Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2020-2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020-2024;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 Nomor 143);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Nomor 6);
Materi Pokok: Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 menjadi
acuan bagi PD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019
Jumlah Halaman: 3 HLM, Lampiran: 78 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 SeriE);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan, Prinsip Penyusunan APB Kalurahan, Kebijakan Penyusunan APB Kalurahan, Teknis Penyusunan APB Kalurahan, Hal-Hal Khusus Lainnya,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
Jumlah halaman: 7 HLM; Lampiran: 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul diperlukan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akurat, bahwa agar terwujud Data Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu adanya verifikasi dan
validasi data secara terpadu, akuntabel, dan
berkelanjutan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2019
Materi pokok : Mekanisme pelaksanaan verifikasi data validasi DTKS dan
pemanfaatan data terpadu sebagai rujikan program penanganan Warga
Miskin dan rentan Miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Jumlah halaman : 14 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Bupati dan Wabup Kab Gunungkidul Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum,
menjaga etika, estetika, dan kebersihan lingkungan
selama masa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, serta
melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan,
perlu diatur pemasangan alat peraga dan
bahan kampanye serta fasilitas umum tempat kampanye
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun
2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020.
Materi pokok : Pemasangan Alat Peraga Dan Penyebaran Bahan Kampanye, Kawasan Bebas Dari Alat Peraga Dan Bahan Kampanye Serta
Bebas Dari Kampanye, Pelaksanaan Kampanye, Izin Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Keamanan Dan Penertiban Alat Peraga Dan Bahan Kampanye.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Jumlah halaman : 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2020 ttg Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12
Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2020.
Materi pokok : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Penunjukan Tempat Pembayaran Retribusi, Tata Cara Angsuran Retribusi Terutang Dan Penundaan
Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan,
Dan Pembebasan Retribusi Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Jumlah halaman : 9 HLM; Lampiran : 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada PNS dan Pegawai Non PNS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016.
Materi pokok : Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Akibat Pandemi
Corona Virus Disease 2019 ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2020
tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Akibat Pandemi
Corona Virus Disease 2019, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu
dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9A Tahun 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13A Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2020.
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun
2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 diubah sebagai berikut:
Ketentuan ayat (1) Pasal 4 dihapus, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun
2020 tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan
masyarakat yang aman, sehat, dan produktif dapat
diwujudkan dengan memutus mata rantai penularan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), penguatan sistem
pelayanan kesehatan, kesiapan dan kepatuhan seluruh
unsur publik terhadap protokol kesehatan, bahwa untuk mewujudkan adaptasi kebiasaan baru
dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilakukan upaya di berbagai aspek
kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan peran serta
seluruh masyarakat dalam penerapan protokol
kesehatan, sebagai adaptasi kebiasaan baru protokol
kesehatan dalam kehidupan masyarakat, bahwa dalam rangka mendukung keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan, dan perekonomian pada
adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan, perlu
dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan,
pendidikan, pariwisata, keagamaan, perdagangan,
perhubungan, dan pelayanan masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020.
Materi pokok : Protokol adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian COVID-19, Partisipasi masyarakat dan monitoring serta evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2020.
Jumlah halaman : 11 HLM; Lampiran : 54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup. No 41 Tahun 2020 ttg Juknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 Di Fasilitas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan
Pasien Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 Di Fasilitas Kesehatan telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 41 Tahun 2020, bahwa dengan adanya Surat dari Kementerian
Kesehatan Nomor Y.R.03.03/III.3/1820/2020 tentang
Ketetapan Klaim Penggantian Biaya Pelayanan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) maka perlu
mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor Hk.01.07/Menkes/238/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2020.
Materi pokok :
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien pada Masa
Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(3a) dan ayat (5) Pasal 7 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pelayanan Pasien pada Masa
Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019.
Jumlah halaman : 5 HLM; Lampiran : 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pendukung Dalam Keadaan Darurat Covid-19 Pada BLUD RSUD Saptosari
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan, Struktur Organisasi, Kedudukan,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada
Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020, bahwa untuk menangani keadaan darurat yang
diakibatkan oleh Covid-19, perlu segera menyiapkan
tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya pada
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
Materi pokok : proses pengadaan dan pengangkatan pegawai kontrak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Jumlah halaman : 7 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
