pengembangan usaha melalui dukungan perkuatan pada : 1. Lokasi usaha yang digunakan; 2. Sarana dan prasarana. (2) Pembinaan dan pengembangan usaha mikro menjadi tanggung jawab Dinas di bawah koordinasi Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait. 15 BAB VI KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 12 (1) Pembinaan dan Pengembangan KUMKM dilaksanakan oleh Instansi teknis di bawah koordinasi Bupati melalui Dinas. (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan, pembinaan, pemberdayaan pengembangan, pemantauan dan evaluasi. (3) Keterpaduan, penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pembinaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Instansi teknis terkait dan lembaga teknis lainnya. BAB VII KRITERIA KUMKM Pasal 13 (1) Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Badan usaha berbentuk badan hukum; b. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar; c. Memiliki domisili hukum yang tetap; d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota. (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut : 16 a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); (3) Usaha Kecil mempunyai kritertia sebagai berikut : a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (4) Usaha menengah mempunyai kriteria sebagai berikut: a. Milik warga negara Indonesia yang berusaha di daerah; b. Memiliki kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha; c. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) 17 d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum. (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal ini, dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BAB VIII KEGIATAN KUMKM Pasal 14 (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUMKM diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat. (2) KUMKM dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif tetapi harus efisien, efektif, dan ekonomis. (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, ketentuan pelaksanaan jasa/bunga mengacu pada suku bunga yang berlaku di pasar dan ditetapkan melalui keputusan Rapat Anggota Tahunan. Pasal 15 (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh sisa hasil usaha yang pembagiannya diarahkan pada : a. Dana cadangan; b. Pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha; 18 c. Dana pendidikan; d. Dana pembangunan daerah kerja; e. Dana Pengurus; f. Pengawas dan karyawan; g. Dana Sosial. (2) Persentase pembagian sisa hasil usaha di tetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau melalui Keputusan Rapat Anggota. Pasal 16 (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUMKM adalah kegiatan sektor pertanian, perikanan, non pertanian, perdagangan, distribusi dan aneka jasa. (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan. BAB IX KEMITRAAN Pasal 17 (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh KUMKM, dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan pola: a. Inti Plasma; b. Sub kontrak c. Perdagangan Umum d. Waralaba 19 e. Keagenan Pasal 18 (1) Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil dalam wilayah kabupaten, wajib bermitra dengan KUMKM setempat. (2) Koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bermitra dengan pengusaha menengah dan pengusaha besar harus melaporkan hasil kegiatan usaha kemitraannya kepada Bupati melalui Dinas. BAB X KEWAJIBAN KUMKM Pasal 19 (1) Setiap KUMKM wajib memiliki perlengkapan administrasi, didukung oleh kantor dan perlengkapannya. (2) Koperasi yang sudah berbadan hukum wajib melaksanakan RAT setiap tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tutup tahun buku berdasarkan undang-undang perkoperasian. (3) Ketentuan ayat (2) tersebut di atas berlaku pula terhadap koperasi cabang menyelenggarakan RAT pada tingkat cabang sebelum pelaksanaan RAT pada kantor pusatnya. (4) Untuk meningkatkan akuntabilitas Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat di audit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit. (5) Koperasi yang memperoleh omzet paling banyak Rp.1.000.000.000,- (1 milyar) dapat diaudit oleh Akuntan Publik 20 atau Koperasi Jasa Audit atau pejabat atau Tim yang melakukan internal audit, dalam pemeriksaan laporan keuangan. (6) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar) ke atas dapat dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik atas dasar permintaan Rapat Anggota. (7) Koperasi wajib memelihara dan mematuhi petunjuk administrasi organisasi, tatalaksana, administrasi perkantoran, administrasi usaha, administrasi keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang telah ditetapkan. (8) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan RAT wajib untuk diklasifikasi yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. (9) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan utamanya yang memperoleh fasilitas dari pemerintah, BUMN, Lembaga Keuangan, Bank dan bukan Bank kepada Bupati melalui Dinas. (10) Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang akan mengajukan pinjaman modal kerja maupun investasi harus memperoleh rekomendasi kelayakan dari Bupati melalui Dinas. BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 20 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan KUMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Instansi teknis terkait. 21 (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan monitoring dan evaluasi. (3) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XII KELEMBAGAAN KOPERASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 21 (1) Koperasi dibentuk dalam rapat pembentukan koperasi dengan cara; a. Koperasi primer dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota. b. Koperasi sekunder yang dihadiri dan menyetujui pembentukannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum. (2) Dalam hal yang diperlukan dalam pembentukan koperasi, atas permohonan para pendiri koperasi dapat dihadiri oleh pejabat Dinas. (3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dipersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dibahas dan selanjutnya diperhadapkan kepada Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) untuk ditandatangani pertama kali oleh kuasa pendiri dan juga sebagai pengurus. Pasal 22 22 (1) Pembukaan kantor cabang koperasi atau yang melaksanakan usaha simpan pinjam pada lintas Kabupaten/Kota didaftar pada Kantor Dinas Propinsi setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat kecuali simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan, dan simpanan berjangka dari anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (3) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dalam menyalurkan pinjaman hanya diperkenankan kepada anggota, koperasi lain dan anggota koperasi lain. (4) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam yang dibina oleh Instansi maupun Lembaga Swadaya Masyarakat diharuskan mendaftar atau mencatatkan kelompoknya kepada Bupati melalui Dinas. (5) Kelompok usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas bila telah memenuhi persyaratan mendirikan koperasi, difasilitasi agar mengkoordinir kelompoknya membentuk koperasi atau bergabung dalam koperasi yang sudah ada. Pasal 23 Anggaran dasar yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi, yang memuat sekurang-kurangnya : a. Daftar nama para pendiri b. Nama dan domisili c. Landasan, asas dan prinsip d. Maksud, tujuan dan bidang usaha 23 e. Keanggotaan f. Rapat anggota g. Pengurus h. Pengawas i. Penasehat j. Pengelola usaha k. Pembukuan l. Permodalan m. Jangka waktu berdirinya n. Pembagian sisa hasil usaha o. Sanksi p. Pemekaran, penggabungan dan peleburan q. Pembubaran dan penyelesaian r. Perubahan anggaran dasar s. Perubahan anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Pasal 24 (1) Koperasi tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi atau mirip dengan nama koperasi lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (2) Nama koperasi harus didahului dengan kata “ Koperasi”. (3) Ketentuan dengan pemakaian nama koperasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pengurus Koperasi Pasal 25 24 (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dalam rapat anggota. (2) Pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun. (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan legislatif, jabatan struktural maupun kepala Desa kecuali bagi koperasi yang dibentuk oleh lingkungan khusus mereka sendiri atau koperasi yang tidak mendapat fasilitas dana dari APBN/APBD. (4) Pengurus dipilih dari mereka yang cakap dan professional, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengurus lainnya dan pengawas. (5) Banyaknya jumlah pengurus dan lamanya masa kerja dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. (6) Hak, kewajiban dan kedudukan keuangan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. (7) Tata cara dan persyaratan pemilihan pengurus diatur dengan tata tertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Pasal 26 (1) Pengurus bertugas : a. Mengelola koperasi dan usahanya; b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. Menyelenggarakan rapat anggota; d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan pengawas. 25 (2) Pengurus berwewenang : a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan pertanggungjawaban dan Keputusan Rapat Anggota. Bagian Ketiga Pengesahan Badan Hukum Koperasi Pasal 27 (1) Para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilengkapi dengan akta pendirian koperasi, berita acara rapat pembentukan, rencana awal kegiatan usaha, bukti setoran modal dan copy identitas pendiri. (3) Khusus bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam harus menyetor sejumlah uang ke rekening koperasinya atau pengiriman sejumlah uang tertentu sebagai modal usaha simpan pinjam yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 28 (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Bupati. 26 (2) Akta pendirian yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan pada Dinas dengan menggunakan nomor urut. (3) Dalam hal koperasi belum mendapat pengesahan, para pendiri tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Pasal 29 (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya secara lengkap permintaan pengesahan tersebut. (2) Dalam hal permintaan pengesahan ditolak, maka Kepala Dinas harus memberitahukan alasan penolakan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pengesahan tersebut secara lengkap. (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya penolakan. (4) Bupati harus memberikan keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan. Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar Pasal 30 27 (1) Perubahan Anggaran Dasar koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. (2) Perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh pengurus dan selanjutnya dilaporkan kepada rapat anggota yang akan datang. (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Dinas. (4) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut nama koperasi, tujuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan dan diumumkan. (5) Dalam hal perubahan selain dimaksud pada ayat (3) dan (4) Pasal ini,maka pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan dengan tidak harus mengubah atau mengganti isi Anggaran Dasar secara keseluruhannya, tetapi cukup menyebutkan Pasal yang perlu diubah dan dilaporkan perubahan tersebut kepada Bupati melalui Dinas. Bagian Kelima Penggabungan, Pemekaran dan Peleburan Pasal 31 (1) Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya menjadi satu koperasi atau meleburkan diri dengan koperasi lain dan membentuk koperasi baru. (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. 28 (3) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 (1) Pemekaran adalah pemisahan satu koperasi menjadi dua koperasi dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara pemekaran dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Peleburan Koperasi adalah penyatuan dari dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru dengan ketentuan mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Khusus dan sekaligus pembubaran koperasi. (2) Tata cara peleburan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keenam Pembubaran dan Penyelesaian Pasal 34 (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Anggota atau Keputusan Bupati. (2) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Rapat Anggota, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan. 29 (3) Pembubaran koperasi melalui Keputusan Bupati dapat dilakukan apabila : a. Koperasi tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. Koperasi melaksanakan kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara konkrit dan tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut. Pasal 35 (1) Penyelesaian terhadap pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3), dilakukan oleh Tim Penyelesaian yang anggotanya ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. (2) Selama proses penyelesaian berlangsung, koperasi yang dibubarkan masih tetap ada dengan nama “Koperasi dalam Penyelesaian”. (3) Tata cara dan Tim penyelesaian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 36 (1) Koperasi yang dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1 s/d 3) dan masih memiliki kekayaan (Asset) dapat diserahkan untuk dimanfaatkan kepada koperasi sejenis dan atau koperasi lainnya. (2) Tata cara penyerahan dan pemanfaatan asset koperasi yang bubar akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. 30 BAB XIII BENTUK BADAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 37 (1) Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didirikan dalam bentuk usaha perorangan atau badan usaha. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. (3) Pembentukan dan tata cara pendirian badan hukum usaha mikro, usaha kecil dan menengah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dalam hal usaha kecil dan menengah berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum, maka pembentukan dan tata cara pendiriannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak berlaku bagi usaha kecil informal dan tradisional. BAB XIV DOKUMEN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Pasal 38 (1) Setiap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang berbentuk badan usaha wajib memiliki dokumen usaha. 31 (2) Dokumen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi dokumen keuangan dan dokumen lainnya. (3) Khusus dokumen kegiatan simpan pinjam bagi KSP dan USP Koperasi, pengesahan Akte Pendirian dan Badan Hukum Koperasi berlaku sebagai izin usaha, setelah memenuhi semua kewajiban atau persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 39 (1) Dokumen koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat dialihkan ke dalam media informatika atau media lainnya sejak dokumen itu dibuat atau diterima. (2) Setiap pengalihan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilegalisasi. (3) Dokumen yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dimusnahkan kecuali ditentukan lain oleh pengurus koperasi atau pimpinan usaha mikro, kecil dan menengah. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 40 (1) Selain Pejabat penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dikalangan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 32 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenatang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. Menghentikan penyidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang 33 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 41 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan sanksi administratif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini atau dapat mencabut Badan Hukum Koperasi yang bersangkutan dan Izin Operasional Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah: a. Teguran lisan b. Teguran Tertulis; c. Ganti Rugi / Denda; d. Penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam; e. Penurunan klasifikasi koperasi; f. Pencabutan izin operasional; 34 g. Pemberhentian sementara atau mencabut izin kegiatan usaha kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. (4) Pelaksanaan sanksi administratif lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati. BAB XVII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 42 (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik oleh Dinas dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan. (2) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan, keuangan dan usaha KUMKM kepada Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini koperasi yang belum dan sudah berbadan hukum dan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 35 Pasal 44 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
36

pendidikan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2007/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENDIDIKAN AL QUR'AN

ABSTRAK:

a.bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlaq mulia, bahagia dan sejahtera; b. bahwa Pendidikan Al Qur'an merupakan bagian dari aktivitas hidup masyarakat muslim Kabupaten Selayar, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al Qur'an; c. bahwa pendidikan Al Qur'an merupakan bagian integral dari Pendidikan Agama Islam dan Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ); 14.Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).
Pendidikan Al Qur'an bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pandai membaca dan memahami serta mengamalkan kandungan Al Qur'an. (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an. (2) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. (3) Penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2007.
Peraturan Bupati
10 halaman

kepegawaian, aparatur negara

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2006/NO.21 TLD NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten; b. bahwa untuk melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Segeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar;
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9 );
PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar
33 halaman

honorarium, gaji, tunjangan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2006/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar, perlu ditinjau kembali ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar ;
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan dan Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2004 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2005 Nomor 01); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2005 Nomor 01). Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan , penyediaan rumah jabatan pimpinan beserta peralatannya, rumah Dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
eraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar
10 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT