Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Wonogiri No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Mencabut :
PERBUP Kab. Wonogiri No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi dalam Jaringan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogirj
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan,
motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara dalam percepatan pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan
Presensi Dalam J aringan Di Lingkungan Pemerin tab
Kabupaten Wonogiri, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26
Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam
Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri perlu ditinjau Kembali; bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan
salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil
Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman,
kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan
seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin,
motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam
Jaringan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, TPP, pencairan, pelaporan, pembayaran dan pembiayaan TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 dicabut.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan
kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69
Tahun 2021 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 1A dan perubahan lampiran Angka Romawi II. BELANJA BARANG DAN JASA. Angka 2. Belanja Bahan/Material
Jaringan Perpipaan huruf w. Harga Bahan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 diubah.
63 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 55 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional
dan berintegritas tinggi diperlukan adanya peraturan disiplin
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin; bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2020
tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2020 dicabut.
47 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 57 Tahun 2022
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN DESA - KEBIJAKAN PENGAWASAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2022/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk
mewujudkan good governance dan clean government
dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan
bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,
perlu disusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang kebijakan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor I Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik,bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021;
ketentuan umum, maksud, tujuan, prinsip dasar dan ruang lingkup, strategi pengendali kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
30 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, dan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar, perlu mengatur tentang mekanisme pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui tugas belajar; bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang ljin Belajar, Tugas Belajar, ljin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 tahun 2013 tentang Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ijin Penggunaan Gelar Akademis, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Togas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 72 Tahun 2021;
ketentuan umum, tujuan pemberian tugas belajar, rencana kebutuhan tugas belajar, jenis jenjang pendidikan, persyaratan dan mekanisme penetapan pns tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studii, perpanjangan, pembatalan,dan penghentian tugas belajar, wewenang penetapan, perpanjangan, pembatalan dan penghentian tugas belajar, hak dan kewajiban pns tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kenaikan pangkat sesuai ijazah, pencantuman gelar dari perguruan tinggi, ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2014
56 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2022
ketentuan umum, pengelompokan kemampuan keuangan daerah, besaran tunjangan komunikasi intensif dan reses bagi pimpinan dan anggota drpd serta do ketua dan wakil ketua dprd, pelaksanaan dan pertanggungjawaban do
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
24 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022;
Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
24 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentangBadan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2022;
ketentuan umum, alokasi anggaran, penggunaan dan tata cara penyaluran, pemotongan iuran jaminan kesehatan, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
11 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa guna memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan perlu menyesuaikan indeks belanja, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomorl 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomorl64/PMK.05/2015; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri No 66 Tahun 2022 ini mengatur tentang perubahan Peraturan Bupati Wonogiri No 47 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2021 diubah.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
