Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Bulungan No.1 Tahun 2023;
Perbup ini menetapkan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan hasil surplus sebesar Rp202.905.106.745,11 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp382.429.915.561,63.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
31 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 26 Tahun 2023
Kompensasi Kelompok Pakar/Tim Ahli Dan Tenaga Ahli Fraksi Dprd
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD 2023 (26)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Pewakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Perlu menetapkan Perbup tentang Besaran Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2018; Perda Kabupaten Bulungan No.2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, pengangkatan serta kompensasi bagi Kelompok Pakar, Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Perbup Bulungan No. 23 Tahun 2017 tentang Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 23).
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2027
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan SPM Daerah salah satu tugasnya yaitu mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Perbup yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 – 2027.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; Permensos No.9 Tahun 2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No.114 Tahun 2018; Permendagri No.121 Tahun 2018; Permenkes No.4 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2021; Permendikbudristek No.32 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur Rencana Aksi Penerapan SPM di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023-2027 yang mencakup ketentuan umum, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data, integrasi SPM, strategi penerapan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
62 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah
ABSTRAK:
Perlu menetapkan dan menegaskan batas wilayah Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.45 Tahun 2016;
Perbup ini menetapkan batas Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, yang meliputi batas sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Batas tersebut ditetapkan dan ditegaskan dengan Pilar Batas Utama (PBU) atau Pilar Acuan Batas Utama (PABU) dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan berita acara. Luas wilayah administrasi Desa Silva Rahayu Kecamatan Tanjung Palas Tengah adalah ± 1.043,57 Ha (lebih kurang seribu empat puluh tiga koma lima puluh tujuh hektare).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelayanan Jasa Konsultansi pada Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
Audit internal memerlukan adanya jasa pelayanan konsultansi pada Inspektorat Daerah agar dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No.51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2756);
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Perbup Bulungan No.11 Tahun 2019 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
Perbup Bulungan No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.78 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No.35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulungan.
Perbup ini mengatur tentang pelayanan jasa konsultansi pada Inspektorat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelayanan Jasa Konsultansi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2023.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Inspektur dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan konsultasi secara tatap muka atau secara elektronik ditetapkan dalam standar operasional prosedur oleh Inspektur.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
Sebagai simbol identitas, jati diri, serta tonggak sejarah keberadaan wilayah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulungan, upaya ini bertujuan menumbuhkan rasa persatuan, kebanggaan daerah, serta menghargai nilai sejarah berdirinya Kabupaten Bulungan. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan No. 2 Tahun 1991, peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Selor diselenggarakan setiap tanggal 12 Oktober melalui upacara bendera dan kegiatan lain yang mendukung pembangunan daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan No.2 Tahun 1991;
Perbup ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Hari Jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Perbup ini dibuat untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbup No. 19 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan ANRI No.5 Tahun 2021; Permendagri No.1 Tahun 2023;
Perbup ini mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi: Ketentuan umum; Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; Pembuatan naskah dinas; Pengamanan naskah dinas; Pejabat penandatangan naskah dinas; dan Pengendalian naskah dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
Perbup Bulungan No. 19 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 19)
86 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bulungan No. 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
ABSTRAK:
Perbup ini ditetapkan karena Perbup No. 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permenkes No.28 Tahun 2014; Peraturan BPJS Kesehatan No.3 Tahun 2017; Perbup Bulungan No.79 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini merevisi beberapa ketentuan dalam Perbup No. 79 Tahun 2022, termasuk penambahan definisi Manajemen FKTP dan Penunjang pada Pasal 1. Pasal 6 diubah terkait pembayaran Dana Non Kapitasi JKN, di mana pembayaran dilakukan langsung oleh BPJS Kesehatan ke rekening kas umum daerah berdasarkan klaim yang diajukan oleh FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD setelah diverifikasi oleh BPJS. Pasal 7 mengenai penyusunan RKA-SKPD untuk rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi juga diubah, mengacu pada perkiraan klaim yang dibayarkan BPJS tahun sebelumnya, dengan selisih pendapatan dapat disesuaikan oleh Kepala FKTP sesuai peraturan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Perbup Bulungan No. 79 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2023
Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2023 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Daerah
ABSTRAK:
Pertimbangan utama dalam pembentukan peraturan ini meliputi adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan jabatan pimpinan pratama, administrator, pengawas, serta jabatan fungsional tertentu, yang perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan, mengumumkan, dan bersedia diperiksa terkait harta kekayaannya. Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Bulungan, sudah tidak sesuai dengan peraturan terbaru, sehingga perlu diganti. Oleh karena itu, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Daerah, meliputi ketentuan umum, LHKPN, penyampaian LHKPN, verifikasi LHKPN, pengumuman LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi administratif, tata cara penjatuhan sanksi hukuman disiplin, dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Peraturan Bupati Bulungan No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 2)
Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 No. 24)
16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.7/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, diperlukan penetapan Peraturan Bupati mengenai tata cara penagihan pajak daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PMK No.207/PMK.07/2018; Perda Kabupaten Bulungan No.9 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Bulungan No.3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penagihan pajak daerah, yang meliputi ketentuan umum, pejabat dan jurusita pajak, tata cara penagihan, surat penagihan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
45 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
