Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_64_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis oleh pemerintah daerah
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan spesialistik pada rumah sakit pemerintah khususnya pada RSUD Kabupaten Sumenep merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis;
bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di kabupaten sumenep sesuai kewenangannya, Pemda merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan spesialis dan subspesialis;
bahwa program sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penunjang program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Perpres No 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c , perlu menetapkan Perbup tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kab. Sumenep melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 17 Tahun 2023;
UU No 20 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 31 Tahun 2019;
Permenkes No 2052/Menkes/Per/X/2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenkes No 90 Tahun 2015;
Permenkes No 36 Tahun 2019;
Permendagri No 22 Tahun 2020;
Permenkes No 37 Tahun 2022;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No 3 Tahun 2021.
Maksud dari Perbup ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program pendidikan dokter spesialis dan Subspesialis oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 60; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_60_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar terlaksana secara optimal;
b. bahwa perbup sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberian bantuan bagi korban bencana di kabupaten sumenep sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Np 6 Tahun 2023;
PP No 21 Tahun 2008;
PP No 22 Tahun 2008;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 29 Tahun 2021;
Permendagri No 46 Tahun 2008 ;
PMK No 37/PMK.010/2008 ;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2008;
Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2008;
Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumenep No 51 Tahun 2020;
Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perbup Sumeneo No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep, diubah sebagai berikut;
1. Ketentuan ayat (2) huruf e diubah;
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah:
4. Ketentuan Pasal 6 diubah;
5. Ketentuan Pasal 7 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 58; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_58_20231.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap penduduk dan warga negara, pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011 tentang pelayanan publik di Kabupaten Sumenep, perlu menidaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Publik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 96 Tahun 2012;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan BPS No 4 Tahun 2019;
Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Ruang Lingkup Pelayanan Publik meliputi;
Pelayanan Barang Publik;
Pelayanan Jasa Publik;
Pelayanan Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 57; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_57_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, perlu sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan bidang urusan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD1945;
UU No 52 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 153 Tahun 2014;
Perpres No 25 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020.
GDPK merupakan pedoman implementasi pembangunan kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, sebagai implementasi pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sumenep.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 56; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_56_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilyahnya;
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medik fungsional, perlu disusun peraturan internal (hospital by laws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penganggaran rumah sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 77 Tahun 2015;
Permenkes RI No 1045/Menkes/Per/XI/2006;
Permendagri No 6 Tahun 2007;
Permendagri No 79 Tahun 2007;
Permenkes No 9 Tahun 2014;
Permenkes No 56 Tahun 2014;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Kepres No 40 Tahun 2001;
Kep. Menkes No 228/Menkes/SK/Per/III/2002;
Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002;
Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2022.
Pola Tata Kelola merupakan peraturan Internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat;
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. Pengelompokan fungsi fungsi logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 53; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_53_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi dan pemenuhan hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu adanya komitmen dan kepedulian dari semua pihak, baik lembaga pemerintah, masyarakat dunia usaha serta organisasi masyarakat, perlu optimalisasi koordinasi dan fasilitasi Kabupaten Sumenep Layak Anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 4 Tahun 1979;
UU No 20 Tahun 1999;
UU No 1 Tahun 2000;
UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 11 Tahun 2012;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 25 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022;
Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2022.
RAD PPA merupakan pedoman dalam upaya pencegahan perkawinan anak bagi pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai implementasi pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama pelaksanaan kabupaten layak anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 51; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_51_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep No 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada DInas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat sehat dan mandiri, perlu peningkatan status pusat kesehatan masyarakat pembantu pagerungan besar menjadi pusat kesehatan masyarakat pagerungan besar berlokasi di Desa Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Surat Gubernur Jawa Timur No 000.8.1.2/33318/031.1/2023 Hal Saran/Masukan terhadap Rancangan Perbup Sumenep tentang Perubahan Kedua atas Perbup Sumenep No 2 Tahun 2022 pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019, sehingga perlu menetapkan kembali kategori Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Sumenep No 2 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungs serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 36 Tahun 2014;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenkes No 90 Tahun 2015;
Permenkes No 43 Tahun 2019;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Perbup Sumenep No 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumenep No 66 Tahun 2022;
Perbup Sumenep No 26 Tahun 2022
Ketentuan dalam lampiran I Perbup Sumenep No 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumenep No 66 Tahun 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
b. bahwa Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi intervensi spesifik dan intrvensi sensitif dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;
mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit;
13. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (RAN-PASTI).
mengatur tentang konvergensi percepatan penurunan stunting yang memuat pilar percepatan penurunan stunting, aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, strategi pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting, sasaran dan kegiatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan konvergensi percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, dan pemantauan evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan inovatif dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif perlu dilakukan penataan dan penguatan tata Kelola sistem pemerintahan elektronik yang terpadu;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan maka perlu diganti;
c. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Bupati Sumenep nomor 18 tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Sumenep.
mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan manajemen, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
mencabut Peraturan Bupati sumenep nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep kepada masyarakat dan pelanggan serta terwujudnya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar yang sehat dan mandiri, perlu melakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep;
b. bahwa tarif pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dalam pelaksanaannya tidak cukup lagi untuk menutup biaya operasional pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/775/KPTS/013/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep.
mengatur tentang tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep yang memuat besaran tarif air minum berdasar golongan pemakaian yang berlaku mulai bulan September 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
mencabut Peraturan Bupati Sumenep Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
