Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelindungan dan Pengembangan Tata Nilai Budaya Sleman
ABSTRAK:
bahwa tata nilai budaya merupakan kearifan lokal di daerah yang menjadi pegangan hidup masyarakat dalam mengharmoniskan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal; bahwa tata nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah merupakan penyelaras perkembangan zaman dengan kepribadian masyarakat; bahwa diperlukan suatu aturan yang menjadi pedoman pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan/atau memanfaatkan tata nilai budaya;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Nilai Budaya Sleman; Pelindungan dan Pengembangan; Penyelenggara; Buku Panduan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sleman No. 32.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan pelayanan pemeriksaan kualitas air hemodialisa (Revorse Osmosis/RO), makanan minuman secara kuantitatif dan pelayanan laboratorium kesehatan perorangan serta pelayanan lain-lain untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.6 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan angka 2) Kimia Air Keperluan Higiene Sanitasi huruf b) 10 Parameter Kimia Tambahan, huruf a AIR MINUM PARAMETER WAJIB b). Kimia Anorganik Air Minum, huruf b. AIR MINUM PARAMETER TAMBAHAN, huruf B. KUALITAS MAKANAN MINUMAN, huruf F. SEROIMMUNOLOGI, huruf B. PELAYANAN KONSULTASI Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26.6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan diubah dan disisipkan huruf A1 KUALITAS AIR RO UNTUK HEMODIALISA, huruf F1 RONGENT THORAX dan F2 ECG sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan ini mengubah: Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 26.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan laboratorium Kesehatan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 43 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2011
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sleman No. 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Sleman
PERBUP Kab. Sleman No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Sleman
Menetapkan :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 13 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu mengatur penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017
Materi Pokok: Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi penyelengaraan pemerintahan kalurahan perlu pengaturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan dan penerimaan arsipdi lingkungan Pemerintah Kalurahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020; 13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020;
Materi Pokok : Tata Naskah Dinas, Jenis dan Format Naskah Dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Papan Nama, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 03/Kep.KDH/2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Sleman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 28 HLM; Lampiran : 47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 41 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sleman No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota;
b. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2018
tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan sudah
tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Komitmen Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; Penyelenggaraan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 41 Tahun 2015
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU – MUSYAWARAH DESA - TATA CARA PELAKSANAAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2016/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan M;enteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015
Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karenaKepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahunyang dilaksanakan melalui musyawarah desa.Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desadiberhentikan Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah, maka dilakukan undian nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
12 HLM;-
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
