penyelenggaraan - pendaftaran - penduduk - dan - pencatatan - sipil
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab. Bogor Tahun 2014 No. 157
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang kependudukan maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Penglemen Pencatatan Sipil Eropah Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa; Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia; Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Insonesia Kristen,Jawa, Madura dan Minanghasa; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 62 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 32 Tahun 1954; PP No. 45 Tahun 1954; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 72 Tahun 1994; PP No. 32 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pendftaran Penduduk, Pecatatan Sipil, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pembinaan Pengendalian Dan Pengwasan, Pelaporan, Retribsi, Sanksi Administratif, etentuan Pidana, Penyidikan, Dan etentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004.
43 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004
pengelolaan - usaha - kehutanan - dan - usaha - perkebunan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 156
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan usaha kehutanan dan usaha perkebunana diarahkan untuk memanfaatkan hasil produksi dan pelestarian sumber daya alam yang berkualitas Perda mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan usaha kehutanan dan perkebunan maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan Dan Usaha Perkebunan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1995; PP No. 18 Tahun 1994; PP No. 44 Tahun 1995; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2002; PP No. 35 Tahun 2002; PP No. 30 Tahun 2003; PP No. 63 Tahun 2003; Perpres No. 114 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 1997; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 1997; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Usaha ehutanan, Usaha Perkebunan, Perizinan, Hak Kewajiban Da Larangan Pemegang Izin, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Retribusi, Sanksi Administratif, Ketentuan Lain-Lain, etentuan Peralihan, Ketentuan Pidana, Penyidik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004.
42 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 155
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan reklame di Kab Bogor diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan Perda mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan eklame maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Reklame.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 24 tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 26 Tahun 1985; Perda Kab Bogor No. 9 Tahuun 1986; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 1997 Perda ab Bogor No. 3 Tahun 1997; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Reklame- Jenis Lokasi Dan Rancangan Bangunan, Penyelenggaraan, Perizinan, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Larangan, Penutupan Dan Pembongkaran Reklame, Ketentuan Pidana, Penyidik, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2004.
38 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 147
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2002-2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2004.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 136
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan tempat khusu parkir perlu dilakukan secara berkesinabungan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2001 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001;Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang etentuan Umum, Nam Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi,Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dn sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Penetapan Retribsi, Tata ara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pemgembalian kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Ketentuan Pidana, Penyidik, Dan etentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
20 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 135
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan terminal di daerah dilakukan untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2001 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Terminal.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa, Prinsip Dan sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Penatapan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Ketentuan Pidana, Penyidik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
20 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
