Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 965
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Klasifikasi Barang Milik Daerah dan dalam rangka
penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset maka perlu merubah/merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Langsa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini terdiri dari 2 bagian Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
Peraturan Walikota Langsa Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 961
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa maka perlu menetapkan prioritas penggunaan dana gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini terdiri dari 19 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud. Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup, BAB III tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB IV tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB V tentang Publikasi dan Pelaporan, BAB VI tentang Pembinaan, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB IX tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021.
29
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai salah satu Retribusi Daerah Kota Langsa;
b. bahwa dengan adanya penambahan sarana dan prasarana objek Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 bagian Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021.
Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 960
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa sehubungan belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap Peraturan Walikota dimaksud ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini terdiri dari 2 bagian Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Gampong Iklim di Kota Langsa
ABSTRAK:
Bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Gampong Iklim, Walikota mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan Gampong Iklim di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Gampong Iklim di Kota Langsa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1994; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 3 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 16 Tahun 2016; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 47 Tahun 2012; PP Nomor 81 Tahun 2012; Perpres Nomor 61 Tahun 2011; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tata Laksana Proglim, BAB V Perencanaan dan Pelaksanaan, BAB VI Kategori Proglim; BAB VII Pembinaan; BAB VIII Apresiasi Proglim; BAB IX Kerjasama dan Kemitraan; BAB X Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; BAB XI Pembiayaan; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 37 Tahun 2021
penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BERITA DAERAH KOTA LANOSA TAHUN 2021 NOMOR 958
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa l 11 Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kata Langsa Tahun 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK Langsa Tahun Anggaran 2021.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjaba ran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Pera turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Per aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Pera tu ra n Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Langsa Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini terdiri dari 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Penetapan Rincian Dana Desa, BAB III tentang Penyaluran Dana Desa, BAB IV tentang Penggunaan Dana Desa, BAB V tentang Sanksi, BAB VI tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 15 Pasal.
41
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama W alikota Langsa telah menyempurnakan rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/ 1841/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan agar Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a d an huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia T ahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini terdiri dari 20 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Khusus Untuk Perumahan Bersubsidi Tipe 36 Dalam Wilayah Kota Langsa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha serta pemberian perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh rumah layak huni, maka perlu diberi pengurangan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan khusus untuk perumahan bersubsidi tipe 36 dalam Kota Langsa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Perumahan Bersubsidi Tipe 36 dalam Wilayah Kota Langsa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 3 Tahun 2001; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
3 Halaman, Lampiran 4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dana Gampong Dalam Wilayah Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kerja Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Walikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong Untuk Setiap Gampong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021; Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini terdiri dari 37 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, BAB III tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong, BAB IV tentang Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Gampong, BAB V tentang Penggunaan, BAB VI tentang Pemantauan dan Evaluasi, BAB VII tentang Sanksi, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-lain, BAB IX tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
45
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
