Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 39 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERDA NO 7 TAHUN 2021 OCR.pdf

struktur organisasi

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso perlu disempumakan dan disesuaikan nomenklatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahannya sehingga tugas, fungsi dan kematangan perangkat daerah dapat lebih optimal.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
Mengubah Beberapa ketentuan tentang dinas dan badan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2021 OCR.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana - Keluarga, Perlindungan Anak

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS

ABSTRAK:

a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia; b. bahwa dalam kehidupan penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelindungan dan pelayanan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Mengatur penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang diakomodasi dalam program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
40 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO MASA JABATAN 2024-2029

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2021 OCR.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah - Kebijakan Pemerintah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONDOWOSO MASA JABATAN 2024-2029

ABSTRAK:

a. bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, perlu membentuk Dana Cadangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menentapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dana Cadangan yang berasal dari APBD dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) , pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 ditetapkan sebanyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut: a. tahun anggaran 2022 sebanyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); b. tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2021 OCR.pdf

Pendidikan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di semua lini dan jenjang pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi, maka peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya; b. bahwa agar pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, perlu dilaksanakan pendidikan inklusif sebagai satuan pendidikan yang khusus untuk anak cacat, anak berkebutuhan khusus, dan anak yang memiliki kecerdasan luar biasa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Lingkup Peraturan Daerah ini adalah: a. memberi dasar hukum sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik; b. memberikan akses masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau; dan c. mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDIKA FM

Abstrak

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERDA NO 3 TAHUN 2021 OCR.pdf

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAHARDIKA FM

ABSTRAK:

a. bahwa lembaga penyiaran memiliki peranan penting dalam percepatan penyebaran informasi bagi masyarakat; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso terdapat perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM, sehingga perlu untuk disesuaikan.
1. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sehingga sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak

Arsip

Download file:

PERDA NO 2 TAHUN 2021 OCR.pdf

Arsip

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a. bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri bangsa sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa; b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi terpercaya dan mendukung pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahaan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna perlindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan kearsipan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis; 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Ruang lingkup Keputusan Bupati tentang penyelenggaraan kearsipan ini, meliputi: a. penyelenggaraan kearsipan; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pengelolaan arsip; d. pembinaan dan pengawasan kearsipan; e. sarana dan prasarana; f. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; g. pembiayaan; h. kerjasama dan partisipasi masyarakat; 1. larangan; J. sanksi administratif; k. ketentuan penyidikan; 1. ketentuan pidana; dan m. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
37 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Abstrak

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2021 OCR.pdf

Arsip - Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam; b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkembangkan minat baca; c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Materi Pokok Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak, kewajiban dan kewenangan; b. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan; c. jenis perpustakaan; d. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organ1sas1 profesi; e. koleksi perpustakaan; f. promosi perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca; g. kerjasama dan peran serta masyarakat; h. pendanaan; 1. pembinaan dan pengawasan; j. larangan; k. sanksi administratif; l. ketentuan penyidikan; m. ketentuan pidana; dan n. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 34 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI KABUPATEN BONDOWOSO

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

PERATURAN BUPATI NO 34 TAHUN 2021 OCR.pdf

Kesehatan - COVID-19 / Corona

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 19 DI KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus masyarakat yang terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dalam rangka optimalisasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondmvoso sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 29 Tahun 2020 ten tang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 107 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bondowoso diubah sehingga sebagaimana terdapat dalam peraturan bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 33 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM dr. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO

Abstrak

Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI NO 33 TAHUN 2021 OCR.pdf

Badan Layanan Umum - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM dr. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021; 6. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
Gaji ketiga belas Tahun 2021 diberikan kepada Pegawai Non PNS pada BLUD RSU yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSU.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 32 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERATURAN BUPATI NO 32 TAHUN 2021 OCR.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, Struktur Organisasi, Statuta Organisasi/Lembaga

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 4. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bondowoso.
Mengatur tentang pembentukan LKK atas prakarsa kelurahan dan masyarakat dengan tugas dan fungsi serta persyaratan menurut Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
34 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT