Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 971 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2012

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...dirikan Bangunan.pdf

retribusi-imb

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2012/NO.6 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Penyidikan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 10 Seri B);
Jumlah Halaman : 37 HLM; Penjelasan : 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 13 Tahun 2012

Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...pahan Kebersihan.pdf

Lampiran Perda Kab. Gunun...pahan Kebersihan.pdf

retribusi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2012/NO.5 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2012;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Penagihan; Kedaluwarsa Penagihan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Instansi Pemungut; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 1997 Nomor 4 Seri B);
Jumlah Halaman : 17 HLM; Penjelasan: 7 halaman; Lampiran : 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2012

Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...a Telekomunikasi.pdf

menara-bersama-telekomunikasi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2012/NO.8 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi; bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/4/1995; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Pembangunan Menara; Penggunaan Menara Bersama; Perizinan; Kewajiban, Hak, dan Larangan; Sanksi Administratif; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Pengecualian; Ketentuan Pidana; Ketentua Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 26 HLM; Penjelasan : 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2012

Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Bangunan Gedung.pdf

bangunan-gedung

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2012/NO.7 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan pembinaan, dan untuk menjamin keandalan bangunan gedung serta demi tercapainya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan perlu disusun pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Menara Telekomunikasi; Tim Ahli Bangunan Gedung; Peran Masyarakat; Pembinaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Insentif; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 80 HLM; Penjelasan : 25 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...busi Izin Trayek.pdf

retribusi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2012/NO.4 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh daerah; bahwa retribusi izin trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek, sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Pelaksanaan; Pengendalian dan Pengawasan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 8 Seri B);
Jumlah Halaman : 23 HLM; Penjelasan : 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2012

Retribusi Tempat Pelelangan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...empat Pelelangan.pdf

retribusi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2012/NO.3 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Pelelangan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi tempat pelelangan ikan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Penagihan Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01 Tahun 2007 Seri C);
Jumlah Halaman : 15 HLM; Penjelasan : 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2012

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...esanggrahan Vila.pdf

retribusi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2012/NO.2 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Adminsitratif; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 7 Seri B);
Jumlah Halaman : 16 HLM; Penjelasan : 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kab. Gunungkidul No.6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
PERDA Kab. Gunungkidul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...asi dan Olahraga.pdf

retribusi

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2012/NO.1 SERI C

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2003; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 8 Seri C);
Jumlah Halaman : 17 HLM; Penjelasan : 3 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2012

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Daftar Industri.pdf

izin-usaha-industri

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2012/NO.5 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang usaha industri dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perindustrian; bahwa Izin Usaha Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/MIND/PER/10/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Perizinan; Penolakan/Penundaan Pemberian IUI dan TDI; Hak dan Kewajiban; Peringatan; Pembekuan, Dan Pencabutan IUI dan TDI; Penggantian, Pemindahan Lokasi, dan Perubahan IUI/TDI; Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan dan mencabut Izin Usaha Industri; Pembinaan dan Pengawasan; Biaya Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 6 Seri C);
Jumlah Halaman : 20 HLM; Penjelasan : 26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2012

Wajib Daftar Perusahaan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...aftar Perusahaan.pdf

wajib-daftar-perusahaan

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2012/NO.4 SERI E

Peraturan Daerah (Perda) tentang Wajib Daftar Perusahaan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk menunjang perkembangan dunia usaha dan perusahaan perlu menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tersedianya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua fihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan dan bekerja di Daerah; bahwa penyelenggaraan pendaftaran perusahaan sebagai salah satu sarana untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan; bahwa Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Kewajiban, Waktu, Tempat, Dan Pengecualian Pendaftaran; Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab, Dan Pelaporan; Tata Cara Pendaftaran Perusahaan; Pelayanan Informasi Perusahaan; Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Perusahaan; Ketentuan Pidana; Pengawasan Dan Penyidikan; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 23 HLM; Penjelasan: 3 halaman; Lampiran : 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT