Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 7 Tahun 1996
UU No. 5 Tahun 1999
UU No. 8 Tahun 1999
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 31 Tahun 2004
UU No. 45 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 38 Tahun 2004
UU No. 3 Tahun 2005
UU No. 26 Tahun 2007
UU No. 10 Tahun 2009
UU No. 18 Tahun 2009
UU No. 28 Tahun 2009
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 22 Tahun 1983
PP No. 54 Tahun 2002
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 6 Tahun 2006
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 17 Tahun 2007
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 2 Tahun 2012
Mengubah ketentuan mengenai objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Mengubah Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan masyarakat yang berkualitas telah ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
b. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu di sesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti,
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 25 Tahun 2004 UU No. 11 Tahun 2008 UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 71 Tahun 2019 Perpres No. 95 Tahun 2018 Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 PermenpanRB No. 6 Tahun 2011 Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Permendagri No. 20 Tahun 2016 Permendagri No. 86 Tahun 2017 Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 Permendagri No. 70 Tahun 2019 PermenpanRB No. 5 Tahun 2020 PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 16 Tahun 2020 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020 Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2021 Perbup Lima Puluh Kota No. 56 Tahun 2019
Permendagri No. 20 Tahun 2018 Permendagri No. 114 Tahun 2014 Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018 Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2021 Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2022 Perbup Kab. LIma Puluh Kota No. 152 Tahun 2018 Perbup Kab. LIma Puluh Kota No. 27 Tahun 2019 Perbup Kab. LIma Puluh Kota No.9 Tahun 2022
Perbup ini mengatur mengenai SPBE, yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
Unsur-unsur SPBE meliputi:
Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
rencana dan anggaran SPBE,
proses bisnis,
data dan informasi,
infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE,
keamanan SPBE: dan
layanan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan E- Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 47)
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pemerintahan Nagari maka perlu mengatur Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian
Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 110 Tahun 2014
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pengisian dan Pemberhentian anggota Bamus Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
64
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 47 Tahun 2018
ProPROgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
- bahwa penyelenggaraan e-Government termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- bahwa penyelenggaraan e-Government mendukung untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan public;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Kelola Penyelenggaraan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 11 Tahun 2008 , UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 82 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, Inpres No 3 Tahun 2003, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016, Perbup Kabupaten Limapuluh Kota No. 59 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Perencanaan;
5. Kebijakan;
6. Kelembagaan;
7. Sistem Informasi;
8. Aplikasi Berbagi Pakai;
9. Alur Kerja Integrasi Sitem Aplikasi
10. Pembiayaan;
11. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
12. Sanksi Administratif;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa, dimana Bupati menetapkan rincian
dan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N) setiap Nagari,
b. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi
(tiga) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu didukung oleh aspek pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N),
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 20 Tahun 2018
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2021
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2022
Perbup Kab. LIma Puluh Kota No. 152 Tahun 2018
Perbup Kab. LIma Puluh Kota No. 27 Tahun 2019
Perbup Kab. LIma Puluh Kota No. 9 Tahun 2022
Perbup ini mengatur Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari TA 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD/N dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
2. Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp. 71.960.567.800,- (Tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari Setiap Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 3)
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022
teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
PP No. 15 Tahun 2023
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 2 Tahun 2022
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 6 Tahun 2022
PNS, CPNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, PPPK, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK meliputi:
a. gaji pokok,
b. tunjangan keluarga,
c. tunjangan pangan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan
e. tambahan penghasilan sebanyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam (satu) bulan.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara terdiri atas:
a. gaji pokok:
b. tunjangan keluarga:
c. tunjangan pangan,
d. tunjangan jabatan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
