Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan manajemen, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

06 September 2023

Tanggal Pengundangan

06 September 2023

Tanggal Berlaku

06 September 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

Halaman ini telah diakses 42 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_39_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SPBE
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:	menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan inovatif dan akuntabel, serta peningkatan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif perlu dilakukan penataan dan penguatan tata Kelola sistem pemerintahan elektronik yang terpadu; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan maka perlu diganti; c. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur dalam Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi; 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 17. Peraturan Bupati Sumenep nomor 18 tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Sumenep. mengatur tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memuat arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, organisasi dan manajemen, monitoring dan evaluasi, dan pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023. mencabut Peraturan Bupati sumenep nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 39 Tahun 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT