PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2007/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
pemberian bantuan langsung kepada masyarakat
Desa/Kelurahan di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya
petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan Bantuan Langsung
Masyarakat Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1
Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 547 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan langsung masyarakat kabupaten karanganyar tahun anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2007.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
yang profesional dan dalam upaya pembinaan serta
pengembangan karir pegawai, dipandang perlu memberikan
kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengikuti
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan
kebutuhan organisasi dengan pemberian tugas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Jenis, Program dan Jangka Waktu
Bab IV Persyaratan dan Mekanisme
Bab V Hak dan Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Bab VI Berakhirnya Tugas Belajar
Bab VII Pengaktifan Kembali
Bab VIII Monitoring dan Evaluasi
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2019.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2016
Agraria, Pertanahan, Tata RuangKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan
pengawasan Laporan Penerbitan Akta oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah/Notaris , Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sementara dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang , maka Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 ten tang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu
diubah; bahwa untuk maksud tersebut maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan angka romawi XVA, penambahan Lampiran MM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Maka Perlu Diatur Dengan Peraturan Bupati Tentang Penggolongan dan Kodefîkasi Barang Milik Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kodefikasi barang, kode lokasi, kode register, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian pelaksana kegiatan maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu diubah kembali; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2011.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Karanganyar No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2021/ Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib mengalokasikan anggaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi para Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% (empat persen) dari Gaji atau upah perbulan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 17/PMK.07/2021; PERMENPAREKRAF No. 3 Tahun 2021; PERMENKES No. 12 Tahun 2021; PERMENDIKBUD No. 9 Tahun 2021; KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020; KEPGUB PROVINSI JATENG No. 903/219/2020 Tahun 2020; PERBUP No. 106 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18)diubah menjadi Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2014
PENJABAT KEPALA DESA - PEDOMAN TATA CARA PENGANGKATAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2014/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor ^ 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 mengenai hak Penjabat Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2014.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2017
kerja sama-badan layanan umum daerah-rumah sakit umum daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dan efisien maka perlu melaksanakan kerjasama; bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan kerjasama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2014; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur kerja sama daerah BLUD RSUD, naskah kerja sama BLUD RSUD, mekanisme penyerahan hasil kerja sama BLUD RSUD, berakhirnya kerja sama daerah BLUD RSUD, penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama, pelaporan kerja sama daerah BLUD RSUD, pembinaan dan pengawasan atas kerja sama BLUD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Tembakau (DBHCHT) perlu untuk dilakukan
penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Belanja Operasional Kesehatan Tahun Anggaran
2022 perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan
belanja sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi
Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Petunjuk teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan
dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Program
Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan
Penempatan Transmigran Tahun 2022 perlu untuk
dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan
kebutuhan; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Tengah Nomor 900/0017253 tanggal 17 Desember 2021
tentang penyampaian belanja transfer provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk dilakukan
penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
