PENYERTAAN MODAL TAMBAHAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS HIBUALAMO JAYA KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Tambahan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Hibualamo Jaya Kabupaten Halmahera Utara
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Daerah ini bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah (BUMD); BUMD PT. Hibualamo Jaya adalah merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang terbentuk pada tahun 2006, kepemilikan saham mayoritasnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkembangannya sangat perlu ditingkatkan permodalannya, agar dapat mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; keberadaan modal BUMD PT. Hibualamo Jaya saat in tidak lagi cukup untuk dapat menjalankan kegiatan operasional dan meningkatkan produksi sehingga dibutuhkan penambahan modal; berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Penyertaan Modal Tambahan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Hibualamo Jaya Kabupaten Halmahera Utara,
Psal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No, 45 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2011; PP No. 47 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Keppres No. 117 Tahun 1999; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2006
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Tambahan Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Hibualamo Jaya Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup Penyertaan Modal; Bentuk Terdahulu dan Penambahan Modal; Hak dan Kewajiban; dan Pengawasan, Pelaporan dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
8 Halaman, Penjelasan: 3 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
ABSTRAK:
Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keaamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha. Ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
Pasal 18 : 6 UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 36 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Ri No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007'; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU MNo. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU o. 13 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011 UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 10 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 2000; PP No. 3 Tahun 2001; PP No. 61 Tahun 2001; PP No. 70 Tahun 2001; PP 54 No. Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2002; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 20 tahun 2006; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 59 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2008; PP R No. 19 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Keppres No. 27 Tahun 1980; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 47 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang Wilayah, Rencana Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasann Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kelembagaan, Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
41 Halaman, Lampiran: 49 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara.;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang No 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2018
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan program kegiatan, terutama untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan; bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang No 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang 25 Tahun 2004; Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sejumlah
(1) Pendapatan Rp.1.183.063.378.364,00
(2) Belanja Rp.1.219.567.650.051,00
Surplus/(Defisit) Rp.(36.504.271.687,00)
(3) Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 77.883.582.031,00
b. Pengeluaran Rp. 41.379.310.344,00
PembiayaanNetto Rp.36.504.271.687,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(RP2KPKPK) KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023-2027.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 – 2027;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor
1 Tahun 2023
Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 1 Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terkait pentingnya tersusunnya kebijakan manajemen keamanan informasi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang No 6 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 43 Tahun 2020; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati Halmahera Utara ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA LAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu salah satunya adalah Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Inspektorat daerah berwenang melakukan audit investigatif dan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa sesuai pasal 120 jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001, diatur bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah untuk memenuhi kewajiban hukum. Inspektorat Kabupaen Halmahera Utara sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh penyidik untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Laksana dan Standar Operasiona Prosedur (SOP) Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dilingkungan Pemerntah Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang No 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemeruntah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010; Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I.XIII.2/10/2012; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2023
Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipergunakan sebagai acuan dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Inspektorat dan/atau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
50 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengenai Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang No 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022;
(1) Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa ditetapkan secara berkeadilan.
(2) Meghitung kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Insentif Satlinmas.
(3) Belanja lainnya dalam pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW dan Insentif Satlinmas dihitung berdasarkan:
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA-PENJABARAN ANGGARAN-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak terakomodir pada Peraturan Bupati 68 Tahun 2022 perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan program kegiatan, terutama untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan; bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang 25 Tahun 2004; Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2022
Pada peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2023
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Daerah Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemeriksaan pajak daerah.
(2) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(3) Tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. Penanganan keberatan oleh wajib pajak;
b. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
c. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
