PERBUP Kab. Gunungkidul No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPT Puskesmas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011;
bahwa agar Peraturan Daerah tersebut huruf a dapat terlaksana secara berdaya
guna dan berhasil guna perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah; Pemungutan Dan Pembayaran; Jasa Pelayanan; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
Jumlah Halaman: 6 hlm; Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 49 Tahun 2011
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Pembayaran Retribusi Melalui Penjaminan; Tata Cara Pemberian Keputusan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Penagihan; Penghapusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Retribusi Pada Pasar, Terminal, dan Objek Wisata di Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 45 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Air Limbah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menjaga kualitas air agar pemanfaatannya dapat
memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi fungsi
lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan
pengelolaan air limbah secara baik dan benar;
bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas air limbah baik dari limbah
domestik, limbah industri maupun limbah kegiatan kesehatan seiring
meningkatnya pembangunan di segala bidang perlu mengatur
pengelolaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pengelolaan Air Limbah;Pembinaan dan Pengawasan; Perizinan; Peran Masyarakat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa kebijakan mengenai perparkiran di wilayah Kabupaten Gunungkidul
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a
perlu diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 bagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011;
Materi Pokok: Jenis dan Kawasan PArkir; Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Tempat Parkir
Oleh Pihak Ketiga; Tata Cara Dan Persyaratan Pengajuan Ijin Penyelenggaraan
Parkir Tidak Tetap; Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Atas Kehilangan
Atau Kerusakan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 7 HLM, Lampiran: 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 43 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu
mengatur Petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Meneteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Carta Penagihan; Pengahpusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 42 Tahun 2011
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Gunungkidul No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 10 Tahun 2011;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur
mengenai Petunjuk pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993; Keputusan Meneteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 ; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011;
Materi Pokok: Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara PEnagihan; Penghapusan Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 41 Tahun 2011
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 41 Tahun 2011 ttg Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran APBD,
Pemerintah Daerah paling lambat 31 Desember 2011 harus menetapkan
peraturan kepala daerah yang mengatur pengelolaan pemberian hibah
dan bantuan sosial;
bahwa agar dalam pngelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial
tercipta tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparan, perlu adanya
pedoman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2010;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial
Jumlah Halaman : 14 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 40 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana Kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa secara geologis dan geografis Kabupaten Gunungkidul
mempunyai ancaman bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana
berupa korban jiwa dan harta benda;
bahwa dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan
ketahanan masyarakat Kabupaten Gunungkidul perlu dilakukan
penyebarluasan informasi pengurangan risiko bencana kepada seluruh
masyarakat termasuk kelompok rentan di Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010;
Materi Pokok: Mekanisme Penyampaian Informasi Pengurangan Risiko Bencana
kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011.
Jumlah Halaman: 4 HLM, Lampiran: 9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul diperlukan pakaian dinas dalam
melaksanakan tugas kedinasan;
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi
kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 50 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Gunungkidul Nomor 1 Tahun
1968; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pakaian Dinas; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Penggunaan Pakaian Dinas; Pengawasan dan Pembinaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2011.
Mencabut Keputusan Bupati Gunungkidul
Nomor 137/KPTS/2005 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 136/KPTS/2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor 137/KPTS/2005 tentang Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman : 15 HLM; Lampiran : 29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya tertib penyusutan
serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar, dan lengkap di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu diatur mengenai jangka
waktu penyimpanan arsip;
bahwa arsip kepegawaian yang pertumbuhannya sangat tinggi, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip, jadwal retensinya perlu diatur dan ditetapkan tersendiri
dengan peraturan bupati;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2000 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2000; Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: adwal
Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2011.
Jumlah Halaman: 4 HLM, Lampiran: 7 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
