Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Operasional Pada Bank Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
UangNegara/Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota
menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang
Daerah dalam rangka pelaksanaan penerimaan maupun
pengeluaran daerah yang bersumber dan APBD Kota
Banjarbaru; bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif
terhadap rekening operasional pada Bank Umum serta
pengawasan terhadap rekening yang dimiliki Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya ijin
pembukaan, penutupan dan penempatan rekening; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut
mengenai pembukaan dan penutupan rekening
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan
Rekening Operasional pada Bank Umum di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan
Rekening Operasional pada Bank Umum di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Rekening Bank Bendahara Umum Daerah; Pembukaan Rekening Bank SKPD; Penutupan Rekening Bank SKPD; Pelaporan; Bunga,Jam Giro, Pajak Dan Biaya Pelayanan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
10
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 20164 - 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi mengamanahkan agar melakukan penyusunan Road Map di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2015
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2015 dengan Sistematika;Ketentuan umum;Kedudukan;Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi;Pengendalian dan Evaluasi;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2014.
29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
Bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui
Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarbaru;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Banjarbaru.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Banjarbaru dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud,Tujuan, Dan Ruang Lingkup;
Penyelenggara Satu Data Banjarbaru;
Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru;
Portal Satu Data Banjarbaru;
Hak Akses;
Kerjasama;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pelayanan maka Peraturan Wali Kota nomor 19 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
dianggap perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan
Ahli Waris;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan
Ahli Waris, dengan sistematika:Pasal I yang Berisi ; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 7 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Banjarbaru
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya RSUD Kota Banjarbaru menjadi BLUD, perlu pengaturan tarif terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Banjarbaru. Pengaturan Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk memenuhi sistem pembiayaan yang memadai serta untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD Kota Banjarbaru sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes No. 582 Tahun 1997; Kepmenkes Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007; Peraturan Walikota Banjarbaru No. 38 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kota Banjarbaru yang terdiri atas 11 Bab dan 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Wali Kota
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan penyesuaian biaya sewa rumah jabatan bagi wakil wali kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Wali Kota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Wali Kota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat
(4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal
25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan pajak
hiburan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016
; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 53 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pendaftaran dan Pelaporan;
3. Tanda Masuk Tempat Hiburan;
4. Bon Penjualan;
5. Tata Cara Pemungutan Pajak;
6. Penagihan;
7. Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan, Pemeriksaan dan Pengawasan;
8. Keberatan dan Banding;
9. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Pajak Ketetapan Pajak;
10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
12. Anggaran;
13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
50 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, akan semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat
membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kotamempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan rekomendasi serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Banjarbaru, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru mendahului Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Banjarbaru;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan walikota ini Mengatur Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;Kewenangan Pemerintah Kota;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Banjarbarti melaksanalcan
pekerman yang diantaranya dilakukan berdasarkan
kontrak yang somber dananya benisal dari Dokumen
Pelaksanann Anggaran (DPA) Tahun Anggamn berkcnaan; bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kondisi,
sampai drngan tahun anggitran masih terdapat pekerjaan
yang mempunyai asas nuimfaat yang Unggi datum rangka
pelaynnan kepada masynrakat yang tidal«loselesaikam; bahwa dalam rangka merigaksclemsi penyelesaian
when/ urn yang beltan selesai sampai akhir tahun
anggaran sebagaimana dimaksud datum bumf b, perlu
inengatur kctentutin inengenai pcnyclesaian sisa pekerjaan
yang tidak dapat diseleaatkan pada tahun angganm
berkenaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamuma dimaksud
dalam huruf u, huruf b, dan hunt( c, perlu menctapkan
Peraturan Walikota Banjarboru tentang Pelaksartaan Sisa
Pekerjann Tahun Anggaran Beckerman yang Dibeticinkan
Pada Dokumen Pelakaatuum Anggaran Tahun Anggamn
Berikurnya;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999; Undang Undang Nornor 17 Tahun 2003; Undong-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004; Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peratumn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernenntah Namur 38 Tahun 2007; Penniman Pcmcnntah Nomor 39 Tahun 2007; Petaluma Presiden Namur 54 Tahun 2010; Pcrutunin Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Pcruturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Dacrati Kota eanjarbont Nomor 2 Tahun 2008; Peraturun Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008; Pentturan Duerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012.
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pelaksanaan Sisa
Pekerjann Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
Berikutnya yang berisi; Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Administrasi, Teknis Serta Tata Cara dan Mekanisme Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Administrasi, Teknis serta tata Cara dan Mekanisme Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
Dasar Hukum: Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur Tentang Administrasi, Teknis Serta Tata Cara Dan Mekanisme Perizinan Penggunaan Pemanfaatan Tanah, yang memuat: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan; Mekanisme, Prosedur Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan; Ketentuan Perizinan; Tata Hubungan Kerja; Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
