Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Wonogiri No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...ri_1568168212308.pdf

perusahaan daerah air minum

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum kepada masyarakat dan guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan; bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Kedudukan Bab III Maksud, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Bab IV Organ PDAM Bab V Pegawai Bab VI Dana Pensiun Bab VII Asosiasi Bab VIII Permodalan Bab IX Rencana Kerja dan Anggaran Bab X Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan Bab XI Penetapan dan Penggunaan Laba Bab XII Dasar Kebijakan Penetapan Tarif Bab XIII Pendapatan dan Tarif Bab XIV Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif Bab XV Kerja Sama Bab XVI Pembinaan dan Pengawasan Bab XVII Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Bab XVIII Pembubaran Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1989 dicabut.
72 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009

Abstrak

APBD

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...09_1568167103258.pdf

APBD

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2009.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Abstrak

APBD

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...an_1568082128356.pdf

APBD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2008/NOMOR.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2008.
22 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...ri_1568086963718.pdf

retribusi pelayanan kesehatan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NOMOR.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dengan bertambahnya fasilitas dan sarana pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu ditunjang dengan sistim pembiayaan guna pemeliharaan yang memadai dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi sosial sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dewasa ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Kebijaksanaan Tarif Bab VI Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Bab VII Kelas Perawatan Bab VIII Struktur dan Besarnya Tarif Bab IX Wilayah Pemungutan Bab X Saat Retribusi Terutang Bab XI Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan Hasil Retribusi Bab XII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIII Sanksi Administrasi Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2002 dicabut.
117 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...07_1568081285802.pdf

APBD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Paraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2008.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Wonogiri No. 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Wonogiri

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...ri_1568081047740.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NOMOR.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja perangkat daerah; bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta sebagai upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Bab III Setda Bab IV Staf Ahli Bab V Setwan Bab VI Dinas Daerah Bab VII Lembaga Teknis Daerah Bab VIII Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Bab IX Kecamatan Bab X Kelurahan Bab XI Kelompok Jabatan Fungsional Bab XII Tata Kerja Bab XIII Kepegawaian Bab XIV Eselon Bab XV Ketentuan Lain-Lain Bab XVI Ketentuan Peralihan Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2001 dicabut.
91 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wonogiri

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...ri_1568080788009.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NOMOR.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan dan Tugas Pokok Bab IV susunan Organisasi Bab V Tata Kerja Bab VI Kepegawaian Bab VII Eselon Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 dicabut.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...bo_1568080602526.pdf

kewenangan pemerintah daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NOMOR.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Urusan Pemerintahan Bab III Urusan Pemerintahan Sisa Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bab V Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2008.
23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...an_1568080415202.pdf

retribusi rumah potong hewan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh hewan/ternak, diperlukan pengaturan dan pengendalian dibidang pemeriksaan dan pemotongaan; bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri untuk obyek retribusi terhadap pengawasan/pemeriksaan daging dari luar Kabupaten Wonogiri dihapus, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 8 Tahun 2003;
Pertauran Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3 ayat (1), penghapusan ayat (2) huruf d Pasal 3, penghapusan Pasal 8 ayat (1) angka 5, perubahan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2003 diubah.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Reribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pemungutan Sumbangan Kebersihan dan Pengangkutan Sampah

Download file:

peraturan_daerah_perda_no...an_1568079725447.pdf

retribui pelayanan persampahan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NOMOR.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Reribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta untuk menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian di Kabupaten Wonogiri, maka perlu upaya penggalian sumber-sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi; bahwa tarif persampahan / kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Bab VIII Wilayah Pemungutan Bab IX Tata Cara Pemungutan Bab X Tata Cara pembayaran Bab XI Tata Cara Penagihan Bab XII Sanksi Administrasi Bab XIII Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 7 Tahun 1983 dicabut.
26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT