Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksanan teknis dinas daerah provinsi, terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai uhit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan; BAB III Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja; BAB IV Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; BAB V Pemisahan Jabatan; BAB VI Tata Kerja; BAB VII Tata Kelola; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua lampiran Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 Di Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2016, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 1992, UU No.8 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 2004, UU No.16 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2001
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan lampiran peraturan gubernur nomor 23 tahun 2016 tentang perubahan lampiran peraturan gubernur nomor 89 tahun 2015 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016 di Provinsi Kalimantan Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN INDEKS K DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki usaha perkebunan, perlu pedoman dalam pelaksanaan penetapan Indeks K dan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi perkebunan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Mcntcri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140 /9/2013; Peraturun Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/ 1/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Pasal I (Ketentuan pasal 1 dltambahkan 4 (empat) angka yakni angk 39, angka 40,
angka 41 dan angka 42; Ketentuan pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8); Ketentuan pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 9 diubah, ayat (6) pasal 9 ditambah huruf i; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah); Pasa ll Peraturan Oubernur ini mulai bcrlnku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K Dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKesehatan
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 122 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga/Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis/Sub Spesialis Yang Memberikan Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA / PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS / SUB SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Dokter Spesialis/ Sub Spesialis Yang Membantu Memberikan Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Telah Ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jasa Dokter Jaga/ Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Jasa Dokter Jaga/ Petugas Jaga Bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Doter Soedarso;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.29 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, PP No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2020, Perda No.6 Tahun 2020, Pergub No.71 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pada ketentuan Pasal 3, .
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 4 halaman.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.103 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.106 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.106 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 87 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2009, UU No.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.103 Tahun 2016
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.107 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.107 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 87 Tahun 2016
PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang menjadi salah satu bahan penyusunan neraca daerah di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat, dilakukan rekonsiliasi barang milik daerah dimana pedomannya telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016, perda No.10 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 3 angka (4), pasal 4, pasal 6, pasal 12, serta beberapa ketentuan dalam lampiran II, lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
18 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kearsipan, Perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undan.g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Sistem Akses Arsip Dinamis; Sarana Dan Prasarana Pengamanan Arsip Dinamis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
8 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH UNTUK MELANJUTKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan layanan dan akses Pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan bantuan Beasiswa Pendidikan;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.20 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, Permendikbud No.75 Tahun 75 Tahun 2016, Permendagri No.7 Tahun 2020, Perda No.7 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2020, Perda No.6 Tahun 2020, Pergub No.155 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan Penerima Dana Dan Bantuan Beasiswa Pendidikan, Larangan, Kewajiban Dan Larangan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 15 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2017
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 70 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1995, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.116 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Pencabutan Peraturan gubernur nomor 33 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja balai perbenihan tanaman perkebunan provinsi kalimantan barat
12 halaman dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
