Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Usaha Jasa Konstruksi, Klasifikasi dan Kualifikasi, Persyaratan Usaha, Tanggung Jawab Profesional, dan Pengembangan Usaha, Wewenang Pemberian IUJK, Perizinan, Tanda Daftar Usaha Perseorangan, Jangka Waktu dan Wilayah Operasi, Hak dan Kewajiban, Laporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Nontunai Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mencegah kerawanan pangan di Kota Bontang, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan pangan nontunai daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, yaitu bantuan pangan nontunai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Nontunai Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa Bahaya Kebakaran Merupakan Bencana Yang Dapat Mengancam Keselamatan Jiwa Serta Menimbulkan Kerugian Yang Besar, Oleh Karena Itu Perlu Adanya Usaha-Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannyan. Bahwa Kegiatan Pencegahan Dan Penganggulangan Bahaya Kebakaran Bukan Hanya Merupakan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Namun Harus Melibatkan Masyarakat, Sehingga Peran Serta Masyarakat Sangat Diperlukan Dalam Menangani Penanggulangan Bahaya Kebakaran Secara Preventif Maupun Represif.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Objek, Pencegahan Bahaya Kebakaran, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota, Penanggulangan Kebakaran Lingkungan, Penanggulangan Kebakaran Hutan, Sertifikasi Dan Rekomendasi, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (Rispk), Pembinaan Dan Pengawasan, Retribusi, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
36 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang No. 4 Tahun 2015
HARGA - ECERAN - TERTINGGI - PUPUK - BERSUBSIDI - UNTUK - SEKTOR - PERTANIAN
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2015/NO.4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Menteri Pertanian Nomor
13O/Permentan/ SR. 130/ 11l2Ol4 dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2014
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2015
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2OO4; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; Perpres No. 77 Tahun 2005; Permen Pertanian No. 40/Permentan/OT.14O/4/2OO7; Permen Keuangan No. 25O/PMK.05/2O1O; Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No. 70/ Permentan/ SR. 140 / 1O / 2011; Permen Perdagangan No. 15/ MDAG/PER/4/2O13
Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukkan Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Het Dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2015.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
pada Badan Layanan Umum Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.79 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pelaporan Silpa BLUD, Pemanfaatan Silpa BLUD, Penyetoran Silpa BLUD, Akuntansi dan Pelaporan Penyetoran dan Pemanfaatan Silpa
BLUD, Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
8 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Bontang Tahun 2017 No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No. 11 Tahun 2015; Perda Kota Bontang No. 8 Tahun 2016.
Tercantum beberapa lampiran diantaranya :
Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
maka perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Bontang No. 4 Tahun 2020.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Penggiat Agama, terdiri dari:
a. tata cara PPDB;
b. pendataan ulang dan pemutakhiran data;
c. perpindahan peserta didik;
d. pelaporan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru dicabut
26
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025. Bahwa Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah. Bahwa Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025
Dasar Hukum Peraturan Ini : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VII/MPR/2001; UU No. 47 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU RI No. 12 Tahun 2011; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Provinsi Kaltim No. 15 Tahun 2008.
Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah Kota Bontang, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Sesuai Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam Upaya Pencegahan Serta Pemberantasan Korupsi Melalui Penyampaian Laporan Harta Kekayaan, Diperlukan Komitmen Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Melaporkan Harta Kekayaannya
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan
UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Penyampaian Lhkasn, Waktu Penyampaian Lhkasn, Tugas Dan Kewajiban, Sanksi Serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020
PERWALI Kota Bontang No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban perjalanan din as dengan
kepatutan dilakukan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas,
dan kewajaran serta akuntabel, perlu
pengaturan perjalanan dinas dan Perwali Nomor 13 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perwali Nomor 45 Tahun 2019 sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu
diganti.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perjalanan Dinas, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Force Majeure, Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Peraturan
Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 45
Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan
Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
33 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
