TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - YANG - BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - TAHUN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD Kab Bogor Tahun 2024 No 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 8 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang Teknis Tun Pemberianjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2024
TARGET - PENERIMAAN - PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH - PER - TRIWULAN - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Kab Bogor Tahun 2024 No 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 26 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2024, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis Pajak; dan Retribusi; Target Penerimaan Pajak dan Retribusi; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 71 Tahun 2023
Pengalokasian - dan - tata - Cara - PenYALURAN - ALOKASI - DANA - DESA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata cara perhitungan, penggunaan dan pembayaran, tata cara penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Dokumen Administrasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2023
PEDOMAN - TRANSAKSI - NON - TUNAI - DALAM - PENERIMAAN - DAN - PENGELUARAN - ANGGARAN - PENDAFTARAN - DAN - BELANJA - DESA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa perlu diterapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup No. 123 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 116 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, transaksi non tunai, standar operasional prosedur, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 97 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Pepres No. 89 Tahun 2021; Permen PAN dan RB No. 92 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Pengintegrasian dan Lingkup Pelayanan; Kelembagaan; Sumber Daya Manusia; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023
14 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 62 Tahun 2023
TATA - CARA - KERJA - SAMA - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT - YANG - MENERAPKAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 62
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk percepatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan menguntungkan, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 37 Tahun 2012; Permenkes No. 13 Tahun 2015; Permenkes No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2022; Perbup No. 41 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Kerja sama, Kerja sama operasional, Pemanfaatan barang milik daerah, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 60 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bogor No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah
OPTIMALISASI - KEPESERTAAN - PROGRAM - JAMINAN - KESEHATAN - NASIONAL - DAN - PEMBERIAN - BANTUAN - PEMBIAYAAN - PELAYANAN - KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 60
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah yang diintegrasikan dalam sistem yang diatur melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2018, dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor, maka peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 71 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permenkes No. 16 Tahun 2019; Permensos No. 21 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 78/PMK.02/2020; Permenkes No. 26 Tahun 2021; Permenkes No. 3 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perbup Bogor No. 124 Tahun 2021; Perbup No. 9 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 18 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Optimalisasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum, Pendaftaran Pekerja Bukan Peneriman Upah dan Bukan Pekerjaan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Pemuktahiran Data dan Rekonsiliasi Data Kepesertaan Pekerjaan Bukan Penerimaan Upah dan Bukan Pekerjaan yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerjaan Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Peneriman Upah dan Bukan Pekerja Mandiri, Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Klaim Atas Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Dukungan Kelembagaan, Pengembangan Sistem, Dokumen Adiministrasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 71 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkes No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
32 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bogor No. 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
