Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD 2017/NO 57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, dan Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Koordinator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor S-7446/PB.02/2017 hal Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 , maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017.
Peraturan ini mengenai perubahan atas peraturan bupati no 6 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Malianu tahun anggaran 2017. Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 yaitu Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan BAB III Pasal 7 diubah, Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal dan enam ayat baru, yakni Pasal 7A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan BAB IV Pasal 12 diubah; Ketentuan BAB V Pasal 13 diubah; Ketentuan Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 53 Tahun 2017
PERBUP Kab. Malinau No. 74 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
PERBUP Kab. Malinau No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Malinau No. 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD 2017/NO 53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat; Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan ini mengenai penjabaran perubahan APBD Kabupaten Malianu Tahun Anggaran 2017. Peraturan ini mencakup perubahan penjabaran APBD yang diakibatkan berkurangnya jumlah anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 47 Tahun 2017
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD 2017/NO 47
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 , Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Malinau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 Tentang pembentukan Propinsi kalimantan utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Malinau Noor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017
Peraturan ini mengenai pelaksanaan peraturan daerah no 5 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten Malinau no 10 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Peraturan ini mencakup ketentuan larangan; ketentuan tertib lingkungan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 46 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD 2017/NO.46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dipilih langsung oleh penduduk Desssa pada gelombang pertama, kedua dan ketiga sesuai pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di seluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat Kabupaten dan Desa; Pemilihan Kepala Desa serentak diseluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 01 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang aran Negara Republik Indonesia Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 Belanja Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017
Peraturan ini mengenai perubahan atas peraturan bupati no 7 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kelapa desa. Peraturan ini mencakup ketentuan tata cara pemilihan kepala desa; tahapan pemilihan kepala desa; kelapa desa, perangkat desa dan PNS sebagai calon kepala desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 42 Tahun 2017
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD 2017/NO 42
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Peraturan ini mengenai penjabran pertangguangjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016. Peraturan ini mencakup laporan realisasi anggaran tahun 2016 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 41 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BD 2017/NO 41
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
guna meningkatkan efesiensi, efektifitas dan transparansi secara mudah,cepat dan tepat serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada semua perangkat daerah, pada pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum daerah dan informasi produk hukum daerah pada semua perangkat daerah dan masyarakat melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati maka erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 40 tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
Peraturan ini mengenai petunjuk tenkni sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup asas, maksud, tujuan dan sasaran; ruang lingkup sistem informasi produk hukum daerah; penggunaan sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi, proses pengelolaan produk hukum dapat dilakukan dengan lebih baik, memudahkan pencarian dan penggunaan informasi hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
pelayanan pembentukan produk hukum daerah, pelayanan dokumentasi hukum dan informasi produk hukum daerah perlu lebih cepat, tepat dan akurat, maka melalui sistem informasi berbasis teknologi informasi; bahwa agar penggunaan teknologi sistem informasi produk hukum daerah (SIPRODA) dapat berjalan dengan lancar dan berfungsi optimal, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan kota bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan ini mengenai sistem informasi produk hukum daerah. Peraturan ini mencakup Penyusunan dan Pengumpulan; Pemeliharaan Data; Akses dan Publikasi; Sistem Informasi; Kepatuhan dan Evaluasi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap produk hukum di tingkat daerah, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program RT Bersih
ABSTRAK:
Program RTBERSIH merupakan implementasi dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif; RT yang dipimpin oleh Ketua RT dan Pengurus RT mempunyai peran penting dalam penyelanggaraan pemerinahan dan pembangunan di lingkungannya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Program RT BERSIH
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemmerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Derah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Kabupaten Malianu Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Peraturan ini mengenai upaya peningkatan kebersihan dan sanitasi di lingkungan masyarakat. Peraturan ini mencakup dasar, maksud dan tujuan; sasaran, makna dan standar RT BERSIH; pendanaan RT BERSIH; tahapan, dukungan dan pendampingan RT BERSIH; pelaporan, pemantauan dan evaluasi; tata cara dan mekanisme pengorganisasian RT BERSIH; sanksi dan penghargaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 30 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2017/NO.30
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
untuk lebih tertib penempatan ruas-ruas jalan menurut statusnya dan menyesuaikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau. Beberapa ketentuan dalam Peraturan ini diubah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur jalan, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperbaiki kualitas jalan di Kabupaten Malinau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 28 Tahun 2017
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2017/NO 28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017; berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 terdapat Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017; Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau tahun 2017. Peraturan ini mencakup perubahan yang diakibatkan Perkembangan yang tidak Sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
