Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2012

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Perizinan; Penolakan/Penundaan Pemberian IUI dan TDI; Hak dan Kewajiban; Peringatan; Pembekuan, Dan Pencabutan IUI dan TDI; Penggantian, Pemindahan Lokasi, dan Perubahan IUI/TDI; Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan dan mencabut Izin Usaha Industri; Pembinaan dan Pengawasan; Biaya Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunungkidul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wonosari

Tanggal Penetapan

17 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

17 Januari 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.5 SERI E

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Bidang

Halaman ini telah diakses 937 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Gunungkidul No.5 Tahun 2012 ttg Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri

izin-usaha-industri
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang usaha industri dan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif perlu adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perindustrian; bahwa Izin Usaha Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/MIND/PER/10/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Materi Pokok: Perizinan; Penolakan/Penundaan Pemberian IUI dan TDI; Hak dan Kewajiban; Peringatan; Pembekuan, Dan Pencabutan IUI dan TDI; Penggantian, Pemindahan Lokasi, dan Perubahan IUI/TDI; Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan dan mencabut Izin Usaha Industri; Pembinaan dan Pengawasan; Biaya Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 6 Seri C); Jumlah Halaman : 20 HLM; Penjelasan : 26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521